Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Farhan Diminta Berani Bersihkan Birokrasi dan Pilih Pejabat Terbaik di Tengah Badai Korupsi Bandung 15 Februari 2025

    Farhan Diminta Berani Bersihkan Birokrasi dan Pilih Pejabat Terbaik di Tengah Badai Korupsi Bandung 15 Februari 2025

    Farhan Diminta Berani Bersihkan Birokrasi dan Pilih Pejabat Terbaik di Tengah Badai Korupsi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota Bandung terpilih,
    Muhammad Farhan
    , diminta berani membersihkan birokrasi Pemerintah Kota Bandung, terutama di tengah sejumlah kasus korupsi yang masih berlangsung.
    Beberapa pejabat Pemkot Bandung, seperti sekretaris dinas, kepala dinas, dan sekretaris daerah, terlibat dalam kasus korupsi, termasuk kasus pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) dalam program Bandung Smart City yang sedang ditangani oleh KPK.
    Bonti, akademisi dari Universitas Pajajaran (Unpad) Bandung, menilai bahwa Farhan sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menata birokrasi di Kota Bandung, terutama dalam memilih orang untuk mengisi jabatan penting.
    “Hampir setiap periode kalau Bandung itu pasti ada yang kena (kasus korupsi). Tapi kita pernah lihat ada satu masa dimana Bandung itu relatif
    clean and clear
    di zaman Pak Oded, hampir tidak pernah ada kasus sampai beliau meninggal dalam keadaan mulia,” ujar Bonti saat dihubungi, Sabtu (15/2/2025).
    Bonti juga menekankan pentingnya Farhan untuk lebih teliti dalam menempatkan pejabat di posisi kedinasan, mengingat beberapa jabatan penting di Pemkot Bandung saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
    Ia menambahkan bahwa penerapan sistem meritokrasi dalam seleksi jabatan harus terus dilakukan dan dibenahi.
    “Merit sistem, yang menggunakan pendidikan dan rekam jejak, akan lebih efektif jika didukung oleh nilai dan etika yang baik,” kata Bonti.
    Akademisi lainnya, Rizky Ilhami dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, juga mengingatkan bahwa Farhan harus segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) dan menggunakan
    merit

    system
    untuk menjaring pejabat terbaik, terutama untuk posisi-posisi krusial seperti Sekretaris Daerah (Sekda), yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas.
    “Harus ada pansel. Banyak seniman dan budayawan yang harus dirangkul, itu fungsinya
    merit system
    untuk kemajuan Kota Bandung,” jelas Rizky.
    Selain itu, Rizky mengingatkan Farhan untuk memperhatikan regenerasi dalam pemerintahan Kota Bandung.
    Saat ini terdapat 238 posisi jabatan kosong, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun di beberapa dinas, dengan tambahan 40 ASN yang akan pensiun tahun ini.
    “Kita butuh kader-kader penerus untuk lebih melihat langkah-langkah strategis yang harus dikerjakan atau dikolaborasikan,” kata Rizky.
    Farhan, menurut para akademisi, harus berani melakukan perubahan di dalam birokrasi Pemkot Bandung untuk memastikan masa depan Kota Bandung yang lebih baik, bebas dari praktik korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Divonis Lebih Berat, Pakar Sebut Vonis Banding Harvey Moeis dan Helena Lim Tak Proporsional

    Divonis Lebih Berat, Pakar Sebut Vonis Banding Harvey Moeis dan Helena Lim Tak Proporsional

    PIKIRAN RAKYAT – Harvey Moeis divonis banding lebih berat dengan pidana penjara 20 tahun dan Helena Lim 10 tahun dalam kasus korupsi timah.

    Guru Besar Bidang Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai vonis banding Harvey Moeis dan Helena Lim tak proporsional.

    Menurutnya, Harvey Moeis bukan penyelenggara negara atau direksi PT Timah Tbk., sedangkan Helena Lim hanya berperan sebagai pengusaha layanan penukaran uang.

    “Helena dan Harvey sama sekali tidak memiliki mens rea (niat jahat) untuk menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp300 triliun,” ucap Romli di Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Peran Harvey Moeis dalam Korupsi Timah

    Menurutnya, kerugian itu hanya berdasarkan perkiraan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertentangan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara serta UU Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.

    Penilaian terhadap Harvey Moeis sebagai aktor intelektual dalam kasus itu juga keliru karena hanya terlibat dalam kontrak sewa smelter dan kontrak kerja dengan penduduk sekitar tambang, yang notabene bukan penambang liar, tapi warisan turun-temurun.

    “Harvey dijerat pasal penyertaan, padahal ia tidak memiliki peran sebagai aktor intelektual,” ujar Romli.

    Dakwaan pemufakatan jahat Harvey Moeis dengan terdakwa lain juga tak terbukti selama persidangan, sehingga dakwaan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi timah, secara normatif berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, bukanlah tindak pidana korupsi.

    Ia mengungkapkan, pelanggaran UU Pertambangan tak secara tegas diatur sebagai tindak pidana korupsi.

    Bukan Pidana Korupsi

    Pakar Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yoni Agus Setyono berpendapat kasus ini seharusnya diselesaikan lewat jalur perdata, bukan pidana korupsi.

    Jika tujuannya mengembalikan kerugian negara atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, jalur perdata lebih memungkinkan.

    Terlebih lagi, menurutnya jika nilai kerugian negara masih belum jelas dan masih diperdebatkan.

    “Kalau kerugiannya belum jelas, mengapa dibawa ke pidana korupsi? Ini keliru karena kerugian negara dalam kasus ini masih diperdebatkan, sehingga penyelesaian yang tepat melalui gugatan perdata, bukan tipikor,” kata Yoni.

    Menurut Yoni dengan jalur perdata, benang kusut kasus timah bisa diurai dan menemukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang timbul dari aktivitas pertambangan itu.

    Gugatan perdata dapat melibatkan semua pihak, pemilik lama atau perusahaan maupun baru. Cara ini lebih adil dan sesuai aturan berlaku.

    Pihaknya menyarankan upaya hukum lanjutan dapat dilakukan lewat Mahkamah Agung (MA) karena masih bisa membatalkan putusan banding jika melihat secara utuh dari memori kasasi.

    “Jika pelanggarannya lebih kepada lingkungan hidup, maka harus dilihat berdasarkan UU Lingkungan Hidup, bukan UU Tipikor,” ujar Yoni.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 600 Warga RI Ngebut Belajar AI, Ada yang dari Pertanian dan Kesehatan

    600 Warga RI Ngebut Belajar AI, Ada yang dari Pertanian dan Kesehatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lintasarta memulai program Laskar AI yang merupakan inisiatif beasiswa dari Lintasarta yang bekerja sama dengan Dicoding Indonesia untuk mencetak talenta AI.

    Laskar AI menggabungkan pelatihan intensif dalam machine learning dan data science sebagai dasar pengembangan AI.

    Peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis secara mandiri tapi juga dibekali materi soft skills untuk mendukung kesiapan berkarya di dunia kerja.

    President Director & CEO Lintasarta, Bayu Hanantasena mengatakan, Laskar AI bertujuan mencetak AI Engineer yang siap terjun ke berbagai sektor industri dengan standar kompetensi global.

    Bayu mengungkap, program ini mendapat antusias hingga 13.588 pendaftar dari seluruh Indonesia, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun profesional. Dari belasan ribu pendaftar dipilih 600 orang terpilih untuk mengikuti program ini.

    Adapun komposisinya sebanyak 500 orang terdiri dari mahasiswa dan lulusan baru, dan 100 orang terdiri dari profesional.

    “Sebagian besar mahasiswa, tapi yang 100 itu sudah ada di dunia kerja, termasuk juga dosen dan profesional di multiindustri, memang sebagian besar masih di tech,” ujar Bayu saat Kick Off Laskar AI di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Lintasarta memastikan bahwa Laskar AI berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Pendidikan Berkualitas (SDG 4) dengan memberikan akses pelatihan AI dan meningkatkan literasi digital bagi talenta-talenta Tanah Air.

    Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan, kolaborasi antara Lintasarta, Dicoding, Nvidia dan Universitas Padjadjaran ini sangat bermakna karena bisa berkontribusi meningkatkan digital talent khusus AI yang disiapkan untuk memecahkan masalah di masa depan.

    “Khususnya di sektor strategic baik itu pertanian, peternakan, pertanian, finance, health, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi terhadap percepatan penyelesaian yang dihadapi sektor tersebut,” kata Boni.

    (dem/dem)

  • Brigjen Pol. Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si. – Halaman all

    Brigjen Pol. Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal Polisi Doktor atau Brigjen Pol. Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si. adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, Brigjen Endra Zulpan diamanahkan untuk bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

    Di sana, jenderal bintang 1 ini menduduki posisi jabatan sebagai Direktur Program (Dirprog) Sarjana STIK Lemdiklat Polri.

    Endra Zulpan resmi menjadi Dirprog Sarjana STIK Lemdiklat Polri pada Januari 2025.

    Sebelum itu, ia sempat terlebih dahulu menjadi Dosen Kepolisian Utama Tk. II STIK Lemdiklat Polri.

    Sepanjang kariernya, Zulpan juga pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Brigjen Pol Endra Zulpan lahir pada 5 Juli 1972.

    Saat ini, ia telah berusia 52 tahun.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Zulpan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1995.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuh Zulpan antara lain yakni PTIK (2002), Prodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian (2005), Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (2011), dan Sekolah Staf dan Komando TNI (2020).

    Selanjutnya, Pendidikan Dasar Perwira Lalu Lintas (1995), Lanjutan perwira Registrasi dan Identifikasi Lantas (1998), dan pendidikan bahasa Inggris Pertahanan dan Keamanan.

    Zulpan juga telah berhasil meraih gelar doktoral S3 di Universitas Padjajaran (Unpad).

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Brigjen Pol. Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si.

    Perjalanan karier

    Brigjen Endra Zulpan memulai kariernya di Polri dengan jabatan sebagai Pama Polda Sumbangsel pada 1995.

    Setelah itu, kariernya terus mengalami progres peningkatan.

    Ia tercatat pernah menjadi Pamapta Polresta Bandar Lampung (1996), Kapolsek Pagelaran, Lampung Selatan (1997), Kapolsek Penengahan, Lampung Selatan (1998), dan Kasat Lantas Polres Lampung Barat.

    Selain itu, ia juga sempat bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

    Di Jakarta, Zulpan sempat menjadi Kapolsek Metro Kebon Jeruk, Jakbar (2006), dan Kapolsek Metro Gambir, Jakpus (2008).

    Semenjak itu, karier Zulpan makin moncer.

    Zulpan tercatat pernah menjabat sebagai Kasubdit Regident Polda Papua (2011), Kapolres Sorong (2012), dan Kapolres Gresik 92013).

    Pada 2015, alumni Akpol 1995 ini kemudian didapuk menjadi Wadirlantas Polda Bali.

    Dua tahun kemudian, ia diutus sebagai Dirlantas Polda Kalimantan Selatan.

    Setelah itu, Zulpan dipercaya menjadi Kabag TIK Korlantas Polri pada 2019.

    Zulpan juga sempat dimutasi menjadi Anjak Madya Bid Kamsel Korlantas Polri pada 2019.

    Baru setelah itu ia ditugaskan untuk menduduki posisi Kabid Humas Polda Sulsel pada 2020.

    Tak berselang lama, Zulpan diangkat menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 2021.

    Namanya pun makin dikenal publik karena ia kerap muncul di televisi dan media saat menginformasikan kasus yang menjerat artis ibu kota.

    Pada akhir 2022, Zulpan lalu dimutasi menjadi Kabagjiantekpol Waketbid PPTIK STIK Lemdiklat Polri.

    Selanjutnya, ia diangkat sebagai Dirprog Sarjana STIK Lemdiklat Polri pada Desember 2024.

    Sumber: Wikipedia

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Bisa Jadi Alternatif Upaya Berhenti Merokok, Kemenkes Tunggu Hasil Riset Tobacco Harm Reduction – Halaman all

    Bisa Jadi Alternatif Upaya Berhenti Merokok, Kemenkes Tunggu Hasil Riset Tobacco Harm Reduction – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan data risiko merokok menjadi penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia.

    Situasi ini memunculkan pentingnya keterbukaan terhadap strategi lain yang bisa diterapkan untuk menurunkan risiko akibat rokok hingga membantu perokok berhenti merokok.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menuturkan, penerapan Tobacco Harm Reduction (THR) bisa menjadi salah satu cara yang bisa diambil dalam mengatasi hal itu.

    “Kalau melihat definisinya, THR ini fokus pada mengurangi dampak risiko dari merokok. THR bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya berhenti merokok. Kami akan menunggu hasil risetnya untuk masukan kebijakan kita,” kata Siti Nadia Tarmizi dalam acara diskusi di Jakarta, dikutip Selasa (11/2/2025).

    Tobacco Harm Reduction merupakan salah satu metode alternatif untuk menurunkan risiko produk tembakau.

    Dia tidak menampik bahwa THR bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya berhenti merokok.

    Nadia mengatakan, peran Kemenkes dalam merumuskan kebijakan menjadi salah satu poin penting dalam upaya mengatasi dampak risiko akibat rokok.

    Hingga saat ini, Kemenkes masih berfokus pada penerapan Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui praktik konseling di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dalam membantu orang berhenti merokok.

    “Secara strategi untuk mendorong masyarakat berhenti merokok kami punya UBM dan hotline berhenti merokok. Memang belum maksimal dan belum ada di semua tempat, ini masukan buat kami. Soal THR, kita lihat perkembangan studinya, apakah THR bisa jadi cara agar regulasi yang terbit bisa evidence-based,” kata Nadia.

    Kebijakan Berbasis Data

    Akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dr. Ronny Lesmana menjelaskan, selama ini gerakan untuk mengajak orang berhenti merokok sudah masif dilakukan, tetapi belum efisien dalam menurunkan angka perokok.

    Menurutnya, diperlukan pendekatan dan strategi lain, salah satunya dengan menerapkan metode THR.

    “Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kalau THR diterapkan, maka kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat akan lebih baik. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dampak penggunaan produk rendah risiko menunjukkan toksisitas lebih rendah dan menurunkan inflamasi paru-paru. Ini data kami,” ujar Ronny.

    Uji toksisitas tersebut dilakukan dengan menguji sel molekuler pada perokok konvensional dan perokok produk alternatif rendah risiko dibanding konvensional.

    Kajian berbasis ilmiah yang dilakukan sesuai metodologi sangat dibutuhkan di Indonesia.

    Riset THR yang spesifik dengan dukungan dari pemerintah sangat penting, terutama dalam mewujudkan kolaborasi bersama lembaga penelitian dan lembaga pendidikan.

    Nantinya, temuan tersebut akan menjadi basis data yang berperan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi.

    Peneliti dan mantan Direktur Riset Kebijakan World Health Organization (WHO) Prof. Tikki Pangestu menekankan pentingnya penelitian soal THR di Indonesia.

    Hasil penelitian tersebut akan menjadi basis awal dalam proses perumusan kebijakan agar hasilnya lebih efektif. Penelitian mengenai THR yang sebelumnya sudah dilakukan di luar negeri belum bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi perokok sesungguhnya di Indonesia.

    “Penelitian lanjutan THR dalam konteks lokal harus diberi prioritas tinggi dan mendapat sokongan. Ini yang masih sangat kurang di Indonesia. Penelitian bisa berfokus pada dampak kesehatan dan dampak ekonomi, seperti apa perbandingannya antara rokok konvensional dengan produk alternatif,” kata Tikki.

  • Mengenal Pendekatan THR, Jurus Jitu Hentikan Kebiasaan Merokok

    Mengenal Pendekatan THR, Jurus Jitu Hentikan Kebiasaan Merokok

    Jakarta: Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan risiko merokok menjadi penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia. Situasi ini membutuhkan strategi yang bisa diterapkan, menurunkan risiko akibat rokok hingga membantu perokok berhenti merokok. 

    Pendekatan Tobacco Harm Reduction (THR) menjadi salah satu cara yang bisa diambil dalam mengatasi hal itu. Berdasarkan Laporan “Lives Saved Report” yang dikeluarkan oleh Global Health Consults, penerapan THR dapat menyelamatkan 4,6 juta nyawa perokok hingga 2060 di Indonesia.

    “Kalau melihat definisinya, THR ini fokus pada mengurangi dampak risiko dari merokok. THR bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya berhenti merokok. Kami akan menunggu hasil risetnya untuk masukan kebijakan kita,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam acara diskusi di Jakarta, yang dikutip Selasa, 11 Februari 2025.

    THR merupakan salah satu metode alternatif, khususnya menurunkan risiko produk tembakau. Pendekatan ini bukan hanya menekankan pada peralihan penggunaan produk alternatif, melainkan keseluruhan upaya menurunkan risiko yang diwujudkan melalui kebijakan, riset, dan perkembangan teknologi hingga akhirnya membuat perokok berhenti merokok.

    Nadia mengatakan peran Kemenkes dalam merumuskan kebijakan menjadi salah satu poin penting dalam upaya mengatasi dampak risiko akibat rokok. Kemenkes masih berfokus pada penerapan Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui praktik konseling di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dalam membantu orang berhenti merokok.
     

    “Secara strategi kami punya UBM dan hotline berhenti merokok. Memang belum maksimal dan belum ada di semua tempat, ini masukan buat kami. Soal THR, kita lihat perkembangan studinya, apakah THR bisa jadi cara agar (regulasi yang terbit) bisa evidence-based,” kata Nadia.

    Penyusunan kebijakan berbasis bukti atau data menjadi hal yang harus didorong, terutama dalam mengatasi masalah perokok di Indonesia. Akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung sekaligus salah satu penulis Laporan “Lives Saved Report”, Ronny Lesmana sepakat dengan hal itu.

    Menurut dia, selama ini gerakan untuk mengajak orang berhenti merokok sudah masif dilakukan, tetapi belum efisien dalam menurunkan angka perokok. Untuk itu, diperlukan pendekatan dan strategi lain, salah satunya dengan menerapkan metode THR.

    “Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kalau THR diterapkan, maka kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat akan lebih baik. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dampak penggunaan produk rendah risiko menunjukkan toksisitas lebih rendah dan menurunkan inflamasi paru-paru. Ini data kami,” ujar Ronny.

    Uji toksisitas tersebut dilakukan dengan menguji sel molekuler pada perokok konvensional dan perokok produk alternatif rendah risiko. Produk yang digunakan untuk penelitian disesuaikan dengan standar yang ditetapkan di seluruh dunia. Penelitian replikasi yang diuji di enam (6) negara pun menunjukkan bahwa beberapa produk alternatif tersebut terbukti lebih rendah risiko dibanding rokok konvensional.

    Kajian berbasis ilmiah yang dilakukan sesuai metodologi sangat dibutuhkan di Indonesia. Riset THR yang spesifik dengan dukungan dari pemerintah sangat penting, terutama dalam mewujudkan kolaborasi bersama lembaga penelitian dan lembaga pendidikan. 

    Nantinya, temuan tersebut akan menjadi basis data yang berperan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi. Saat ini, minimnya data soal THR berdampak pula pada keluaran regulasi yang belum tepat sasaran.

    Senada, peneliti dan mantan Direktur Riset Kebijakan World Health Organization (WHO) Tikki Pangestu menekankan pentingnya penelitian soal THR di Indonesia. Hasil penelitian tersebut akan menjadi basis awal dalam proses perumusan kebijakan agar hasilnya lebih efektif. Penelitian mengenai THR yang sebelumnya sudah dilakukan di luar negeri belum bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi perokok sesungguhnya di Indonesia.

    “Penelitian lanjutan THR dalam konteks lokal harus diberi prioritas tinggi dan mendapat sokongan. Ini yang masih sangat kurang di Indonesia. Penelitian bisa berfokus pada dampak kesehatan dan dampak ekonomi, seperti apa perbandingannya antara rokok konvensional dengan produk alternatif,” kata Tikki.

    Jakarta: Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan risiko merokok menjadi penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia. Situasi ini membutuhkan strategi yang bisa diterapkan, menurunkan risiko akibat rokok hingga membantu perokok berhenti merokok. 
     
    Pendekatan Tobacco Harm Reduction (THR) menjadi salah satu cara yang bisa diambil dalam mengatasi hal itu. Berdasarkan Laporan “Lives Saved Report” yang dikeluarkan oleh Global Health Consults, penerapan THR dapat menyelamatkan 4,6 juta nyawa perokok hingga 2060 di Indonesia.
     
    “Kalau melihat definisinya, THR ini fokus pada mengurangi dampak risiko dari merokok. THR bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya berhenti merokok. Kami akan menunggu hasil risetnya untuk masukan kebijakan kita,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam acara diskusi di Jakarta, yang dikutip Selasa, 11 Februari 2025.

    THR merupakan salah satu metode alternatif, khususnya menurunkan risiko produk tembakau. Pendekatan ini bukan hanya menekankan pada peralihan penggunaan produk alternatif, melainkan keseluruhan upaya menurunkan risiko yang diwujudkan melalui kebijakan, riset, dan perkembangan teknologi hingga akhirnya membuat perokok berhenti merokok.
     
    Nadia mengatakan peran Kemenkes dalam merumuskan kebijakan menjadi salah satu poin penting dalam upaya mengatasi dampak risiko akibat rokok. Kemenkes masih berfokus pada penerapan Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui praktik konseling di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dalam membantu orang berhenti merokok.
     

    “Secara strategi kami punya UBM dan hotline berhenti merokok. Memang belum maksimal dan belum ada di semua tempat, ini masukan buat kami. Soal THR, kita lihat perkembangan studinya, apakah THR bisa jadi cara agar (regulasi yang terbit) bisa evidence-based,” kata Nadia.
     
    Penyusunan kebijakan berbasis bukti atau data menjadi hal yang harus didorong, terutama dalam mengatasi masalah perokok di Indonesia. Akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung sekaligus salah satu penulis Laporan “Lives Saved Report”, Ronny Lesmana sepakat dengan hal itu.
     
    Menurut dia, selama ini gerakan untuk mengajak orang berhenti merokok sudah masif dilakukan, tetapi belum efisien dalam menurunkan angka perokok. Untuk itu, diperlukan pendekatan dan strategi lain, salah satunya dengan menerapkan metode THR.
     
    “Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kalau THR diterapkan, maka kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat akan lebih baik. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dampak penggunaan produk rendah risiko menunjukkan toksisitas lebih rendah dan menurunkan inflamasi paru-paru. Ini data kami,” ujar Ronny.
     
    Uji toksisitas tersebut dilakukan dengan menguji sel molekuler pada perokok konvensional dan perokok produk alternatif rendah risiko. Produk yang digunakan untuk penelitian disesuaikan dengan standar yang ditetapkan di seluruh dunia. Penelitian replikasi yang diuji di enam (6) negara pun menunjukkan bahwa beberapa produk alternatif tersebut terbukti lebih rendah risiko dibanding rokok konvensional.
     
    Kajian berbasis ilmiah yang dilakukan sesuai metodologi sangat dibutuhkan di Indonesia. Riset THR yang spesifik dengan dukungan dari pemerintah sangat penting, terutama dalam mewujudkan kolaborasi bersama lembaga penelitian dan lembaga pendidikan. 
     
    Nantinya, temuan tersebut akan menjadi basis data yang berperan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi. Saat ini, minimnya data soal THR berdampak pula pada keluaran regulasi yang belum tepat sasaran.
     
    Senada, peneliti dan mantan Direktur Riset Kebijakan World Health Organization (WHO) Tikki Pangestu menekankan pentingnya penelitian soal THR di Indonesia. Hasil penelitian tersebut akan menjadi basis awal dalam proses perumusan kebijakan agar hasilnya lebih efektif. Penelitian mengenai THR yang sebelumnya sudah dilakukan di luar negeri belum bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi perokok sesungguhnya di Indonesia.
     
    “Penelitian lanjutan THR dalam konteks lokal harus diberi prioritas tinggi dan mendapat sokongan. Ini yang masih sangat kurang di Indonesia. Penelitian bisa berfokus pada dampak kesehatan dan dampak ekonomi, seperti apa perbandingannya antara rokok konvensional dengan produk alternatif,” kata Tikki.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Ferry Juliantono Sebut Unpad Bisa Jadi Rumah Gagasan Ekonomi Pancasila – Halaman all

    Ferry Juliantono Sebut Unpad Bisa Jadi Rumah Gagasan Ekonomi Pancasila – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) Ferry Juliantono resmi mengukuhkan dan melantik pengurus pusat IKA Unpad Periode 2024-2028 hari ini, Minggu (9/2/2025) di Jakarta. 

    Dalam rangkaian kegiatan pelantikan juga diadakan diskusi kebangsaan dengan tema “Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia”. 

    “Harapannya Unpad bisa menjadi School of Thought atau Rumah Gagasan untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud,” ucap Ferry melalui keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Wakil Menteri Koperasi berharap diskusi ini membangkitkan kesadaran kolektif untuk mengembalikan asas ekonomi negara yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Menurutnya, penempatan porsi koorporasi dan koperasi harus dalam kesetaraan. 

    “Selama ini proporsi usaha nasional lebih didominasi oleh sektor swasta, sementara sektor BUMN dan Koperasi bukan menjadi prioritas,” kata Ferry.

    Unpad dan semua Fakultas bisa membuat dharma bakti terbaiknya untuk negeri dan salah satu yang bisa kita dharma baktikan adalah dengan mengembalikan ekonomi Pancasila.

    Setelah merampungkan struktur dan susunan pengurus pusat, Ferry bertekad untuk tancap gas melakukan berbagai program dan agenda prioritas yang menjadi target organisasi. 

    Beberapa rencana kerja yang akan dilakukan bersama pengurus IKA Unpad lainnya, Ferry akan mendirikan pusat inovasi dan pengembangan wirausaha (Innovation and Entrepreneur Development Center) yang akan memanfaatkan aset kampus.

    “Ini akan menjadi pusat pengembangan dan inovasi bagi alumni dan masyarakat serta menjadi tempat bagi pengembangan temuan atau penelitian yang sudah dihasilkan dari Unpad atau dari manapun,” kata Ferry Juliantono usai melantik pengurus IKA Unpad.

    Selain itu juga akan dibangun kawasan Agro Terpadu Arjasari yang juga merupakan aset Unpad. 

    Rencana ini telah mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk pelebaran atau perbaikan jalan akses menuju kawasan ini.

    “Kita juga akan melanjutkan pembangunan rumah sakit Unpad serta rumah sakit lainnya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penambahan fasilitas rumah sakit yang ada,” katanya.

    Di bawah kepemimpinannya, Ferry juga bertekad untuk melakukan pendataan alumni berbasis digital dimana jumlah alumni hingga saat ini sekitar 300 ribu orang. Untuk itu, diperlukan segera digitalisasi pendataan alumni guna memudahkan komunikasi, kerja sama serta pertukaran informasi diantara sesama alumni.

    “Kami juga akan memberikan dukungan bagi para mahasiswa dan alumni berprestasi untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada jenjang pendidikan lebih lanjut, di tingkat S-1 sampai S-3,” katanya.

    Ferry juga menginisiasi pembentukan Unpad Career Center yang akan berguna untuk memberikan dukungan bagi para alumni Unpad dalam rangka peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja, maupun memperoleh akses ke dunia professional.

    Selanjutnya pembentukan koperasi IKA Unpad sebagai sarana pengembangan ekonomi bagi para alumni atau civitas akademika Unpad. Saat ini alumni Unpad telah mencapai 300 ribu lebih yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Kami akan mendirikan koperasi bagi alumni yang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa dengan niatan koperasi bisa menjadi alat perjuangan bagi alumni atau bagi Universitas mencari dan mengembangkan kegiatan ekonomi,” pungkasnya. 
     
    Terakhir, Ferry menilik sejarah berdirinya IKA Unpad yang resmi memiliki kepengurusan di awal periode pada tahun 1988.

  • Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik Nasional 10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik Nasional 10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan “Wajib Militer” Usai Dilantik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang setelah dilantik oleh
    Presiden Prabowo Subianto
    pada 20 Februari 2025.
    Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti program ini selama sepekan, tepatnya dari 21 hingga 28 Februari 2025.
    Para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Kemudian, ada materi mengenai program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional.
    Di luar itu, akan ada sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait pemahaman efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.
    Bima menjelaskan bahwa
    Akmil Magelang
    dipilih karena fasilitasnya sudah tersedia dan terbukti efektif digunakan dalam retret para menteri Kabinet Merah Putih.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” kata Bima.
    Ia menambahkan, para kepala daerah kemungkinan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Magelang.
    Namun, skema keberangkatan  maupun rangkaian kegiatan selama retret, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
    “Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” ujar mantan wali kota Bogor itu.
    Mengacu pada retret para menteri sebelumnya, kegiatan di Akmil Magelang lekat dengan kegiatan-kegiatan bernuansa militer, mencakup apel dan senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pendakian ke Lembah Tidar.
    Para peserta juga diwajibkan mengenakan seragam khusus berupa loreng dan pakaian safari lapangan layaknya peserta program wajib militer.
    Untuk keberangkatannya, para menteri bahkan diangkut menggunakan pesawat TNI jenis Hercules dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma.
    Selama program berlangsung, kepala daerah tidak didampingi oleh ajudan dan diharapkan mengikuti seluruh agenda dengan penuh kedisiplinan.
    Namun, Prabowo saat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menerapkan nilai-nilai militeristik kepada anak buahnya.
    Ia hanya ingin para menterinya menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.
    “The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo, 25 Oktober 2024.
    Beberapa kepala daerah terpilih menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret ini.
    Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan adaptasi antar kepala daerah.
    “Retret menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update, bagaimana sebetulnya adaptasi, adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting,” ujar Khofifah.
    Senada dengan Khofifah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga mendukung rencana ini.
    “Ya pokoknya yang namanya kepala daerah, mau diajak apa saja sama pemerintah pusat ikut banget,” kata Pramono di GBK Basket Hall, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2025).
    Ia menilai retret ini penting untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu,” ujar Pramono.
    Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, juga menyatakan kesiapannya.
    “Ya saya ngikut saja. Kita wayang,” kata Ahmad Luthfi di Kota Solo, Selasa (14/1/2024).
    Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai bahwa
    retret kepala daerah
    ini memiliki manfaat, terutama dalam hal penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah
    background
    -nya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede, dikutip dari
    Antara
    , Senin.
    Menurutnya, retret ini dapat membantu kepala daerah memahami batasan kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Selain itu, Dede menekankan pentingnya pembekalan mengenai birokrasi pemerintahan yang efektif, termasuk bagaimana kepala daerah sebaiknya menghargai pendapat para kepala dinas dan tidak sembarangan melakukan perombakan.
    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya,” katanya.
    Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya, selaras dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero) Burhanuddin Abdullah berpendapat, realisasi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia sejak merdeka rata-rata hanya 100 juta dolar Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, capaian itu kalah jauh dibandingkan dengan negara Vietnam sudah mencapai 400 juta dolar AS. Selisihnya bahkan empat kali lipat dibandingkan FDI di Indonesia.

    “Bayangkan selama RI merdeka, rata-rata investasi asing FDI yang masuk 100 juta dolar AS, Vietnam yang baru membangun industrinya tahun 90 avarage FDI yang masuk ke Vietnam 400 juta dolar AS,” kata Burhanuddin dalam Dialog Kebangsaan IKA UNPAD, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Burhanudin mengatakan, kurangnya minat negara asing untuk berinvestasi di Indonesia lantaran inkonsistensi kebijakan ekonomi dalam setiap perubahan pemerintahan.

    “Kita situasinya seperti itu, kita terkenal sebagai negara yang dalam policy ekonominya berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu gampang mending kalau konsisten perubahan itu menunjukan kebijakan kita dimasa lalu konsisten dalam inkonsistensi. Itu yang membuat pihak lain tidak suka masuk ke Indonesia,” papar dia.

    Sehingga menurut dia, pemerintah perlu membuat cerita baru dengan menegakkan ekonomi Pancasila untuk mengatasi ketimpangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

    “Kita ingin mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi pancasila sebagai landasan pemikiran dalam merancang program menjawab tantangan dan peluang Indonesia indonesia emas 2045,” jelasnya.

    Di satu sisi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepanjang 2024 realisasi investasi mencapai Rp 1.714,2 triliun.

    Adapun dari total investasi tersebut, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 900,2 triliun atau setara 52,5 persen dan jumlah ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 814 triliun atau 47,5 persen dari target investasi.

    Sementara itu, total realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 818,8 triliun setara 47,8 persen. Sedangkan investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 895,4 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Singapura menjadi negara terbesar menanamkan investasinya di Indonesia sebesar 20,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Memang Singapura ini dalam 10 tahun terakhir ini konsisten nomor 1 terus tidak tergeserkan. Lada tahun ini negara Singapura adalah 20,1 miliar dolar AS,” kata Rosan dalam Konferensi Pers di BKPM, Jumat (31/1/2025).

    Posisi kedua yakni Hongkong yang berinvestasi ke Indonesia sebesar 8,2 miliar dolar AS. Sedangkan posisi ketiga yakni Tiongkok sebanyak 8,1 miliar dolar AS. Rosan bilang, bahwa kedua negara ini kerap kali bertukar posisi. Namun untuk tahun 2024 ini Hongkong jadi yang nomor dua.

    “Kemudian memang ini kita pecah nih biasanya Tiongkok itu nomor 2 Hongkong nomor 3. Tetapi dari Hongkong 8,2 miliar dolar AS dari China 8,1 miliar dolar AS,” tutur Rosan.

    Sedangkan posisi keempat yakni Malaysia sebesar 4,2 miliar dolar AS. Kata Rosan, investasi Malaysia ini terbantu karena ada pembangunan pabrik Lotte yang berlokasi di Banten.

    “Nomor 4 ini Malaysia karena ada investasi yang masuk dari Lotte yang cukup signifikan dan juga dari Amerika Serikat 3,7 miliar dollar AS. Jadi ini adalah 5 besarnya,” papar Rosan.

    Berdasarkan paparan Rosan, realisasi PMA di lima besar subsektor yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 13,6 miliar dolar AS atau 22,6 persen dari total realisasi investasi.

    Kemudian sektor pertambangan 5,2 miliar dolar AS atau 8,6 persen, industri kertas dan percetakan 4,8 miliar dolar AS atau 8 persen, transportasi, gudang dan telekomunikasi 4,7 miliar dolar AS atau 7,8 persen serta industri kimia dan farmasi 4,1 miliar dolar AS atau 6,9 persen.

    Adapun wilayah PMA sepanjang tahun 2024 terbesar diduduki oleh Jawa Barat sebesar 10 miliar dolar AS atau 16,6 persen, Sulawesi Tengah sebesar 9 miliar dolar AS atau 15 persen. Lalu Jakarta sebesar 7,6 miliar dolar AS setara 12,6 persen, keempat Maluku Utara sebesar 4,4 miliar dolar AS atau 7,3 persen dan terakhir Banten 3,9 miliar dolar AS setara 6,4 persen.

  • Dilantik sebagai Ketum Ika Unpad, Ferry Juliantono Usung 4 Program Utama

    Dilantik sebagai Ketum Ika Unpad, Ferry Juliantono Usung 4 Program Utama

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepengurusan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (Ika Unpad) periode 2024-2028 dilantik pada Minggu (9/2/2025) di Jakarta.  

    Ika Unpad telah mengganti kepemimpinannya. Ketua Umum yang sebelumnya dijabat oleh Irawati Hemawan berpindah tongkat kepemimpinannya ke Ferry Joko Juliantono. 

    Kang Ferry, sebutan bagi alumni Unpad, saat ini menjabat  wakil menteri koperasi (wamenkop) dikukuhkan sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode jabatan 2024-2028 melalui Musyawarah Besar (Mubes) XI IKA Unpad di Bandung, pada 7 Desember 2024.

    Dalam kampanye pemilihan di Bandung, Kang Ferry setidaknya mempunyai empat program prioritas sebagai ketua umum IKA Unpad selama masa jabatannya, yakni:  

    1. Pendataan alumni berbasis digital. Program ini untuk mendata sekitar 300.000 orang alumni. Digitalisasi digunakan dalam pendataan alumni guna memudahkan komunikasi, kerja sama serta pertukaran informasi di antara sesama alumni.

    2.    Dukungan bagi para mahasiswa dan alumni berprestasi untuk dapat melanjutkan pembelajaran pada jenjang pendidikan lebih lanjut, di tingkat S-1 sampai S-3.

    3.    Inisiasi Unpad Career Center, guna memberikan dukungan bagi para alumni Unpad dalam peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja, maupun memperoleh akses ke dunia profesional.

    4.    Pembentukan koperasi Ika Unpad untuk mewadahi alumni yang sangat besar serta jejaring. Wadah bersama ini dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi para alumni Unpad. Wadah yang dipandang paling tepat untuk mewujudkannya ialah koperasi.

    Untuk mewujudkan program-program yang akan dijalankan hingga akhir 2028, Kang Ferry melantik kepengurusannya yang akan membantu program-program yang telah direncanakan.

    Dalam pelantikan pengurus Ika Unpad di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, sekitar 500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara hadir. Kepengurusan Ika Unpad dengan ketua Kang Ferry, diisi dari berbagai sektor, yang terdiri dari pejabat pemerintahan, profesional, wiraswasta, dan banyak sektor lainnya. 

    “Pelantikan ini sebagai momentum penting bagi Ikatan Alumni Unpad untuk berperan pada kancah nasional dan international. Soliditas, semangat untuk berkontribusi terhadap negara serta cita-cita nasional menjadi hal penting,” ujar Kang Ferry.

    Selain itu, tambah Kang Ferry, kolaborasi dan sinergi antaralumni yang kini berkiprah pada berbagai sektor merupakan kekuatan besar untuk memajukan bangsa dan negara.

    Ia juga mengimbau, sebagai bagian dari civitas akademik Unpad, alumni Unpad memiliki kewajiban untuk terus berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan kemakmuran bagi segenap bangsa, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

    Selain melakukan pelantikan pengurus pusat Ika Unpad periode 2024-2028, diselenggarakan pula Dialog Kebangsaan. Dialog kebangsaan mengusung tema “Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia”. 

    Acara ini bertujuan untuk mengali potensi dan berupaya untuk memahami konsep dan implementasi pancasila. Kedua, membangun kolaborasi berbagai sektor dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan antaralumni Unpad dan dan kampus Unpad. 

    Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Narasumber dalam diskusi Ika Unpad ini, adalah Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widiyanto, serta Direktur Metrotv Arief Suditomo.