Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Pakar sepakat dengan Menteri PANRB agar ASN tidak terlibat judi online

    Pakar sepakat dengan Menteri PANRB agar ASN tidak terlibat judi online

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Asep Sumaryana mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini agar aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat judi online maupun pinjaman online.

    “Sebabnya banyak teman-teman ASN yang terlibat di dalamnya berangkat dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan secara instan, namun justru mengalami kehidupan ekonomi yang semakin merosot akibat sebagian bahkan seluruh biaya hidupnya digunakan modal judi online,” kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa dampak terhadap perekonomian seorang ASN bisa semakin parah bila modal berjudi online diambil dari pinjaman online.

    “Bila kondisi seperti di atas terjadi, maka konsentrasi bekerja bisa kacau, sehingga bukan saja memperburuk kinerja individu namun juga kinerja organisasi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa kemudian pelayanan publik dapat terdampak dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang maupun jabatan, sehingga masyarakat merugi.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa perlu langkah nyata untuk mencegah judi online di Indonesia.

    “Pertama, menindak tegas aktor judi online secara terfokus dan terkoordinasi secara baik. Kemudian, mengembangkan sistem reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) agar semakin banyak ASN yang tidak tertarik praktik seperti itu karena takut atas sanksinya, sekaligus mempertimbangkan reward yang dapat membuat hidupnya lebih sejahtera,” katanya.

    Selanjutnya, kata dia, memperbaiki sistem gaji dan insentif sehingga dapat menjadi benteng pertahanan ekonomi ASN untuk tidak tergoda judi online. Terakhir, memperkokoh ketahanan mental dan moral melalui pendidikan keluarga dan masyarakat.

    Sebelumnya, Menteri PANRB Rini meminta ASN tidak terlibat judi online dan pinjaman online saat memberikan sambutan dalam kegiatan ASN Culture Festival 2024 di Jakarta, Selasa (10/12).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar sebut harus ada transparansi bila dana kampanye dibantu negara

    Pakar sebut harus ada transparansi bila dana kampanye dibantu negara

    …, tetapi setiap caleg atau pasangan calon harus transparan kalau ada sumbangan dana dari publik atau donatur.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi memandang perlu transparansi bila dana kampanye pemilihan umum (pemilu) dibantu oleh negara.

    Yusa menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin yang berharap negara membantu dana kampanye pada pemilu.

    “Memang sebaiknya dana kampanye dibantu oleh negara, tetapi setiap caleg (calon anggota legislatif) atau pasangan calon harus transparan kalau ada sumbangan dana dari publik atau donatur,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan perlunya transparansi karena mempertimbangkan selama ini masih terdapat beberapa caleg atau pasangan calon yang belum transparan dalam melaporkan keuangan dana kampanyenya.

    Selain itu, kata dia, perlunya peserta pemilu untuk didiskualifikasi apabila memakai politik uang, terutama bila dana kampanye dibantu oleh negara.

    “Sebaiknya kalau terbukti menggunakan politik uang, ada diskualifikasi karena itu merusak demokrasi dan mengancam kebijakan yang berbasis pada good governance (tata pemerintahan yang baik),” ujarnya.

    Sebelumnya, Zulfikar dalam seminar web bertajuk Agenda Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia, yang dipantau dari Jakarta, Senin (9/12), mengatakan bahwa negara perlu lebih banyak membantu dan kampanye pemilu.

    Menurut Zulfikar, langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjadikan partai politik sebagai organ publik sehingga tidak ada lagi partai politik yang menjadi milik perseorangan atau identik dengan perusahaan swasta tertentu.

    “Kita ingin menempatkan bahwa ke depan partai itu benar-benar organ publik maka publik harus ikut membiayai lebih banyak,” kata Zulfikar.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Masyarakat Jawa Barat Anjlok!

    Partisipasi Masyarakat Jawa Barat Anjlok!

    JABAR EKSPRES – Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Barat (Jabar) dikabarkan mengalami penurunan atau anjlok yang cukup signifikan.

    Bahkan menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 kemarin khususnya pada pemilihan gubernur (Pilgub) tercatat hanya mencapai 65,97 persen dari target yang ditentukan sekitar 76 persen.

    “Sudah di hitung itu sekitar 65,97 persen, ini pasti turun (dibanding target yang ditentukan),” ucap Ketua KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat, Senin (19/12) malam.

    Diketahui, pada Pilkada 2024 khususnya Pilgub kemarin, KPU Jabar hanya mencatat sebanyak 23.703.785 masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya.

    BACA JUGA:Bantuan KJP Plus Tahap 4 Sudah Cair! Cek Penerima Bantuan dan Besaran Dana untuk Anak Sekolah

    Hal ini berbanding jauh dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang mencapai hingga 35.925.960 orang.

    “Makannya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk menaikan kembali (partisipasi masyarakat) di periode mendatang,” ungkap Ahmad.

    “Insyaallah ini akan kami jadikan evaluasi untuk hal-hal yang bisa kita tingkatkan pada periode yang akan datang,” sambungnya.

    Pengamat Politik Sebut ada Beberapa Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024

    BACA JUGA:6 Rekomendasi Aplikasi Investasi Terbaik 2024 Diawasi OJK, Cara Mudah Dapat Penghasilan

    Sementara itu, Pengamat Politik UNPAD, Firman Manan menilai turunnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada kali ini disebabkan oleh beberapa faktor.

    Faktor yang pertama, kata Firman, yakni berkaitan dengan waktu yang terlalu berdekatan antara Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

    “Ini kan tidak dialami di pilkada sebelumnya. Dan kenapa itu jadi pengaruh? Karena perhatian publik termasuk media, parpol , pemilih itu pada Pilpres (kemarin). Sehingga isu-isu terkait pilkada agak tertinggal, jadi tidak menarik perhatian publik,” ucapnya saat dikonfirmasi.

    Selain waktu yang berdekatan, Firman juga menyebut adanya kejenuhan dari masyarakat.

    BACA JUGA:Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu? Segini Besarannya

    “Nah yang ke tiga, itu bisa saja terkait dengan (calon) kandidatnya yang tidak memenuhi ekspektasi publik atau kemudian tidak kompetitif, seperti Jawa Barat,” katanya.

    Maka dengan adanya hal ini, Firman menuturkan kedepannya KPU harus segera melakukan evaluasi khususnya terkait dengan jarak atau waktu pelaksanaan agar tingkat partisipasi di periode selanjutnya dapat mengalami peningkatan.

  • Wamenkop Ferry Juliantono Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum IKA Unpad 2024-2028 – Halaman all

    Wamenkop Ferry Juliantono Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum IKA Unpad 2024-2028 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) periode jabatan 2024-2028.

    Pengukuhan dilakukan melalui Musyawarah Besar (Mubes) XI dan Reuni Akbar di Bandung pada Sabtu (7/12/2024).

    Ferry menyatakan akan melangkah bersama dengan para alumni lainnya untuk dapat memberikan manfaat bagi almamater, para alumni, dan kepada mahasiswa Unpad.

    Ia memastikan keberhasilan program yang telah dilakukan pada periode kepengurusan sebelumnya akan dilanjutkan dan disempurnakan.

    “Program yang belum terlaksanakan akan kita tunaikan bersama-sama supaya IKA Unpad semakin baik dan terus semakin baik,” kata Ferry dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (8/12/2024).

    Ada empat program prioritas yang akan dijalankan Ferry sebagai Ketua Umum IKA Unpad.

    Pertama, UNPAD Karir Senter yang menjadi wadah bagi pengurus untuk melakukan inventarisasi potensi dari setiap alumni.

    Sehingga, dapat menjadi wadah komunikasi yang baik antara mahasiswa aktif dengan alumni yang sudah bekerja.

    “Unpad Karir Senter nanti akan membantu alumni-alumni yang ada di BUMN, swasta, koperasi, NGO atau UMKM itu bisa meningkatkan kapasitasnya,” ujar Ferry.

    Unpad Karir Senter diharapkan dapat menjadi tempat untuk membuka kesempatan pekerjaan bagi alumni-alumni Unpad yang baru lulus.

    Program kedua, di masa jabatannya IKA Unpad harus mampu menjadi pelopor bagi peningkatan soft skill mahasiswa yang masih aktif.

    Hal itu agar bisa menjadi peluang bagi mereka untuk bersaing dengan mahasiswa lain dari berbagai universitas.

    Guna mewujudkannya, pihak kampus dinilai harus memberikan ruang bagi upaya pengembangan soft skill mahasiswa bekerjasama dengan IKA Unpad.

    “Pengetahuan tentang soft skills ini menjadi bagian penting bagi lulusan Universitas Padjajaran untuk bisa menang dalam persaingan di lapangan pekerjaan dan menang dalam persaingan dengan sesama pencari kerja,” ucap Ferry.

    Program ketiga, IKA Unpad bertekad untuk mendorong terwujudnya Social Entrepreneurship.

    Lewat dorongan tersebut, akan semakin banyak mahasiswa menjadi pengusaha modern dan mampu bersaing di industri.

    Program keempat adalah IKA Unpad akan menjadi pelopor bagi terwujudnya ekonomi pancasila seperti koperasi.

    “Pokoknya nanti akan banyak program-program yang tujuan besarnya adalah supaya IKA Unpad makin besar, makin berwibawa lagi, makin dihormati karena potensi alumni Unpad yang luar biasa,” tukas Ferry.

    Terkait dengan kelengkapan organisasi, Wamenkop Ferry menegaskan akan segera menggelar musyawarah untuk menentukan struktur organisasi secara utuh.

    Diharapkan pada Januari 2024 seluruh pengurus harian dari organisasi ini bisa dilantik secara resmi.

    Ferry juga menyatakan komitmennya untuk  mendukung mewujudkan program pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.

    Maka dari itu, IKA Unpad membuka kesempatan yang luas bagi para alumni untuk menyumbangkan gagasan strategis demi terwujudnya program besar pemerintah.

    “Kebetulan saya menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih yang ada di Kementerian Koperasi.  Jadi, kita terbuka untuk menerima masukan, konsep-konsep, maupun apa saja yang bisa diimplementasikan yang berasal dari Universitas Pajajaran, termasuk ikatan keluarga alumni,” kata Wamenkop Ferry.

    Ferry juga memastikan akan berjuang bersama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat untuk mempercepat pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang merupakan alumni Fakultas Hukum Unpad.

    Menurut dia, sosok Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M memiliki andil yang besar terhadap bangsa dan negara.

    “Ini bukan masalah alumni Fakultas Ekonomi Bisnis atau Fakultas Hukum, tapi ini adalah tugas dari IKA Unpad untuk mendukung Pak Mochtar menjadi pahlawan nasional,” pungkas Ferry.

  • Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bandung: Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih terbuka sangat luas, meski energi fosil masih menjadi andalan. Hal ini terjadi karena produksi minyak bumi masih lebih kecil dibandingkan konsumsi masyarakat Indonesia.
     
    Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang diwakili oleh Harris, Kepala Balai Besar Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  dalam diskusi bertajuk “Mampukah Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat Mendukung Kebutuhan Energi Nasional?”.
     
    Diskusi energi ini diselenggarakan Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat.
    Menurut Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian KEBTKE, Harris, saat ini pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi minyak dan gas (migas) dan batu bara sebesar 87 persen. Sedangkan EBT berkisar 13 persen.
     
    “Yang perlu dicermati penggunaan minyak sekitar 30 persen dari total energi nasional yang dipergunakan untuk sektor transportasi,” ucap Harris, dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Desember 2024.
     
    Sedangkan konsumsi minyak yang dibutuhkan sebesar 1,5 juta barel per hari. Padahal jumlah produksi nasional industri hulu minyak berkisar 600 ribu barel per hari.
     
     

     

    Indonesia juga mengimpor LPG

    Harris menambahkan, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak tetapi juga LPG. Apalagi kebutuhan LPG sudah tinggi. Dia mengatakan, sektor batu bara yang ketersediaannya masih puluhan tahun lagi dan produksinya mencapai 700 juta ton per tahun (100 juta ton dipergunakan di dalam negeri) tetapi sektor ini dianggap menimbulkan terjadinya emisi gas rumah kaca.
     
    Pada titik inilah relevansi dikembangkannya EBT yang diharapkan kelak dapat menggantikan peran batu bara. Harris mengatakan potensi EBT Indonesia masih cukup besar, diantaranya  energi surya, mencapai 3.294 Gigawatt (GW) dan pemanfaatannya 675 MW.
     
    Selain itu terdapat energi angin dengan potensinya sebesar 155 GW dan pemanfaatannya mencapai 152 MW. Sedang energi hidro potensinya 95 GW dan pemanfaatannya 6.697 MW. 
     
    Untuk potensi energi laut sebesar 63 GW dan pemanfaatannya 0 (masih dalam penelitian). Sementara untuk Geo Energi potensinya 57 GW dan pemanfaatannya 3.408 MW. Sedangkan  potensi gasifikasi batu bara 0 dan pemanfaatannya 250 MW. Untuk panas bumi potensinya mencapai 23 GW dan pemanfaatannya mencapai 2.597 MW.
     
    Secara total potensi EBT mencapai 3.687 GW dan pemanfaatannya mencapai 13.781 MW. Berdasarkan data tersebut, peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka luas.
     
    Ketua IKA FTG Unpad, Surya Widyantoro mengatakan potensi EBT di Indonesia harus dimanfaatkan dan akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
     
    “Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. EBT bisa  mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” papar Surya.
     
     

     

    Potensi EBT Jawa Barat

    Menurut Kementerian ESDM dalam Buku Potensi Panas Bumi, di Jawa Barat ada 11 wilayah yang ditetapkan sebagai WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi). Ke-11 WKP tersebut di antaranya WKP Cibeureum Parabakti, WKP Cibuni, WKP Cisolok Cisukarame, WKP Kamojang Darajat, dan WKP Pangalengan.
     
    Direktur Pusat Pembinaan EBT ICMI Jawa Barat, Muhammad Irwansyah, mengatakan EBT merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
     
    “Penggunaan energi baru dan terbarukan harusnya lebih ditingkatkan dan diimplementasikan secara berlanjut dan terus menerus melalui Konservasi Energi, Diversifikasi Energi dan Intensifikasi Energi guna mencapai 23 persen di 2025 dan 31 persen di 2050,” kata Irwansyah.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-Jawa Barat, Hadi mengatakan potensi EBT di Jabar yang besar perlu diimbangi dengan regulasi yang kondusif terhadap para investor sehingga dapat menarik minat investor. Misalnya, terkait single buyer dapat memberikan harga kompetitif bagi pelaku bisnis EBT.
     
    Jadi berdasarkan data-data tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan EBT Jawa Barat mampu mendukung kebutuhan energi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Wamenkop Ferry Juliantono Resmi Jabat Ketua Umum IKA Unpad

    Wamenkop Ferry Juliantono Resmi Jabat Ketua Umum IKA Unpad

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono resmi menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) periode 2024-2028.

    Ferry yang terpilih secara aklamasi lewat Musyawarah Besar (Mubes) XI dan Reuni Akbar di Bandung, Sabtu (7/12) kemarin akan menggantikan menggantikan Irawati Hermawan.

    Dalam sambutan perdananya sebagai Ketum IKA Unpad Ferry menyatakan akan melangkah bersama dengan para alumni agar membawa kebermanfaatan bagi almamater, alumni, dan mahasiswa Unpad.

    “Keberhasilan program yang telah dilakukan pada periode (kepengurusan) akan kita lanjutkan dan sempurnakan, dan program yang belum terlaksanakan akan kita tunaikan bersama-sama supaya IKA Unpad semakin baik dan terus semakin baik,” ucap Ferry dalam keterangannya, Minggu (8/12).

    Ferry juga menyatakan akan memperjuangkan pemberian gelar pahlawan nasional ke Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

    Ia menyatakan sosok Mochtar memiliki andil yang sangat besar terhadap bangsa dan negara

    “Ini adalah tugas dari IKA Unpad untuk mendukung Pak Mochtar menjadi pahlawan nasional,” ucap dia.

    Selain itu, Ferry menyampaikan empat program prioritas yang akan dijalankan nanti. Pertama, Unpad Career Centre yang menjadi wadah bagi pengurus untuk melakukan inventarisasi potensi dari setiap alumni.

    Kedua ialah IKA Unpad harus mampu menjadi pelopor bagi peningkatan soft skill mahasiswa yang masih aktif, sehingga bisa membuka peluang mereka untuk bersaing dengan mahasiswa lain dari berbagai universitas.

    Selanjutnya, Ferry juga bertekad mendorong terwujudnya social entrepreneurship agar semakin banyak mahasiswa menjadi pengusaha modern dan mampu bersaing di industri.

    Terakhir, program keempat ialah IKA Unpad akan menjadi pelopor bagi terwujudnya ekonomi pancasila seperti koperasi.

    “Pokoknya nanti akan banyak program-program yang tujuan besarnya adalah supaya IKA Unpad makin besar, makin berwibawa lagi, makin dihormati karena potensi alumni Unpad yang luar biasa,” ucapnya.

    Ferry merupakan alumni Fakultas Ekonomi Unpad angkatan 1987. Pada kontestasi Mubes IKA Unpad tahun ini, Ferry sempat bersaing dengan eks Ketum PB HmI [FISIP Unpad 2008] Saddam Al Jihad.

    Namun di pertengahan jalan, Saddam mengundurkan diri dan Ferry pun tampil menjadi calon tunggal Ketum IKA Unpad.

    (tim/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wakil Menteri Koperasi Terima Robby Djohan Award UNPAD, Ini Capaian yang Diraih – Halaman all

    Wakil Menteri Koperasi Terima Robby Djohan Award UNPAD, Ini Capaian yang Diraih – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono menerima penghargaan Robby Djohan Award yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD). 

    Acara penganugerahan berlangsung di Jatinangor pada Sabtu (7/12/2024).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi besar Ferry dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kalangan mahasiswa. 

    Ferry dinilai berhasil memberikan dampak signifikan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk kerja sama strategis dengan UNPAD.

    Robby Djohan merupakan salah satu tokoh sukses alumni Fakultas Ekonomi UNPAD yang dikenal atas kontribusinya dalam membantu perkembangan ekonomi mahasiswa. Penghargaan yang menggunakan namanya ini bertujuan untuk mengapresiasi tokoh yang memiliki visi serupa.

    Dalam pidatonya, Ferry menyampaikan komitmen untuk terus mendukung mahasiswa, khususnya melalui UNPAD Career Center dan program pengembangan soft skill. 

    “Kita perlu memastikan bahwa generasi muda memiliki akses ke pelatihan dan peluang kerja yang relevan. Kementerian Koperasi siap menjadi mitra dalam mendorong kemajuan mahasiswa UNPAD,” ujarnya dalam keterangan yang diterima.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran akademisi, mahasiswa, dan tokoh-tokoh penting lainnya yang turut memberikan apresiasi kepada Ferry atas dedikasinya dalam memajukan pendidikan dan pemberdayaan generasi muda.

    Adapun di UNPAD, Ferry juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad). Ferry terpilih secara aklamasi.

    Penetapan ini dilakukan dalam suatu diskusi publik yang digelar di Kampus Unpad, Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024).

    Hal ini terjadi setelah calon ketua umum lainnya menyatakan pengunduran diri dan menyerahkan ke panitia pengarah.

    Sehingga, panitia pengarah menjadikan Ferry Juliantono sebagai calon tunggal Ketua Umum IKA Unpad. 

    Kemudian, acara dialog yang dijadwalkan menjadi momen kontestan menyampaikan gagasannya, berubah menjadi acara musyawarah mufakat.

    “Dengan musyawarah mufakat kami yakin punya modal sosial yang sangat besar untuk menjadikan IKA Unpad menjadi lebih besar dan lebih baik lagi,” kata Ferry kepada wartawan.

    Politikus Gerindra itu optimistis jika alumni Unpad bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun bangsa.

    “Kami yakin bisa bersinergi dengan universitas dan juga dalam rangka mendukung dan mengawal program pemerintah,” ujar Ferry.

    Sebagaimana diketahui, Ferry Juliantono merupakan lulusan S1 Akuntansi Unpad pada 1993. Ia kemudian melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia dan selesai pada 2006.

    Ferry yang merupakan politisi dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia SC dan OC penyelenggaraan MUBES IKA Unpad di Jalan Hasannudin, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024).

    Saat melakukan penyerahan berkas pendaftaran Ferry diantarkan oleh belasan pendukungnya yang sama-sama merupakan alumni Unpad. Untuk Pemilu Raya IKA Unpad ini akan diselenggarakan 8 Desember 2024 mendatang.

    Ferry memiliki visi dan misi memajukan potensi alumni Unpad. Seperti diketahui Unpad memiliki hampir 700 ribuan alumni yang tersebar baik di Indonesia maupun di luar negeri dan juga memiliki komisariat di hampir seluruh provinsi di Indonesia dan komisariat di luar negeri. Sedangkan di Jawa Barat dan Banten IKA Unpad memiliki komisariat hingga tingkat kabupaten/kota.

  • Mau Tahu Kunci Ketahanan Energi? Ini Jawabannya

    Mau Tahu Kunci Ketahanan Energi? Ini Jawabannya

    Jakarta: Salah satu kunci ketahanan energi adalah pengangkutan yang andal dan efisien. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan delapan persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Pengamat ekonomi energi FEB Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti menilai peran kunci pengangkutan energi telah dijalankan dengan baik oleh Pertamina International Shipping (PIS) yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) ke seluruh Indonesia melalui jalur laut.
     
    “Mengingat kondisi negara kita sebagai negara kepulauan, keandalan pengangkutan energi akan menstabilkan ketersediaan energi dalam negeri, khususnya BBM dan LPG. Di sini peran penting PIS sebagai ‘pembuluh darah’ penyalur energi,” ujar Yayan, dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
     

     
    Yayan menambahkan, kestabilan pasokan BBM dan LPG sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian lokal, baik sektor-sektor industri manufaktur, transportasi, UMKM, maupun ekonomi rumah tangga. Stabilnya sektor industri hingga rumah tangga akan memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi.
     
    “Dari data aliran input dan output ekonomi yang diterbitkan BPS, bisa kita simulasikan, untuk mengejar pertumbuhan delapan persen pada 2026 dengan skenario Net Zero Emission 2060, maka Indonesia membutuhkan investasi 2,7 kali lipat dari 2016 sebagai patokan. Jika kita turunkan ke sektor energi, maka untuk mencapai target 8% pada 2026, kita membutuhkan tambahan pembangkit gas 1,82 kali, tambahan geotermal 1,25 kali, dan pembangkit diesel 0,5 kali lipat dari 2016. Target ini, membutuhkan penyangga yang kuat berupa logistik energi yang andal dan efisien, seperti yang telah dijalankan PIS selama ini,” tambah Yayan.
     
    Mendukung sistem logistik energi nasional

    PIS, sebagai bagian dari Pertamina, memiliki peran penting dalam mendukung sistem logistik energi nasional. Setiap tahunnya, PIS mengelola lebih dari 20 ribu call/voyage untuk kebutuhan energi dalam negeri. Yayan menilai, PIS adalah kunci dalam menjawab tantangan geografis Indonesia.
     
    “Sebagai pemain utama dalam logistik energi, PIS harus mampu mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi hingga dua kali lipat pada 2030, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi delapan persen. Kapabilitas ini akan menjadi tulang punggung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ungkap dia.
     
    Lebih lanjut, Yayan mengungkapkan pembangunan infrastruktur logistik yang merata mulai dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia akan meningkatkan efisiensi distribusi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
     
    “Energi adalah penggerak roda perekonomian. Jika logistik energi tidak berjalan lancar, maka dampaknya dapat berlipat ganda ke sektor ekonomi yang lain. Dengan memperkuat buffer stock, meningkatkan efisiensi logistik energi, dan membangun infrastruktur yang memadai, Indonesia dapat memastikan terwujudnya kestabilan pasokan energi untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketahanan energi yang solid ini akan menjadi kunci tercapainya target pertumbuhan ekonomi,” jelas Yayan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • MenPAN-RB Ungkap Reformasi Birokrasi Naikkan Peringkat RI di Indeks Global

    MenPAN-RB Ungkap Reformasi Birokrasi Naikkan Peringkat RI di Indeks Global

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan dalam lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

    Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, untuk Regulator Quality, Indonesia naik peringkat dari 94 ke 87.

    Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

    Rini mengatakan reformasi birokrasi tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

    Oleh karena itu, Rini mengatakan dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat. Pesan ini ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11).

    “Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

    “Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” tambahnya.

    Sementara itu, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Pada kementerian/lembaga, rata-rata Indeks RB pada 2023 yaitu 76,81 dibanding tahun 2014 yaitu 52,31. Kemudian, rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 yang sebelumnya 55,97.

    “Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Effendi Simbolon dikabarkan dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pemecatan tersebut dilakukan sebagai sanksi organisasi bahwa ia sebelumnya mengikuti kampanye pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Effendi saat itu menghadiri acara pertemuan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dengan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

    Ternyata dukungan Effendi Simbolon ini sempat dikonfirmasi oleh RK. Ia mengatakan manuver politik adalah hal yang lumrah.

    “Bonus dukungan dari tokoh-tokoh kan. Yang paling utama kemarin Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah, bahkan ada pak Effendi Simbolon kan sempat rame kan, yang namanya pergeseran dukungan itu adalah hal yang lumrah di dalam demokrasi. Dulu terpisah oleh Pilpres, bersatu dalam pilkada,” kata RK di DPP Gibran Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

    Perjalanan Politik Effendi Simbolon

    Effendi diketahui merupakan kader PDIP yang dikenal sebagai anggota DPR RI.

    Perjalanan karier politik beliau dimulai saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2004. Sejak itu ia telah menjadi anggota DPR selama empat periode.

    Di internal partai PDIP, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP, bahkan dia juga sempat diusung sebagai bakal calon sekretaris jenderal PDIP untuk periode tahun 2010 hingga 2015.

    Menilik ke belakang, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini merupakan putra bungsu dari St. MM Simbolon dan Martha br. Tobing. Dia mengenyam pendidikan di SD Negeri Cendrawasih Banjarbaru (1969–1975), kemudian berpindah ke Jakarta.

    Di Jakarta, dirinya bersekolah di SMP Negeri 41 Jakarta (1975–1979) dan SMA Negeri 3 Jakarta (1979–1982). Dalam bangku pendidikannya, Effendi pernah ditunjuk menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dengan anggota sekitar 600 orang yang terdiri dari berbagai kalangan.

    Selepas lulus SMA, Effendi mengemban studi S-1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Doktorandus pada 1988.

    Sambil berkursi di DPR, pada 2011 dia masih haus mengejar ilmu dengan menempuh studi S-2 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Magister Ilmu Politik pada 2013. Bahkan, dia langsung melanjutkan studi S-3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Doktor pada 2015.

    Tak hanya mengenyam pendidikan, ternyata dia juga dipercaya dalam sejumlah bidang organisasi, salah satunya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) hingga tahun 2012 menggantikan ketua lama periode 2004-2008, Doddy Susanto.

    Effendi juga merupakan salah satu penggagas terbentuknya Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI), sebuah perkumpulan bagi marga Simbolon.

    Dirinya juga sempat ikut berpartisipasi sebagai calon gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 dan berpasangan dengan Jumiran Abdi.

    Dalam pemilihan ini, pasangan Effendi-Jumiran meraih posisi ke-2 dengan 24,34 persen suara, sementara posisi pertama diraih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dengan 33,00 persen suara.