Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

    Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan stok BBM di sejumlah wilayah tetap terjaga. Hal ini diumumkan menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar sejak Jumat (29/8/2025).

    Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino mengatakan, saat ini SPBU Pertamina di sejumlah kota beroperasi secara normal. Stok pun diklaim terkendali.

    “Semua SPBU di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dalam kondisi aman, fully operated dan melayani konsumen dan masyarakat dengan normal. Ketersediaan BBM juga dalam kondisi tersedia,” ucap Roberth kepada Bisnis, Sabtu (30/8/2025).

    Kendati, dia menyebut pada malam hari SPBU ditutup sementara. Ini dilakukan pertimbangan keamanan dan keselamatan.

    Sebab, SPBU adalah sarana dan prasarana umum dan penting bagi pelayanan masyarakat.

    “SPBU juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak pengamanan dan memastikan sarana antisipasi seperti APAR dalam keadaan siap digunakan,” imbuh Roberth.

    Dia menambahkan bahwa jalur pengiriman BBM juga disesuaikan dengan kondisi agar tetap dapat mengirim energi ke SPBU untuk masyarakat.

    Seperti diketahui aksi demonstrasi massa berlangsung sejak Jumat. Demonstrasi bukan hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah seperti Bandung, Solo, Makassar, hingga Surabaya. 

    Di Jakarta sendiri, aksi penyampaian pendapat alias demo berlangsung di sejumlah titik. Mulai dari Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, dan Gedung DPR/MPR. 

    Sedari Jumat pagi, massa demonstran, yang sebagian besar merupakan driver ojek online (ojol), memadati pintu gerbang Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.  

    Berdasarkan pantauan, driver ojol tersebut berunjuk rasa di sekitar 500 meter dari Mako Brimob untuk meminta keadilan atas kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang meninggal dunia akibat dilindas rantis Brimob saat demo pada Kamis malam (28/8/2025).  

    Mereka meneriakkan kata-kata “pembunuh” sembari menunjuk-nunjuk ke arah Mako Brimob sambil mencoba bergerak mendekati markas tersebut. Di sana, puluhan personel TNI yang menggunakan topi baret ungu sudah bersiaga untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Aksi tersebut pun terus berlanjut hingga sore hari.

    Bersamaan dengan itu, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia (BEM UI) menyerbu Polda Metro Jaya. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa aksi merangsek masuk melalui gerbang Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Blok M.

    Mereka sempat berdialog dengan perwakilan kepolisian. Massa aksi meminta agar Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri untuk langsung menemui mereka. 

    “Kapolda mau turun ke sini atau kita yang jemput?” ujar orator saat berhadapan dengan perwakilan kepolisian.

    Tak jauh dari Polda Metro Jaya, demonstran yang memadati pintu utama DPR/MPR juga berhasil menerobos masuk. Pantauan Bisnis di lokasi, massa aksi berhasil memotong sejumlah besi di gerbang utama sehingga memberikan ruang masuk badan mereka sekitar pukul 17.05 WIB. Satu per satu massa aksi pun memasuki Kompleks Parlemen.

    Bagaimana aksi demonstran di kota-kota lainnya?

    Bandung

    Sama halnya dengan Jakarta, massa melakukan aksi demo di sejumlah titik lokasi di Bandung. Seperti DPRD Jawa Barat, Mapolda, dan Jalan Soekarno-Hatta.  

    Aksi solidaritas mahasiswa dan ojek online di depan DPRD Jabar dan Markas Polda Jabar pun berlangsung ricuh. 

    Polisi yang berjaga di dalam area Gedung DPRD Jabar menembakkan gas air mata ke arah massa dan dilakukan berulang kali. Para peserta demo langsung berhamburan, saat gas air mata ditembakkan Polisi.  

    Sejak siang, meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan di depan Gedung DPRD, bahkan jumlahnya terus bertambah dan berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Jabar.

    Massa mahasiswa memblokade jalan dan langsung menyerbu gerbang utama pintu masuk Markas Mapolda Jabar sejak pukul 12.30. Peserta aksi terpantau mengenakan almamater Universitas Padjadjaran (Unpad) dan UIN Sunan Gunung Djati. Massa dari Ojol juga terpantau hadir secara langsung. 

    Solo

    Aksi demo driver ojek online atau ojol di depan Markas Komando (Mako) Brimob Batalyon C Pelopor kawasan Manahan Kota Solo terpantau mulai pada pukul 13.00 WIB dan kian memanas pada sore hari, Jumat (29/8/2025).

    Situasi memanas ini bermula ketika massa aksi sedang membakar sejumlah barang di Jl Adi Sucipto dan sejumlah oknum melemparkan botol air mineral ke arah polisi. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo dan Danrem 074/Surakarta Kolonel Inf Muhammad Arry Yudistira sempat turun untuk menenangkan massa karena aksi semakin masif.

    Meski demikian, ricuh menjadi-jadi saat polisi membalas lemparan botol dan barang-barang lain dari oknum massa yang semakin masif dengan melemparkan bom asap dan gas air mata. Bom asap dan gas air mata itu mengarah ke selter di mana massa yang berkumpul sudah mulai tenang.

  • Hadir di Bicara Buku MPR, Willy Aditya Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila sebagai Nilai Hidup – Page 3

    Hadir di Bicara Buku MPR, Willy Aditya Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila sebagai Nilai Hidup – Page 3

    Senada dengan Willy Aditya, Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Siti Fauziah, menekankan bahwa Pancasila  tidak cukup hanya untuk dibaca dan dihayati, tetapi yang terpenting adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut Pancasila sebagai ideologi yang terbukti mampu menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa Indonesia.

    “Pancasila adalah salah satu ideologi kita yang bisa menjaga kerukunan bangsa. Pancasila inilah yang dapat menjaga negara kita sampai saat ini,” tegasnya.

    Ia juga turut menyoroti tantangan menurunnya minat baca di kalangan generasi muda di tengah era digital. Karenanya diperlukan upaya besar untuk kembali menggalakkan literasi, salah satunya dengan membedah buku, sebagai fondasi pengetahuan.

    “Membaca ini sudah banyak hal yang ditinggalkan. Untuk kembali membaca buku, effort kita harus besar karena sekarang adalah zamannya Gen Z yang selalu memegang gawai (HP),” ujar Siti Fauziah,

    Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini diharapkannya dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan kembali semangat literasi.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi masukan dalam keseharian kita, dan kehidupan kita selanjutnya,” kata Siti Fauziah.

    Mengakhiri sambutannya, Ia berharap kegiatan literasi seperti “Bicara Buku” dapat terus diselenggarakan secara rutin dengan membahas berbagai karya inspiratif lainnya di masa mendatang.

    “Membaca dan menulis itu satu paket. Tapi outcome-nya adalah critical thinking, yang terbangun melalui diskusi,” tandasnya.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Perpustakaan MPR RI kepada Willy Aditya, serta penyerahan buku oleh Willy kepada jajaran Sekjen MPR RI.

    Selanjutnya, forum diskusi digelar dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan ITB Dr. Epin Saepudin, M.Pd, serta Founder Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A. Diskusi dipandu oleh Panyiar Televisi, Rahma Sarita Aljufri, SH.

     

  • Rekam Jejak Arief Kurnia Risdianto, Direktur Utama Baru PGN

    Rekam Jejak Arief Kurnia Risdianto, Direktur Utama Baru PGN

    Bisnis.com, JAKARTA — Arief Kurnia Risdianto ditetapkan sebagai direktur utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025).

    Adapun, RUPSLB tersebut memiliki agenda tunggal yakni perubahan pengurus perusahaan. Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98% dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus anak usaha PT Pertamina (persero) itu.

    Arief Kurnia Risdianto pun kini secara resmi menggantikan Arief Setiawan Handoko di pucuk pimpinan PGN. Adapun, Arief Kurnia Risdianto sebelumnya menjabat sebagai direktur manajemen risiko PGN.

    Profil Arief Kurnia Risdianto

    Dilansir dari laman PGN, Arief Kurnia bukan orang baru di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dia sudah berkecimpung di sektor tersebut sejak 2003.

    Lulusan Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (2000) itu, memulai karier di sektor BUMN sejak 2003 sebagai staf legal di Pertamina International Shipping (PIS). 

    Selama hampir 20 tahun, dia menempati pelbagai posisi, termasuk Chartering Assistant Manager, Marine Region 1 Manager di Dumai, dan Ship Operation Manager.

    Selama masa tersebut, Arief mengambil Magister (S2) Teknologi Kelautan di World Maritime University. Dia lulus pada 2010.

    Karier Arief pun semakin moncer. Dia pernah menjabat sebagai Manager Planning & Tonnage di PT Pertamina (Persero) sepanjang 2017 hingga 2020.

    Setelah itu, Arief menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Pertamina International Shipping sepanjang 2020 hingga 2022.

    Adapun, sebelum menjabat sebagai direktur PGN, Arief mengemban amanah sebagai SVP President Logistics Integration & Optimization di PT Pertamina (Persero) sepanjang 2022 hingga Mei 2024.

  • Betul Harus Membela Rakyat, Tapi Rakyat Sekarang Sama Serakahnya

    Betul Harus Membela Rakyat, Tapi Rakyat Sekarang Sama Serakahnya

    GELORA.CO -Koruptif atau perbuatan busuk, curang atau menyimpang bukan hanya dimiliki pejabat atau politisi namun juga masyarakat. Begitu juga dengan nepotisme.

    Begitu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. 

    Awalnya Dedi menyinggung soal program perhutanan sosial yang menurutnya salah kaprah.

    Menurutnya, perhutanan sosial seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk mengakses hutan sehingga dapat mengembangkan ekosistem kehutanan yang menopang kehidupan ekonomi. Namun yang terjadi lahan garapan dijual sehingga areal perhutanan berubah menjadi areal pemukiman.

    “Kan ini problem lagi. Sehingga saya ingin hari ini segera melakukan penataan itu. Ya sudah kalau memang nanti ada komitmen yang kuat kerja sama Pemrov Jabar, UNPAD dan Kementerian Kehutanan, kita wajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial menanam tanaman agropresti di antaranya adalah kelapa dan sukun,” tutur Dedi.

    Dedi, dalam seminar bertema Hilirisasi Agroforestri Berbasis Sukun yang dilaksanakan Rabu, 20 Agustus 2025 ini, lantas mengatakan bahwa rakyat saat ini sudah beda dimana karakternya sama dengan pemimpin: sama-sama rakus dan buas.

    “Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya.

    Bahwa kita betul hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya kadang sama serakahnya cuma beda tingkatan kekuasaannya,” tutur Dedi.

    Dedi, seperti dikutip dari Youtube Lembur Pakuan Channel, menekankan dirinya paham karakter masyarakat model seperti ini karena mengalami sendiri.

    Dia mencontohkan satu keluarga diberi satu lapak jualan di pasar tapi yang diambil lima lapak. Atau ada juga yang lapaknya disewakan kepada orang lain sementara dia berjualan di trotoar.

    “Ini rakyat, Pak. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah nunggu orang orang lain tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah,” tukas Dedi Mulyadi

  • Profil Umar Hadi, Sosok yang Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI di PBB Nasional 25 Agustus 2025

    Profil Umar Hadi, Sosok yang Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI di PBB Nasional 25 Agustus 2025

    Profil Umar Hadi, Sosok yang Dilantik Prabowo Jadi Dubes RI di PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Umar Hadi sebagai Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA).
    Pelantikan dilakukan Prabowo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Pantauan Kompas.com, prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Kemudian, Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar yang dilantik pada Senin (25/8/2025).
    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” ucap Prabowo diikuti pada calon Dubes Indonesia yang dilantik.
    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” sambungnya.
    Umar Hadi merupakan pria kelahiran 11 Februari 1968. Ia merupakan lulusan S1 Hubungan Masyarakat Universitas Padjajaran (Unpad).
    Ia juga merupakan lulusan S2 Hubungan Internasional Fletcher School of Law and Diplomacy, Amerika Serikat. Umar Hadi kemudian mengambil Program Spesialisasi Multilateral Graduate Institute of International and Development Studies, Swiss.
    Adapun Umar Hadi pernah menduduki posisi Wakil Kepala Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda pada 2009.
    Setelah itu ia menjabat sebagai Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 2012. Kemudian Umar Hadi menduduki posisi Konsulat Jenderal di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) pada 2014.
    Pada 2017 hingga 2021, Umar Hadi menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Korea Selatan. Setelah itu, Umar Hadi mengisi posisi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu (2022-2025) hingga hari ini dilantik sebagai Dubes RI untuk PBB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata Dekan FK UI soal Menkes Sebut Kematian Balita Sukabumi Bukan karena Cacingan

    Kata Dekan FK UI soal Menkes Sebut Kematian Balita Sukabumi Bukan karena Cacingan

    Jakarta –

    Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Prof Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH, MMB buka suara soal pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kasus cacingan yang menimpa Raya, balita di Sukabumi.

    Menkes sebelumnya menegaskan pemicu utama kematian Raya tidak terkait cacingan, melainkan kemungkinan infeksi lain seperti meningitis, atau tuberkulosis (TBC). Mengingat, Raya juga memiliki riwayat batuk berdahak selama tiga bulan yang tidak kunjung sembuh.

    Menurut Prof Ari yang juga dokter spesialis penyakit dalam, cacingan sebetulnya juga termasuk infeksi, yakni infeksi parasit. Bila dilihat dari riwayat perjalanan klinis Raya, tenaga medis saat itu sempat mengeluarkan cacing dari hidungnya yang menandakan ada kemungkinan penyumbatan sudah sampai ke saluran napas.

    “Apalagi dikeluarkan sampai 1 kllogram, itu artinya sudah menyumbat saluran ususnya, pencernaannya, sehingga terjadi suatu penyumbatan yang menimbulkan infeksi pada anak tersebut yang bertambah berat, infeksi parasit menyumbat menjadi infeksi sekunder dan bisa saja menyebabkan pasien sepsis, pasien tidak sadar,” tutur dia.

    “Atau bisa juga larvanya menyebar ke otak yang membuat pasien tidak sadar,” lanjutnya.

    Berbeda halnya dengan TBC, menurut Prof Ari, kasus TBC murni jarang sekali yang bisa memicu sepsis. Jenis batuknya juga tidak selalu berdahak.

    “Ascariasis atau cacing gelang bisa menyebabkan meningoensefalitis dan gangguan kesadaran karena larva cacing bisa masuk ke sistem saraf pusat,” sorot Prof Ari.

    Sebelumnya diberitakan, Menkes Budi menegaskan kematian Raya tidak disebabkan langsung oleh cacingan. Meski dari tubuh bocah tersebut ditemukan lebih dari satu kilogram cacing gelang, penyebab kematian utama adalah infeksi lain.

    “Yang bersangkutan meninggal bukan karena cacingan. Kematian disebabkan oleh infeksi,” beber Budi saat ditemui di Kampus Unpad Dipatiukur, Bandung, Jumat (22/8/2025).

    Budi menjelaskan, infeksi yang dialami Raya diduga berkaitan dengan penyakit yang sudah diidapnya cukup lama. Salah satunya, batuk berdahak selama sekitar tiga bulan yang tidak kunjung sembuh.

    “Infeksinya bisa karena meningitis, masih dugaan. Bisa juga karena TBC. Karena selama tiga bulan dia terus-menerus batuk berdahak, tubuhnya melemah, dan kemudian bakterinya menyebar ke seluruh tubuh. Dalam istilah medis disebut sepsis,” jelasnya.

    (naf/kna)

  • Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya Bandung 23 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya Bandung 23 Agustus 2025

    Dedi Mulyadi Tegas Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran dari Kecerdasan: Bukan Karena Kekayaan Orangtuanya
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong agar proses seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran harus berdasarkan kecerdasan, bukan kemampuan ekonomi orang tuanya.
    Hal itu diungkapkan, Dedi Mulyadi saat menjadi pembicara dalam seminar Nasional, di Graha Sanusi Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
    “Pesannya adalah dunia kedokteran itu harus mengembalikan rekrutmen mahasiswanya. Jadi mahasiswanya standarisasinya adalah kecerdasan,” ujar Dedi.
    Kecerdasan itu, kata dia, ada dua yakni secara akademik harus benar-benar mumpuni dan secara emosional juga baik.
    “Sehingga seleksinya kan harus beda. Seleksi kedokteran sama dengan seleksi ketika masuk akademi kepolisian, angkatan Darat, Laut dan Udara. Jadi sangat berbeda karena dia itu memiliki peran dan fungsi berhubungan dengan layanan dan nyawa manusia,” ucapnya.
    “Jadi, tidak boleh lagi rekrutmen calon mahasiswa itu hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi orangtuanya,” tambahnya.
    Selain itu, Dedi juga menyebut bahwa seharusnya dokter yang memiliki kualifikasi dan pengabdian kepada negara, diberikan beasiswa untuk sekolah spesialis.
    “Dia (dokter) tugas di daerah terpencil, lama tugas di Puskesmas, di rumah sakit. Itu dia yang masuk dokter spesialis dan kemudian dibiayai oleh pemerintah,” katanya.
    Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, sudah mulai memberikan beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.
    “Beasiswa sudah jalan, nanti ada Unpad 10 orang fakultas kedokteran. Saya bilang ke Kadis Kesehatan hari ini mulai seleksi di kabupaten/kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan,” katanya.
    Proses seleksinya, kata Dedi, harus dilakukan dari sekarang meliputi emosional dan intelektual, tidak bisa asal tunjuk.
    “Kemudian yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di Puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, dan harus ada surat keputusannya,” ucapnya.
    Setelah lolos seleksi dan lulus menjadi dokter spesialis, harus mau dikembalikan ke daerah asal atau daerah yang kekurangan dokter spesialis.
    “Karena problem dari rumah sakit umum daerah semuanya (kekurangan) dokter spesialis,” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Dedi Mulyadi Minta Seleksi Mahasiswa Kedokteran Berdasarkan Kecerdasan, Bukan Kekayaan Orang Tua
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkes Terima 733 Kasus Laporan Bullying di PPDS, Terbanyak di RS-Prodi Ini

    Kemenkes Terima 733 Kasus Laporan Bullying di PPDS, Terbanyak di RS-Prodi Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, terdapat 733 kasus perundungan yang dialami peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Angka itu merupakan hasil verifikasi dari 2.920 laporan yang masuk ke kanal pengaduan Kementerian Kesehatan hingga 15 Agustus 2025.

    “Dari total laporan yang kami terima, setelah disortir dan diverifikasi, ada 733 laporan yang termasuk kategori perundungan,” ujar Menkes dalam seminar nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (22/8/2025).

    Menurut data Kemenkes, mayoritas kasus berasal dari fasilitas dan institusi di bawah naungan kementerian, yakni 433 kasus. Laporan lain datang dari rumah sakit non-Kemenkes (84 kasus), fakultas kedokteran (84 kasus), serta laporan tanpa identitas institusi (34 kasus).

    Di tingkat rumah sakit pusat, RSUP Prof Dr Kandou Manado tercatat sebagai lingkup PPDS dengan laporan terbanyak, yakni 84 kasus sepanjang 2023 hingga 2025. Disusul RS Hasan Sadikin Bandung (83 kasus), RSUP IGN Ngoerah Bali (43), RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (39), dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta (37).

    Sementara di RSUD, kasus terbanyak dilaporkan dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh (31 kasus), RSUD Dr Moewardi Surakarta (21), RSUD Saiful Anwar Malang (18), RSUD Dr Soetomo Surabaya (12), dan RSUD Arifin Achmad Riau (9).

    Tekanan Berat hingga Ingin Bunuh Diri

    Menkes menegaskan, dampak perundungan terhadap peserta PPDS tidak bisa dianggap sepele. Survei internal Kemenkes menunjukkan banyak peserta pendidikan yang mengalami tekanan berat, bahkan sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

    “Masalah ini harus diperbaiki secara serius. Dibutuhkan program spesifik untuk melindungi kesehatan mental para peserta didik,” kata Menkes.

    Perundungan tercatat paling banyak di 24 program studi kedokteran spesialis, dengan lima terbesar yakni penyakit dalam (86 kasus), bedah (55), obstetri dan ginekologi (29), anestesi (28), serta ilmu kesehatan anak (25).

    Sejauh ini, Kemenkes telah menangani 124 dari 433 kasus perundungan yang berada di bawah kewenangannya. Sebanyak 98 pelaku terbukti terlibat dan dijatuhi sanksi, termasuk 11 pejabat direksi rumah sakit Kemenkes, 10 di antaranya mendapat teguran, sementara satu pelaksana tugas diberhentikan.

    Di kalangan peserta PPDS, 60 orang dikenai sanksi berupa pengembalian ke fakultas kedokteran asal, skorsing, hingga teguran tertulis.

    (naf/kna)

  • Menkes Sebut Balita di Sukabumi Meninggal Bukan karena Cacingan, Ini Pemicunya

    Menkes Sebut Balita di Sukabumi Meninggal Bukan karena Cacingan, Ini Pemicunya

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan Raya, balita di Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu bukan disebabkan langsung oleh cacingan. Meski dari tubuh bocah tersebut ditemukan lebih dari satu kilogram cacing gelang, penyebab kematian utama adalah infeksi.

    “Yang bersangkutan meninggal bukan karena cacingan. Kematian disebabkan oleh infeksi,” beber Budi saat ditemui di Kampus Unpad Dipatiukur, Bandung, Jumat (22/8/2025).

    Budi menjelaskan, infeksi yang dialami Raya diduga berkaitan dengan penyakit yang sudah diidapnya cukup lama. Salah satunya, balita itu mengalami batuk berdahak selama sekitar tiga bulan, tidak kunjung sembuh.

    “Infeksinya bisa karena meningitis, masih dugaan. Bisa juga karena TBC. Karena selama tiga bulan dia terus-menerus batuk berdahak, tubuhnya melemah, dan kemudian bakterinya menyebar ke seluruh tubuh. Dalam istilah medis disebut sepsis,” paparnya.

    Dengan demikian, lanjut Budi, sepsis atau infeksi yang menyebar luas itulah yang menjadi penyebab kematian.

    Ia juga memastikan ketersediaan obat-obatan dasar, termasuk obat cacing, selalu tercukupi di puskesmas.

    “Obat cacing sangat tersedia, murah, dan efektif. Sekali minum bisa menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan obat TBC, kalau diketahui lebih awal, pengobatannya bisa dilakukan dan hasilnya baik,” ujarnya.

    Terkait dugaan kurang optimalnya pelayanan kesehatan di Sukabumi, Budi mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Menurut dia, puskesmas memiliki peran penting dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya.

    “Kalau ada kasus cacingan, puskesmas harus segera membagikan obat cacing. Kalau ada kasus TBC, harus cepat melakukan surveilans, mendeteksi siapa yang sakit, lalu memberikan obat. Program ini juga perlu dibantu disosialisasikan agar masyarakat sadar pentingnya cek kesehatan gratis,” tutupnya.

    (naf/kna)

  • Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

    Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

    “Kita harus mulai menyadari bahwa penyelesaian problem kesehatan itu bukan hanya dengan obat. Bukan hanya dengan peningkatan teknologi atau sains di bidang kedokteran, tetapi juga cakupan dalam upaya melakukan pencegahan. Selalu bicara kesehatan, bicara pengobatan, tap bukan bicara bagaimana menciptakan manusia yang sehat,” kata dia.

    Dedi Mulyadi menambahkan, saat ini ada sebanyak 10 orang lebih telah dipilih untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad.

    Dia pun telah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan seleksi kembali untuk mendapatkan beasiswa.

    “Saya bilang kadis kesehatan hari ini mulai menyeleksi di kabupaten kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit-rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan. Yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, ada surat keputusannya,” jelas Dedi Mulyadi.