Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Mengungkap Perjuangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam Memperjuangkan Kedaulatan Maritim Indonesia

    Mengungkap Perjuangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam Memperjuangkan Kedaulatan Maritim Indonesia

    JABAR EKSPRES – Teaser film dokumenter “12 Mile: Guiding the Archipelago” kisah Prof. Mochtar Kusumaatmadja memperjuangkan kedaulatan laut Indonesia secara resmi diluncurkan di Jalan Dr Cipto, Bandung pada Minggu (17/11/2024).

    Peluncuran teaser film ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk akademisi, pemerhati hukum, dan kemaritiman. Film ini berfokus pada perjalanan panjang Indonesia mendapatkan pengakuan internasional atas statusnya sebagai negara kepulauan, melalui konsep Wawasan Nusantara dan ratifikasi UNCLOS 1982.

    Mantan Menteri Luar Negeri RI, menjadi tokoh kunci dalam memperjuangkan perluasan batas wilayah laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Film ini juga menjadi penghormatan bagi dedikasi dan perjuangan Prof. Mochtar yang mengukir sejarah penting bagi bangsa Indonesia.

    Sutradara film dokumenter “12 Mile: Guiding the Archipelago”, Tubagus Deddy mengatakan, film ini akan menggali kisah hidup Prof. Mochtar, dari masa kecil hingga perjuangannya di PBB yang berujung pada keberhasilan Indonesia di dunia internasional.

    “Film ini bukan hanya mengenalkan sosok Prof tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan laut sebagai bagian dari identitas bangsa,” ujar Deddy.

    Film berdurasi 60 menit ini mengisahkan tentang kehidupan sederhana Prof. Mochtar yang tidak dikenal banyak orang sebagai pejabat. Film ini lebih menggambarkan pada perjuangan Prof. Mochtar pada tahun 1982, saat konferensi internasional tentang hukum laut diadopsi oleh PBB.

    “Kami berharap film ini bisa menjadi alat untuk mengangkat nama Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan nasional,” imbuhnya.

    Film “12 Mile: Guiding the Archipelago” akan tayang di berbagai platform dan kemungkinan juga di bioskop, serta berencana untuk melakukan screening di beberapa kota di Indonesia.

    Proyek film ini diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) yang bertujuan untuk lebih mengenalkan sosok Prof. Mochtar kepada masyarakat luas.

    Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan yang turut hadir dalam peluncuran teaser film menyatakan dukungannya terhadap pembuatan film dokumenter biografi 12 Mile: Guiding the Archipelago.

    “Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu tokoh Nasional yang memberikan kontribusi besar tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga dunia,” ujar Dharmawan.

  • Pakar setuju kepala daerah yang memenangi pilkada ulang dapat insentif

    Pakar setuju kepala daerah yang memenangi pilkada ulang dapat insentif

    Selama tidak ada yang menjabat kepala daerah, itu diisi oleh plt.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini menyepakati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan kepala dan wakil kepala daerah yang memenangi pilkada ulang berhak mendapatkan insentif.

    “Saya sepakat dengan putusan MK, terutama ketika MK memutuskan bahwa pemilihan berikutnya itu paling lama 1 tahun,” kata Dede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Dede berpendapat bahwa insentif tersebut berhak diberikan karena kepala dan wakil kepala daerah hasil pilkada ulang hanya menjabat selama kurang dari 5 tahun karena menjaga keserentakan pilkada.

    Ia menjelaskan bahwa daerah yang mengadakan pilkada ulang maka yang memimpin daerah tersebut adalah pelaksana tugas (plt.).

    “Selama tidak ada yang menjabat kepala daerah, itu diisi oleh plt. Boleh-boleh saja ya maksimal 1 tahun,” ujarnya.

    Sebelumnya, MK telah membacakan amar Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/11).

    MK memutuskan bahwa pilkada diulang paling lama 1 tahun setelah kotak kosong memenangi pilkada dengan calon tunggal.

    Adapun putusan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    Demi menjaga model keserentakan pilkada secara nasional, MK mengatakan bahwa kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan pilkada ulang harus menerima masa jabatannya kurang dari 5 tahun.

    Di samping itu, MK juga mengingatkan bahwa perlu pula dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 tahun. Misalnya, dengan pemberian kompensasi.

    Kompensasi bisa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni kepala dan wakil kepala daerah yang tidak sampai satu periode diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar sepakat dengan Mendagri: PMI perlu jadi perhatian pemda

    Pakar sepakat dengan Mendagri: PMI perlu jadi perhatian pemda

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Asep Sumaryana sepakat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (pemda).

    “Menjadi tidak elok jika penanganannya tidak melibatkan penguasa daerah,” kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa tidak hanya pemda, tetapi koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan di daerah juga menjadi penting untuk melindungi PMI, seperti melibatkan Kepolisian Resor (Polres) atau Komando Distrik Militer (Kodim).

    “Dengan demikian, kehadiran para pihak tersebut menjadi penting agar pekerja migran mendapat perhatian dan pelindungan dari berbagai tindakan yang merugikan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pihak penyalur tetap perlu bertanggung jawab mengenai pelindungan pekerja migran tersebut.

    Sebelumnya, Mendagri usai menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (14/11), menekankan pemda perlu memberikan atensi pada isu pelindungan PMI di wilayahnya masing-masing

    “Karena persoalan pelindungan pekerja migran ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Tadi disebut oleh Menteri P2MI, (PMI, red.) salah satu penyumbang devisa nomor dua setelah energi/migas. Kemudian juga ini menyangkut harkat martabat bangsa kita, dan kemudian lapangan kerja,” kata Tito.

    Usai penyelenggaraan Pilkada 2024, dia mengatakan Kemendagri akan menyiapkan nota kesepahaman berkaitan dengan teknis-teknis yang perlu dilakukan oleh pemda dalam melindungi pekerja migran.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertumbuhan Ekonomi Lima Tahun Terakhir Dinilai Tak Inklusif, Ini Buktinya

    Pertumbuhan Ekonomi Lima Tahun Terakhir Dinilai Tak Inklusif, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kurun 2019—2024 rata-rata mencapai 5%, tetapi manfaatnya tidak dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf menjelaskan ada dua komponen yang menjadi dasar perhitungan produk domestik bruto (PDB), yakni komponen pendapatan tenaga kerja (labor income) atau pendapatan riil dan komponen yang bersumber dari profit sebuah usaha (non labor income).

    Arief mencatat bahwa selama periode 2002 hingga 2019 pertumbuhan pendapatan riil jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang berkurang dan ada pertumbuhan dari kalangan masyarakat kelas menengah.

    Dalam catatannya, pada periode tersebut dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di rentang 5%—6%, terdapat peningkatan kelas menengah (midle class) sebanyak 42 juta orang, kelompok menuju kelas menengah (aspiring midle class) bertambah 38 juta orang, serta kelompok miskin dan rentan miskin berkurang 34 juta orang. 

    “Ini yang disebut pertumbuhan ekonomi inklusif. Kenapa, kecenderunganya yang banyak kan yang labor. Yang kapitalis kan biasanya elite segment society,” ujar Arief yang juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam siniar di kanal Youtube Podcast SKS, Sabtu (16/11/2024).

    Sebaliknya, kondisi tersebut dalam catatan Arief tidak terjadi pada kurun 2019—2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, ketika pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, kontribusi dari komponen pertumbuhan riilnya jauh lebih kecil dari 5%.

    “Dengan demikian, 5% itu siapa yang menyumbang? Berarti sumbernya dari non-labor income yang pertumbuhannya lebih tinggi,” tegasnya.

    Hasilnya, dia mencatat dalam lima tahun terakhir kelas menengah berkurang 9,5 juta orang sementara kelompok miksin dan rentan miskin bertambah 12,7 juta orang.

    Sebagai pembanding, Arief meringkas pada 2002 jumlah kelas menengah sebesar 7% dari total populasi, kemudian bertambah menjadi 21% pada 2019. Saat ini, jumlah kelas menengah merosot menjadi tersisa 17% dari total populasi.

  • Hasil Survei CEDS, KUTUB dan Indonesia Cerah Sebut Mayoritas Publik Jabar Belum Tahu Program Pilkada Cagub-Wagub Tentang Masalah Lingkungan

    Hasil Survei CEDS, KUTUB dan Indonesia Cerah Sebut Mayoritas Publik Jabar Belum Tahu Program Pilkada Cagub-Wagub Tentang Masalah Lingkungan

    JABAR EKSPRES – Jelang momentum Pilkada Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024, Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Universitas Padjadjaran, Koalisi Untuk Energi Bersih (KUTUB) Jawa Barat dan Indonesia Cerah meluncurkan hasil survei tentang persepsi masyarakat Jabar, mengenai isu transisi energi dan dampak perubahan iklim.

    Temuan survei pilkada ini merupakan dokumen strategis bagi Cagub-Wagub dan juga penyelenggara pemilu karena pemilih Jabar telah menjadikan Isu transisi energi dan dampak perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan dalam pilihan politik masyarakat.

    Survei Pilkada ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang tersebar di enam wilayah Kabupaten/Kota di Jabar.

    Baca juga : Jelang Pilkada, KPU Ciamis Gelar Simulasi Pemungutan Suara di Sadananya

    Pendekatan kuantitatif menggunakan metode multistage random sampling secara tatap muka yang dilakukan pada rentang waktu 19-30 Agustus 2024.

    Pendekatan kualitatif menggunakan expert opinion polling dengan metode Delphi untuk mendapatkan pandangan dari para ahli terkait kebijakan transisi energi dan perubahan iklim di Jabar.

    Temuan soal Transisi Energi dan Dampak Perubahan Iklim

    Survei ini menemukan sebagian besar responden (93,8%) menyadari bahwa cuaca semakin tidak menentu dengan tingkat kesadaran tertinggi.

    Dengan sebagian besar responden mulai merasakan dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kesehatan dan ekonomi di masa depan.

    Bergerak dari kesadaran tersebut isu transisi energi dan dampak-dampak dari perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan responden dalam pilihan politiknya.

    Responden juga mendukung tindakan nyata dan segera dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim, dengan mayoritas mendukung adanya kebijakan pemerintah yang terkait peningkatan energi bersih dan ramah lingkungan.

    Baca juga : Sebanyak 3,8 Juta Surat Suara Pilkada Tiba di Gudang KPU Kota Bandung

    Sebanyak 53,3% responden juga mendukung penggunaan anggaran daerah untuk pengembangan energi terbarukan

    Namun, dengan melihat urgensi adanya kebijakan transisi energi dan mitigasi dampak perubahan iklim di atas, apabila dikaitkan dengan situasi pilkada di Provinsi Jabar saat ini, temuannya adalah mayoritas responden (69,2%) belum mengetahui program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur terkait permasalahan lingkungan, transisi energi, dan iklim.

  • Buka Lowongan Kerja Pegawai BPJS Kesehatan, Cek Syarat dan Cara Daftarnya! – Page 3

    Buka Lowongan Kerja Pegawai BPJS Kesehatan, Cek Syarat dan Cara Daftarnya! – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Profesor Ali Ghufron Mukti berharap para peneliti dapat menemukan obat kanker dengan harga lebih terjangkau.

    Pasalnya, kontrol kualitas dan kontrol biaya menjadi hal penting agar standarisasi layanan dan fasilitas kesehatan di Indonesia berjalan dengan baik. Untuk itu, antara lain dibutuhkan obat-obatan dengan harga yang lebih terjangkau untuk mendukung cakupan layanan yang lebih luas.

    “Para peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan obat-obatan dengan harga terjangkau, terutama untuk penyakit kanker,” katanya dalam acara The 6th International Seminar on Pharmaceutical Sciences and Technology (ISPT) di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, pada 31 Oktober 2024.

    “Harapan kami, ada banyak tersedia obat-obat yang cost effective sehingga BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujar Ghufron.

    Dia menambahkan, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi kualitas. Yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, dan yang paling penting adalah pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Farmasi Unpad, Prof. Ajeng Diantini mengatakan, obat-obatan berkualitas baik dengan harga terjangkau memang diperlukan untuk mendukung layanan BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar bisa memberikan fasilitas pengobatan yang lebih luas lagi.

    “Penyakit itu macam-macam, dari yang biayanya ringan sampai yang pengobatan mahal seperti kanker. Tidak semua obat bisa di-cover, hanya yang cost effective saja dalam arti memiliki efektivitas yang baik, efek samping rendah dan harga terjangkau. Itu yang diupayakan oleh semua yang terlibat dalam penyediaan obat baik industri farmasi dan para peneliti,” ujar Ajeng megutip laman resmi Unpad, Senin (11/11/2024).

     

  • Reformasi Birokrasi di Jabar! Jeje Janjikan Perbaiki Tunjangan ASN

    Reformasi Birokrasi di Jabar! Jeje Janjikan Perbaiki Tunjangan ASN

    BANDUNG – Reformasi birokrasi menjadi salah satu tema utama yang diangkat dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) 2024 di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Senin, 11 November 2024 malam.

    Calon Gubernur nomor urut 2, Jeje Wiradinata berpendapat, bahwa refomrasi birokrasi yang selama ini digombor-gemborkan belum membuahkan hasil sesuai harapan masyarakat.

    “Hal tersebut tentu menjadi persoalan hingga saat ini. Kita selalu menggembor-gemborkan reformasi birokrasi. Tetapi ketimpangan, pelayanan dan lain-lain tetap menjadi kendala,” ujar Jeje saat debat berlangsung, Senin lalu.

    Bupati Pangandaran dua periode itu menjelaskan, perubahan birokrasi sesungguhnya adalah mengembalikan fundamental Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat.

    “Jadi, hal itu sangat erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat, sehingga akses layanan masyarakat menjadi mudah dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi dengan baik,” kata Jeje.

    Untuk merealisasikannya, Jeje menyebutkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah.  Di antaranya, harus ada perbaikan tunjangan terhadap ASN serta sistem layanan masyarakat berbasis tegnologi.

    “Sistem pelayanan yang tidak perlu ketemu satu sama lain, tapi menggunakan teknologi sehingga apapun yang terjadi, tidak akan terjadi. Itu kuncinya adalah leadership (kepemimpinan),” pungkasnya.

    Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah mencapai good governance dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. (tur)

  • Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    JABAR EKSPRES – Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung, bersama Forkopimcam dan aparat kewilayahan melakukan penertiban bangunan liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), pada Selasa (12/11) di kawasan Cibiru dan Panyileukan, Kota Bandung.

    Dalam operasi tersebut, lebih dari 300 personel terlibat, terdiri dari anggota Satpol PP, Polsek, Koramil, serta aparat kelurahan.

    Titik penertiban dimulai dari Bunderan Cibiru. Danki 1 Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Hendri, menyampaikan, banyak pelanggaran yang ditemukan.

    BACA JUGA: Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    Diantaranya bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas trotoar, saluran air, serta PKL yang mengganggu kenyamanan lalu lintas. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah area di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, yang selama ini ramai dengan PKL roda.

    “Pelanggaran yang kami temukan antara lain bangunan liar di atas trotoar, saluran air, dan PKL yang mengganggu fasilitas umum,” ujar Pardiman kepada Jabar Ekspres, di sela-sela penertiban.

    Menurut Pardiman, proses penertiban berjalan lancar dan aman, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara pihak terkait.

    BACA JUGA: Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Selain penertiban bangunan liar dan PKL, Satpol PP juga menindak alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, mengingat saat ini masih dalam masa kampanye Pemilu.

    Penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Sebelumnya, Satpol PP telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama yang berlaku selama tiga hari.

    Jika dalam waktu tersebut pelanggaran tidak juga diperbaiki, maka langkah penertiban akan diambil.

    BACA JUGA: Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

    “Kami juga menghimbau kepada warga Kota Bandung, terutama yang berada di Cibiru dan Panyileukan, untuk tidak membangun kembali atau melanggar aturan setelah kami tertibkan. Kami akan terus memantau,” pungkasnya.

  • Keluhkan Durasi Debat, Pasangan Jeje – Ronal Minta KPU Lakukan Evaluasi

    Keluhkan Durasi Debat, Pasangan Jeje – Ronal Minta KPU Lakukan Evaluasi

    JABAR EKSPRES – Pasangan calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 02, Jeje Wiradinata – Ronal Surapradja, menyampaikan keluhan terkait durasi waktu yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat perdana yang berlangsung pada Senin (11/11) malam. Menurut mereka, waktu yang terbatas dinilai tidak cukup untuk menyampaikan gagasan dan program secara menyeluruh kepada masyarakat.

    Jeje Wiradinata, calon Gubernur nomor urut 02, menilai bahwa durasi hanya sekitar 45 detik per pertanyaan sangat terbatas. Waktu yang singkat membuat paslon tidak dapat menjelaskan konsep pembangunan mereka dengan detail dan jelas.

    “Karena ini akan menjadi referensi masyarakat dalam memilih, tentu lebih baik jika format atau durasinya dievaluasi. Agar kami, sebagai 4 pasangan calon, bisa menyampaikan seluruh gagasan dan program pembangunan dengan lebih jelas,” ujar Jeje usai debat di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung.

    BACA JUGA: Tuntaskan Pengangguran Terbuka di Jabar, Ronal Surapradja akan Hadirkan “Seblak”

    Meskipun demikian, Jeje mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi dalam debat perdana tersebut. “Debat kali ini cukup baik, namun saya rasa perlu evaluasi lebih lanjut agar semua gagasan dan program kami bisa lebih jelas dipahami oleh masyarakat,” tambahnya.

    KPU Jabar Janji Evaluasi Mekanisme Debat

    Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh para paslon, KPU Jabar mengaku akan melakukan evaluasi terkait mekanisme debat, terutama soal durasi waktu yang dirasa terlalu singkat.

    Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, mengatakan pihaknya sangat memahami keluhan yang disampaikan oleh paslon terkait dengan kendala teknis yang terjadi, terutama soal waktu. “Kami sangat memahami masalah teknis yang muncul dalam debat perdana. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk debat berikutnya,” jelas Ummi.

    Namun, Ummi juga menyampaikan bahwa meskipun ada beberapa kendala teknis, debat perdana tersebut tetap berjalan dengan lancar. “Terkait durasi, kami sudah berkomunikasi dengan pihak pelaksana. Ternyata, suara tidak terdengar dengan jelas di atas panggung sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk meredam suara yang kurang jelas,” kata Ummi.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada debat selanjutnya. “Kami akan meminta masukan dari tim perumus dan pihak terkait agar ke depan waktu yang diberikan bisa lebih optimal. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk waktu yang diberikan untuk paparan visi misi dan sesi tanya jawab,” pungkas Hedi.

  • Bangunan Rusak Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    Bangunan Rusak Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    JABAR EKSPRES – Sejumlah fasilitas publik di Kota Cimahi mengalami kerusakan akibat hujan dan angin kencang. Salah satunya, SDN Baros Mandiri 4, di mana tembok sekolah rusak karena tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang.

    Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi, Rohmat, mengungkapkan pentingnya penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di setiap sekolah.

    “Kami akan mencanangkan SPAB tahun ini di dua sekolah, yaitu SMP 2 dan SMP 3. Ini akan menjadi tolok ukur bagi SD dan SMP di wilayah Kota Cimahi untuk mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana,” jelasnya kepada Jabar Ekspres, Selasa (12/11/2024), usai apel Siaga Bencana di MPP.

    BACA JUGA:Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Rohmat menekankan bahwa simulasi bencana harus dilakukan secara masif mengingat ancaman cuaca ekstrem, Sesar Lembang, dan potensi gempa megathrust.

    “Simulasi ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak, terutama dunia pendidikan, dalam menghadapi bencana di masa mendatang,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pemangku kepentingan di sektor pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan, harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menerapkan langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi masih terus menangani sisa-sisa pohon tumbang yang menimpa rumah warga dan fasilitas umum.

    BACA JUGA:Segera Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Batasnya Sampai 30 November 2024

    “Karena banyaknya titik kejadian, kami membutuhkan waktu untuk menyelesaikan semuanya,” imbuh Rohmat.

    Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meninjau langsung kerusakan di SDN Baros Mandiri 4.

    Pohon besar yang tumbang di sekolah tersebut mencabut akarnya, merusak tembok sekolah. Beruntung, tidak ada aktivitas saat kejadian.

    “Perbaikan sekolah akan dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Cimahi, dan fokus kami saat ini adalah menangani sisa bencana seperti pohon tumbang,” ujar Bey. (Mong)