Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

    Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak profil atau sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur yang punya gagasan untuk mengirim pelajar yang terindikasi LGBT hingga kecanduan game online ke barak militer.

    Hal ini sesuai dengan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Menurut Wahyu, siswa terindikasi LGBT hingga kecanduan game online akan diberi pendidikan bela negara.

    Selain itu, para siswa yang masuk kategori tersebut juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan.

    “Kategorinya siswa yang memang bermasalah, apabila ada siswa terindikasi LGBT atau gemulai dan kecanduan game online pun akan dibina.” kata Wahyu kepada wartawan, Minggu (4/5/2025), dilansir TribunJabar.

    “Nanti mereka akan mendapatkan pendidikan bela negara,” tambahnya.

    Adapun teknis pembinaannya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

    “Mengenai teknisnya, nanti kita koordinasi dengan instansi atau dinas terkait,” lanjut Wahyu.

    Gagasan memasukkan siswa terindikasi LGBT dan kecanduan game online pun membuat Wahyu jadi sorotan.

    Lantas, siapa sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian?

    Profil Mohammad Wahyu Ferdian

    Nama: dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt
    Tempat, tanggal lahir: Subang, 27 November 1988
    Nama istri: Najmah Nur Islami
    Agama: Islam
    Partai politik: Gerindra (2024-sekarang)

    Mohammad Wahyu Ferdian akrab disapa dengan nama Wahyu, dan dikenal sebagai dokter spesialis kandungan, ahli hipnosis, sekaligus politikus Jawa Barat.

    Ia resmi menjabat sebagai Bupati Cianjur periode 2025-2030, didampingi Wakil Bupati, Ramzi Geys Thebe, setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

    Wahyu sendiri merupakan menantu mantan Bupati Cianjur periode 2006-2016, Tjetjep Muchtar Soleh, sekaligus adik ipar mantan bupati Cianjur 2016-2021, Irvan Rivano Muchtar.

    Dikutip dari TribunBengkulu.com, Wahyu merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Taragong Garut.

    Lalu, ia menempuh studi S1 dan meraih gelar Sarjana Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).

    Kemudian, ia melanjutkan studi spesialis Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) pada 2014.

    Selain itu, Wahyu juga meraih gelar S2 jurusan Manajemen Rumah Sakit

    Wahyu memiliki gelar nonakademik CH dan CHT, yang menunjukkan keahliannya dalam hipnosi dan hipnoterapi.

    Kariernya dimulai sebagai dokter umum di RSUD Sayang Cianjur pada 2012.

    Selanjutnya, setelah pendidikan spesialisnya selesai, Wahyu bekerja sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Sayang dan RSUD Bhayangkara Cianjur.

    Nama Wahyu lengkap dengan gelarnya adalah dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt.

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

     

  • 3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Tiga kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro-kontra hingga ramai dibicarakan.

    Tiga kebijakan itu adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah.

    Sejumlah pihak pun menyoroti kebijakan-kebijakan Dedi tersebut.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini tiga kebijakan Dedi yang membuat heboh hingga menjadi sorotan:

    1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme

    Kebijakan Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jabar, berbuntut ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal.

    Hercules menilai kebijakan tersebut menunjukkan Dedi seolah lupa jasa ormas yang mendukungnya maju sebagai Gubernur Jabar.

    Karena hal itu, Hercules mengancam akan menggeruduk Gedung Sate bersama puluhan ribu anggota ormas.

    “KDM berlebihan (membentuk Satgas). Jadi Gubernur didukung oleh kami (ormas)” kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlocked, Rabu (30/4/2025).

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Pulouhan ribu personel (ormas) siap ke Gedung Sate,” tegasnya.

    Hercules menilai, alih-alih membentuk Satgas, Dedi seharusnya mengajak ormas di Jabar untuk mendukung programnya.

    “Seharusnya bilang, mari mendukung program-program saya (sebagai) Gubernur, dukung saya,” pungkas Hercules.

    Menanggapi ancaman Hercules, Dedi memilih untuk tidak berkomentar.

    “Saya tidak akan mendengarkan,” ucap Dedi.

    Diketahui, ancaman itu datang setelah Dedi mengatakan Satgas Pemberantasan Premanisme akan berfokus terhadap premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    Tujuan dibentuknya Satgas adalah untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi pada akhir Maret 2025.

    Dedi menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” jelas Dedi.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    2. Kebijakan Vasektomi Dianggap Tak Beretika

    Baru-baru ini, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos pemerintah.

    Ia menjelaskan, apabila diterapkan, vasektomi diharapkan bisa menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    Sebab, kata dia, selama ini keluarga tak mampu cenderung memiliki banyak anak.

    Dedi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi nanti.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai wacana tersebut tak beretika.

    Sebab, kata dia, wacana kebijakan vasektomi berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

    Ia juga beranggapan wacana tersebut terkesan memaksa dengan adanya “iming-iming” insentif sebesar Rp500 ribu.

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etiknya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia.”

    “Terus yang siap dikasih uang Rp 500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” urai Yogi kepada TribunJabar.id, Rabu.

    Lebih lanjut, Yogi menyebut prosedur vasektomi tak bisa sembarangan diterapkan.

    Ia berpendapat harus dibuat kontrak lebih dulu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta vasektomi.

    Karena itu, Yogi pun meminta Dedi untuk mengkaji lebih dulu wacana vasektomi sebelum menerapkannya.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp 500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” jelasnya.

    “Nah jadi saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya, dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” imbuh Yogi.

    3. Pendidikan Militer Berpotensi Melanggar HAM

    Amnesty International Indonesia menyoroti soal HAM terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang sudah mulai diujicobakan Kamis (1/5/2025) di Purwakarta..

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

    Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

    Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

    Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

    “Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak.”

    “Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung,” urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

    “Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak.”

    “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak,” lanjutnya.

    Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

    Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

    Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

    “Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak,” pungkas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endra Kurniawan/Gita Irawan, TribunJabar.id/Seli Andina/Hilman Kamaludin)

  • Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

    Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

    Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

    Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

    Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

    “Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.

    Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

    Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

    Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

    Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” terangnya.

    Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

    Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

    “Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya.”

    “Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

    Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

    Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

    “Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas.”

    “Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang,” terangnya.

    Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

    Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

    “Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

    Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

    Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

    GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

    “Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” terangnya.

    Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

    Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun.”

    “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

    Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

    Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

    Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

  • Mahasiswa FH Unpad Gugat UU TNI ke MK, Soroti Kurangnya Partisipasi Publik di Proses Legislasi – Halaman all

    Mahasiswa FH Unpad Gugat UU TNI ke MK, Soroti Kurangnya Partisipasi Publik di Proses Legislasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) mengajukan permohonan uji formil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Permohonan ini diajukan oleh Mochammad Rasyid Gumilar, Muhammad Akmal Abdullah, Kartika Eka Pertiwi, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Mereka menilai pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat yang bermakna.

    “Kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh DPR maupun Presiden, dalam hal ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah banyak sekali menyalahi terkait dengan due process of law,” kata Rasyid di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Rasyid mencontohkan, Presiden baru mengumumkan pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2025 pada 17 April, padahal undang-undang tersebut sudah diundangkan sejak 26 Maret. “21 hari pasca diundangkan baru disebarluaskan,” ujarnya.

    Selain masalah partisipasi publik, mereka juga mempersoalkan aspek lain dalam pembentukan UU TNI, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pengesahan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    “Pada dasarnya pembentukan UU TNI ini tidak sesuai dengan Prolegnas prioritas,” kata Rasyid. 

    Ia menilai, masuknya revisi UU TNI ke dalam Prolegnas prioritas hanya berdasarkan surat Presiden, tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

    Dalam permohonannya, para mahasiswa meminta MK menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan pencantuman putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    “Ini menjadi salah satu alasan kami sebagai mahasiswa hukum merasa memiliki tanggung jawab akademik untuk memastikan proses pembentukan perundang-undangan sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku,” tandas Rasyid.

     

  • Soal Kasus PPDS, Menkes Sebut Kejadian di Undip Lebih Parah daripada Unpad

    Soal Kasus PPDS, Menkes Sebut Kejadian di Undip Lebih Parah daripada Unpad

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti 2 kasus besar dalam dunia Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dia mengatakan kasus yang terjadi di Universitas Diponegoro (Undip) lebih parah karena sampai menewaskan seorang mahasiswa.

    Namun, dia juga menuturkan bahwa saat ini kasus yang terjadi di Universitas Padjadjaran (Unpad) yakni dugaan pelecehan seksual oleh residen anestesi PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) di RS Hasan Sadikin Bandung lebih hangat dibahas di publik.

    “Karena isu ini [kasus PPDS di Bandung] lebih hangat lah, walaupun menurut saya yang lebih parah Undip, karena ada nyawa yang hilang. Tapi ini kan hangat sehingga kasusnya cepat,” ujar dia saat raker dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun, untuk kasus di Undip ini, Budi menyebut pihaknya sudah mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Bahkan, Irjen Kesehatan dan Irjen Ristek Dikti sudah ‘duduk bareng’ guna membahas kasus ini.

    “Nah sekarang kita sudah minta ke FK Undip dan rumah sakit Kariadi untuk memperbaiki berdasarkan masukan dari Irjen. Kalau itu sudah diperbaiki maka rencananya kita akan aktifkan kembali [PPDS anestesi],” tuturnya.

    Lebih lanjut, secara sistematis dia mengklaim sampai sekarang laporan yang sudah masuk ke pihaknya soal pengusutan kasus di Undip menunjukkan perkembangan yang baik.

    Sementara, perbaikan dari sisi hukumnya, Budi mengatakan pihaknya menyerahkan semuanya kepada polisi supaya pengusutannya benar-benar independen, karena jika dirinya ikut terlibat akan diduga cawe-cawe.

    “Ini kan bukan pertama sebenarnya [kasus perundungan di PPDS]. Cuma kan yang terbuka yang ini, jadi harusnya berhenti lah sampai sudah dia meninggal itu sudah sangat tidak baik, udah masuk di polisi, polisi sudah beres, sekarang sudah SP 21 sudah masuk ke kejaksaan. Tersangka nya juga sudah ada tinggal masuk pengadilan,” urai dia.

    Dengan itu, dia berharap adanya perbaikan dalam dunia PPDS dan bagi para pelaku juga mendapatkan efek jera yang seharusnya.

    Dokter Bunuh Diri

    Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

    Kematian korban berinisial Aulia Risma (AR) yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan. 

    Berdasarkan keterangan Kemenkes, AR juga diduga diperas oleh seniornya sebesar Rp20 juta – Rp40 juta per bulan dari Juli hingga November 2022.

  • Imbas Kasus Pelecehan Seksual, Menkes Hentikan Program PPDS Unpad di RSHS

    Imbas Kasus Pelecehan Seksual, Menkes Hentikan Program PPDS Unpad di RSHS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan terkini dari kasus dugaan pelecehan seksual oleh residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di RS Hasan Sadikin Bandung.

    Hal ini dia ungkapkan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025) dengan agenda pembahasan isu-isu krusial di sektor kesehatan.

    “Sekarang sedang dalam proses. Untuk kasus hukumnya, ini juga sudah masuk ke polisi, setahu saya masih di penyidikan di polisi,” ungkap dia.

    Adapun, Budi menekankan imbas dari adanya kasus tersebut PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Unpad di Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung saat ini dihentikan sementara.

    “Yang lainnya tetap bisa jalan, tapi di luar Hasan Sadikin. Balik lagi kenapa? Saya juga tidak mau menghentikan pendidikan mereka dan saya juga nggak bisa ngatur-ngatur rumah sakit miliknya Pemda yang lain,” jelas dia.

    Pihaknya menerapkan pemberhentian sementara itu dikarenakan ingin ada evaluasi yang harus dilakukan oleh prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) dan juga RS dr. Hasan Sadikin.

    “Tim Irjen juga sudah masuk, kita juga sudah lihat perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan oleh prodi anestesi FK Unpad dan juga dilakukan oleh RS Hasan Sadikin. Nah sekarang kita minta mereka secara serius untuk memperbaiki itu,” urainya.

    Lebih jauh, Budi menyebut sebenarnya kasus yang lebih parah di dunia PPDS adalah kasus perundungan yang terjadi di Universitas Diponegoro, yang menewaskan mahasiswa kedokteran Undip, Aulia Risma (AS).

    “Karena isu ini [kasus PPDS di Bandung] lebih hangat lah, walaupun menurut saya yang lebih parah Undip, karena ada nyawa yang hilang. Tapi ini kan hangat sehingga kasusnya cepat,” ujar dia.

  • Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Thailand Gelar Diplomasi Kuliner

    Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Thailand Gelar Diplomasi Kuliner

    JAKARTA – Merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Thailand, kedua negara menggelar kegiatan diplomasi kuliner, bagian dari “Indonesia Gastrodiplomacy Series” yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri RI.

    Kegiatan bertajuk “Gastrodiplomacy Journey: Immersive Culinary Experiences of Indonesia and Thailand” ini digelar di Pendopo Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 27 April.

    Acara yang menyoroti peran penting gastronomi sebagai alat diplomasi dan jembatan budaya ini dihadiri oleh Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Republik Indonesia Prapan Disyatat.

    “Kementerian Luar Negeri meluncurkan “Indonesia Gastrodiplomacy Series” pada tahun 2023, sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan peran gastronomi Indonesia sebagai alat diplomasi yang kuat, yang melampaui batas dan memupuk persatuan. Dengan merayakan tradisi kuliner Indonesia dan Thailand, kita tidak hanya menghormati warisan bersama, tetapi juga membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih dalam dan kontak antar masyarakat yang lebih dekat,” jelas Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Siti Nugraha Mauludiah dalam pembukaan.

    Dihadiri lebih dari 100 peserta, Dengan jumlah peserta yang melebihi 100 orang, termasuk perwakilan dari korps diplomatik, acara ini menampilkan Gastrodiplomacy Talks dan Live Cooking Session.

    Sesi Gastrodiplomacy Talks memberikan wawasan dan pengalaman yang berharga tentang peran gastronomi dalam diplomasi, warisan kuliner, dan inovasi. Secara khusus, Kumtornpol Buapatch dari Thai Trade Center di Jakarta memaparkan mengenai inisiatif diplomasi kuliner Thailand yang proaktif guna memperkenalkan makanan Thailand kepada dunia internasional.

    Sementara itu, pendiri Javara Indonesia Helianti Hilman membahas upaya pelestarian tradisi pangan lokal dan praktik berkelanjutan.

    Sedangkan sejarawan kuliner dari Universitas Padjadjaran Fadly Rahman, memperkaya diskusi dengan analisis mengenai peran penting makanan dalam membentuk narasi budaya.

    Menambah semarak acara, demonstrasi memasak langsung (live cooking) yang dipandu oleh Chef Howard dari Jack Howard Dining, Chef Vilailak Nilkham dari Charm Thai dan Chef Ilham dari Altero Bistronomie berhasil menyita perhatian peserta.

    Tak lupa, hidangan tradisional khas Indonesia dan Thailand juga turut meramaikan acara, disajikan oleh restoran seperti Calluna All Day, Sate Khas Abah, Thai Palace dan Charm Thai.

  • Dedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad 

    Dedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad 

    JABAR EKSPRES  – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi turut merespon terkait ancaman yang diterima Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya itu lebih kepada aksi kejengkelan pihak yang dirugikan dari kebijakan out of the box Gubernur.

    Prof. Muradi menguraikan, secara teoritik pola kejahatan politik yang terjadi di Indonesia itu tidak demikian atau melempar ancaman yang kemudian ada tindakan.

    “Polanya itu biasanya tindakan dulu baru declare,” cetusnya, Kamis (24/4).

    Pola itu contohnya pada kejadian penyiaraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

    “Jadi ada aksi penyiraman dulu baru kemudian ada klaim,” sambungnya.

    Menurut Prof Muradi, ancaman itu merupakan buntut dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Jangan Dilepas, Ini Fungsi Penting Pelindung Knalpot Sepeda Motor

    Setelah menjabat, Dedi Mulyadi banyak mengambil langkah yang bisa dibilang out of the box. Misalnya pembongkaran wahana wisata Hibisc di Puncak Bogor, hingga pembongkaran bangunan di area sungai di Bekasi.

    Lalu berbagai kebijakan itu bisa dibilang mengganggu sebagian orang atau kelompok tertentu. Kemudian orang yang “jengkel” terkait kebijakan tersebut kemudian melampiaskan dalam narasi ancaman.

    “Itu wajar dalam konteks politik, kebijakan tidak selalu diterima semua pihak,” terangnya.

    Menurut Prof Muradi, sebenarnya ancaman itu bisa juga ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, petugas bisa melacak akun yang menyebarkan ancaman tersebut. Sehingga nanti bisa memberikan titik terang.

    “Paling tidak mengetahui latar belakang atau motif dari ancaman tersebut,” sambungnya.

    Prof Muradi juga menyarankan agar Dedi Mulyadi juga tidak perlu terlalu khawatir. “Jadi tidak perlu dispelekan, tapi juga tidak perlu ditanggai terlalu serius,” bebernya.

    BACA JUGA: Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Menurut Prof Muradi aksi ancaman itu juga bukan bagian dari manuver lawan politik, karena dari sisi waktu masih terbilang cukup lama untuk menuju 2029.

    “Ini kan baru sekitar 100 hari kerja, masih lama juga menuju 2029. Apalagi Presiden juga satu partai dengan KDM, itu lebih efek kejengkelan dari kebijakan yang diambil Pak KDM saja,” tutupnya.(son)

  • Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan Nasional

    JABAR EKSPRES  – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, berharap panen raya jagung di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bisa menjadi langkah konkret dalam mendukung swasembada pangan nasional.

    Panen ini juga merupakan bagian dari rencana aksi 100 hari kerja Bupati Bandung periode 2025–2030.

    “Kami bersama Forkopimda melaksanakan Panen Raya Jagung, dalam rangka mendorong dan membantu program ketahanan pangan nasional yang juga masuk ke dalam program 100 hari kerja,” kata Dadang saat kegiatan panen raya yang digelar Kamis (24/4/2025).

    Lahan seluas 180 hektare tersebut dikelola bersama oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kodim 0624/Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA: TPS di Cimahi Bakal Dilengkapi Insinerator, Pemkot Dorong Sirkular Ekonomi dari Sampah

    Dari total lahan yang tersedia, 75 hektare telah ditanami jagung pakan dan menghasilkan rata-rata 13 ton per hektare. Selain jagung, sebagian lahan juga ditanami padi gogo.

    Dadang menilai pemanfaatan lahan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan TNI mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Ini membuktikan bahwa lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan oleh petani, sekarang sudah bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi peran Unpad, Kodim 0624, dan para petani yang terlibat dalam pengelolaan dan panen jagung ini.

    BACA JUGA: Duga Ada Pihak Berkepentingan di balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Dedi Mulyadi: Bukan Murni Gugatan PTUN!

    Menurutnya, para petani yang terlibat juga telah menerima upah kerja (HOK) serta 10 persen hasil panen sebagai bentuk pembagian manfaat langsung.

    “Ini salah satu terobosan yang luar biasa. Bukan hanya jagung yang ditanam, tapi juga padi dan keputusan-keputusan lain yang mendukung swasembada pangan, terutama di Kabupaten Bandung,” ucap Dadang.

    Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra, menambahkan jika panen ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan yang digagas Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    “Ini salah satu program strategis, karena ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo, dan kami laksanakan di setiap kabupaten, termasuk di sini,” kata Tinton.

  • Efek Jera, Kemenkes Bekukan 3 Prodi PPDS

    Efek Jera, Kemenkes Bekukan 3 Prodi PPDS

    Jakarta –

    Maraknya aksi kekerasan serta pelecehan di lingkungan institusi kesehatan belakangan disebut-sebut menjadi penyebab utama pembekuan 3 program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis. Hingga kini belum diketahui proses pembekuan ini akan berlangsung berapa lama, namun disebutkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pembekuan sementara ini akan dilakukan hingga ada perbaikan menyeluruh di tubuh institusi terkait.

    Terkait hal ini, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg Murti Utami menyebutkan jika nantinya aka nada evaluasi dan penilaian lebih lanjut untuk melihat jika pembekuan tersebut sudah bisa selesai. Ia menyebut jika fakta-fakta di lapangan akan sangat menentukan usainya pembekuan yang dimaksud.

    “Kita freeze dan nanti action plan-nya seperti apa kita evaluasi, yang menjadi bagian dari bahan pembukaan prodi,” kata Murti, dikutip dari detikhealth, Senin (21/4).

    “Apakah pantas dibuka atau tidak. Jadi tidak hanya sebatas komitmen yang disampaikan di sini tetapi fakta-fakta di lapangan akan seperti apa,” lanjut Murti.

    Sebelumnya diberitakan detikHealth jika ada 3 prodi PPDS yang dibekukan terkait sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini. Murti juga memaparkan data yang dimiliki Kemenkes hingga sebulan terakhir, praktik perundungan mencapai 2.621 kasus. Dari total tersebut, 620 di antaranya sudah terkonfirmasi sebagai bentuk bullying dan 363 kasus terjadi di lingkup RS vertikal.

    Dikutip dari detikHealth, rekomendasi terberat yang diberikan adalah penutupan sementara kegiatan PPDS program studi (Prodi) tertentu di RS vertikal, buntut temuan kasus bullying, seperti yang sebelumnya terjadi pada kasus almarhumah dr ‘ARL’ di prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip).

    Adapun ketiga prodi Fakultas Kedokteran yang dibekukan sementara antara lain:
    – Anestesi FK Universitas Diponegoro di RS Kariadi
    – Penyakit Dalam FK Sam Ratulangi di RS Kandou
    – Anestesi FK Universitas Padjadjaran di RSHS Bandung.

    Sementara itu terkait rentetan peristiwa pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah dokter berefek pada kekhawatiran pasien kepada sejumlah dokter, khususnya dokter obgyn pria. Lalu bagaimana seorang pasien ditangani? Sejauh mana efek pembekuan ini terhadap perbaikan sistem PPDS di masa mendatang? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke topik lain, detikSore hari ini akan mengulas lebih dalam strategi yang bisa dilakukan masyarakat dalam menanggapi harga emas yang tengah bergejolak. Seperti diketahui sebelumnya, harga emas ANTAM sudah menyentuh angka 2 juta rupiah per gram. Sebagian masyarakat pun mencari peluang untung dengan membeli emas dalam jumlah besar dengan harapan dapat mengeruk margin jika nilainya terus meningkat.
    Tapi benarkah harga emas akan terus meningkat? Apa sebabnya emas dilihat sebagai investasi yang menjanjikan? Temukan jawabannya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)