Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Dengan konsep piknik, mahasiswa tetap serukan tuntutan 17+8

    Dengan konsep piknik, mahasiswa tetap serukan tuntutan 17+8

    ANTARA – Ratusan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjajaran (Unpad), Vincent, mengatakan bawah aksi tersebut dilakukan secara lebih humanis untuk mengawal tuntutan 17+8 yang memasuki tenggat waktu pada hari ini.
    (Cahya Sari/Anggah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Polisi Berpeci Kawal Massa Demo 5 September di Depan DPR Megapolitan 5 September 2025

    Momen Polisi Berpeci Kawal Massa Demo 5 September di Depan DPR Megapolitan 5 September 2025

    Momen Polisi Berpeci Kawal Massa Demo 5 September di Depan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ada momen menarik saat massa demo 5 September berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Sejumlah polisi yang berjaga terlihat mengenakan peci hitam yang berpadu dengan seragam kepolisian saat mengawal jalannya aksi.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, polisi berpeci tersebut berdiri berjejer di barisan depan. Mereka tampak fokus menjaga ketertiban di tengah orasi mahasiswa.
     
    Sesekali, polisi mengingatkan massa agar tidak terlalu mendekati jalan demi menghindari risiko tertabrak kendaraan.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menjelaskan, penggunaan peci hitam oleh personel yang berjaga hari ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
    “Karena kami melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Jadi ini untuk lebih kita saling mengingatkan, bahwa di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, kita terus bersemangat menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Ade Ary kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025).
    Sementara itu, demo bertajuk ‘Piknik Nasional Rakyat’ yang digelar oleh Mahasiswa Universitas Padjajaran (UNPAD) berakhir damai.
    Mereka menyudahi unjuk rasa itu dengan tertib. Bahkan, sebagian dari mereka ada yang membersihkan sampah tak menyisakan barang apapun di lokasi.
    Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Universitas Padjajaran dijadwalkan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
     
    Aksi yang diberi tajuk “Piknik Nasional Rakyat” ini merupakan momentum untuk menagih 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggatnya jatuh pada hari ini.
    Seruan aksi dipublikasikan melalui akun Instagram resmi BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, Jumat dini hari.
    Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengatakan aksi digelar bersama Koalisi Masyarakat Sipil, melibatkan lembaga seperti KontraS, YLBHI, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, serta BEM dari beberapa kampus lain termasuk UI.
    “
    Confirmed
    (aksi di DPR RI). Aksi bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra kepada Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aliansi rakyat desak tuntutan 17+8 atasi krisis kemanusiaan

    Aliansi rakyat desak tuntutan 17+8 atasi krisis kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi rakyat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan masyarakat sipil berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI untuk mendesak sejumlah tuntutan kritis yang merupakan bagian dari tuntutan 17+8 guna mengatasi krisis kemanusiaan di Indonesia.

    “Aksi damai hari ini adalah pesan tegas kepada pemerintah untuk bertindak segera memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat kami,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran Vincent Thomas di depan Kompleks DPR/MPR Jakarta, Jumat.

    Dalam tuntutan aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya itu, Vincent mendesak pemerintah untuk membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad hoc independen yang melibatkan komponen rakyat untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat negara.

    Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi dengan menghentikan dan mencegah tindakan represif aparat penegak hukum.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Masyarakat Sipil beserta sejumlah elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kembali menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat.

    Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu berlangsung santai saat masing-masing perwakilan menyampaikan aspirasinya.

    Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini dikemas dalam suasana hangat, penuh canda tawa, sembari tak lupa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada polisi serta DPR.

    BEM Unpad yang menginisiasi aksi kali ini menyuarakan tuntutan lewat aksi “Piknik”. Para mahasiswa menjadikan aksi mereka seolah tengah piknik di depan Kompleks Parlemen untuk membuktikan bahwa gedung itu adalah ruang aman bagi rakyat.

    Adapun tuntutan 17+8 yang mereka bawa merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025.

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Menariknya, unjuk rasa kali ini juga diwarnai beragam aksi yang mengundang riuh. Ada yang menggelar lapak buku, ada yang bermain ular-ularan, permainan tradisional, penampilan musik, dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama.

    Hal unik lainnya jtampak pada pakaian yang dikenakan massa aksi. Mereka serempak menggunakan pakaian berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai brave pink dan warna hijau muda atau hero green.

    Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil ingin menunjukkan bahwa aspirasi bisa disuarakan dengan cara bersenang-senang, serta menghilangkan rasa takut dan trauma di benak masyarakat.

    Badru

    Pemandangan menarik juga terlihat ketika bocah yang viral di media sosial, Badru, datang ke lokasi aksi. Dia tidak hanya duduk dalam satu barisan massa, tapi ikut serta menyuarakan tuntutan.

    Bahkan dalam satu kesempatan, ia maju dan menari ketika BEM Unpad mulai menyanyi untuk menambah riuh aksi. Badru juga memimpin saat mereka nyanyikan lagu band Wali berjudul Tobat Maksiat.

    Aksi Badru itu menyulut kelompok demonstran lain untuk turut bernyanyi bersama. Penampilan Badru ditutup lewat lagu perjuangan Buruh Tani yang biasa menjadi anthem aksi massa.

    Kehadiran Badru dalam aksi unjuk rasa bukanlah kali pertama. Beberapa kali ia sempat tersorot kamera ikut dalam sejumlah aksi di Jakarta. Bahkan, ketika demonstrasi ricuh pada 25 Agustus 2025, Badru juga menjadi korban.

    Bocah viral, Muhammad Badru, menari di sela-sela unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo di Depan DPR, Mahasiswa Main Permainan Tradisional hingga Makan Bersama Megapolitan 5 September 2025

    Demo di Depan DPR, Mahasiswa Main Permainan Tradisional hingga Makan Bersama Megapolitan 5 September 2025

    Demo di Depan DPR, Mahasiswa Main Permainan Tradisional hingga Makan Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah mahasiswa menggelar demo dengan konsep piknik sambil bermain beragam permainan tradisional di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com 
    di lokasi, suasana aksi terlihat meriah dengan berbagai kegiatan, mulai dari permainan tradisional, perpustakaan jalanan, hingga makan bersama.
    Salah satu permainan yang dimainkan adalah rantai manusia, sebagai bentuk
    ice

    breaking
    agar aksi berlangsung santai.
     
    Permainan tersebut bahkan diikuti oleh konten kreator Bobon Santoso bersama para mahasiswa.
    Dalam permainan itu, empat orang peserta mengaitkan kaki dan tangan mereka satu sama lain untuk melawan kelompok lawan. Mereka kemudian mengikuti instruksi moderator.
    “Maju dua langkah! Mundur tiga langkah!” ucap moderator.
    Kemudian, salah satu peserta jatuh dan dinyatakan kalah, disambut sorakan dan tepuk tangan penonton.
    Selain permainan, tersedia juga lapak baca dari Perpustakaan Jalanan Jatinangor yang menawarkan buku-buku bertema sejarah, sosial, dan politik untuk dibaca gratis oleh massa aksi.
    Sejumlah peserta juga membawa permainan gelembung sabun yang dihembuskan ke udara, menambah suasana riang layaknya piknik di tempat wisata.
    Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil direncanakan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran,
    @
    bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk ‘Piknik Nasional Rakyat’.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Ketua BEM Kema Unpad, Vincent Thomas menyebut pihaknya menginisiasi konsep piknik agar lebih dekat dengan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Piknik Nasional Rakyat Berakhir Tertib, Mahasiswa Unpad Tinggalkan DPR Tanpa Sampah Megapolitan 5 September 2025

    Aksi Piknik Nasional Rakyat Berakhir Tertib, Mahasiswa Unpad Tinggalkan DPR Tanpa Sampah Megapolitan 5 September 2025

    Aksi Piknik Nasional Rakyat Berakhir Tertib, Mahasiswa Unpad Tinggalkan DPR Tanpa Sampah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi mahasiswa bertajuk “Piknik Nasional Rakyat” yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berakhir dengan tertib pada Jumat (5/9/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    ratusan mahasiswa asal Universitas Padjadjaran (Unpad) mulai membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB.
    Mereka berjalan beriringan sambil bergandengan tangan menuju bus yang terparkir di kolong jembatan dekat lokasi aksi.
    Dengan mengenakan jas almamater berwarna biru dongker dan topi krem bertuliskan “Unpad”, massa aksi tampak kompak menyanyikan yel-yel serta lagu perjuangan.
    Sesekali, terdengar pula seruan aspirasi rakyat yang mereka gaungkan bersama. Sebelum meninggalkan lokasi, mahasiswa juga memastikan area aksi tetap bersih.
    Mereka memungut sampah makanan, minuman ringan, bungkus roti, kotak makan, hingga botol air mineral, lalu memasukkannya ke dalam
    trash bag
    hitam.
    Poster-poster tuntutan yang sempat dibentangkan pun turut dibawa kembali.
    Aksi bersih-bersih itu dilakukan hingga tak ada lagi sampah yang tersisa di sekitar lokasi unjuk rasa. Tidak satu pun barang tertinggal setelah massa meninggalkan kawasan parlemen.
    Sementara itu, aparat kepolisian yang berjaga turut mengawal proses pembubaran.
    Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang sempat tersendat berangsur normal. Hingga pukul 18.10 WIB, situasi di depan Gedung DPR/MPR terpantau kondusif tanpa ada gesekan antara massa aksi dan aparat keamanan.
    Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil direncanakan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk ‘Piknik Nasional Rakyat’.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat, menyerukan pemenuhan 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional (17+8).

    Tuntutan 17+8 merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis (28/8).

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Sebelum menggelar aksi damai, mereka berkumpul di gedung TVRI lalu melanjutkan berjalan kaki ke halaman depan gedung DPR RI.

    Massa yang mayoritas mengenakan almamater biru tua ini membawa sejumlah poster yang berisi desakan pemenuhan tuntutan itu. Mereka juga menggelar lapak baca dengan membawa sejumlah buku.

    Aksi kali ini dibalut dengan suasana santai, mereka mengibaratkan diri tengah piknik di depan Kompleks Parlemen. Menariknya, ketika membuka jas almamater, terlihat pakaian para mahasiswa berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai “Brave Pink”.

    Warna hijau muda atau “Hero Green” tampak di beberapa perlengkapan piknik seperti alas duduk, hingga payung. Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan mahasiswa lanjutkan unjuk rasa di DPR, desak tuntutan 17+8

    Ratusan mahasiswa lanjutkan unjuk rasa di DPR, desak tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (5/9), berunjuk rasa di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tenggat waktu tuntutan 17+8 yang diajukan segenap rakyat Indonesia.

    “Kami di sini berangkat dari Jatinangor, mengundang seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta, dan kawan-kawan dari masyarakat sipil, kita bersenang-senang di sini dan menuntut pertanggungjawaban,” kata Wakil Ketua BEM Unpad Ezra setelah memberikan orasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai dan mengusung tema Piknik Nasional Rakyat untuk mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan rakyat rakyat yang telah diajukan oleh kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dalam beberapa unjuk rasa sebelumnya.

    Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.

    Kedua, sebanyak delapan tuntutan lainnya mesti dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.

    Isi tuntutan itu, antara lain pengusutan kasus kekerasan sepanjang demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025, pembebasan demonstran yang dikriminalisasi, penghentian kekerasan oleh aparat, pencabutan wacana tunjangan DPR, reformasi lembaga negara, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan lain-lain.

    Menyusul audiensi Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9) yang membahas tuntutan rakyat tersebut, Ezra menilai masih terdapat kemunduran dari poin-poin tuntutan itu.

    “Kita merasakan ada kemunduran. Contohnya, represifitas yang masih terjadi, itu kan kemunduran. Itu adalah salah satu poin-poin tuntutan,” ujar Ezra.

    Dalam unjuk rasa tersebut, massa mendesak pertanggungjawaban bagi para korban yang meninggal dan luka-luka saat berlangsungnya unjuk rasa pada 28 dan 29 Agustus 2025.

    Mereka menuntut pertanggungjawaban dan permintaan maaf yang dinilai belum layak untuk dapat diterima.

    “Harapannya, hari ini adalah deadline dari tuntutan tanggal 5 September, ada progresifitas yang dikeluarkan dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat,” tutur Ezra.

    Dia pun menegaskan seluruh tuntutan itu penting dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, dia menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk menghentikan represifitas dan tekanan-tekanan yang berlebihan kepada masyarakat.

    Bersama-sama, mereka meminta kepada aparat agar memperlakukan masyarakat dengan perspektif yang empatik, moralistik dan mengedepankan kemanusiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Mahasiswa UNPAD Kumpul di Depan TVRI, akan Kepung DPR Hari Ini

    Ratusan Mahasiswa UNPAD Kumpul di Depan TVRI, akan Kepung DPR Hari Ini

    GELORA.CO -Ratusan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (UNPAD) berkumpul di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, pada Jumat siang 5 September 2025. 

    Pantauan RMOL di lokasi, mahasiswa UNPAD membentuk barisan dan mulai membentangkan spanduk protes untuk berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. 

    Dalam aksinya, BEM UNPAD membawa aspirasi yang selaras dengan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Mereka mengangkat tema “Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat”. 

    Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa mulai long march menuju gerbang DPR.

    Adapun, 17+8 Tuntutan Rakyat yakni:

    Tugas Presiden Prabowo Subianto:

    1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;

    2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.

    Tugas untuk DPR

    3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;

    4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;

    5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.

    Tugas untuk Ketua Umum partai politik

    6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;

    7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;

    8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

    Tugas Polri

    9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;

    10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;

    11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Tugas TNI

    12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;

    13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;

    14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;

    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak;

    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga hari ini, 5 September 2025.

    Kemudian, Presiden Prabowo diminta agar mendengar dan merealisasikan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya. 

    Tuntutan itu antara lain:

    1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran

    2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

    3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

    4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis

    6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian

    7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

    8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

  • BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 5 September 2025

    BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 5 September 2025

    BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — BEM Universitas Padjajaran berencana aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk “Piknik Nasional Rakyat”.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengatakan aksi itu akan dilakukan bersama Koalisi Masyarakat Sipil.
    “Confirmed
    (aksi di DPR RI). Aksi bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra kepada
    Kompas.com.
    Sejumlah lembaga yang disebut akan turut hadir meliputi KontraS, YLBHI, hingga Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dan BEM dari beberapa kampus seperti Unpad dan UI.
    Mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat tengah dalam perjalanan menuju Jakarta.
    Berdasarkan informasi yang dibagikan, aksi tersebut akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Massa aksi diimbau untuk mengenakan pakaian colorful, terutama warna
    hero green, brave pink,
    dan
    resistance blue.
    Belakangan, ketiga warna itu viral di media sosial sebagai salah satu simbol gerakan rakyat yang juga disuarakan lewat 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Seruan aksi tersebut juga mengimbau agar massa aksi yang hadir tidak melakukan tindakan provokatif, kekerasan, hingga perusakan fasilitas umum.
    Belakangan, media sosial diramaikan oleh template unggahan berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat, menyusul masifnya gelombang aksi massa selama beberapa hari.
    Hari ini, Jumat (5/9/2025), merupakan hari terakhir dari tenggat waktu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi 17+8 tuntutan tersebut.
    Tuntutan itu dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah atas tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil di media sosial.
    Berikut rincian tuntutan yang disusun berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat:
    1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
    3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
    5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
    7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
    8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
    9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
    10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan
    outsourcing.
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
    5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.