Investasi asing di Batam triwulan III-2024 capai Rp13,2 triliun

Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi. ANTARA/HO-DPMPTSP Batam

Investasi asing di Batam triwulan III-2024 capai Rp13,2 triliun
Dalam Negeri   
Editor: Widodo   
Minggu, 15 Desember 2024 – 19:23 WIB

Elshinta.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Kepulauan Riau, mencatat realisasi investasi atau penanaman modal asing (PMA) hingga triwulan III (Januari-September) 2024 mencapai Rp13,2 triliun.

Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi, di Batam, Minggu, mengatakan berdasarkan sektor, investasi terbagi seperti industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam.

Selain itu, perumahan, kawasan, industri dan perkantoran. Kemudian jasa lainnya serta perdagangan dan reparasi.

“Sektor tersebut merupakan perpaduan dari PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga September tahun ini,” ujar Reza.

Ia menyampaikan DPMPTSP juga mencatat adanya perluasan jam layanan di hari Sabtu, untuk mempermudah kebutuhan masyarakat yang sulit mengurus administrasi pada jam kerja.

“Mulai saat ini, pelayanan akan dibuka pada hari Sabtu, bekerja sama dengan BP Batam untuk menyediakan layanan setengah hari,” kata Reza.

Langkah tersebut diambil setelah menerima keluhan dari banyak pekerja yang harus mengorbankan jam kerja mereka untuk urusan administrasi.

“Dengan langkah-langkah ini, Dinas PTSP Batam berharap dapat mempermudah proses perizinan dan mendukung pertumbuhan investasi di kota Batam,” kata dia lagi.

Sebelumnya, DPMPTSP Kota Batam menyebutkan Mal Pelayanan Publik (MPP) memiliki empat sistem aplikasi perizinan guna tingkatkan pelayanan.

Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi, di Batam, Jumat (13/12), mengatakan secara khusus di Kota Batam, eksistensi MPP telah dioperasikan sejak tahun 2018 telah diharmonisasikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang saat ini sedang dilakukan pemetaan proses bisnis perizinan dan non perizinan.

“Sejumlah 155 izin usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam dan 62 izin usaha yang menjadi kewenangan BP Batam,” ujar Reza.

Ia menyampaikan hal tersebut menempatkan MPP Batam sebagai pusat pelayanan perizinan terlengkap di Indonesia saat ini, dengan 416 pelayanan yang tersedia.

Sumber : Antara