Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Sempat Hilang di Gunung Manglayang, Survivor Asal Rancaekek Berhasil Ditemukan Tim SAR

    Sempat Hilang di Gunung Manglayang, Survivor Asal Rancaekek Berhasil Ditemukan Tim SAR

    JABAR EKSPRES – Seorang survivor yang dikabarkan hilang tersesat di Gunung Manglayang wilayah Kampung Ciloa, Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang akhirnya berhasil ditemukan.

    Ketika dikonfirmasi, Humas Kantor SAR Bandung, Seni Wulandari membenarkan, seorang survivor alias Wendi Ibnu Al Farizi (23), warga Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang sempat hilang telah berhasil ditemukan.

    “Sekitar pukul 18.00 WIB survivor atas nama wendy (23) ditemukan dalam keadaan selamat,” katanya, Kamis (20/2).

    “Saat ditemukan, survivor tengah berjalan menuju posko pendakian, dengan koordinat penemuan 6°52’48.26″S 107°45’22.37″E,” tutup Seni.

    Sementara itu, menurut laporan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Kantor SAR Bandung, Mamang Fatmono menuturkan, setelah ditemukan survivor langsung ditangani Tim SAR Gabungan.

    BACA JUGA: Seorang Pria Diduga Tersesat di Gunung Manglayang Sumedang, Tim Rescue Kantor SAR Bandung Lakukan Pencarian

    “Kita tangani langsung dengan mengganti pakaian survivor yang basah serta dilakukan pengecekan kesehatan,” tuturnya.

    Fatmono menjelaskan, setelah diganti pakaian, survivor alias Wendi langsung dievakuasi atau diantarkan ke rumah yang bersangkutan, tepatnya di daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

    “Dengan telah ditemukannya survivor maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, seluruh unsur SAR kembali ke satuannya masing-masing,” jelasnya.

    Disampaikan Fatmono, sebelumnya Tim SAR Gabungan telah melakukan upaya pencarian hingga pukul 16.30 WIB, dengan penyisiran di sekitar puncak bayangan serta pencarian udara menggunakan UAV Thermal atau drone.

    “Adapun unsur SAR yang terlibat antara lain Basarnas,Kantor SAR Bandung, SAR Brimob Polda Jabar, BPBD Kab. Sumedang, Satpol PP, Polsek setempat, Koramil setempat, SAR Unpad,” bebernya.

    BACA JUGA: Pencarian Pria Hilang di Gunung Manglayang Masih Berlangsung, Survivor  Belum Ditemukan

    “Kemudian Riksa Bumi, Kompas Smanja, Mahatva Unpad, Little Ambulance, Jungle Ghost, BC Barubeureum dan PA Bandung Raya,” pungkas Fatmono. (Bas)

  • Bahas Kabur Aja Dulu Bareng KP2MI, Raffi Ahmad Usulkan Tagar Baru PergiMigranPulangJuragan

    Bahas Kabur Aja Dulu Bareng KP2MI, Raffi Ahmad Usulkan Tagar Baru PergiMigranPulangJuragan

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengundang Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta berbagai influencer, seperti Vicky, Iffan Seventeen, dan lain sebagainya ke Kantor KP2MI di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendorong ajakan #KaburAjaDulu ke arah yang lebih produktif.

    “Jadi, menurut saya, Pak Utusan Khusus, Tagar KaburAjaDulu ini harus kita dorong untuk lebih produktif. Lebih produktif bagi yang bersangkutan, produktif bagi keluarganya, dan produktif bagi negara kita.” ujar KP2MI Abdul Kadir Karding dalam pertemuan tersebut.

    Karding menilai bahwa ajakan ini merupakan bentuk kegelisahan anak muda terhadap sistem pemerintahan Indonesia saat ini, juga bentuk aspirasi mereka. Ia meminta pemerintah untuk dapat merespons dengan baik dan menjadikan hal ini sebagai masukan.

    Tidak hanya itu, Karding juga memperingati masyarakat bahwa untuk bisa bekerja di luar negeri, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu mematuhi prosedur-prosedur yang diberikan negara.

    “Persiapan pertama yang harus kita siapkan di luar negeri tentu kita harus terdaftar dulu, dan keluar dengan cara yang benar.” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Raffi Ahmad juga mendorong adanya perubahan ajakan KaburAjaDulu menjadi lebih positif.

    “Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, untuk mereka sosialisasi dan edukasi seperti ini penting.” kata Raffi.

    Raffi kemudian mengajak para influencer dan KP2MI untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bekerja di luar negeri dengan memenuhi prosedur-prosedur yang ada.

    “Kita harus kasih tahu yang paling penting itu kalau mau kerja di luar negeri itu benar-benar harus lewat jalur yang resmi, jalur yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.” ucapnya.

    Selepas pertemuan tersebut, Raffi Ahmad mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat untuk #KaburAjaDulu untuk merubah tagar tersebut menjadi tagar buatannya.

    “Dengan hashtag adanya tadinya Kabur Aja (Dulu) ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes-nya positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik yaitu #PergiMigranPulangJuragan. nah itu kan vibes-nya lebih positif.” tuturnya.

    “Karena edukasi-edukasi terutama sosialisasi-sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja di luar (negeri) itu harus tau tata caranya yang baik, harus terdaftar. Daftarnya di mana? ya di kementerian ini. Sudah ada kurang lebih 10 juta masyarakat Indonesia yang kerja di luar. 5 jutanya terdaftar, 5 jutanya tidak terdaftar.” sambung Raffi.

    Berkenaan dengan hal ini, KP2MI juga melakukan langkah positif yaitu dengan menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) di hari yang sama. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pemberangkatan PMI ke luar negeri.

    Karding menyampaikan bahwa kementeriannya hanya akan menggunakan Garuda Indonesia sebagai maskapai yang memberangkatkan para PMI, “Jadi, seluruh pejabat kami Pak, sudah kami kasih tahu dan PMI kami, bahwa kita mau menggunakan Garuda saja, sepanjang ada rutenya.”

    Adapun alasan di balik pemilihan Garuda Indonesia adalah untuk meminimalisir biaya pengeluaran keberangkatan. Dengan kerja sama ini, diharapkan Garuda Indonesia dapat meringankan biaya perjalanan. Selain itu, sebagai wujud dukungan terhadap Garuda Indonesia yang tergolong ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Harus Turun Langsung Pimpin Reformasi Agraria

    Presiden Harus Turun Langsung Pimpin Reformasi Agraria

    loading…

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat menghadiri Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). FOTO/DOK.BP TASKIN

    JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa reformasi agraria adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurutnya, tanpa penyelesaian masalah agraria, sebuah negara tidak akan mampu bertransformasi menjadi negara industri besar.

    “Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah,” kata Budiman dalam acara Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Budiman, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam program Asta Cita. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, yang menyatakan bahwa reformasi agraria menjadi salah satu program prioritas kementeriannya.

    Dalam acara bertema Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, beberapa menteri yang dijadwalkan hadir membatalkan kehadiran mereka. Namun, selain Budiman Sudjatmiko yang hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), turut hadir Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) dan Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran) sebagai narasumber.

    Semua narasumber sepakat bahwa reformasi agraria harus dipimpin langsung oleh presiden agar dapat berjalan efektif. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, LSM, serta seluruh elemen masyarakat.

    “Kalau semua lapisan mendukung, maka reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyat bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah,” jelas Budiman.

    Pernyataan Budiman ini mendapat dukungan dari Ida Nurlinda yang menegaskan bahwa presiden harus turun langsung dalam menangani reformasi agraria. Dalam acara yang diselenggarakan oleh High Level Panel Asia Land Reform ini, beberapa peserta yang menghadapi permasalahan tanah turut diundang untuk berbagi pengalaman. Dewi Kartika menyoroti bahwa mayoritas masalah tersebut berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, terutama yang menyangkut tanah adat.

    “Benar seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi. Contohnya, bagaimana kasus tanah pagar laut sulit ditelusuri karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Apabila presiden turun langsung, pasti masalah tanah langsung beres,” kata Dewi Kartika.

    Reformasi agraria tetap menjadi isu strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan komitmen penuh dan dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan tanah dapat segera dituntaskan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.

    (abd)

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Nilai MBG Harus Jadi Investasi Emas, Prabowo Ingatkan SPPI Dukung Programnya dengan Tepat

    Pengamat Nilai MBG Harus Jadi Investasi Emas, Prabowo Ingatkan SPPI Dukung Programnya dengan Tepat

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih mengatakan bahwa program Makan Siang Gratis (MBG) yang sudah dimulai sejak awal Januari 2025 ini seharusnya dijadikan sebagai investasi masa depan untuk mencapai Indonesia Emas.

    “Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” ujar Fitria melalui konferensi video daring pada Selasa, 18 Februari 2025, di Jakarta.

    Fitria meminta pemerintah untuk tidak hanya sekadar menjalankan program MBG sebagai janji politik, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan.

    Dengan dana yang tidak sedikit, Fitria mengimbau pemerintah untuk mempersiapkan program ini dengan matang demi mencapai tujuan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah indikator capaian dari program ini.

    “Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, Tidak hanya sekadar menghabiskan (dana), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada World Governments Summit 2025 yang digelar Jumat, 14 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan pidatonya melalui video daring. Pada kesempatan ini, ia membahas tujuan program MBG yang ia inisiasikan.

    Prabowo mengungkapkan bahwa MBG memang tergolong ke dalam program Indonesia Emas 2045. Ia menilai program ini sebagai investasi yang signifikan untuk bangsa Indonesia di masa depan.

    “Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita,” ujar Prabowo.

    Adapun berkaitan dengan keberlanjutan program MBG, Prabowo mengadakan pertemuan secara daring dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025.

    Prabowo memastikan pelaksanaan dan pendistribusian program MBG berjalan dengan lancar di berbagai daerah di Indonesia. Ia berdialog dengan perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Adhian Mahri dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara.

    “Untuk sampai dengan saat ini Bapak, semuanya keadaan lancar Bapak, terkendali Bapak. Dan harapan kita semua anak-anak di Asahan Bapak, untuk percepatan semua dapat menerima manfaat seperti itu Bapak,” lapor Adhian.

    Selain Adhian, perwakilan dari Kalimantan Barat, Irman turut melaporkan pelaksanaan program MBG di daerahnya. Ia menyampaikan bahwa kebersihan dalam mengimplementasikan program ini perlu ditingkatkan lagi di daerah tempat tinggalnya.

    Menanggapi hal ini, Prabowo meminta SPPI untuk meningkatkan kinerjanya demi memastikan keberhasilan program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Hal ini guna mencapai generasi emas di masa yang akan datang.

    “Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik. Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegas Prabowo.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digaungkan ribuan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya aksi di Jakarta, mahasiswa di Bandung dan Surabaya turut turun.

    Sebelumnya, tanda pagar Indonesia Gelap juga sempat trending di media sosial.

    Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal terhadap pemerintah.

    Hal ini buntut kebijakan-kebijakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak memihak rakyat.

    Salah satunya adalah makan gratis bergizi yang disebut mengacaukan anggaran pendidikan.

    Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa ini?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    6. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    7. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    8. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    9. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    10. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    11. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    12. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    13. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    14. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    15. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

  • Mahasiswa Bandung Bergerak: Tuntut Perubahan Kebijakan di Depan DPRD Jabar

    Mahasiswa Bandung Bergerak: Tuntut Perubahan Kebijakan di Depan DPRD Jabar

    JABAR EKSPRES –  Para mahasiswa di Bandung, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), Senin (17/2/2025).

    Dari pantauan Jabar Ekspres di lokasi, terlihat para mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung saling menyampaikan orasinya kepada pemerintah. Namun tepat pada pukul 17.00 Wib, mereka bubar dengan sendirinya.

    Menurut salah seorang mahasiswa yang juga Plt Ketua Bem Kena UNPAD, Rhido Anwari Aripin mengatakan, dalam aksi kali ini ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

    Selain meminta agar pemerintah Prabowo-Gibran merevisi aturan efisiensi yang berbuntut pada penurunan anggaran ke pendidikan, para mahasiswa juga kata Ridho menuntut beberapa hal lainnya.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” ucapnya saat di lokasi.

    BACA JABAR EKSPRES: Desakan Pembentukan Pansus BUMD Bergulir, Mahasiswa Soroti Kerugian BIJ Rp 213,4 Miliar

    Berikut poin-poin tuntutan para mahasiswa saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jabar:

    1.  Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2.  Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3. Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4.  Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5.  Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    BACA JUGA: Begini Penyebab Mahasiswa Uhamka di Temukan Meninggal di Gunung Joglo

  • Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    Tren #KaburAjaDulu Didukung KP2MI: Asal Siap Bekerja!

    PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi tren #KaburAjaDulu yakni gerakan merantau ke luar negeri akibat sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap gagal, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka peluang penempatan pekerja migran asal Indonesia di luar negeri.

    Kamis, 13 Februari 2025, KM2PI menggelar rapat hasil serap aspirasi dan evaluasi bersama perusahaan penempatan. Rapat ini menghasilkan keputusan bahwa terdapat peluang bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk ditempatkan di Selandia Baru dan Hungaria.

    Adapun, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan bahwa terdapat tantangan terkait kuota PMI yang terbatas di Selandia Baru, sementara di Hungaria ada permasalahan politik yang menghambat.

    “Nanti kita akan coba diskusikan dengan otoritas di negara terkait dan teman-teman perwakilan di sana sejauh apa kondisinya dan apakah ada upaya lain yang bisa kita lakukan agar bisa menempatkan pekerja migran dari Indonesia.” ujarnya.

    Berkenaan dengan ini, KP2MI tidak tinggal diam, Wamen Christina menyampaikan bahwa pasar-pasar tradisional seperti Taiwan, Malaysia, serta negara-negara Timur Tengah juga membuka kesempatan bagi para calon PMI.

    Terkait upaya ini, Wamen Christina mengungkapkan bahwa Kementerian memiliki target penempatan 425 ribu PMI sepanjang tahun 2025 ini. Untuk mencapai target tersebut, kementerian tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama dari perusahaan di mana para PMI akan ditempatkan.

    “Kita punya target penempatan 425 ribu pekerja migran di tahun ini. Nah, ini target yang besar dan bagaimana segala potensi bisa diupayakan agar target ini bisa tercapai. Jadi tadi kita dengerkan dan dapat masukkan juga selain kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi.” tutur Christina.

    Sementara itu, berdasarkan rilis pers hasil rapat kerja KP2MI yang digelar Rabu, 12 Februari silam, saat ini KP2MI tengah berupaya meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menganggap tren ini merupakan terobosan yang positif.

    Menteri Karding menegaskan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin #KaburAjaDulu harus memiliki keterampilan yang memadai terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri. Ia meminta para calon PMI untuk ‘kabur’ demi bekerja dan tidak menyia-nyiakan kesempatan.

    “Kami melihat ada satu hal yang bisa kita isi di sana, yaitu Anda boleh kabur, tapi Anda bekerja saja di luar negeri, daripada kaburnya percuma sia-sia,” kata Menteri Karding usai Rapat Kerja Bersama KP2MI Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

    Menteri Karding juga turut memberikan dukungan dan peran pemerintah Indonesia dalam hal ini, “Kita tingkatkan kapasitas mereka, kita tempatkan mereka bekerja, dapat untung yaitu pekerjaan, dapat gaji, bisa bantu keluarga dan negara.”***(Talitha Azalia Nakhwah/UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ribuan WNI di AS Terancam Dideportasi, Imbas Aturan Baru Trump

    Ribuan WNI di AS Terancam Dideportasi, Imbas Aturan Baru Trump

    PIKIRAN RAKYAT – Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden terpilih 2024 Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai penindakan penduduk imigran di AS membuat pemerintah Indonesia meminta Warga Negara Indonesia (WNI) di AS untuk berhati-hati.

    Melalui Kementerian Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), pemerintah mengimbau para WNI di AS untuk betul-betul memahami dan mematuhi peraturan imigran di negeri Paman Sam tersebut.

    “Kami imbau WNI di AS untuk know your rights supaya tahu ketika terkena penindakan hukum, masih ada hak-hak yang mereka miliki dan harus perjuangkan,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

    Berdasarkan final order of removal Dinas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), per 24 November 2024, dari total 1,4 juta Warga Negara Asing (WNA) di AS, 4.276 di antaranya merupakan WNI. Ribuan orang ini menghadapi ancaman besar untuk dideportasi.

    Judha kemudian menyampaikan bahwa seluruh perwakilan RI di AS telah mengimbau dan memastikan para WNI tersebut untuk mendapatkan hak-haknya, antara lain hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan bila tidak didampingi pengacara.

    “Semua hak-hak tersebut dilindungi dalam sistem hukum AS, tapi tentu harus paham supaya ketika mengalami penangkapan, hak-hak mereka tetap terjaga,” ucapnya.

    Pernyataan Judha mengingatkan masyarakat Indonesia kepada penangkapan dua WNI oleh pihak otoritas AS pada akhir Januari lalu. Satu WNI ditahan di Atlanta, Georgia, sementara satu lainnya di New York.

    Sebelumnya, Presiden Trump diketahui menetapkan aturan mengenai deportasi massal imigran yang dinilai tidak memiliki bukti atau dokumen sah untuk tinggal di AS. Aksi ini rupanya mulai diberlakukan pada Rabu, 13 Februari 2025.

    Di hari pertama tersebut, pihak otoritas AS mulai mengirimkan para imigran ke sebuah negara di Amerika Tengah, Panama.

    Meski bukan mayoritas dari tindakan deportasi ini, Indonesia tergolong ke dalam kategori negara Asia yang warganya dideportasi. Adapun mayoritas korban deportasi pada hari pertama ini berasal dari Afghanistan, China, India, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Turkey, Uzbekistan, dan Vietnam.

    Selain warga negara yang berasal dari Asia, deportasi massal di hari pertama ini juga melibatkan sejumlah besar orang dari Afrika.

    Hingga hari ini, dilaporkan bahwa tindakan deportasi massal masih berlanjut dan kini melibatkan warga negara dari Asia lainnya.

    Kabar terkini mengenai deportasi WNI di AS menyebutkan bahwa, karena tergolong sebagai third world country atau negara dunia ketiga, WNI masuk ke dalam rencana Trump untuk dideportasi ke Guyana, salah satu negara di Amerika Selatan.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News