Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Ferry Juliantono Minta Alumni Kedokteran UNPAD Berperan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Halaman all

    Ferry Juliantono Minta Alumni Kedokteran UNPAD Berperan Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA UNPAD) melantik pengurus baru Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (IKA FK UNPAD) di Gedung Koeswadji Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (18/1/2025).

    Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum IKA UNPAD, Ferry Juliantono, Rektor UNPAD Arief Sjamsulakan Kartasasmita, serta Dekan Fakultas Kedokteran UNPAD, Yudi Mulyana Hidayat.

    Dalam sambutannya, Ferry Juliantono memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Irjen Pol Asep Hendradiana dan Brian Sri Prahastuti yang terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Pengurus IKA FK UNPAD periode 2024-2028.

    Wakil Menteri Koperasi itu menyampaikan harapan besar agar kepengurusan baru, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan membawa kemajuan bagi IKA FK UNPAD serta universitas secara keseluruhan.

    “Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar-alumni serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan,” kata Ferry  sebagaimana keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025). 

    Ferry Juliantono menyampaikan optimismenya atas kinerja organisasi PP IKA UNPAD untuk periode 2024-2028.

    Dirinya mengajak seluruh pihak untuk membangun sinergi dan komunikasi yang intensif guna mencapai tujuan bersama.

    Selain itu, Ferry juga meminta para alumni Fakultas Kedokteran UNPAD untuk turut berperan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

    “Saya berharap para alumni berkontribusi dalam menghidupkan posyandu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

     

  • 10 Universitas Terbaik di Indonesia untuk SNBP 2025

    10 Universitas Terbaik di Indonesia untuk SNBP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bagi calon mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri menghadapi seleksi nasional berdasarkan Prestasi (SNBT) 2025, memilih universitas terbaik menjadi langkah penting menuju masa depan terbaik.

    Berdasarkan peringkat QS WUR: Sustainability 2025, berikut adalah daftar 10 universitas terbaik di Indonesia yang mengedepankan inovasi dan keberlanjutan.

    1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

    Menempati peringkat dunia ke-383 dengan skor rata-rata 67,2, UGM dikenal sebagai universitas riset terkemuka di Indonesia. Kampus ini berkomitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan, dengan berbagai program pendidikan di bidang ilmu lingkungan, teknik, pertanian, dan sosial. Selain itu, UGM aktif dalam kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.

    2. Institut Pertanian Bogor (IPB University)

    IPB menduduki peringkat ke-440 dunia dengan skor 64,5. Sebagai institusi yang fokus pada sektor pertanian dan lingkungan, IPB berperan dalam menemukan solusi berkelanjutan untuk bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan. Universitas ini mengedepankan riset dalam menangani isu keberlanjutan seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan konversi lahan.

    3. Universitas Indonesia (UI)

    Berada di peringkat dunia ke-492 dengan skor 62,3, UI mengutamakan riset di bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Komitmen UI terhadap keberlanjutan tercermin dalam kebijakan kampus hijau serta penelitian yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

    4. Universitas Padjadjaran (Unpad)

    Unpad menempati posisi ke-515 dunia dengan skor 61,2. Kampus ini terus mengembangkan inovasi riset dalam berbagai disiplin ilmu seperti teknologi, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Berbagai inisiatif kampus hijau serta riset konservasi alam menjadikan Unpad sebagai institusi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

    5. Institut Teknologi Bandung (ITB)

    ITB berada di peringkat ke-524 dunia dengan skor 60,7. Sebagai institusi teknologi terkemuka, ITB berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien. ITB juga terlibat dalam kolaborasi internasional untuk mengembangkan solusi keberlanjutan di tingkat global.

    6. Universitas Airlangga (Unair)

    Unair menduduki peringkat dunia ke-580 universitas terbaik dengan skor 58,2, sosok untuk SNBP 2025. Universitas ini memiliki fokus utama dalam riset kesehatan, lingkungan, dan kebijakan publik. Program-program Unair banyak berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    7. Universitas Brawijaya (UB)

    UB berada di peringkat ke-653 dunia dengan skor 55. Kampus ini berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan melalui riset di bidang pertanian, teknologi, dan pengelolaan lingkungan. UB juga berfokus pada pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

    8. Universitas Hasanuddin (Unhas)

    Unhas menduduki peringkat dunia ke-683 dengan skor 54,7. Berperan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Indonesia Timur, Unhas memiliki riset unggulan di bidang kelautan, pertanian, dan lingkungan berkelanjutan. Kampus ini juga aktif dalam pendidikan masyarakat mengenai pentingnya konservasi alam.

    9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

    ITS menempati peringkat dunia ke-675 dengan skor 54,2. Universitas ini berfokus pada pengembangan teknologi berkelanjutan, energi terbarukan, serta pengelolaan limbah. ITS juga menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan kampus dengan berbagai program efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon.

    10. Universitas Diponegoro (Undip)

    Undip berada di peringkat dunia ke-706 dengan skor 52,8. Universitas ini aktif dalam riset di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Undip juga menjalankan berbagai program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan.

    Sepuluh universitas terbaik ini tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga berperan dalam menciptakan inovasi demi masa depan yang lebih baik dan cocok dijadikan pilihan di SNBP 2025. 

  • Gencatan Senjata di Gaza Buah Kesabaran Rakyat Palestina, Waspadai Israel Ingkar Janji – Halaman all

    Gencatan Senjata di Gaza Buah Kesabaran Rakyat Palestina, Waspadai Israel Ingkar Janji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel telah terjadi.

    Gencatan senjata antara Hamas dan Israel akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025).

    Kesepakatan gencatan senjata itu sebelumnya telah dikonfirmasi pejabat Israel, Hamas, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.

    Organisasi Free Palestine Network (FPN) menyambut gembira kabar gencatan senjata antara Palestina dan Israel.

    Menurut Sekjen FPN, Furqan AMC gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Palestina.

    “Gencatan senjata ini adalah buah kesabaran revolusioner rakyat dan pejuang Palestina yang pantang menyerah melawan penjajah zionis Israel,” ungkap Furqan, Jumat (17/1/2025) kepada Tribunnews.

    “Praktik genosida dan bumi hangus penjajah zionis Israel tidak bisa mematahkan tekad dan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka,” tegas Furqan.

    Lebih lanjut, Furqan menyebut sesumbar Netanyahu yang ingin menghancurkan perlawanan Palestina telah gagal total.

    Bahkan, dukungan rakyat Palestina bagi para pejuang mereka semakin kuat meskipun mereka menanggung derita oleh serangan Israel.

    “Meskipun didukung penuh Amerika dan sekutu-sekutunya, penjajah zionis Israel tidak berhasil mencapai tujuan perangnya.”

    “Zionis Israel menyerah menghadapi kesabaran dan kegigihan perjuangan rakyat Palestina,” jelas Furqan.

    Waspadai Israel Ingkar Janji

    Sementara itu Ketua Dewan Pakar FPN, Dina Yulianti mengatakan daya tawar Palestina yang tinggi di perundingan juga didukung oleh serangan dan dukungan yang konsisten dari front perlawanan di Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran.

    Selain tentunya juga dukungan solidaritas publik seluruh dunia.

    Meski begitu, pakar Asia Barat/Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran ini mengingatkan agar dunia tetap memberi perhatian karena Israel belum bisa dipercaya sepenuhnya.

    Hal itu karena jejak rekamnya yang sering melanggar gencatan senjata dan mengabaikan hukum internasional.

    “Belum 24 jam setelah pengumuman gencatan senjata, Israel kembali mengebom rakyat Gaza.”

    “Ketika di Lebanon Israel menyepakati gencatan senjata dengan Hizbullah 27 November 2024 lalu, lebih 500 kali Israel melanggar gencatan senjata dengan tetap membom desa-desa dan kota di Lebanon selatan,” jelas Dina.

    Serangan Israel Pasca-Pengumuman Gencatan Senjata

    Sementara itu tim medis di Gaza melaporkan bahwa 30 warga Palestina tewas akibat serangan Israel.

    Serangan ini terjadi hanya dalam beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

    Pasukan Israel menyerang beberapa wilayah seperti di utara Jalur Gaza, Sheikh Radwan dan Kamp Bureij.

    Al Jazeera melakporkan terjadi serangan di sebuah rumah dekat Gedung Serikat Insinyur di utara Jalur Gaza pada Rabu (15/1/2025) malam, waktu setempat.

    Serangan tersebut menewaskan 18 warga Gaza.

    Kemudian serangan juga terjadi di Sheikh Radwan.

    Badan Pertahanan Sipil Palestina melaporkan telah menemukan 12 jenazah di lingkungan tersebut.

    Serangan juga terjadi di Gaza tengah, tepatnya di Kamp Bureij.

    Lima orang tewas akibat serangan drone Israel yang menargetkan sekelompok orang di daerah Karaj.

    Jumlah korban tewas terus meningkat sejak fajar pada hari Rabu, di tengah kegelisahan warga Palestina yang kembali berlindung di tenda-tenda setelah sebelumnya sempat merayakan berita kesepakatan gencatan senjata.

    Hani Mahmoud dari Al Jazeera melaporkan dari Deir el-Balah, Gaza tengah, bahwa suasana perayaan yang sempat terjadi berubah menjadi kekhawatiran mendalam.

    “Selama beberapa jam, orang-orang mengubah seluruh area ini menjadi panggung perayaan – sesuatu yang tidak biasa kita lihat di sini karena area ini dulunya merupakan panggung pemakaman bagi para korban perang dan tempat yang dipenuhi dengan penderitaan dan kesedihan,” katanya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Farrah Putri)

  • Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. – Halaman all

    Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilantik pada 9 Desember 2023.

    Ridwan Mansyur menggantikan posisi Manahan M.P. Sitompul.

    Sebelum menjabat sebagai hakim MK, Ridwan Mansyur pernah menjabat sebagai hakim panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.

    Berikut profil Ridwan Mansyur.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Ridwan Mansyur lahir di Lahat, Sumatra Selatan, pada 11 November 1959.

    Saat ini, ia telah berusia 65 tahun.

    Ridwan memiliki istri yang bernama Rita Iryani. 

    Ia dikaruniai empat anak yang bernama Aditya Akbar, Andini Dwi Lestari, Alvin Aulia Rahman, dan Aldy Rizky Adhytama.

    Pendidikan

    Ridwan Mansyur diketahui pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 12 Lahat, Sumatra Selatan, dan lulus pada 1972.

    Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama dan lulus tahun 1975.

    Ridwan lalu bersekolah di SMA Xaverius 1 Palembang, lulus pada 1979.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Ia meraih gelar sarjananya pada 1984. 

    Lalu, pasca-lulus dari program magister hukumnya, kemudian melanjutkan program doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan berhasil membawa gelar doktor di tahun 2010.

    Karier

    Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berfoto dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Ridwan Mansyur dilantik menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Manahan Sitompul yang telah memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Perjalanan karier Ridwan Mansyur dimulai saat ia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bekasi pada 1986. 

    Sementara, jabatan sebagai hakim dimulai saat ia bertugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 1989.

    Dua setengah tahun berselang atau tepatnya pada tahun 1992, ia beralih tugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara. 

    Kemudian pada 1998, Ridwan ditugaskan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong.

    Empat tahun berikutnya, setelah mengikuti short course pada UTS Sidney dalam bidang Intellectual Property Rights (IPR), Ridwan kembali mendapatkan mutasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga pertengahan tahun 2006.

    Jabatan sebagai pimpinan pengadilan dipercayakan kepadanya pada 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. 

    Setahun berikutnya, ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. 

    Tahun 2008, Ridwan mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut.

    Kemudian, ia tercatat mendapat beberapa promosi jabatan, yakni sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, Hakim Tinggi PT Jakarta, dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

    Pada pertengahan 2017, ia mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hingga akhir 2018.

    Selanjutnya, Ridwan mendapat mandat untuk menjadi Panitera Mahkamah Agung tahun 2021.

    Berkat prestasi dan kinerjanya, ia pun dipilih sebagai Hakim Konstitusi dari unsur yudikatif (Mahkamah Agung) dan dilantik per 9 Desember 2023.

    Harta Kekayaan

    Menurut situs e-LHKPN KPK, Ridwan Mansyur diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 5.602.928.919.

    Laporan harta kekayaan terbaru Ridwan Mansyur diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Ridwan Mansyur yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.260.000.000                          

    Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/25 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 700.000.000                                    
    Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/72 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000                            
    Tanah Seluas 344 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp 260.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/384 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000                                    
    Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/168 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 550.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 220.000.000                        

    MOBIL, TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T LUX DIESEL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.210.000.000                              

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.053.178.919                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 5.743.178.919.

    Ridwan Mansyur tercatat memiliki utang sebesar Rp 140.250.000, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 5.602.928.919.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Usia Pensiun Naik saat Harapan Hidup Meningkat, Sudah Sesuai Ekspektasi? – Page 3

    Usia Pensiun Naik saat Harapan Hidup Meningkat, Sudah Sesuai Ekspektasi? – Page 3

    Ia mencontohkan, jika seorang pekerja di-PHK pada usia 40 tahun, mereka harus menunggu 19 tahun untuk menerima dana pensiun. “Situasi ini membuat pekerja kehilangan peluang ekonomi dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk kebutuhan jangka pendek,” jelasnya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Mirah mengungkapkan masih banyak perusahaan yang menetapkan usia pensiun di bawah standar yang diatur dalam perundangan. Beberapa perusahaan bahkan menetapkan usia pensiun di angka 40 hingga 55 tahun melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

    “Hal ini jelas melanggar peraturan, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran semacam ini,” tegas Mirah.

    Dana Pensiun

    Terlebih soal besaran dana pensiun yang diterima pekerja, yang menurutnya masih jauh dari memadai. Ia menilai manfaat pensiun antara Rp 393.500 hingga Rp 4.718.200 belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

    Ia mengacu pada rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang menyarankan dana pensiun harus setara dengan 40–60 persen dari pendapatan terakhir pekerja. “Jaminan sosial yang layak memungkinkan pekerja menjalani kehidupan yang bermartabat setelah pensiun, mengingat kontribusi mereka terhadap perekonomian selama masa produktif,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut diamini Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf. Sebab berdasarkan kurva happinesss over the life cycle, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia terus merosot dari usia muda hingga masa tua. 

    “Mungkin anekdotal aja. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu kalau mau pensiun itu senang. Di kita itu sebaliknya seringnya, mau pensiun tuh sedih. Kenapa ya, karena social contribution mereka rendah,” ungkapnya.

    “Jadi kita harus optimalkan bagaimana si usia pensiun itu diequlibriumkan. Supaya ketika semakin aging society-nya, kita juga harus bisa mem-balance-kan umur pensiun dengan memastikan mereka akan sejahtera,” kata Arief.

  • Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan bahwa retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto bermanfaat, tetapi perlu menekan atau menitikberatkan pada aspek pengetahuan.

    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah background-nya (latar belakangnya, red) tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu diberikan pemahaman kepada kepala daerah terpilih adalah mengenai penyamaan visi antara daerah dengan pusat melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

    “Artinya, di sini ada pengetahuan atau wawasan bagi kepala daerah terpilih, terutama yang baru pertama kali, ketika mereka menuangkan janji kampanye dalam RPJMD itu tidak bertentangan dengan RPJMN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, bisa-bisa saja sih retret untuk penyamaan persepsi, hal seperti itu,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Dede, kepala daerah terpilih melalui retret juga diharapkan dapat mengetahui batasan kewenangan yang dimilikinya.

    Dia mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan daerah secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Kemudian kewenangan konkuren terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan daerah sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Lalu, terdapat kewenangan absolut yang murni merupakan kewenangan pemerintahan pusat.

    Berikutnya, lanjut dia, dalam retret mesti disampaikan kepada kepala daerah terpilih bahwa perlu menghargai pendapat dari para kepala dinas dan tidak sembarangan merombak tanpa pertimbangan tertentu.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa para kepala daerah perlu diberikan pengetahuan mengenai birokrasi pemerintahan yang berjalan baik itu seperti apa.

    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya. Jadi, apakah retret bermanfaat? Bermanfaat. Untuk koordinasi? Iya. Untuk menambah wawasan? Juga iya,” katanya.

    Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Prabowo mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya adalah anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sebut tidak boleh ada pihak melarang penggunaan ruang publik

    Pakar sebut tidak boleh ada pihak melarang penggunaan ruang publik

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Bandung Asep Sumaryana berpendapat bahwa tidak boleh ada pihak yang melarang penggunaan ruang publik milik pemerintah pusat maupun daerah.

    Asep menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons video viral pelarangan berkegiatan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terjadi di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta.

    “Untuk ruang publik yang dikelola oleh pemerintah, publik yang memanfaatkannya tidak ada keharusan izin kepada pihak lainnya, kecuali perda (peraturan daerah, red) mengaturnya,” kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah untuk mengawal ruang publik yang ada sehingga menghindari hal tersebut terjadi kembali, baik di Jakarta maupun daerah lainnya di Indonesia.

    Asep mencontohkan bahwa pemerintah daerah dapat menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal ruang publik yang ada.

    Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak tetap diperlukan, meskipun pemerintah telah bergerak guna menjamin ruang publik tetap dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa meminta izin kepada ormas. Salah satunya melalui peran media massa.

    “Media perlu hadir untuk untuk mewartakan bahwa ruang-ruang tertentu menjadi tempat untuk aktivitas publik, dan tanpa diklaim oleh sejumlah pihak sebagai penguasanya,” ujarnya.

    Asep juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat maupun kelompok terpelajar dapat berperan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada ormas sehingga ruang publik dapat dinikmati oleh masyarakat, kecuali ada kebijakan publik yang melarang penggunaan sebuah ruang publik.

    Sebelumnya, akun media sosial TikTok @original____goods pada Jumat (10/1), mengunggah video yang merekam percakapan mengenai izin berkegiatan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta.

    Dalam video tersebut, seorang anggota ormas Pemuda Pancasila mendatangi pembuat konten tersebut dan menanyakan izin berkegiatan mereka.

    Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BUMN Pangan Siapkan Sumber Daging Nasional Alternatif dari Domba – Halaman all

    BUMN Pangan Siapkan Sumber Daging Nasional Alternatif dari Domba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Berdikari yang merupakan bagian holding BUMN pangan ID Food tengah mendorong sumber daging nasional alternatif dari domba.

    General Manager Corporate Strategy & Digital Transformation PT Berdikari, Teddy Margamulia menjelaskan, hal tersebut ditandai dengan panen perdana 41 Domba Garut Dorper Commercial Cross (GDCC) F2.

    “Pentingnya sinergi industri dan akademisi untuk mendorong kemajuan industri pangan di Indonesia, khususnya peternakan. Kerja sama PT Berdikari bersama Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ini merupakan awal untuk pengembangan dan riset dalam bidang pangan lainnya,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Domba GDCC F2 dinilai dapat meningkatkan kualitas ternak lokal. Sehingga mampu mendukung pertenakan domba nasional. Dengan panen ini diharapkan bahwa genetik ternak lokal dapat bersaing dan mendukung peternakan domba Nasional.

    “Bahkan nantinya dapat memenuhi permintaan pasar global,” ujar General Manager Bisnis Ruminansia PT Berdikari, Akhmad Johari.

    Riset tersebut nantinya didukung oleh Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Rahmat Hidayat, serta dipromotori oleh Manajer Riset Inovasi dan Kemitraan Fakultas Peternakan Unpad, Diky Ramdani, dan Manager Business Development & Subsidiary PT Berdikari, Ady Wibowo. Ady menilai panen GDCC menjadi solusi bagi PT Berdikari menjaga ketahanan pangan nasional.

    “PT Berdikari ingin menciptakan solusi berkelanjutan untuk ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing industri peternakan Indonesia,” terang Ady.

    Diketahui, domba GDCC merupakan hasil persilangan antara domba Garut betina dengan domba dorperjantan. Domba tersebut lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki keunggulan pertumbuhan bobot yang tinggi.

    “Hasil panen GDCC ini diharapkan menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan daging domba dalam negeri, peningkatan kualitas genetik ternak, serta inovasi dalam manajemen reproduksi domba di Indonesia,” tambahnya.

  • Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    Profil Rita Widyasari, Terpidana Kasus Gratifikasi Rp 110 Miliar dan Suap Perizinan Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut adalah profil Rita Widyasari, terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Nama Rita Widyasari saat ini sedang ramai menjadi perbincangan.

    Hal ini lantaran Rita Widyasari yang seorang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Bupati Kukar) terseret dalam gratifikasi besar-besaran

    Lantas siapa Rita Widyasari sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait profil Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit.

    Rita Widyasari memiliki nama lengkap Rita Widyasari, S.Sos, M.M., Ph.D.

    Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang berkuasa pada tahun 2010-2015.

    Bahkan Rita Widyasari kembali menduduki jabatan yang sama untuk periode 2016–2021 s metelah dirinya berhasul memenangkan pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara 2015 silam. 

    Rita Widyasari adalah kepala daerah yang ikut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Bupati Wanita pertama di Provinsi Kalimantan Timur ini pada 7 November 1973 di Tenggarong, Kutai Kartanegara.

    Politikus Golkar ini adalah anak kedua dari Syaukani Hasan Rais.

    Ayah Rita Widyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara.

    Bahkan pada 2007 silam, ayah Rita tersebut juga pernah terseret dalam kasus korupsi dana APBD Kutai Kartanegara.

    Ayah Rita diketahui sebagai narapidana kasus korupsi yang memperoleh grasi.

    Sementara itu, Rita Widyasari menikah dengan Endri Elfran Syafril, dilansir Wikipedia.

    Keduanya dikaruniai 3 orang anak.

    Pendidikan

    Sarjana – S1 di Universitas Padjadjaran.

    Magister – S2 di Universitas Soedirman, Purwokerto.

    S3 di Universitas Utara Malaysia

    Karier

    Simak inilah perjalanan karier Rita Widyawati mantan Bupati Kutai Kartanegara :

    Ketua STIE Kab. Kukar
    Ketua DPRD Kab. Kukar
    Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada
    Ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar
    Ketua umum DPD IPPI Kab. Kukar
    Ketua KORDA INKADO KALTIM
    Bendahara umum DPP AMMDI
    Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Kukar
    Ketua KONI Kab. Kukar
    Ketua MPI Kab. Kukar
    Wakil Bendahara DPP KNPI
    Bupati Kutai Kartanegara (2010-2015) dan (2016-2017)

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Rita Widyasari hanya tiga lai melaporkan harta kekayaannya.

    Pertama kali Rita Widya sari melaprokan harta kekayaannya pada 1 Februari 2010 saat menjabat sebagai Bupati periode 2010-2015 jenis laporan periodic senilai Rp.30.004.484.964.

    Laporan kedua harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan ada 23 Juni 2011 jenis laporan periodic, harta mantan Bupati Kukar tersebut ada di angka Rp.27.234.537.979

    Serta laporan terakhir harta kekayaan Rita Widyasari dilaporkan pada 29 Juni 2015 jenis Laporan Periodik yang mencatatkan bahwa hartanya sebanyak Rp.238.134.537.979.

    Kabar Terbaru: KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 350 miliar atau Rp 350.865.006.126 dari 36 rekening dalam kasus gratifikasi dan suap perizinan produksi batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

    Uang tersebut disita pada 10 Januari 2025 dari rekening eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan sejumlah pihak lainnya.

    Tessa juga mengatakan, penyidik juga menyita uang asing senilai 6,2 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 102,2 miliar dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Kemudian, KPK juga menyita uang senilai 2 juta dollar Singapura atau setara Rp 23,7 miliar.

    Tessa mengatakan, uang tersebut disita karena uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Dalam kasus ini, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

    Rita merupakan kepala daerah yang turut menyuap penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju.

    Ia saat ini menjadi terpidana kasus gratifikasi Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih, Kompas)(Falza/Jayanti Tri Utami/Ilham Rian Pratama, TribunKaltim.com/Heriani AM) (Tribun-Timur.com))

  • Berdikari siapkan alternatif sumber daging nasional

    Berdikari siapkan alternatif sumber daging nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Berdikari yang merupakan bagian holding BUMN Pangan ID Food terus berupaya menjaga ketahanan pangan nasional dengan panen 41 Domba Garut Dorper Commercial Cross (GDCC) F2 sebagai alternatif sumber daging nasional

    “PT Berdikari terus berupaya menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu caranya melalui panen 41 Domba Garut Dorper Commercial Cross (GDCC) F2,” kata General Manager Corporate Strategy & Digital Transformation PT Berdikari Teddy Margamulia dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Teddy menjelaskan panen perdana itu dilakukan berkolaborasi dengan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (Fapel Unpad). Menurut dia, hal itu menandakan pentingnya sinergi antara industri dan akademisi.

    “Pentingnya sinergi industri dan akademisi untuk mendorong kemajuan industri pangan di Indonesia, khususnya peternakan. Kerja sama PT Berdikari bersama Fapet Unpad ini merupakan awal untuk pengembangan dan riset dalam bidang pangan lainnya,” ujar Teddy.

    Di tempat berbeda, General Manager Bisnis Ruminansia PT Berdikari Akhmad Johari menilai domba GDCC F2 dapat meningkatkan kualitas ternak lokal, sehingga mampu mendukung peternakan domba nasional.

    “Dengan panen ini diharapkan bahwa genetik ternak lokal dapat bersaing dan mendukung peternakan domba nasional, bahkan nantinya dapat memenuhi permintaan pasar global,” ujar Johari.

    Riset itu mendapatkan dukungan dari Dekan Fakultas Peternakan Unpad Prof Rahmat Hidayat yang dipromotori oleh Manajer Riset Inovasi dan Kemitraan Fakultas Peternakan Unpad Diky Ramdani dan Manager Business Development and Subsidiary PT Berdikari Ady Wibowo.​​​​​​​

    Manager Business Development and Subsidiary PT Berdikari Ady Wibowo menilai panen GDCC menjadi solusi bagi PT Berdikari menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Panen perdana GDCC ini membuktikan dedikasi PT Berdikari dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing industri peternakan Indonesia,” ujarnya.

    Domba GDCC merupakan hasil persilangan antara domba Garut betina dengan domba dorper jantan, yang memiliki keunggulan berupa domba yang lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki keunggulan pertumbuhan bobot yang tinggi.​​​​​​​

    Ady menuturkan bahwa hasil panen domba ini memiliki nilai yang lebih tinggi, jika dibanding dengan domba biasa tanpa persilangan.

    PT Berdikari berharap hasil panen GDCC menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan daging domba dalam negeri, peningkatan kualitas genetik ternak, serta inovasi dalam manajemen reproduksi domba di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025