Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo Surabaya 10 November 2025

Jalan di Kabupaten Blitar Rusak Tanpa Perbaikan pada 2025, Pemkab Didemo
Tim Redaksi
BLITAR, KOMPAS.com
– Massa yang menamakan diri Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (10/11/2025).
Membawa spanduk bertuliskan “Pecah Rekor, Satu Tahun Nihil Pembangunan Tapi Rakyat Tetap Dipaksa Bayar Pajak”, GPI memprotes banyaknya
jalan rusak
di Kabupaten
Blitar
sepanjang 2025 tanpa ada perbaikan.
“Tahun 2025 ini menjadi tahun paling suram bagi warga Kabupaten Blitar karena jalan-jalan rusak tanpa ada perbaikan,” ujar koordinator aksi, Jaka Prasetya, saat berorasi di depan pintu masuk kompleks Kantor Pemkab Blitar di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin siang.
“Padahal Bupati dan Wakil Bupati terus meminta warga membayar pajak tapi jalan rusak tidak diperbaiki,” kata Jaka melalui pengeras suara, merujuk pada Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah.
Orasi sempat dihentikan ketika beberapa perwakilan pengunjuk rasa diminta masuk ke gedung Kantor Bupati Blitar guna beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti.
“Tadi Bu Sekda bilang alasan lambatnya penyerapan anggaran khususnya bidang infrastruktur jalan nya karena ada pengawasan KPK, ada regulasi baru, dan lain sebagainya,” kata Jaka usai beraudiensi dengan Sekda Kabupaten Blitar.
“Tapi kan semua daerah mengalami ini semua. Kenapa daerah lain jalan pembangunannya tapi Kabupaten Blitar tidak,” ucap dia.
Jaka mengeklaim bahwa pada pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar 2025, pihaknya turut membantu Bupati Blitar menekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera menyetujuai R-APBD Perubahan 2025.
Jaka mengeklaim tekanan yang diberikan kepada DPRD membuahkan hasil hingga APBD Perubahan 2025 telah disahkan beberapa waktu lalu.
“Dulu Pak Bupati berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak melalui APBD Perubahan 2025. Sekarang faktanya nol besar,” ujarnya.
Dari kompleks Kantor Pemkab Blitar, massa GPI bergeser ke kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar guna melanjutkan unjuk rasa.
Sebelumnya, massa GPI juga menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang berada di Kelurahan Gedog, Kota Blitar.
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto mengakui lambatnya penyerapan anggaran baik APBD reguler 2025 maupun APBD perubahan 2025.
Alasannya, sejak awal 2025 terjadi sejumlah perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat tentang pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, kata Iwan, terdapat juga keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran yang ia klaim berdampak juga pada belanja infrastruktur jalan.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2025, bidang Bina Marga mendapatkan alokasi anggara sekitar Rp 125 miliar.
Dari alokasi tersebut, sebanyak Rp 105 miliar akan digunakan untuk perbaikan 120 ruas jalan kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
“Anggaran akan dikerahkan ke perbaikan jalan sebesar Rp 105 miliar dengan cara pengaspalan hotmix. Kami gunakan cara hotmix karena waktu yang sudah mepet,” ujar Hamdan kepada
Kompas.com.
Menurut Hamdan, saat ini sejumlah proyek pengaspalan jalan sedang dalam proses lelang, sehingga diperkirakan pelaksanaan perbaikan jalan baru akan dilakukan akhir November atau awal Desember 2025.
Selain pengaspalan jalan secara hotmix, lanjutnya, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk talud penguatan badan jalan serta drainase jalan.
“Kita harapkan waktu yang mepet ini masih cukup untuk menyerap seluruh anggaran,” tuturnya.
Hamdan mengakui bahwa 120 ruas jalan yang mendapatkan alokasi dana perbaikan itu baru mencakup sekitar 22 persen dari total 545 ruas jalan kabupaten yang ada di Blitar.
Meski demikian, Hamdan mengatakan bahwa pihaknya tetap mengalokasikan anggaran penambalan jalan untuk ruas-ruas yang tidak mendapatkan alokasi perbaikan. 
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.