Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    sampaikan masalah yang dihadapi, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas untuk kemajuan pariwisata Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi dari unsur-unsur kepariwisataan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, asosiasi kepariwisataan, pengusaha, hingga universitas di Jawa Barat untuk memberi masukan pada RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

    Dalam kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan di hotel di Bandung, Jawa Barat ini, Komisi VII DPR RI meminta tiap unsur kepariwisataan untuk menyampaikan keluh kesah, masalah kepariwisataan dan masukan untuk undang-undang yang tengah dibahas tersebut.

    “Silahkan sampaikan masalah yang dihadapi selama ini, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga selaku pimpinan sidang serap aspirasi ini, Rabu.

    Kesempatan pertama diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Ani Widiani yang mempertanyakan terkait pengelolaan destinasi wisata yang ditunjuk apakah harus melalui Surat Keputusan (SK) atau tidak.

    Ani juga mengusulkan perlunya dipertajam mengenai manajemen krisis tempat wisata dari bencana.

    “Dalam pasal 11 K poin 5 disebutkan pengelola destinasi kepariwisataan berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola suatu destinasi pariwisata ini mohon penjelasan apakah harus SK. Kemudian saya pikir perlu penajaman soal manajemen krisis karena Jabar ini rawan bencana,” kata Ani.

    Selanjutnya, yang menyampaikan pandangannya pada rapat tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung Arief Syaifudin yang menyoroti Pasal 17 S terkait Desa Wisata, yang menurut dia menyebabkan daerah berstatus kota tidak bisa terakomodir karena tidak ada wilayah yang berstatus desa tapi kelurahan, sehingga mengusulkan penambahan diksi kampung untuk mengakomodir daerah kota.

    “Kaitan dengan desa wisata, kami di Kota Bandung tak punya desa, kalau begitu kami jadi tidak bisa ikut gabung Pak. Kebetulan Kota Bandung sudah punya Kampung Wisata dan saya lihat di sini ada desa wisata dan kampung tematik, kalau memang begitu, artinya mungkin bisa kita lakukan untuk yang tingkat kota. Mungkin itu, dan selebihnya saya sampaikan secara tertulis,” ujarnya.

    Selanjutnya, para asosiasi kepariwisataan baik dari asosiasi perhotelan, tempat wisata, guide, dan lainnya, juga menyampaikan beberapa masukan antara lain sertifikasi untuk para pekerja kepariwisataan seperti pemandu wisata, pramuwisata dan lainnya.

    Kemudian pihak universitas yang dihadiri dari ITB, Unpad dan UPI menekankan perlunya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah alam.

    Adapun kalangan pengusaha mengusulkan penguatan atas akses permodalan dan skill UMKM, hingga soal infrastruktur ke tempat wisata.

    Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa masukan-masukan dari para pelaku kepariwisataan di Jawa Barat merupakan yang ingin mereka ambil, seperti dari sumber daya manusia (SDM) yang harus tersertifikasi seperti tour leader atau pramuwisata, sarana prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan sebuah destinasi wisata yang ada di lokasi tertentu.

    “Nah, masukan-masukan inilah nanti yang menjadi bahan bagi kita untuk menyusun RUU keparwisataan sebagai perubahan ketiga, UU nomor 10 Rahun 2009 yang dikomitmenkan dua kali masa sidang sudah selesai. Yang jelas juga kami selalu terbuka atas segala masukan dari manapun yang diusulkan baik lisan atau tertulis,” ujar Lamhot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

    “Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

    Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025. Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

    Dadan Hindayana pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

    Akan tetapi, sejumlah pakar ekonomi hingga kebijakan publik mengkritik langkah Prabowo Subianto yang ingin memberikan program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh anak di Indonesia. Sebab, hal itu bisa berpotensi menimbulkan bencana fiskal.

    MBG Harus Rasional

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 10 Februari 2025, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Pakar Kebijakan Publik, Kristian Widya Wicaksono mengingatkan pemerintah bahwa program makan bergizi gratis harus dijalankan secara rasional. Apalagi, dananya diambil dari hasil efisiensi Kementerian dan Lembaga yang sempat menimbulkan polemik.

    Menurut Dosen FISIP Unpar itu pun menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang telah menekankan ‘tidak mau program Makan Bergizi Gratis gagal karena malu sama rakyat’. Hal itu pun ditekankannya berulang kali.

    “Kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukan pendekatan yang sifatnya merasionalisasi? berbasis pada data. Misalnya melihat, okelah kalau kita ingin memberikan makan bergizi gratis, sekarang dirasionalisasi ini anggarannya,” kata Kristian Widya Wicaksono dalam Diskusi Ekonomi IWEB Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.

    Dia pun menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah. Sebab, belum tentu semua wilayah membutuhkan program tersebut.

    “Sebenarnya wilayah mana sih yang memang bermasalah? Kan enggak harus semua se-Indonesia makan bergizi gratis kan? Lihat kawasan-kawasan terpencil, kita bisa prioritaskan di sana dulu,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    “Apakah pak Prabowo melanggar janji kampanye? ya enggak. Kan yang begitu bisa (diterapkan),” ucapnya menambahkan.

    Oleh karena itu, Kristian Widya Wicaksono menyarankan pemerintah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis lewat evindece based policy atau kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti, data, dan fakta yang relevan dan kredibel.

    “sebenarnya ini yang harus dilakukan, merasionalisasi kebijakan-kebijakan tertentu kalau mau dialokasikan untuk keperluan yang lain. Merasionalisasi ini (program makan bergizi gratis),” ujarnya.

    MBG Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Celios merilis laporan terbaru yang menyoroti strategi pemangkasan anggaran dengan efisiensi Rp306,7 triliun. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Akan tetapi, apa yang terjadi jika anggaran hanya difokuskan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

    “Pendekatan universal coverage pada MBG dapat menjadi bencana fiskal. Sebagai solusi, CELIOS merekomendasikan skema targeted approach yang lebih efisien dan tepat sasaran,” kata CELIOS.

    Universal coverage merupakan sistem yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap program pemerintah. Sedangkan targeted approach adalah pendekatan yang terarah atau tepat sasaran untuk mengatasi masalah tertentu

    Dengan pendekatan ini, anggaran yang diperlukan hanya Rp117,93 triliun dibandingkan skema pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.

    Kemana dana efisiensi ini bisa dialokasikan? Surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat memperkuat berbagai program sosial dan layanan publik:

    PKH: Tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM PIP & Beasiswa Kuliah: Tambahan Rp28,2 triliun untuk siswa & mahasiswa BPJS Kesehatan (PBI JKN): Tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta Subsidi Pupuk: Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen ASN: Rp5,7 triliun (2020-2024)

    CELIOS juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak alternatif seperti pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak produksi batubara guna menjaga keberlanjutan kebijakan pro-rakyat tanpa membebani keuangan negara.

    Orang Kaya Tak Perlu Dapat

    Meski begitu, pakar ekonomi Prof. Bayu Kharisma menilai program Makan Bergizi Gratis tidak akan sampai menjadi bencana fiskal. Namun, diakuinya memang akan terjadi defisit anggaran. Dosen FEB Unpad itu pun menyebut, risiko bencana fiskal terlalu ‘kejauhan’.

    “Artinya, dalam hal ini tadi sudah diinformasikan bahwa meskipun kita defisit atau kita itu katakanlah memang harus efisiensi, tapi belum tentu dalam hal ini kita akan menuju yang disebut dengan musibah fiskal tadi,” tuturnya kepada Pikiran-Rakyat.com saat ditemui setelah Diskusi Ekonomi IWEB Bandung.

    Bayu Kharisma pun optimistis dengan program Makan Bergizi Gratis yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak melaksanakan program tersebut.

    “Katakanlah dalam hal ini, pada saat memberlakukan itu (Program Makan Bergizi Gratis) sudah tepat atau belum nih?” ucapnya.

    “Juga terkait dengan masalah sasarannya, jangan sampai orang kaya mendapatkan. Harusnya kan ke 3T dulu yang tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan pemberian program makan bergizi gratis ke wilayah-wilayah terpencil. Bukan malah memulainya di kawasan perkotaan.

    “Nanti yang di perkotaan kan justru jadi masalah seperti itu, karena orang kaya kan masa sih dikasih?” ujar Bayu Kharisma.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KKP Paparkan Potensi Budi Daya Lobster Indonesia ke Mahasiswa Unpad

    KKP Paparkan Potensi Budi Daya Lobster Indonesia ke Mahasiswa Unpad

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) mengungkapkan progres transformasi tata kelola lobster pasca-terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Selain pembangunan modeling lobster di Batam, kegiatan budidaya lobster oleh swasta yang bekerja sama dengan perusahaan Vietnam juga berkembang.

    “Modeling lobster Batam terus berjalan, bahkan ekosistem pakannya mulai terbentuk. Budidaya kekerangan oleh masyarakat kini tumbuh, karena menjadi pakan lobster di lokasi modeling,” ungkap Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin, dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

    Hal tersebut disampaikan saat mengisi diskusi mengenai pengembangan budi daya lobster di Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Senin (24/2). Doni menyebut potensi BBL di Indonesia mencapai 465 juta ekor setiap tahunnya.

    Dari jumlah tersebut, KKP memperbolehkan penangkapan untuk kegiatan budi daya di dalam dan luar negeri sebanyak 419 juta ekor. Menurut Doni, dengan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan budi daya lobster menuju skala industri di Indonesia membutuhkan kerja sama banyak pihak.

    Bahkan Doni mengajak mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad ikut membantu pemerintah mengedukasi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir agar memerangi praktik penyelundupan, dengan tidak menjual BBL hasil tangkapan ke pelaku penyelundup.

    Sampai saat ini, Doni tak menampik masih terjadi praktik penyelundupan BBL ke luar negeri. Meski KKP bersama aparat penegak hukum lain seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla gencar melakukan upaya pengawasan.

    Padahal praktik penyelundupan dapat menghambat upaya pengembangan budi daya lobster skala industri di Indonesia. Oleh karenanya, Doni menegaskan pengembangan budidaya lobster ini butuh komitmen bersama.

    “Prosesnya ada dan ini yang membutuhkan dukungan semua pihak. Adik-adik di sini kalau sedang KKN, tolong bantu menjelaskan ke masyarakat bagaimana kita harus melawan penyelundupan ini. Yakinlah kalau budi daya lobster modern kita berhasil, ekonomi yang dihasilkan besar sekali,” kata Doni.

    Dalam kesempatan tersebut, Dekan FPIK Unpad Yudi Nurul Ihsan mengakui besarnya potensi BBL di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang diapit sejumlah samudera menjadikan laut Indonesia rumah bagi jutaan biota, termasuk BBL.

    Yudi optimistis pengembangan budi daya lobster skala industri dapat berjalan optimal, dengan didukung pemerataan teknologi budi daya, etos kerja, hingga pengawasan ketat, yang menjadi aman Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Salah satunya PT Idovin Aquaculture International yang menjalankan budi daya lobster di Jembarana, Bali.

    Perusahaan ini bahkan berencana melakukan ekspansi budi daya ke daerah lain di Indonesia. Idovin juga menggandeng Kampus Unpad untuk mengembangkan inovasi budi daya lobster berskala industri di Indonesia.

    Unpad menjadi mitra strategis karena Jawa Barat memiliki potensi besar dalam penyediaan BBL, yang tersebar di beberapa wilayah utama seperti Garut, Cianjur, dan Sukabumi. Juru bicara Idovin Adinda Cresheilla mengatakan kemitraan ini menjadi katalisator utama dalam pengembangan sektor lobster terbesar di Indonesia.

    “Dengan mengintegrasikan riset akademik dan teknologi industri, kami berupaya menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekosistem Budidaya Lobster

    Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekosistem Budidaya Lobster

    PIKIRAN RAKYAT – Budidaya lobster memiliki peran strategis dengan dampak ganda. Hanya saja, ekosistem budidaya lobster di Indonesia harus segera diperkuat dan diperbaiki sehingga menguntungkan nelayan. 

    Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengatakan, saat ini ekosistem budidaya lobster di Indonesia semakin diperkuat melalui regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 7/2024. Dalam aturan ini, salah satu fokus utamanya adalah percepatan alih teknologi budidaya.

    “Tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya benih agar memiliki nilai tambah ekonomi yang signifikan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat pesisir, sehingga menciptakan ekosistem perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Doni dalam diskusi “Pengembangan Budidaya Lobster Menuju Skala Industri di Indonesia”, di Bale Sawala, Universitas Padjadjaran Jatinangor, Senin 24 Februari 2025.

    Acara ini dihadiri sekitar 3.000 orang mahasiswa ini bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi dan metode budidaya yang berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem industri lobster yang lebih maju dan kompetitif.

    Budidaya lobster di Jembrana milik PT Idovin Aquaculture International yang berdiri atas kerja sama pelaku usaha Indonesia dan Vietnam, menjadi salah satu model perkembangan budidaya lobster setelah terbitnya Permen KP No. 7/2024. 

    “Dengan adanya budidaya lobster ini, diharapkan nantinya dapat menjadi model percontohan pelaku usaha industri lobster dalam negeri” tambah Doni. 

    Potensi besar

    Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Prof. Yudi Nurul Ihsan mengatakan, potensi lobster Indonesia sangat besar. Menurut dia, lobster memijah di Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Setelah menetas, benih bening lobster (BBL) akan terbawa arus ke wilayah Indonesia. 

    “Jumlahnya miliaran. Selama ini ga kita apa-apain. Sebagian kita biarkan mati karena tempatnya kita cemari,” katanya. Sebagian lagi, menjadi sasaran penyelundupan ke luar negeri karena harganya yang menjanjikan. 

    Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik dan tetap memperhitungkan keberlanjutan, maka lobster bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan dan pertumbuhan ekonomi. 

    Juru bicara PT. Idovin Aquaculture International, Adinda Cresheilla, menekankan bahwa kolaborasi dengan FPIK Unpad merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem inovasi perikanan nasional. 

    “Kemitraan ini menjadi katalisator utama dalam pengembangan sektor lobster terbesar di Indonesia. Dengan mengintegrasikan riset akademik dan teknologi industri, kami berupaya menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujar Adinda.

    Ia mengatakan bahwa Unpad menjadi mitra strategis karena Jawa Barat memiliki potensi besar dalam penyediaan BBL yang tersebar di beberapa wilayah utama seperti Garut, Cianjur, dan Sukabumi. 

    Lebih lanjut, Putri Indonesia Pariwisata 2022 itu menjelaskan, keberlimpahan sumber daya ini menjadi faktor kunci dalam mendukung percepatan industri budidaya lobster di Indonesia, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. 

    “Dengan berkolaborasi dengan KKP serta Unpad, perusahaan kami diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Dinda. Pihaknya juga mendorong mahasiswa untuk menjadi garda terdepan mengembangkan inovasi budidaya lobster berskala industri.

    Manfaat ke nelayan

    Sementara, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua Tim peneliti Fikom Unpad, Kunto Adi Wibowo dalam penelitian persepsi kebijakan pengelolaan BBL, menemukan bahwa Permen KP No.7/ 2024 memberikan manfaat bagi nelayan. 

    Pertama, peningkatan pendapatan yang signifikan berkat akses yang lebih baik ke pasar dan regulasi harga yang adil. Kedua, kelestarian populasi lobster karena kebijakan ini memastikan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. 

    Terakhir, kemudahan akses benih. Pasalnya, regulasi yang ada mempermudah nelayan memperoleh benih lobster dengan harga terjangkau.

    “Dari cerita para nelayan yang kami temui, Permen KP No.7/ 2024 meningkatkan penghasilan mereka. Mereka tahu ada banyak benih lobster di lautan jika tidak dimanfaatkan menjadi sia-sia. Para nelayan pun menyadari bahwa mereka menangkap harus dengan bijaksana dan memperhatikan faktor kelestarian alam,” ujar Kunto.

    Para pembicara dalam diskusi soal ekosistem budidaya lobster di Bale Sawala Unpad Jatinangor, Senin 24 Februari 2025.*

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan, Rita Rostika mengatakan budidaya lobster berdampak positif bagi lingkungan yakni sebagai buffer stock lobster melalui restocking sesuai fase atau siklus hidup lobster yang aman sesuai relung ekologinya. 

    “Pengembangan budidaya laut sejatinya dapat meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dan maupun sosial sesuai dengan konsep ekonomi biru,” kata Rita.

    Rita menguraikan secara keseluruhan, pengembangan budidaya lobster tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut melalui konsep ekonomi Biru. 

    “Dengan adanya pendekatan berbasis teknologi seperti Lobster Aquaculture yang dikembangkan oleh FPIK Unpad, efisiensi meningkat, memungkinkan pemantauan kualitas air dan pola makan lobster secara lebih akurat,” katanya. 

    Sinergi antara inovasi teknologi dan praktik budidaya yang berkelanjutan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan industri perikanan yang lebih produktif, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. (*) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring dengan rencana diluncurkannya Danantara, ramai masyarakat yang mengajak untuk menarik uang mereka dari bank BUMN. Mereka khawatir, uang yang disimpan di bank-bank pelat merah itu tidak akan aman.

    Beberapa waktu lalu, sejumlah warganet di media sosial pun ramai-ramai mengungkapkan niat mereka untuk memindahkan uang dari bank BUMN, imbas Danantara. 

    “Danantara Effect. Bapaknya teman saya seorang pengusaha (cukup kaya), hari ini sudah MEMINDAHKAN uangnya dari Bank Negara (warna biru) ke Bank Swasta (warna biru juga). Teman-teman bapaknya sudah melakukan hal serupa beberapa hari yang lalu. Ada distrust dari masyarakat soal Danantara karena aromanya terlalu politis sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang yang menyimpan uangnya di bank himbara tidak akan dikelola secara profesional dibawah naungan Danantara,” tutur akun @JhonSitorus_18.

    “O… gitu cara mainnya danantara. Tarik aja berati duit yang ngga seberapa itu dari bank BUMN,” ucap akun @umisca**** merespons penjelasan mengenai ketika rugi, tidak bisa kena pasal KPK karena dianggap kerugian bisnis bukan kerugian negara.

    “Tadi ada yang bilang ‘Jangan tarik uang kita ke swasta dulu, kalian ga ngerti gimana dampak ekonominya’. Tapi kalo ternyata danantara beneran dibikin terus bikin uang kita di bank BUMN ilang, gov mau tanggung kawab kah? Keliatan di pasal2nya sih, mereka ga bakal tanggung jawab,” ujar akun @invisea****.

    “Yang mengurus danantara dia-dia lagi orangnya, kacau ni negara. Mending tarik uang kita dari Bank-bank BUMN, pindahkan ke bank non BUMN,” kata akun @irfan*** menanggapi rencanan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Keponakan Luhut mengurus Danantara.

    “Daripada nguap di Danantara, narik uang simpanan dari Himpunan Bank Milik Negara dan pindah ke bank swasta,” ucap akun @Y_Radia***.

    “Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…” kata akun @tersepo***.

    “Mungkin setelah selesai, semua saldo (bank BUMN) saya akan langsung pindah,” ujarnya menambahkan.

    Langsung Tarik Uang dan Saham

    Warganet lain, Larasati, ikut dalam seruan ini. Dia mengaku, langsung menarik uangnya dari bank BUMN setelah heboh rencana Danantara.

    “Khawatirannya awal-awal sih karena panik… jangan-jangan nanti dana yang aku simpan di bank BUMN itu nanti takutnya enggak aman,” tuturnya.

    “Terus kan, jadi aku langsung tarik duluan karena panik,” ucap Larasati menambahkan.

    Sejak isu Danantara mulai heboh di X pada akhir pekan lalu, dia tanpa pikir lama menarik uangnya dari dua bank pelat merah. Uang tersebut dipecah untuk membeli emas, dan ditabung di bank swasta.

    Bukan hanya itu, Larasati mengaku menjual saham di perusahaan-perusahaan pelat merah.

    “Saham-saham bank BUMN juga akhirnya aku jual-jualin juga,” ujarnya.

    Buruknya Komunikasi Pemerintah

    Dosen FEB Unpad, Prof. Bayu Kharisma menilai Danantara sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, tampaknya komunikasi buruk pemerintah menjadi penyebab munculnya seruan tarik uang dari bank BUMN tersebut.

    “karena komunikasinya yang tidak begitu baik, maka orang itu yang terjadi adalah seperti krisis 98, ketakutan. Karena informasinya simpang siur,” ucapnya dalam acara diskusi ekonomi IWEB Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    “(Masyarakat) ketakutan duitnya habis, ketakutan duitnya hilang, ketakutan macam-macam nah seperti itu. Karena memang kita tidak mendapatkan informasinya,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Apalagi, dia menyoroti bagaimana pemerintah yang kerap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Ketika kebijakan itu viral dan ditentang rakyat, mereka membatalkannya, tetapi kemudian diterbitkan lagi.

    “Oleh karena itu, memang yang paling penting itu adalah planning dan komunikasi publik yang masih belum bisa lah, atau harus seperti diistilahkan itu adalah yang pandai itu komunikasi,” ujar Bayu Kharisma.

    Dia juga mengingatkan masyarakat bahwa Danantara dibentuk pemerintah untuk tujuan yang baik. Hal itu disampaikan, menanggapi adanya sejumlah orang yang menyamakan pembentukan Danantara dengan pemerintah mencari modal untuk ‘berjudi’ tapi ketika rugi tidak bisa disalahkan maupun bertanggungjawab.

    “Nah, kalau saya pribadi sih sebetulnya mungkin kemungkinan besar itu tidak tepat. Karena kan Danantara itu memang diharapkan untuk masyarakat banyak lah. Artinya bukan untuk kegiatan yang katakanlah ilegal atau ‘judi’ macam-macam lah gitu,” tutur Bayu Kharisma saat ditemui Pikiran-Rakyat.com setelah acara.

    “Saya yakin bahwa kebijakan danantara itu pasti untuk kebaikan masyarakat lah. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau hal-hal yang katakanlah yang melanggar atau menyimpang lah seperti itu. Nah karena itu, sepertinya tidak tepat nih itu kayak gitulah,” katanya menambahkan.

    Bayu Kharisma juga menanggapi penunjukkan Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai ketua tim pakar Danantara. Padahal, dia pernah dipenjara lima tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 miliar.

    “Itu kan terkait dengan masalah seleksi orangnya. Nah, memang betul bahwa jejak digital atau sebelumnya itu kan sangat berpengaruh pula terhadap kepemimpinan nanti dia di sanalah gitu,” ujarnya.

    “Cuma saya yakin, optimis bahwa itu tidak akan terjadi lah untuk kegiatan yang negatif macam-macam lah. Jadi tergantung kepada nanti regulasinya seperti apa? Karena sekali lagi bahwa itu memang untuk masyarakat, untuk rakyat besar, maka tujuannya pasti akan baik,” ucap Bayu Kharisma menambahkan.

    Senada, Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono juga menilai bahwa tujuan pembentukan Danantara sebenarnya baik. Namun, lagi-lagi masalah komunikasi pemerintah menjadi penyebab pemahaman masyarakat berbeda.

    “Kalau danantara tadi saya sepakat, tujuannya bagus, baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan publik,” ucapnya.

    “Tapi kan komunikasinya ya lagi-lagi, peruntukannya, transparansinya. Nah, ini yang kita perlu bangun sih kalau menurut saya kedepan,” ujar Kristian Widya Wicaksono menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.

  • Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim

    Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.

    Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.

    “Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi

    Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tata Kelola Elpiji 3 Kg Dinilai Jadi Solusi agar Subsidi Tepat Sasaran

    Tata Kelola Elpiji 3 Kg Dinilai Jadi Solusi agar Subsidi Tepat Sasaran

    Bandung, Beritasatu.com – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membenahi kebijakan tata kelola subsidi elpiji 3 kilogram atau gas melon melalui subpangkalan mendapat berbagai respons positif dari akademisi. Kebijakan yang bertujuan menekan kebocoran subsidi itu dinilai bisa memangkas rantai distribusi sehingga tak terlalu panjang.  

    Dosen FISIP Universitas Parahiyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menyebut pembuatan kebijakan subpangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.  

    “Kalau misalnya ini (subpangkalan) dijadikan solusi ya, pangkalan-pangkalan agak lebih dekat dan lebih memastikan bahwa distribusinya bisa sampai ke masyarakat. Menurut saya, ini bisa jadi solusi menekan harga gas elpiji 3 kgujar Kristian dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung pada Kamis (20/2/2025).

    Menurut Kristian, pemerintah tinggal menunjukkan konsistensinya dalam penerapan kebijakan ini. Subpangkalan, kata dia, harus bisa menjadi solusi pamungkas dalam penanganan harga gas subsidi yang dijual terlampau mahal.  

    Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar penunjukan subpangkalan elpiji dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebab, Kristian menilai akan ada banyak pihak yang menginginkan peran tersebut.  

    “Karena kan bernilai ekonomi, apa pun yang bernilai ekonomi pasti menggiurkan. Selain itu hal ini dicampur dengan kepentingan ekonomi dan politik, perkawinan yang paling menguntungkan dan semua orang mencari itu semua. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya peluang ini ingin ditutup, penunjukan pangkalannya harusnya terbuka kepada publik,” kata dia.  

    Dalam kesempatan yang sama, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad) Bayu Kharisma menyebut, pembentukan subpangkalan juga harus diikuti pembenahan tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg. Sebab, pada awal pemberlakuan kebijakan ini, justru ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon itu akibat tata niaga distribusinya yang belum optimal.  

    Pemerintah, kata dia, harus memastikan gas subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran, alih-alih diterima oleh kalangan kelas atas.  

    “Jelas pembenahan tata kelola distribusi dibutuhkan karena jangan sampai justru yang dapat kelas atas, bukan rakyat kelas bawah. Berarti otomatis ada hal yang salah, distribusinya salah. Sangat penting dilakukan, tinggal implementasinya. Jangan sampai dalam hal ini, kebijakan dan di bawahnya berbeda,” kata Bayu.  

    Masih pada forum diskusi itu, dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Encep Dulwahab, mendukung pembenahan tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg melalui subpangkalan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak secara mendadak menerapkan sebuah kebijakan. Pemerintah, kata dia, harus secara komprehensif mengkaji sebuah kebijakan sebelum diterapkan di lapangan.  

    Ia menilai pemerintah memiliki sumber daya manusia seperti staf khusus (stafsus) yang cukup untuk menggodok sebuah kebijakan secara matang sebelum dilaksanakan. Selain itu, Encep menyebut para stafsus itu juga bisa melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan informasi di lapangan, khususnya terkait kebijakan gas elpiji 3 kg.  

    “Makanya saya sepakat jika Pak Prabowo punya jubir banyak, staf khusus yang banyak, tetapi dioptimalkan. Jangan hanya kuantitas, tetapi kualitas, sebagai jembatan ke publik. Konferensi pers, serta video visual. Pakai multiplatform,” kata Encep.  

    “Memang pemerintah yang harus proaktif memberikan informasi lebih lengkap dan berkualitas,” tutupnya tentang tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg.

  • Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Sebagai gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai, Rabu (19/2), mencapai 177 orang.

    Caroline mengatakan jumlah kepala daerah yang banyak dari partai berlambang banteng moncong putih itu dapat meningkatkan kekuatan partai itu apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah.

    “Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah.

    Hal itu mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat dan daerah dapat menanggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.

    “Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” jelas Ray.

    Menurutnya, langkah Megawati menarik kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak mengikuti retret, juga berarti pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Apalagi, dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen.

    Ray menyebut pemerintah daerah akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kekuatan pemerintah daerah dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Gugat Kebijakan Pemerintah, Soroti Arogansi Kekuasaan

    Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Gugat Kebijakan Pemerintah, Soroti Arogansi Kekuasaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahasiswa mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelorakan demonstrasi Indonesia Gelap.

    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran tahun 2022, Virdian Aurellio Hartono, merupakan sosok pemuda yang kini aktif menyurakan keresahan masyarakat dan berbagi sudut pandangnya. Dia menyuarakan keprihatinan kondisi sosial melalui platform Tiktok pribadinya.

    Baru-baru ini ia kembali membuka suara dengan menyimpulkan beragam problematika yang sedang terjadi di dunia politik.

    Dalam sebuah unggahan akun TikTok @virdianurellio, terlihat banyak mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini.

    “Mereka pikir bisa terus-menerus berjanji hari ini, lalu berbohong keesokan harinya. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Mereka pikir bisa mengacak-acak aturan dan membungkam suara rakyat, tapi rakyat tidak akan diam,” dikutip @virdianurellio pada Jum’at (21/2/2025).

    Unggahan ini menyoroti bagaimana kekuasaan yang dijalankan dengan kesombongan dan arogansi pasti akan tumbang di tangan rakyat.

    Tak hanya itu, hal ini juga diarahkan pada eksploitasi kemiskinan melalui bantuan sosial yang dinilai sebagai alat menaikkan suara dan approval rating pemerintah.

    Disisi lain, hal ini menjadi sorotan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah, seperti PPN 12%, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga dugaan kekerasan aparat yang terus terjadi.

    Bahkan, kritik pedas dilontarkan dengan menyebut Prabowo sebagai ‘Perdana Menteri’, mengingat dominasi perannya di pemerintahan saat ini.