Xcloud.id

Institusi: UPN Veteran Jakarta

  • SCG Sebar Beasiswa Buat 415 Siswa SMA dan 12 Mahasiswa, Simak Cara Daftarnya! – Page 3

    SCG Sebar Beasiswa Buat 415 Siswa SMA dan 12 Mahasiswa, Simak Cara Daftarnya! – Page 3

    Sejak tahun 2012, SCG yang bergerak di banyak bisnis unit termasuk bisnis semen dan solusi ramah lingkungan, bahan kimia, serta kertas kemasan, telah telah memberdayakan para pelajar Indonesia dan berkontribusi dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui Beasiswa SCG Sharing the Dream.

    Hingga saat ini, program ini telah memberikan dukungan kepada 4.460 pelajar tingkat SMA/sederajat dan mahasiswa jenjang S1 yang berdomisili di wilayah operasional SCG di Indonesia.

    Tak hanya memberikan dukungan finansial, SCG juga menghadirkan berbagai program pengembangan diri bagi para penerima beasiswa untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka serta mendorong kontribusi nyata bagi masyarakat.

    Selain itu, perusahaan ikut serta mendampingi pelajar terpilih dalam menjalankan community projects atau proyek komunitas yang mereka inisiasi sendiri. Hal ini bertujuan agar manfaat dari beasiswa yang diberikan tidak berhenti pada para penerima beasiswa, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

    Alya Zahra Sabira, salah satu penerima Beasiswa SCG Sharing the Dream pada tahun 2024, terpilih untuk menerima pendampingan serta bantuan dari SCG untuk menjalankan proyek komunitasnya.

    Lahir dari kepedulian terhadap banyaknya limbah makanan yang belum dikelola secara optimal, mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini meluncurkan Lembur Lestari, sebuah proyek berbasis komunitas untuk mendorong masyarakat dalam mengelola sampah makanan rumah tangga secara berkelanjutan.

    Melalui inisiatif ini, Alya berhasil membangun fasilitas pembuatan kompos serta mengumpulkan dan mengolah lebih dari 341 kg sampah makanan dari 40 rumah tangga di Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, serta mengolah sampah terkumpul menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar.

     

  • UTBK 2025 Sampai Tanggal Berapa? Cek Lagi Jadwalnya

    UTBK 2025 Sampai Tanggal Berapa? Cek Lagi Jadwalnya

    Jakarta –

    Ujian tulis berbasis komputer (UTBK) merupakan seleksi tingkat nasional yang digunakan untuk masuk PTN. Tahun ini, UTBK 2025 dilaksanakan hingga awal Mei 2025.

    Supaya tidak salah, simak lagi jadwal UTBK 2025 berikut ini.

    Berdasarkan jadwal resmi yang dikeluarkan oleh pihak SNPMB, UTBK 2025 awalnya hanya sampai tanggal 3 Mei 2025. Namun, ada beberapa pusat UTBK yang menambah sesi ujian sampai tanggal 5 Mei, yakni Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Mataram.

    Dengan demikian, UTBK 2025 berlangsung sampai hari Senin (5/5/2025).

    Cara Cek Daya Tampung SNBT 2025

    Berikut ini cara mengecek daya tampung prodi jalur SNBT 2025 yang ada di 75 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik, 44 PTN Vokasi, dan 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

    Buka situs https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/utbk-snbt/daftar-ptn-snbtPendaftar bisa mengecek daya tampung di PTN Akademik, PTN Vokasi, atau PT Keagamaan Islam Negeri (KIN)Pilih jenis PTN yang ditujuDi bagian ujung kanan, klik ‘Lihat Prodi’Setelah itu, akan muncul:
    – Nama PTN, jumlah prodi, alamat situs beserta lokasi PTN
    – Daftar nama program studi beserta daya tampung tahun 2025, peminat tahun 2024, dan jenis portofolio yang dibutuhkan.Anda juga bisa melihat data peminat di tahun-tahun sebelumnya dengan mengklik nama program studi.Link Pengumuman Hasil UTBK 2025

    Hasil UTBK 2025 akan diumumkan pada tanggal 28 Mei 2025. Hasil UTBK 2025 dapat dilihat melalui situs https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau laman SNBT masing-masing PTN.

    Selain itu, perlu diingat bahwa peserta yang lulus SNBT dan melakukan daftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi MandiriPTNmanapun.

    (kny/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pertamina Mandalika Racing Series jadi katalisator ekonomi

    Pertamina Mandalika Racing Series jadi katalisator ekonomi

    Pembalap saat melakukan trackday di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (08/03/2025). ANTARA/Akhyar Rosidi

    Ekonom: Pertamina Mandalika Racing Series jadi katalisator ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 April 2025 – 21:25 WIB

    Elshinta.com – Ekonom yang juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai positif dukungan Pertamina pada ajang Scooter Prix dan Pertamina Mandalika Racing Series 2025.

    Menurut dia, ajang Scooter Prix 2025, di Sentul International Karting Circuit 26-27 April, dan Pertamina Mandalika Racing Series 3-5 Oktober mendatang, dinilai mampu memunculkan efek domino terhadap perekonomian selain menggairahkan dunia otomotif dan regenerasi pembalap muda.

    “Ini bukan sekadar aksi balap yang menghibur, melainkan juga menjadi katalisator ekonomi lokal dan nasional,” ujar Nur Hidayat melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu.

    Ajang tersebut, katanya lagi, memadukan inovasi teknologi, pariwisata, dan investasi, yang menawarkan peluang lapangan kerja, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan citra lokal dan juga Indonesia di mata dunia.

    Menurut dia, dukungan BUMN seperti Pertamina pada kedua ajang otomotif tersebut sangat positif, sebab, di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, mekanisme pendanaan memang harus dirancang cermat agar tidak membebani fiskal daerah atau pusat.

    Prinsip utama penyelenggaraan ajang seperti itu, katanya lagi, adalah meminimalkan penggunaan dana publik, menjadikan aspek B-to-B (business to business) sebagai tulang punggung pembiayaan, sehingga manfaat ekonomi bisa maksimal tanpa mengancam keberlanjutan keuangan pemerintah.

    Dia mencontohkan sejumlah dampak ekonomi langsung kedua ajang balap itu terhadap masyarakat, mulai dari penyewaan alat berat hingga penyediaan katering.

    Hal tersebut, ujarnya pula, akan memiliki efek domino menciptakan permintaan tenaga kerja, mulai sopir truk, teknisi listrik, hingga tenaga kebersihan.

    “Ajang balap ini sejatinya membuka lembar baru bagi perekonomian lokal dan nasional. Lewat dampak ekonomi langsung, perluasan pariwisata, penguatan industri lokal, dan akselerasi teknologi bersih, event ini memancarkan sinyal positif bagi pertumbuhan,” katanya.

    Selain perputaran uang, liputan media memperkuat branding sebagai semua pihak yang terlibat mulai dari lokasi venue, pihak penyelenggara, hingga sponsor. Sementara, efek jangka panjang adalah peningkatan kunjungan wisatawan pascaajang, di mana destinasi lain pun menikmati spillover attention.

    “Dengan skema sponsorship dan kemitraan komersial, biaya promosi dan hospitality dapat ditanggung pihak swasta, meminimalkan beban pemerintah daerah,” ujar Nur Hidayat.

    Sumber : Antara

  • Advokat Jakarta Barat Bangun Kebersamaan dan Kemajuan Organisasi di Momen Halal Bihalal – Halaman all

    Advokat Jakarta Barat Bangun Kebersamaan dan Kemajuan Organisasi di Momen Halal Bihalal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Semangat Idulfitri kembali menguat saat para advokat Jakarta Barat berkumpul untuk mempererat kebersamaan. 

    Dalam suasana penuh kehangatan, mereka menegaskan tekad untuk terus maju dan membangun organisasi yang lebih solid dan bermanfaat.

    Kehangatan suasana Idulfitri masih terasa saat para advokat Jakarta Barat berkumpul dalam sebuah acara bertema “Maaf Lahir Batin, Rajut Silaturahmi, Eratkan Tali Kasih.”

    Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antaranggota sekaligus memperkuat tekad untuk memajukan organisasi.

    “Ini temanya bagus sekali,” ujar Suhendra Asido Hutabarat, Ketua DPC Peradi Jakarta Barat, saat memberikan sambutan pada Jumat malam, 25 April 2025.

    Menurut Asido, momen silaturahmi seperti ini bukan sekadar seremoni, melainkan modal penting untuk membangun kekuatan organisasi. Ia percaya, semangat saling memaafkan dan merajut tali kasih menjadi fondasi utama kemajuan bersama.

    “Jadi inilah modal kita dalam menjalankan DPC Jakarta Barat, luar biasa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan,” katanya penuh semangat.

    Lebih jauh, Asido menuturkan bahwa DPC Peradi Jakarta Barat tidak hanya aktif di bidang kerohanian. Berbagai program dari bidang lainnya juga terus digulirkan untuk meningkatkan kualitas para advokat.

    “Ada program kita juga, level up, itu bahkan gaungnya sudah ke mana-mana. PKPA yang alumninya mungkin sudah mencapai 6 ribu,” ungkapnya.

    Program-program peningkatan kapasitas advokat juga rutin diselenggarakan, termasuk rencana seminar membahas KUHP baru yang segera berlaku.

    “Luar biasa, saya sangat bangga dengan rekan-rekan semua DPC Jakarta Barat yang memang mau memberikan hatinya, terima kasih. Jadi kebersamaan kitalah yang membuat DPC kita ini bisa semakin baik dan maju,” tambah Asido.

    Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Barat (Peradi Jakbar), Suhendra Asido Hutabarat, dilantik sebagai ketua DPC Peradi Jakbar masa bakti 2021-2026 beserta jajaran oleh Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan di Jakarta pada Jumat (25/11/2021). Suhendra Asido Hutabarat, Ketua DPC, menyampaikan sambutan penuh semangat untuk mempererat silaturahmi dan memajukan organisasi. (ISTIMEWA)

    Ia pun berharap, acara ini bisa semakin mempererat hubungan di antara seluruh pengurus dan anggota, menciptakan harmoni yang berkelanjutan.

    “Semoga dengan acara halalbihalal ini ke depan kita semakin guyub, semakin rukun, kita bisa memajukan DPC Peradi Jakbar, bisa melayani dengan baik kepada para anggotanya. Mohon maaf lahir batin,” pungkasnya.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Acara, Haetami, mengungkapkan betapa heterogennya latar belakang para advokat Jakarta Barat, baik dari sisi suku, agama, maupun budaya.

    “Kita semuanya bersama-sama dalam keluarga besar DPC Jakarta Barat sehingga apapun program kita saling membantu, saling mendukung,” ujarnya.

    Haetami juga menjelaskan bahwa acara ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan selama Ramadan, seperti pembagian takjil dan buka puasa bersama.

    Untuk memperdalam makna silaturahmi, DPC Peradi Jakarta Barat menghadirkan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), H. Amirsyah Tambunan, yang menyampaikan tausiyah tentang pentingnya memaafkan.

    “Orang yang diampuni Allah itu diberikan surga yang luas sekali, seluas langit dan bumi,” katanya.

    Dalam tausiyahnya, Amirsyah mengingatkan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa, dengan ciri-ciri suka bersedekah, mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan sesama, dan senantiasa merajut tali kasih.

    Menambah semarak acara, paduan suara DPC Peradi Jakbar tampil membawakan lagu-lagu religi, disusul pembagian door prize bagi peserta yang beruntung.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah kolega dan mitra DPC Peradi Jakarta Barat, termasuk dari berbagai universitas penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), seperti Binus University, Ubhara Jaya, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

    Tampak pula hadir Sekjen Peradi Hermansyah Dulaimi, perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta jajaran kepolisian dan TNI dari wilayah Jakarta Barat. Beberapa mantan pejabat, seperti Abdul Haris Semendawai (mantan Komisioner Komnas HAM) dan Kaspudin Nor (Komisioner Komjak), juga turut memeriahkan suasana.

    Melalui momentum ini, semangat kebersamaan dan profesionalisme para advokat Jakarta Barat kembali ditegaskan untuk membawa organisasi ke arah yang lebih maju dan solid.

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini di Bawah 5 Persen, Sri Mulyani Beda Pandangan, Ekonom Bilang Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak sejalan dengan proyeksi IMF. Ia berkenyakinan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tetap tumbuh di atas 5 persen meski ada gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif perdagangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar lima persen,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 akan tetap positif meksi ada ketidakpastian perekonomian global. 

    Sebab menurutnya, konsumsi rumah tangga tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial dan berbagai insentif jelang Idul Fitri 1445.

    “Selain itu keberlanjutan dari proyek-proyek strategi nasional di berbagai wilayah dan meningkatnya konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi,” jelas dia.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025, dengan World Bank memperkirakan 5,1 persen dan OECD di angka 4,9 persen. 

    Pemerintah RI Terlalu Optimis

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,  Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berisiko jatuh ke angka 4,2 persen bila tim ekonomi tidak cukup adaptif terhadap perubahan geopolitik global. 

    Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya terlalu percaya diri. Dalam berbagai pernyataan resmi, target pertumbuhan ekonomi tetap diklaim realistis di atas 5 persen.

    Namun, kenyataannya menunjukkan tren yang berbeda. Ekonomi Indonesia terus menurun secara struktural. 

    “Ketergantungan terhadap harga komoditas, lemahnya permintaan domestik, dan lambatnya diversifikasi industri menjadi bukti bahwa narasi optimisme tidak cukup untuk menopang kinerja ekonomi,” ujar Achmad.

    Ia menyampaikan, kebijakan ekonomi saat ini lebih berpihak pada kepentingan elite dan investor besar daripada memperkuat kelas menengah. 

    Di mana, janji-janji untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sejalan dengan kenyataan dibukanya kran impor berbagai produk secara agresif. 

    “Industri dalam negeri justru dipukul mundur oleh barang impor murah. Dalam situasi ini, kelas menengah justru terhimpit di tengah tekanan harga, stagnasi pendapatan, dan minimnya perlindungan kebijakan,” katanya.

    Ia melihat, Indonesia butuh strategi ekonomi baru yang lebih berani dan adaptif. 

    Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas, bukan proteksionis buta. 

    “Pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik,” tuturnya.

    Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

    Ketiga, pemerintah harus berani mengambil langkah pro-kelas menengah. 

    “Kelas ini adalah motor konsumsi dan stabilitas ekonomi. 
    Dengan memberikan stimulus pajak penghasilan, pembiayaan pendidikan murah, dan akses perumahan terjangkau, konsumsi domestik bisa kembali digenjot secara berkelanjutan,” ujar Achmad.

    Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif. 

    Fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.

    Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas: investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. 

    “Pengawasan terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat,” ucapnya.

  • Pasar Mangga Dua Disorot Amerika Jadi Sarang Barang Palsu, Ekonom Ungkap Hal Ini – Halaman all

    Pasar Mangga Dua Disorot Amerika Jadi Sarang Barang Palsu, Ekonom Ungkap Hal Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang kembali menyoroti Indonesia, khususnya Pasar Mangga Dua Jakarta dan platform e-commerce dalam daftar “Notorious Markets”, dinilai merupakan kritik keras yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 

    Dalam daftar tersebut, Indonesia dianggap gagal menertibkan peredaran barang palsu dan bajakan, serta tidak cukup melindungi hak kekayaan intelektual. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, ini adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek mulai dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. 

    “Klaim ini, walau punya dasar yang sahih, perlu dipahami secara kontekstual dan direspons dengan pendekatan seimbang, antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global,” papar Achmad dikutip Rabu (23/4/2025).

    Mengapa Indonesia Disorot, Bukan Negara Produsen Besar Seperti Tiongkok?

    Jika kita melihat data global, Tiongkok memang merupakan negara dengan volume produksi barang palsu terbesar di dunia, mencakup lebih dari 70 persen barang bajakan secara global menurut laporan OECD dan EUIPO. 

    Namun, fokus laporan USTR bukan semata-mata pada negara produsen, melainkan pada titik-titik distribusi dan pasar akhir. 

    Dalam hal ini, Indonesia dengan pasar fisik seperti Mangga Dua dan ekosistem digital e-commerce yang longgar regulasinya menjadi titik temu antara produksi luar dan konsumsi domestik.

    “Amerika Serikat tentu punya kepentingan strategis, melindungi brand dan industri mereka dari erosi nilai akibat pemalsuan,” tutur Achmad.

    Ia menyebut, ketika barang palsu yang meniru merek-merek Amerika masuk dan dijual bebas di Indonesia, mereka tidak hanya kehilangan potensi penjualan, tetapi juga menghadapi degradasi reputasi merek. 

    Kondisi ini, disebut Achmad, mendorong AS untuk menekan negara seperti Indonesia agar memperkuat perlindungan HKI, meski negara asal produksi seperti Tiongkok tidak disentuh secara frontal karena kompleksitas hubungan dagang yang lebih besar.

    Lemahnya Penindakan

    Achmad menyampaikan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital, masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. 

    “Ketidakhadiran sistem filtering yang efektif, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta kurangnya insentif bagi platform digital untuk membersihkan diri dari pedagang ilegal menjadi akar masalah,” ujarnya.

    Ditambah lagi, Achmad menilai, ketentuan hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen belum memberikan tekanan yang cukup spesifik terhadap pemalsuan di ranah digital.

    Menurutnya, perdagangan digital menciptakan ruang gelap (black box) di mana identitas pelaku dan asal barang sulit ditelusuri. 

    Pasar Pagi Mangga Dua yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, tetap menjadi pusat belanja fashion yang populer meski usianya sudah mencapai beberapa dekade. Terletak di sebelah ITC Mangga Dua, pasar ini menawarkan berbagai produk fashion dari grosir hingga satuan dengan variasi yang mencakup barang lokal dan impor. (Tribunnews/Galuh Nestiya)

    “Ini memerlukan pembaruan regulasi digital dan kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia platform, dan pemegang hak kekayaan intelektual. Tanpa itu, e-commerce akan terus menjadi jalur aman bagi pelaku pemalsuan,” ujarnya.

    Melihat hal ini, Achmad menyampaikan, sikap pemerintah Indonesia yang selama ini cenderung menunggu laporan dari pemegang merek sebelum menindak pelanggaran HKI harus diubah. 

    Ia menyebut, pendekatan ini hanya menimbulkan kesan bahwa negara bersikap pasif terhadap pelanggaran hukum yang jelas. Perlu ada reposisi paradigma dari sekadar “penegakan berbasis laporan” menuju “penertiban sistemik dan proaktif”.

    “Pemerintah bisa menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi untuk mengidentifikasi titik-titik distribusi barang ilegal, termasuk menerapkan kebijakan sanksi administratif terhadap pasar atau platform yang terbukti membiarkan perdagangan ilegal berlangsung,” katanya.

    Di sisi lain, Achmad meminta kampanye edukasi publik tentang pentingnya membeli produk asli dan dukungan kepada brand lokal juga perlu ditingkatkan.

  • Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengusulkan solusi dan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dari keresahan Amerika Serikat akan implementasi QRIS. 

    Bagi Amerika Serikat (AS)—selaku rumah bagi raksasa fintech seperti PayPal, Stripe, dan Visa—kebijakan Indonesia dianggap menghambat ekspansi bisnis mereka. Namun, Indonesia harus memprioritaskan kepentingan 277 juta warganya. 

    Protes AS mirip dengan reaksi mereka terhadap kebijakan data lokal (data localization) di Uni Eropa melalui GDPR. 

    “Jika Indonesia menyerah pada tekanan ini, bisa jadi ini menjadi preseden buruk di mana kebijakan publik ditentukan oleh lobi korporasi, bukan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025). 

    Achmad menjelaskan bahwa liberalisasi sistem pembayaran tanpa penyaringan bisa mematikan startup fintech lokal yang belum siap bersaing dengan perusahaan multinasional. 

    Sebagai contoh di Afrika, dominasi M-Pesa (sejenis mobile banking) justru mempersempit ruang bagi pengembang lokal untuk menciptakan solusi yang lebih kontekstual, meski sukses meningkatkan inklusi keuangan.

    Selain itu, tuntutan AS agar Bank Indonesia (BI) “lebih transparan” dalam penyusunan kebijakan perlu dikritisi. Padahal, setiap negara berdaulat dan berhak merumuskan regulasi sesuai kebutuhan nasionalnya tanpa intervensi asing.

    Untuk itu, hal pertama yang dapat dilakukan oleh BI dan pemerintah dalam negosiasai soal QRIS dengan AS, yakni pertama, BI dapat membuka ruang konsultasi terbatas dengan perusahaan asing tanpa mengorbankan prinsip kebijakan. 

    Misalnya, mengizinkan partisipasi asing dalam pengembangan teknologi QRIS dengan syarat transfer pengetahuan dan penggunaan server lokal.

    Kedua, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menjelaskan bahwa QRIS bukan hambatan, tetapi peluang kolaborasi. 

    Standar QRIS bisa dipromosikan sebagai model bagi negara berkembang lain, sehingga perusahaan AS yang ingin ekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi dengannya.

    Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan “interoperabilitas bertahap”. 

    Misalnya, memastikan QRIS kompatibel dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) atau PromptPay (Thailand) terlebih dahulu, sebelum melangkah ke integrasi global. 

    “Langkah ini akan mengurangi kekhawatiran AS sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional,” tuturnya. 

    Adapun, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti enggan memberikan penjelasan terkait keluhan AS akan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). 

    Dirinya hanya menekankan bahwa pada dasarnya, implementasi QRIS antarnegara tergantung kesiapan masing-masing negara. Destry pun tidak menutup peluang kerja sama Indonesia melalui QRIS dengan AS. 

    “Tapi intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya kerja sama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?” ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (21/4/2025). 

    Destry juga menegaskan bahwa sistem pembayaran asal AS, yakni Visa maupun Mastercard masih mendominasi pembayaran di Indonesia, meski Indonesia memiliki QRIS maupun GPN

    “Sekarang pun kartu kredit yang selalu diributin, Visa, Mastercard, masih dominan, jadi itu nggak ada masalah sebenarnya,” tuturnya. 

  • H-2 UTBK-SNBT 2025, Ini Daftar 74 Lokasi Ujiannya – Halaman all

    H-2 UTBK-SNBT 2025, Ini Daftar 74 Lokasi Ujiannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 akan segera dimulai dalam dua hari lagi, tepatnya pada 23 April 2025. 

    Para peserta dari seluruh Indonesia kini tengah mempersiapkan diri, termasuk memastikan lokasi ujian masing-masing di 74 pusat UTBK yang telah ditetapkan.

    Terdapat 74 pusat UTBK yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. 

    Peserta diharapkan memilih pusat UTBK yang terdekat dengan domisili mereka untuk memudahkan akses saat ujian.​

    Berikut adalah daftar 74 lokasi UTBK:

    1. Universitas Syiah Kuala: Gedung ICT Center USK, Jl. Syekh Abdul Rauf No.2, Kopelma Darussalam, Banda Aceh Kode Pos 23111 

    2. Universitas Malikussaleh: UPT Pusat Komputer Jl. Irian No. 1 Komplek Kampus Bukit Indah, Blamg Pulo – Lhokseumawe Kode Pos 24355 

    3. Universitas Teuku Umar: Universitas Teuku Umar UPT. TIK. Gedung F Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo Kabupaten Aceh Barat Kode Pos 23615 

    4. Universitas Samudra: Ruang Kesekretariatan Penerimaan Mahasiswa Baru, Gedung Biro Rektor Universitas Samudra, Meurandeh Kota Langsa – Aceh Kode Pos 24416 

    5. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh: Gedung Utama ISBI Aceh Jln. Transmigrasi, Gampong Bukit Meusara, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, 23911, Aceh, Indonesia 

    6. Universitas Sumatera Utara: Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Biro Pusat Administrasi Lantai 1 Kampus USU Padang Bulan Jalan dr. T. Mansyur No. 9 Kode Pos 20155 

    7. Universitas Negeri Medan: Ruang VIP Room Gedung Serbaguna Unimed Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Kode Pos 20221 

    8. Universitas Riau: Sekretariat UTBK SBMPTN, Gedung Rektorat Lantai 2 Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Kode Pos 28293 

    9. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Jalan Politeknik Senggarang Tanjungpinang Kode Pos 29115 

    10. Universitas Andalas: Gedung Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang Kode Pos 25163 

    11. Universitas Negeri Padang: Gedung Rektorat Lama Bagonjong Lt. 1 Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Kode Pos 25132 

    12. Institut Seni Indonesia Padang Panjang: Gedung Rektorat Jl. Bahder Johan, Kota Padangpanjang Sumatera Barat Kode Pos 27128 

    13. Universitas Jambi: Gedung Balairung Lantai 2 Kampus UNJA Mendalo Jl. Raya Jambi – Muara Bulian Km.15 Mendalo Indah Jambi Kode Pos 36361 

    14. Universitas Bengkulu: Rektorat Universitas Bengkulu, Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu Kode Pos 38371 

    15. Universitas Sriwijaya: Gd. Student Center Lt. 4 Kampus Unsri Inderalaya, Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Ogan Ilir 30622 

    16. Universitas Bangka Belitung: Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Gedung Rektorat Kampus Terpadu UBB Balunijuk – Merawang, Kab. Bangka, Kodepos 33172 

    17. Universitas Lampung: Gedung UPT. TIK Unila Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung Kode Pos 35145 

    18. Institut Teknologi Sumatera: Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan Kode Pos 35365 

    19. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Jl. Raya Palka km.3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang – Banten 42163 

    20. Universitas Indonesia: Gedung Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UI Jl. Prof. Dr. Sujudi, Kampus UI Depok, Jawa Barat Kode Pos 16424 

    21. Universitas Negeri Jakarta: Kampus A UNJ, Gedung Dewi Sartika, Lt. 1, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220 

    22. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Kampus Pondok Labu UPNVJ, Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan Gedung Rektorat Lantai 1 Plaza Penmaru Kode Pos 12450 

    23. Universitas Singaperbangsa Karawang: Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur Kab. Karawang, Propinsi Jawa Barat. Kode Pos 41361 

    24. Institut Teknologi Bandung: Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahaiswaan CCAR ITB lantai 4 Jalan Tamansari no 64 Bandung Kode Pos 40116 

    25. Universitas Padjadjaran: Unit Layanan Terpadu (ULT) Lantai Dasar Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363 d/h Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Pelayanan hari Senin-Jumat dan jam kerja 08.30-15.00 WIB Kode Pos 45363 

    26. Universitas Pendidikan Indonesia: Divisi RMB Direktorat Akademik UPI Jalan Dr. Setiabudhi no 229 Bandung Kode Pos 40154 

    27. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung: Jalan Buahbatu No.212 Bandung Kode Pos 40265 

    28. Institut Pertanian Bogor Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital (LMITD) IPB. Kampus IPB Dramaga Gedung B Perpustakaan Lantai 3 Kode Pos 16680 

    29. Universitas Siliwangi: UPT TIK Universitas Siliwangi Gedung Rektorat Lt. 2 Jl. Siliwangi No.24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115 

    30. Universitas Jenderal Soedirman: Gedung Registrasi dan Alumni Komplek Rektorat UNSOED Jl. Prof HR Bunyamin 708 Purwokerto Jawa Tengah Kode Pos 53122 

    31. Universitas Tidar: Humas (BAKPK) Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman 39, Magelang, Jawa Tengah Kode Pos 56116 

    32. Universitas Sebelas Maret: Gedung SPMB UNS Jl. Ir Sutami 36 a Kentingan Jebres Surakarta Kode Pos 57126 

    33. Institut Seni Indonesia Surakarta: Kampus I ISI Surakarta, Gedung Akademik Pusat Lantai II Jl. Ki Hajar Dewantara No.19 Kentingan Jebres Surakarta Kode Pos 57126 

    34. Universitas Diponegoro: Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru Gedung ICT Center, Lantai 1, Jl. Prof. Soedarto SH. Kampus Tembalang, Semarang Kode Pos 50275 

    35. Universitas Negeri Semarang: Admisi dan Layanan Terpadu, Lantai 1 Sayap Kanan Rektorat UNNES Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang Kode Pos 50229 

    36. Universitas Gadjah Mada: Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Jl. Pancasila, Bulaksumur, Yogyakarta Kode Pos 55281 

    37. Universitas Negeri Yogyakarta: Kantor Layanan Admisi Gedung IKA UNY, Lt.1 Jl. Colombo No.1 Yogyakarta Kode Pos 55281 

    38. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta: Bagian Humas Gedung Rektorat Jl SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta Kode Pos 55283 

    39. Institut Seni Indonesia Yogyakarta: Bagian Pendidikan Gedung Rektorat Lantai 1 ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55188 

    40. Universitas Jember: Bagian Akademik Kantor Pusat, Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37 Jember Kode Pos 68121 

    41. Universitas Brawijaya: Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik Universitas Brawijaya Gedung Rektorat lt 2. Jl. Veteran Kota Malang. Kode Pos 65145 

    42. Universitas Negeri Malang: Sub Direktorat Seleksi, Direktorat Pendidikan – Gedung Graha Rektorat Lantai 2 Universitas Negeri Malang – Jl. Semarang no. 5 Malang Kode Pos 65145 

    43. Universitas Airlangga: Kantor PPMB, Gedung ACC (Airlangga Convention Center) Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo Surabaya Kode Pos 60115 

    44. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya: Direktorat Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana ITS, Gedung KPA dr. Angka Lantai 1, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Kode Pos 60111 

    45. Universitas Negeri Surabaya: Gedung Rektorat Lt. 1 Kantor ULT Kampus Unesa Jl. Lidah Wetan Surabaya Kode Pos 60213 

    46. Universitas Trunojoyo: Gedung Rektorat lantai 1 Kampus Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal – Bangkalan Kode Pos 69162 

    47. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur: UPT TIK, Gedung Giri Pustaka Lantai 1 Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya Kode Pos 60294 

    48. Universitas Tanjungpura: Jln. Prof. DR. H. Hadari Nawawi Pontianak Kode Pos 78124 

    49. Universitas Palangka Raya: Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73112 

    50. Universitas Lambung Mangkurat: Biro Akademik dan Kemahasiswaan ULM Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Kode Pos 70124 

    51. Universitas Mulawarman: Bagian Akademik, Gedung Rektorat UNMUL Jalan Kuaro Kampus Gunung Kelua, Kota Samarinda Kode Pos 75119 

    52. Universitas Borneo: TarakanJl. Amal Lama No 1 Tarakan Gedung Rektorat Lantai 1 Ruang.BAKK Kode Pos 77123 

    53. Universitas Borneo Tarakan: Jl. Amal Lama No 1 Tarakan Gedung Rektorat Lantai 1 Ruang.BAKK Kode Pos 77123 

    54. Universitas Udayana: Gedung Lecture Building Lantai III, Bagian Akademik dan Statistik BAKH, Jl. Prabu Udayana Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361 

    55. Universitas Pendidikan Ganesha: Jalan Udayana No 11 Singaraja Kode Pos 81116 

    56. Institut Seni Indonesia Denpasar: Jl. Nusa Indah Denpasar Kode Pos 80235 

    57. Universitas Mataram: Rektorat Universitas Mataram, Jalan majapahit no 62. Mataram – NTB, Gedung Rektorat Ruang Akademik dan Evaluasi Lt 1. Kode Pos 83125 

    58. Universitas Nusa Cendana: UPT. TIK Undana, Gedung ICT Centre, Jl. Adisucipto, Kampus Undana, Penfui, Kupang, NTT Kode Pos 85001 

    59. Universitas Timor: Jl. KM 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu, Kabupaten TTU Kode Pos 85613 

    60. Universitas Hassanuddin: Direktorat Pendidikan, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdakaan km.10 Makassar Kode Pos 90245 

    61. Universitas Negeri Makassar: ICT Center, Menara Pinisi UNM, Sayap B Lt. 1 Jl. AP Pettarani Makassar Kode Pos 90222 

    62. Universitas Sam Ratulangi: Gedung Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNSRAT Lt.1 Jl. Kampus Bahu, Manado Kode Pos 95115 

    63. Universitas Negeri ManadoPusat Komputer UNIMA Kode Pos 95618 

    64. Universitas Tadulako: Jl. Soekarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah Kode Pos 94118 

    65. Universitas Sulawesi Barat: Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, MH Talumung Kode Pos 91412 

    66. Universitas Haluoleo: Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Jl. HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari Kode Pos 93231 

    67. Universitas Negeri Gorontalo: Jl. Jenderal Sudirman No 6 Dulalowo Timur Kota Tengah Kota Gorontalo Kode Pos 96128 

    68. Universitas Sembilanbelas November Kolaka: Jl. Pemuda No. 339 Kel. Tahoa Kolaka Sulawesi Tenggara Kode Pos 93517 

    69. Universitas Pattimura: Gedung Rektorat, Jl. Ir. M. Putuhena, Gedung Rektorat Kampus Poka – UNPATTI Kode Pos 97233 

    70. Universitas Khairun: Gedung Rektorat Universitas Khairun Jl. Pertamina Kampus II Unkhair Gambesi Kota Ternate Kode Pos 97719 

    71. Universitas Cenderawasih (Jayapura): Rektorat Universitas Cenderawasih Jl Kamp Wolker Yabansai Kota Jayapura Kode Pos 99351 

    72. Universitas Musamus Merauke: Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama No.1 (Gedung Rektorat) Kode Pos 99611 

    73. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua: Kompleks Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Jalan Kampwolker, Uncen Atas Waena, Jayapura 

    74. Universitas Papua: Gedung Biro Akademik kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) Universitas Papua Jl. Gunung salju Amban Manokwari Papua Barat kode pos 98314

    (Tribunnews.com/Widya)

  • dari Brainwashing ke Emotional Hijacking?

    dari Brainwashing ke Emotional Hijacking?

    loading…

    Taufiq Fredrik Pasiak, Ilmuwan Otak dan Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Foto/Dok.Pribadi

    Taufiq Fredrik Pasiak
    Ilmuwan Otak, Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta

    HARI INI, kekuasaan tidak lagi bekerja dengan cara menekan, melarang, atau membungkam terang-terangan. Era represi sudah lewat. Kini, yang diatur bukan hanya tubuh atau tindakan, tapi emosi dan atensi. Bukan lagi pengendalian dengan palu, tapi dengan notifikasi.

    Bukan ketakutan karena senjata, tapi karena ketidakpastian yang tak kunjung selesai. Maka pertanyaannya: apakah rakyat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi atau krisis emosional yang dikondisikan secara sistematis?

    Dalam masyarakat digital saat ini, kekuasaan telah berevolusi. Ia tak lagi hadir dalam bentuk kontrol kasar, tapi sebagai rekayasa halus terhadap suasana batin.

    Istilah “brainwashing” atau cuci otak klasik -yang bekerja dengan pemaksaan dan pengulangan ideologi- berubah bentuk menjadi “emotional tuning” yakni pengaturan frekuensi emosi massa lewat aliran informasi, simbolisme politik, dan pembiasaan terhadap kebisingan.

    Kekuasaan tak lagi berkata “jangan berpikir”, tapi membuat kita terlalu lelah untuk berpikir. Kondisi ini selaras dengan analisis Byung-Chul Han dalam Psychopolitics (2017), yang menyoroti bagaimana kekuasaan modern lebih bekerja melalui eksploitasi kebebasan individu.

    Alih-alih menekan dari luar, kekuasaan merasuk ke dalam diri, mengatur ekspektasi, ketakutan, bahkan suasana hati. Dalam konteks Indonesia, strategi ini tampak dalam bagaimana isu-isu politik berganti terlalu cepat untuk dicerna secara mendalam. Belum selesai publik memahami satu isu, sudah muncul lima isu lain. Hasilnya berupa kelelahan emosional kolektif.

    Fenomena ini sejalan dengan kajian psikologi politik dan neurosains kognitif tentang sistem perhatian dan pengaruh media.

    Dalam situasi saat ini, rakyat Indonesia bukan sedang dibungkam dengan cara lama, tapi dibanjiri informasi hingga tidak mampu lagi memilah mana yang penting dan mendesak.

    Gadget dan media sosial telah menjadi alat pengalih perhatian paling masif sepanjang sejarah. Reticular Activating System (RAS), sistem otak yang berperan menyaring informasi, hanya mampu memproses sebagian kecil dari jutaan stimulus setiap detik.

  • Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

    Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kini berhenti beroperasi.

    Hal itu merupakan buntut dari tidak dibayarnya biaya operasional dapur MBG oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

    Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengatakan, dapur MBG Kalibata terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idul Fitri 1446 H.

    “Di tempat ini dulunya adalah bekas dapur makan bergizi gratis, tapi saat ini sudah tidak berjalan lagi karena sempat ada konflik dengan beberapa oknum,” kata Harly di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Harly menjelaskan, kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    “Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

    Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

    Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

    “Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

    “Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

    Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

    “Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

    Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

    “Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

    Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

    “Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

    Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

    “Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

    Pengamat Sempat Pertanyakan Dana MBG

    Ekonom dan Pakar Kebijakan UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sempat mempertanyakan sumber dana pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025).

    Dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di 26 provinsi, program ini bertujuan menjangkau 3 juta penerima manfaat tahap awal dan meningkat menjadi 17 juta penerima pada akhir tahun. 

    Menurut Achmad, program MBG anomali sebab dimulai pada Januari. Biasanya, program pemerintah baru bisa dijalankan pada Februari-Maret.

    “Ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program ini.”

    “Apakah ada pihak ketiga yang memberikan talangan? Jika demikian, transparansi terkait keterlibatan pihak ketiga harus dijelaskan,” kata Achmad, Selasa (7/1/2025).

    Selain itu, ujar Achmad, sentralisasi dapur yang berada dalam kendali Kodim atau koordinasi dengan tentara juga mengundang kritik. 

    Lokasi dapur yang cukup jauh dari banyak sekolah menambah kekhawatiran terkait efektivitas akses makanan bagi penerima manfaat. 

    “Dengan berbagai elemen yang melibatkan militer, logistik, dan lokasi, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini cukup transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan masyarakat,” tuturnya.

    Selain itu, Achmad mempertanyakan mengenai peran Kodim dan tentara dalam program makan bergizi gratis ini.

    Sebab, tupoksi utama mereka adalah pertahanan dan keamanan, bukan penyediaan makanan bergizi. 

    “Apakah keterlibatan militer dalam pengelolaan dapur SPPG menunjukkan upaya kodimisasi dalam program ini?,” ujar Achmad.

    Di sisi lain, peran kementerian seperti Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan kementerian terkait lainnya tampak kurang menonjol dalam pelaksanaan MBG. 

    Padahal, mereka memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang lebih relevan untuk memastikan keberhasilan program. 

    “Ketidakseimbangan ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi antarlembaga pemerintah dan apakah pengalihan tanggung jawab ke militer merupakan langkah yang tepat,” tuturnya.

    Achmad menyebut salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah distribusi lokasi dapur SPPG yang tidak merata. 

    Jawa Barat, misalnya, memiliki 58 lokasi, sementara beberapa provinsi lain seperti Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara masing-masing hanya memiliki satu lokasi. 

    Kesenjangan distribusi ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin kurang mempertimbangkan kebutuhan gizi di setiap daerah secara spesifik. 

    “Daerah-daerah seperti Papua Barat dan Papua Selatan, yang memiliki angka stunting tinggi, hanya memiliki dua dan satu dapur masing-masing,” ucap dia. 

    KPK Pernah Dapat Laporan

    Sebulan lalu, KPK telah bicara terkait adanya laporan yang mengutak-atik anggaran MBG.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo.

    Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

    “Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar dia.

    Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

    Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat. 

    “KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

    Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

    “Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain,” tuturnya.

    Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

    “Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing,” jelasnya. “Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” imbuhnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya