PIKIRAN RAKYAT – Pada saat ini, aksi premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri sering terjadi. Bahkan, aksi ini membuat negara kehilangan investasi sampai ratusan triliun rupiah.
Fakta itu diungkap oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia. Mereka mengungkapkan, mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri akibat premanisme ormas.
“Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Biasanya, ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
“Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” tutur Sanny Iskandar.
Jabar, Jatim, dan Batam Darurat Ormas
Sanny Iskandar mengatakan bahwa beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.
“Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ucapnya.
Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.
Lebih lanjut, Sanny Iskandar pun meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.
Modus Ormas
Salah satu aksi yang sering dilakukan para ormas adalah menyegel pabrik. Akibatnya, barang produksi dan karyawan tidak bisa keluar dan masuk. Sehingga, membuat pabrik-pabrik di kawasan industri merugi.
“Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata Sanny Iskandar.
Selain itu, dia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.
“Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” ujar Sanny Iskandar.
Respons Kemenperin
Menanggapi keluhan HKI Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mencari solusi terkait aktivitas premanisme ormas di kawasan industri yang dinilai mengganggu kinerja pabrik di kawasan tersebut.
“Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Dia menyebutkan bahwa dalam menopang sektor perindustrian, pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lain, serta aparat penegak hukum.
Menurutnya, tujuan dibentuknya kawasan industri yakni untuk membuat kinerja sektor manufaktur lebih optimal, meningkatkan utilisasi, serta menekan biaya logistik. Meski penanganan aktivitas ormas di kawasan industri tak mudah, namun pihaknya memastikan memberi perhatian (concern) terhadap hal tersebut.
“Sekali lagi ini concern yang kami terima,” ujar Tri Supondy.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
