Xcloud.id

Institusi: UPN Veteran Jakarta

  • Bisnis Indonesia Raih Best of the Best Karya Teks MediaMIND 2025

    Bisnis Indonesia Raih Best of the Best Karya Teks MediaMIND 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding Industri Pertambangan Indonesia Mind ID resmi mengumumkan para pemenang kompetisi karya jurnalistik MediaMIND 2025 pada Malam Apresiasi MediaMIND 2025, Kamis (11/12/2025).

    Wartawan Bisnis Indonesia, Herdiyan, berhasil meraih Best of the Best Karya Teks pada kompetisi karya jurnalistik itu dengan karya berjudul “Swasembada Aluminium, Upaya Berdiri di Kaki Sendiri”.

    MediaMIND tahun keempat ini menjadi ruang bagi jurnalis nasional, lokal, mahasiswa, hingga publik dalam menggali isu-isu strategis dan menggugah dari sektor industri pertambangan Indonesia untuk menggerakkan ekonomi berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

    Pengumuman pemenang dalam acara Malam Apresiasi MediaMIND 2025 ini merupakan puncak dari serangkaian proses kompetisi yang ketat, termasuk program peliputan langsung atau site visit di 7 titik lokasi operasional grup Mind ID, yang telah berlangsung pada 15–24 Oktober 2025.

    Wakil Direktur Utama Mind ID, Dany Amru Ichdan, menyampaikan selamat dan apresiasi tinggi kepada para pemenang dan seluruh finalis yang telah berpartisipasi.

    “Saya yakin bahwa menang ataupun tidak menang pasti dedikasi kita sama. Tapi kemenangan ini menunjukkan bahwa kita banyak belajar. Jadi segala karya yang telah ditorehkan oleh pemenang pada malam hari ini tentu akan kita jadikan pembelajaran yang penting untuk memperbaiki bisnis proses Grup Mind ID,” kata Dany di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Dany menambahkan bahwa ajang ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi yang konstruktif antara korporasi dan jurnalis.

    Menurutnya, peranan dari jurnalis para wartawan adalah sebagai check and balance dari setiap langkah strategis yang telah dijalankan oleh Mind ID dan anggota grup.

    “Kami ingin dengan kedekatan yang sangat konstruktif pada malam hari ini yang sudah terbangun, ini dijadikan momentum kita untuk semakin membuka diri, semakin terbuka dan jurnalis juga semakin tajam kritisnya kepada kita,” tambahnya.

    Wartawan Bisnis Indonesia, Herdiyan (kanan), menerima penghargaan Best of the Best Karya Teks MediaMIND 2025.

    Daftar Lengkap Pemenang MediaMIND 2025

    Adapun, para pemenang MediaMIND 2025 yang terbagi dalam empat kategori jurnalis, satu kategori mahasiswa, dan satu kategori umum:

    Best of the Best Teks/Tulis: Herdiyan (Bisnis Indonesia) dan Runner Up Teks: Rahmat Dwi Kurniawan (Warta Ekonomi).

    Best of the Best Foto: Muhammad Zulfikar Harahap (LKBN Antara) dan Runner Up Foto: Masyudi Firmansyah (Mediawarta.com).

    Best of the Best Video: Sholihul Huda (Metro TV) dan Runner Up Video: Fandi Yogari Saputra (Antara TV).

    Best of the Best Infografis: Supriyanto (Global Energi) dan Runner Up Infografis: Tri Noropujadi (LKBN Antara).

    Pada kategori kelompok, Juara 1: Kelompok Ewako Sorowako (Ahmad Nabhani – Harian Ekonomi Neraca, Ahmad Muzdaffar Fauzan – LKBN Antara, Nova Wahyudi – Antarafoto, Arie Budi Prasetyo – CNBC Indonesia TV, Supriyanto – Global Energi), Juara 2: Kelompok 08 Bangka (Doni Hermawan – IDN Times, Rangga Prakoso – Investor Daily, Andri Saputra – Antara Maluku, Ade Firmansyah – IDX Channel TV, Desty Luthfani – Kabarbursa.com), dan Juara 3: Kelompok 5 KTP (Rio Indrawan – Dunia Energi, Herdiyan – Bisnis Indonesia, Pradita Utama – Detikcom, Hendra Syamhari – Masakini.co, M. Nurhadi Pratomo – Bisnis Indonesia).

    Adapun, 5 pemenang Kategori Reportase (Mahasiswa) adalah Ayu Lestari (UIN Walisongo Semarang), Syaifa Khahfi (Universitas Negeri Jakarta), Nofanolo Batee (Universitas Katolik Santo Thomas Medan), Alvaro Rifat Danendra (UPN Veteran Jakarta), dan Micco Aureldo (Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung).

    Pemenang Kategori Media Sosial (Umum) adalah Riska Aini Putri, Akbar Fernando Ndabung, Muhamad Fachri Maulana, Ulya Zaen Cahyani, dan Dandi Prayuda (Yuda).

    Melalui karya-karya dari peserta, dan pemenang MediaMIND, Mind ID terus berupaya menggerakkan optimisme bangsa dalam membangun peradaban masa depan Indonesia.

  • UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Program studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkolaborasi dengan University of the Philippines Diliman untuk mendiskusikan perkembangan terbaru demokrasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

    Wakil Rektor Bidang Akademik UPNVJ Henry Binsar Hamonangan Sitorus memandang kolaborasi yang terjalin dalam forum ilmiah internasional bertajuk Biennial International Conference on Politics and Democracy in Southeast Asia (PoDSEA) 2025 merupakan hal penting untuk penguatan demokrasi di ASEAN.

    “PoDSEA bukan hanya ruang akademik, melainkan platform strategis bagi negara-negara Asia Tenggara untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan membangun komitmen bersama menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks,” ujar Henry dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, perwakilan UP Diliman, Prof. Jean Paul L. Zialcita memandang kolaborasi tersebut sebagai kemitraan akademik yang terus berkembang.

    “Kolaborasi ini menunjukkan bahwa riset dan dialog lintas batas tetap menjadi fondasi penting untuk memperkuat demokrasi di kawasan,” ujar Zialcita.

    Diketahui, PoDSEA 2025 menghadirkan 80 presenter internasional dengan berbagai topik, seperti transformasi politik digital, populisme dan polarisasi, hingga masalah tata kelola data dan ruang sipil di era post-pandemi.

    Forum ilmiah tersebut diharapkan dapat memfasilitasi jaringan peneliti dan praktisi yang mampu menghasilkan kerja sama riset, publikasi bersama, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi kawasan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Kebijakan Tahan Kenaikan Cukai Dinilai Beri Napas ke Industri Tembakau

    Jakarta –

    Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada 2026 disambut positif oleh pelaku industri dan kalangan akademisi. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi industri hasil tembakau (IHT) untuk memulihkan kinerja, menjaga stabilitas tenaga kerja, sekaligus mempersempit ruang peredaran rokok ilegal.

    Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menyebut keputusan tersebut sebagai langkah tepat dalam menjaga keberlanjutan sektor tembakau yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi di berbagai daerah.

    “Keputusan ini sangat berarti bagi industri, mengingat kenaikan tarif yang terlalu tinggi selama ini telah berdampak negatif, mulai dari penurunan produksi, berkurangnya daya serap tenaga kerja, hingga melemahnya daya saing,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Sriyadi mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif CHT selama tiga tahun ke depan agar industri memiliki kepastian usaha dan ruang untuk memperkuat struktur bisnis.

    “Industri membutuhkan waktu untuk memulihkan diri setelah beberapa tahun mengalami tekanan akibat kenaikan tarif yang cukup tinggi. Dengan jeda moratorium tiga tahun, perusahaan bisa menata ulang operasional dan memastikan perlindungan tenaga kerja,” katanya.

    Dari sisi akademisi, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai keputusan menahan tarif cukai sebagai momentum memperkuat tata kelola dan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari besaran tarif, tetapi juga kemampuan menekan kebocoran penerimaan akibat rokok ilegal.

    “Kontribusi CHT ke APBN lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Tetapi apa gunanya menambah tarif jika penerimaan bocor lewat rokok ilegal? Ibarat atap yang bocor, menambah ember tidak menyelesaikan banjir,” ujarnya.

    Achmad menilai kepastian regulasi justru akan memperkuat daya saing industri dan membuka ruang inovasi produk yang lebih berkelanjutan.

    “Tidak naik pada 2026 memberi ruang industri menata efisiensi, menjaga hubungan dengan petani, dan melindungi tenaga kerja. Kepastian ini membuka jalan bagi transformasi jangka menengah yang lebih sehat,” jelasnya.

    Ia juga mendukung usulan moratorium dengan catatan pemerintah tetap fokus pada tiga agenda strategis: memperluas edukasi bahaya merokok, menekan peredaran rokok ilegal, serta menyiapkan peta jalan yang berpihak pada petani dan pekerja industri.

    Tonton juga video “Kemenko PMK: Tarif Cukai Efektif Tekan Angka Perokok Usia 10-18 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Tanpa Swasta, Likuiditas yang Digelontorkan Purbaya Tak Bakal Optimal – Page 3

    Tanpa Swasta, Likuiditas yang Digelontorkan Purbaya Tak Bakal Optimal – Page 3

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank BUMN khusus untuk kredit sudah tepat, namun efektivitasnya menjadi pertanyaan.

    “Tekad menyalurkan dana khusus ke kredit sudah tepat, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana kita mendesain pagar risiko, mengukur dampak, serta memastikan uang murah tidak tersedot ke zona nyaman kredit konsumtif,” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

    Achmad mengatakan, permasalahannya bukan sekadar kekurangan dana, melainkan transmisi pembiayaan yang kurang menggigit. Ia menjelaskan, likuiditas perbankan relatif longgar rasio pendanaan terhadap kredit masih di kisaran delapan puluhan persen dan kualitas aset terjaga, namun laju pertumbuhan kredit belum sebanding dengan kebutuhan pemulihan ekonomi.

    “Artinya, mesin ada tetapi pedal gas enggan diinjak. Dalam kondisi seperti ini, injeksi Rp 200 triliun ibarat menambah turbo pada mobil yang sedang ragu-ragu, dorongan ekstra bermanfaat bila jalan di depan jelas dan pengemudinya paham rute; jika tidak, tenaga besar justru meningkatkan risiko selip di tikungan,” ujarnya.

    Menurutnya, penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun adalah peluang menggeser logika kredit dari “siapa cepat dia dapat” menjadi “siapa paling berdampak dia didukung”.

    “Keberanian mengucurkan dana harus diiringi ketegasan rambu,” imbuhnya.

  • Bakal Ada Tax Amnesty Lagi? Ekonom: Ibarat Sekolah Ampuni Siswa Menyontek – Page 3

    Bakal Ada Tax Amnesty Lagi? Ekonom: Ibarat Sekolah Ampuni Siswa Menyontek – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti terkait pengampunan pajak atau tax amnesty yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2025, padahal sebelumnya kebijakan tersebut tidak cukup efektif meningkatkan tingkat kepatuhan pajak jangka panjang.

    “Mengapa DPR kembali menempatkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas prioritas 2025, padahal pengalaman lalu menunjukkan efeknya tidak selalu positif bagi kepatuhan jangka panjang?,” kata Achmad dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

    Menurut Achmad, pengampunan pajak berpotensi memberi peluang terbesar bagi pemilik modal besar untuk “membersihkan” kepatuhan mereka dengan membayar denda atau tarif khusus, sementara pelaku usaha menengah dan kecil yang selama ini taat administrasi tidak pernah memperoleh fasilitas serupa.

    Maka, ketika yang taat merasa tidak mendapat imbalan atas kepatuhan mereka, muncul ketidakadilan prosedural yang mengikis rasa keadilan fondasi penting bagi ketaatan pajak sukarela.

    “Analoginya sederhana: bayangkan sekolah memberi pengampunan kepada siswa yang ketahuan mencontek; cukup membayar denda kecil dan nilai diperbaiki. Siswa yang belajar jujur tentu merasa dirugikan. Lebih berbahaya, kebijakan seperti itu memberi insentif bagi perilaku menunda ketaatan karena harapan adanya amnesti di masa depan,” jelasnya.

    Dalam skala makro, moral hazard ini membuat kepatuhan sukarela melemah efek yang jauh lebih mahal dibandingkan suntikan penerimaan sekali pakai.

     

  • Tunjangan Dipangkas, DPR Bawa Pulang Rp 65,5 Juta per Bulan: Sudah Adilkah bagi Rakyat? – Page 3

    Tunjangan Dipangkas, DPR Bawa Pulang Rp 65,5 Juta per Bulan: Sudah Adilkah bagi Rakyat? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti pencabutan tunjangan perumahan dan moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR.

    Keputusan ini disambut publik sebagai sinyal awal adanya penyesuaian gaya hidup pejabat dengan kondisi fiskal negara. Take home pay wakil rakyat kini turun menjadi sekitar Rp 65,5 juta per bulan.

    Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemangkasan tunjangan benar-benar menyentuh akar persoalan ketidakadilan atau hanya sekadar langkah simbolis untuk meredam kritik publik? Bagi masyarakat, inti masalahnya bukan hanya soal angka gaji, tetapi rasa keadilan dalam distribusi anggaran negara.

    “Total take home pay menjadi Rp 65,5 juta. Apakah ini sudah menjawab kesenjangan yang dikeluhkan masyarakat? Pembenahan apa lagi yang diperlukan? Di sini, inti masalahnya bukan hanya angka, melainkan rasa keadilan dan relevansi kinerja,” kata Achmad dalam keterangannya Minggu (7/9/2025).

    Ia menyebut pencabutan tunjangan ibarat menutup dua keran paling mencolok di rumah yang kebanjiran. Air memang surut, ujarnya, tetapi lantai tetap basah. Analogi itu menekankan bahwa persoalan keuangan negara dan kesenjangan sosial jauh lebih dalam dibanding hanya sekadar fasilitas tambahan.

    Dengan demikian, meski pemangkasan tunjangan bisa dipandang sebagai langkah positif, publik tetap menunggu langkah lanjutan yang lebih substansial.

     

  • Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana? Nasional 6 September 2025

    Apa Hasil Pertemuan Mahasiswa dengan Mensesneg di Istana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
    Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
    Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
    Pertemuan ini terlaksana sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menemui para mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan, di Kompleks Parlemen pada Rabu.
    Pada momen itu, Wakil Ketua DPR RI Suami Dasco Ahmad menyebut, pihak pemerintah melalui Istana Kepresidenan bakal menemui mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Menurut para mahasiswa, 17+8 harus diakomodasi pemerintah.
    “Bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan tersebut.
    Di momen yang sama, BEM SI Kerakyatan menekankan agar jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme.
    Adapun tuntutan dan penolakan ini terjadi usai demo yang berlangsung berhari-hari sejak Senin (25/8/2025).
    Demo pada awalnya menuntut untuk menghapus tunjangan irasional wakil rakyat, termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.
    “Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” tegas Kaleb.
    Bukan hanya militerisme, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar.
    Permintaan ini bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8/2025) usai mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dan menteri di Istana.
    Pertemuan ini merespons demo yang berlangsung ricuh hingga terjadi pembakaran fasilitas umum (fasum), meliputi halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.
    Begitu pula penjarahan terhadap rumah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio;
    serta rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo menduga ada tindakan makar yang menunggangi demo.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap di kesempatan yang sama.
    Para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    RUU ini diketahui menjadi usul inisiatif pemerintah yang bakal dibahas bersama dengan DPR RI.
    Begitu pun meminta agar 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi pemerintah.
    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025).
    “Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
    Poin selanjutnya, mahasiswa meminta para aktivis yang dijemput paksa dan ditangkap kepolisian atas dugaan penghasutan, dibebaskan.
    Dua di antaranya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan Admin #GejayanMemanggil, Syahdan.
    Diketahui, penangkapan ini menuai kritik.
    Polri diminta untuk fokus terhadap pelaku penjarahan, alih-alih menangkap para aktivis.
    Anggota DPR Benny K. Harman salah satunya, menyatakan bahwa ajakan untuk berdemo tidak salah.
    Yang salah justru ketika seseorang mengajak membuat kericuhan dan melakukan provokasi saat demo, seperti membawa pentungan hingga bom molotov.
    Oleh karenanya, ia menilai Polri salah mengambil langkah dengan menangkap Delpedro hingga dijadikan tersangka.
    “Yang salah, kalau kamu mengajak bahwa, ‘eh bawa pentungan semua, bawa molotov ya’, nah kamu salah itu,” jelas Benny.
    Karena alasan itu pula, para mahasiswa meminta aktivis segera dibebaskan, meski sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” jelas Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muhammad Risyad Fahlevi yang tergabung dalam mahasiswa Cipayung Plus.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
    Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
    “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” jelas Prasetyo, lewat keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
    Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
    Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
    “Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
    Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
    Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
    “Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
    Terkait kematian driver ojek online yang dilindas rantis Brimob saat demo ricuh, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai peluang pidana terbuka bagi para anggota Brimob yang terlibat.
    Yusril menerangkan, proses pidana dapat dilakukan jika ditemukan aspek pidana setelah para polisi itu menjalani sidang etik.
    “Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan, dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan,” kata Yusril, di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Menurut Yusril, langkah hukum terhadap pelaku pelindas Affan sudah diproses oleh Kepolisian.
    “Prosedur dalam Kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu,” ujar Yusril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

    Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

    Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

    “Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

    “Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

    Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

    Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

    “Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

    Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

    Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

    Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

    Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

    Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

    Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

    Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

    Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Live TikTok Dinilai Bisa Memanaskan Situasi, Ini Sebabnya

    Live TikTok Dinilai Bisa Memanaskan Situasi, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Fitur Live bukan hanya milik TikTok, tapi kenapa dimatikan sementara, dalam situasi genting di Tanah Air. Inilah analisanya.

    detikINET pun berbincang dengan pakar Politik Siber UPN Veteran Jakarta, Dr Ridwan S.sos, M.Si, CIQnR. Menurut dia Live TikTok punya kelebihan dibanding fitur live medsos yang lain. Yang pertama adalah faktor algoritma FYP yang agresif.

    “Live TikTok bisa push konten ke audiens di luar lingkaran follower. Sementara Instagram/Facebook Live yang lebih terbatas pada follower base. Sehingga demo-demo lokal yang terjadi di Indonesia dapat langsung jadi nasional/global hanya karena algoritma menangkap engagement tinggi,” ujarnya.

    Yang kedua, format visual bersifat lebih emosional di platform medsos. Live TikTok berbasis mobile-first dengan visual vertikal.

    “Cocok untuk liputan lapangan yang serba spontan. Karakter videonya immersive, layar penuh, interaktif, sehingga kesan dramatis aksi jalanan lebih kuat dibanding live di YouTube/FB,” imbuh Ridwan.

    Hal ini kata Ridwan membuat Live TikTok memiliki implikasi dari kacamata politik siber. Masyarakat dapat memproduksi informasi sendiri yang tidak dimediasi media mainstream yang akurasi dan validasinya lebih sulit terukur.

    “Live TikTok mampu mengubah demo yang biasanya hanya terdengar lewat media mainstream menjadi fenomena real-time yang sulit dibendung,” pungkasnya.

    Jika ada tayangan yang emosional dan aksi yang negatif seperti perusakan, dampaknya secara visual lebih mengena ke audiens Live TikTok. Padahal semestinya, aspirasi publik bisa disampaikan tanpa ada anarki.

    Sebelumnya, TikTok pada Sabtu (30/8) mengumumkan mematikan fitur Live untuk sementara waktu, terkait kondisi keamanan. TikTok ingin tetap menjadi ruang digital yang aman.

    “Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” pungkas Jubir TikTok.

    Atas keputusan TikTok ini, Kementerian Komdigi memberikan apresiasinya. “Inisiatif TikTok, voluntary. Kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh TikTok,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

    (fay/fyk)

  • Langkah Mematikan Live TikTok Dinilai Tepat untuk Cegah Anarki

    Langkah Mematikan Live TikTok Dinilai Tepat untuk Cegah Anarki

    Jakarta –

    Fitur Live TikTok dimatikan dalam situasi genting di Tanah Air. Langkah ini dinilai tepat untuk meredam situasi agar tidak makin liar dan anarkis.

    “Aksi demo dan protes masyarakat patut kita dukung, namun menurut saya ini sudah terlalu jauh bahkan mengarah ke perbuatan anarkis,” kata pakar Politik Siber UPN Veteran Jakarta, Dr Ridwan S.sos, M.Si, CIQnR, kepada detikINET.

    Hingga Senin (1/9/2025) pagi ini, dampak kerusakan terlihat di berbagai kita dari kendaraan yang dibakar, hancurnya fasilitas umum, penjarahan di rumah pejabat dan penjarahan toko-toko secara sporadis di daerah. Penjarahan dan perusakan ini tentu tidak bisa dibenarkan dan melanggar hukum.

    “Keputusan mematikan fitur Live TikTok, menurut saya tepat karena ada kekhawatiran terkait penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hasutan dan propaganda asing yang sulit untuk diawasi. Masyarakat kita belum paham betul akan literasi digital sehingga lebih mudah terpancing dan terhasut dengan maraknya hoaks dan disinformasi,” ujarnya.

    Fitur Live TikTok menurut Ridwan menghadirkan suasana langsung dan interaktif dengan audiens. Hal ini dalam kacamata politik siber jadi rawan digunakan untuk tujuan politik.

    “Rawan digunakan untuk disinformasi atau agitasi politik secara spontan, penyebaran hoaks. Maka, menutup Live berarti memperketat arsitektur ruang publik digital agar tetap terkendali,” kata dia.

    Meskipun TikTok mengatakan sukarela mematikan fitur Live TikTok, menurut Ridwan pemerintah bisa mengintervensi platform digital sesuai UU ITE dan PP No 71/2019 tentang PSTE. Secara legal, pemerintah punya dasar untuk meminta platform digital melakukan pembatasan terhadap konten-konton ilegal seperti kekerasan, ujaran kebencian dan disinformasi.

    “Apalagi bila dianggap mengancam keamanan nasional atau menganggu ketertiban umum,” ujarnya.

    Ridwan mengatakan tentu ada pihak yang dirugikan seperti pedagang yang memakai TikTok Live untuk berjualan. Namun dalam kondisi luar biasa, menutup Live TikTok diperlukan untuk membantu agar situasi kondusif. Aspirasi rakyat harus bisa disampaikan tanpa anarki.

    “Tantangan ke depan adalah Pemerintah mencari jalan tengah dengan menjaga keamanan siber, mengontrol lalu lintas informasi sekaligus tidak mematikan inovasi dan sumber nafkah digital masyarakat,” pungkasnya.

    (fay/fyk)