Xcloud.id

Institusi: UNPAD

  • Berkas Dokter Priguna Pemerkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung Diserahkan ke Kejati Jabar

    Berkas Dokter Priguna Pemerkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung Diserahkan ke Kejati Jabar

    JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) menyerahkan berkas perkara kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh tersangka dokter residen Universitas Padjajaran (Unpad) bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pada Selasa 10 Juni.

    Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol. Surawan mengatakan berkas perkara telah lengkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti lebih lanjut.

    “Jadi untuk hari ini penyidik sudah melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidikan kemarin sudah kita lengkapi semua, nanti kita menunggu dari jaksa,” kata Surawan di Bandung, Selasa 10 Juni, disitat Antara.

    Surawan menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka dr Priguna. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tersangka memiliki penyimpangan perilaku seksual.

    “Ada keterangan dari ahli psikologi bahwa tersangka mengalami semacam kelainan fantasi seksual, dengan ketertarikan pada orang-orang yang tidak berdaya,” ujar Surawan.

    Selain itu, penyidik mengungkap bahwa tersangka memperoleh obat bius dari rumah sakit dengan menulis resep sendiri, yang kemudian digunakan untuk membuat korban tidak sadarkan diri sebelum melancarkan aksinya.

    “Dia menyalahi SOP karena membuat resep sendiri untuk mendapatkan obat tersebut. Dosisnya pun ia ukur sendiri,” kata dia.

    Surawan menegaskan bahwa tidak ada pengurangan masa penahanan terhadap tersangka. Bahkan, kasus tersebut berpotensi dikenakan pemberatan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    “Ada pemberatan pemerkosaan dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya itu di Undang-Undang TPKS, coba cek pasal pastinya berapa,” ujarnya.

    Dia menyebut hingga saat ini, jumlah korban yang melapor sebanyak tiga orang dan pihak kepolisian masih menunggu petunjuk dari kejaksaan untuk proses pelimpahan tahap selanjutnya.

    “Masih tiga korban, tidak ada tambahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada petunjuk dari JPU,” kata dia.

  • Profil Evita Nursanty, Sosok Wakil Komisi VII yang Pernah Jadi Sorotan

    Profil Evita Nursanty, Sosok Wakil Komisi VII yang Pernah Jadi Sorotan

    Jakarta, Beritasatu.com – Evita Nursanty adalah salah satu figur perempuan di dunia politik Indonesia yang menarik perhatian publik. Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2024-2029, Evita Nursanty dikenal aktif dalam berbagai isu strategis, mulai dari energi hingga riset dan teknologi.

    Namanya sempat mencuat ke permukaan publik, terutama setelah pernyataannya mengenai KRL dalam rapat kerja bersama PT Kereta Commuter Indonesia pada Maret 2023 lalu menjadi viral di media sosial.

    Pernyataan Kontroversial yang Menjadi Sorotan

    Evita Nursanty sempat menjadi sorotan pada 27 Maret 2023 ketika ia menanggapi rencana impor KRL bekas dari Jepang. Dalam forum resmi DPR RI, ia mempertanyakan urgensi impor tersebut dengan menyebut bahwa kekacauan KRL hanya terjadi saat momentum tertentu seperti tahun baru dan Lebaran.

    Pernyataan tersebut memicu perdebatan dan mendapat reaksi keras dari warganet, yang merasa komentar tersebut mengabaikan kepadatan KRL sebagai moda transportasi vital warga Jabodetabek sehari-hari.

    Namun, kontroversi tersebut tak mengurangi kiprah politiknya. Evita tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan aktif, khususnya dalam bidang energi, riset, dan teknologi, yang menjadi fokus utama Komisi VII DPR RI.

    Profil Evita Nursanty

    Evita Nursanty lahir di Palembang pada 6 April 1960. ia merupakan kader PDIP yang telah berkarier di DPR RI sejak 2014. Ia merupakan wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang.

    Karier politiknya dimulai di Komisi I DPR RI, lalu berlanjut di Komisi VI, hingga kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi VII. Selain tugas legislatif, Evita juga dipercaya memegang berbagai posisi strategis lainnya.

    Mulai dari ketua komite luar negeri bidang politik dan keamanan DPP PDIP, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), serta ketua grup kerja sama bilateral (GKSB) Indonesia-Korea Selatan. Ia bahkan menjadi wakil Asia Pacific Group dalam parlemen dunia untuk urusan UN Affairs.

    Pendidikan dan Karier Profesional

    Ia memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan kuat. Ia pernah menempuh studi general business di Cabrillo College, California, dan melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Jakarta.

    Gelar S-2 diraih pada bidang arsitektur pariwisata dari Universitas Gadjah Mada, dan ia menyelesaikan program doktoral di bidang hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran.

    Sebelum aktif di dunia politik, Evita memiliki pengalaman panjang di dunia profesional. Ia pernah menjadi direktur di berbagai perusahaan, termasuk PT Royalindo Expoduta dan PT Infransindo International. Pengalamannya mencakup sektor perhotelan, konsultan, dan manajemen acara berskala internasional.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty berperan penting dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan terkait energi, riset, teknologi, dan lingkungan. Meski sempat menuai kontroversi, dedikasi Evita terhadap tugasnya tidak diragukan lagi.

  • Profil Herman Khaeron, Anggota DPR yang Sempat Viral Terima Amplop

    Profil Herman Khaeron, Anggota DPR yang Sempat Viral Terima Amplop

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Herman Khaeron sempat ramai diperbincangkan publik setelah video dirinya menerima amplop cokelat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero) pada 11 Maret 2025 viral di media sosial.

    Dalam narasi yang beredar, amplop tersebut diduga berisi uang suap terkait kasus korupsi. Namun, Herman Khaeron dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa amplop tersebut merupakan bagian dari administrasi surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

    Herman mengklarifikasi bahwa dalam rapat itu, seorang pegawai sekretariat DPR menyodorkan dokumen SPPD yang harus ditandatangani. Dana perjalanan dinas yang biasanya diberikan sebelumnya, baru bisa diambil saat rapat berlangsung.

    Ia pun menegaskan bahwa tidak ada unsur suap dalam proses tersebut. Penjelasan itu disampaikan untuk meredam simpang siur informasi yang sempat mengemuka. Berikut profilnya!

    Profil Herman Khaeron

    Herman Khaeron adalah politisi senior dari Partai Demokrat yang telah mengabdi di parlemen sejak tahun 2009. Ia berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

    Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 4 Mei 1969, Herman telah melewati berbagai jabatan penting di DPR RI dan kini menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Herman memiliki rekam jejak panjang di sektor swasta dan profesional. Ia pernah menjabat sebagai quality control manager, asisten direktur marketing, hingga direktur utama di berbagai perusahaan nasional.

    Pendidikan dan Kiprah Akademik

    Dikenal sebagai figur yang serius dalam bidang pendidikan, Herman menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Bandung (Unisba) jurusan teknik dan manajemen industri.

    Ia melanjutkan pendidikan S2 di IPB University dalam bidang perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, dan berhasil meraih gelar doktor (S3) ilmu pertanian dari Universitas Padjadjaran.

    Peran Strategis di DPR RI

    Di lingkungan DPR RI, Herman Khaeron pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV dan aktif di berbagai panitia kerja strategis seperti pembahasan RUU Hortikultura, RUU Pangan, hingga program sosial. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, industri, dan investasi.

    Perannya di parlemen juga diperkuat dengan kiprahnya dalam Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, di mana ia menjabat sebagai wakil komandan alpha. Ini menunjukkan bahwa Herman memiliki pengaruh baik di level legislatif maupun dalam ranah strategi politik nasional.

    Harta Kekayaan Herman Khaeron

    Berdasarkan data e-LHKPN dari KPK, kekayaan Herman Khaeron terus meningkat sejak pertama kali dilaporkan pada 2009. Tercatat, pada 10 September 2024, total kekayaannya mencapai Rp 15,02 miliar.

    Komponen kekayaannya meliputi tanah dan bangunan sebesar Rp 10,67 miliar, kendaraan senilai Rp 1,95 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 2,03 miliar.

    Peningkatan kekayaan ini sejalan dengan karier politik dan profesionalnya yang terus berkembang, serta keterlibatannya dalam berbagai sektor usaha dan organisasi kemasyarakatan.

    Aktivitas di Organisasi Kemasyarakatan

    Selain aktif di dunia politik dan legislatif, Herman juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti KAHMI, HKTI, ICMI, dan KOSGORO. Aktivitas ini mencerminkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat dan kontribusi di berbagai bidang pembangunan nasional.

    Kiprah Herman Khaeron sebagai anggota DPR RI mencerminkan dedikasi panjangnya dalam dunia politik, pemerintahan, dan pembangunan masyarakat. Meski sempat diterpa isu tidak benar, Herman Khaeron tetap menunjukkan konsistensinya dalam memberikan klarifikasi dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggia Erma Rini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi VI untuk periode 2024–2029.

    Komisi VI membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Anggia ke posisi ini menjadi bagian dari struktur kerja legislatif yang disusun setelah Pemilu 2024.

    Lantas, seperti apa sosok Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggia Erma Rini

    Lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 September 1974, Anggia Erma Rini menempuh pendidikan S-1 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris.

    Ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi kesehatan masyarakat, lalu menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran pada 2023.

    Sebelum aktif di DPR, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2015–2020, serta aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Dalam struktur partai, dia memegang posisi sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PKB dan sebelumnya sempat memimpin DPW PKB Sumatera Barat.

    Pada Pemilu 2019, Anggia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Di periode tersebut, dia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Di sana, dia kerap mengangkat isu terkait ketahanan pangan dan kondisi petani, sejalan dengan tanggung jawab komisi tersebut.

    Untuk periode 2024–2029, Anggia Erma Rini bergeser ke Komisi VI dan dipercaya menjadi ketua. Dalam posisinya, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai agenda, termasuk rapat dengan BUMN strategis seperti PT Pertamina.

    Dalam salah satu pertemuan, dia pernah memberikan kritik terkait isu pencampuran Pertamax, menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan kinerja korporasi milik negara.

    Selain membahas isu ekonomi, Anggia Erma Rini juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan pengalaman organisasinya di Fatayat NU.

    Ia terlibat dalam beberapa inisiatif legislasi yang menyangkut hak dan pemberdayaan perempuan, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam agenda komisi tempat Anggia Erma Rini bertugas.

    Perjalanan politik Anggia Erma Rini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai aspek kerja legislatif, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

    Sebagai ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor-sektor penting negara, meskipun efektivitas dan hasil dari kinerjanya tentu akan lebih terlihat seiring berjalannya masa jabatan.

  • Ramai Penolakan Vaksin TBC M72, DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Ulama dan Tokoh Masyarakat

    Ramai Penolakan Vaksin TBC M72, DPRD Jatim Siap Kawal Aspirasi Ulama dan Tokoh Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menanggapi aspirasi puluhan ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur terkait penolakan terhadap rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

    Dia sepakat bahwa kebijakan publik, terlebih yang menyentuh ranah kesehatan massal, harus berbasis bukti ilmiah dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

    “Para kiai dan alim ulama merespons dari beberapa hal tadi itu. Saya sepakat bahwa segala sesuatu kebijakan yang sebelum itu menjadi evidence based jelas secara kajian ilmiah ataupun kajian secara agama karena kita ini mayoritas beragama islam agar pemerintah ini tidak mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat,” ujar Puguh di hadapan peserta audiensi di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025).

    Puguh menguraikan, keresahan masyarakat salah satunya dipicu oleh pernyataan Presiden RI setelah kunjungan tokoh internasional, Bill Gates, ke Indonesia. Saat itu, muncul pernyataan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC jenis M72, karena vaksin lama dianggap tidak lagi efektif menekan kematian akibat TBC yang mencapai 100 ribu kasus per tahun.

    “Kalau dibagi, kira-kira setiap 5-10 menit ada orang yang meninggal karena TBC. Maka menurut versi pemerintah, vaksin baru M72 dibutuhkan untuk menanggulangi hal ini,” jelasnya.

    Untuk memastikan keakuratan informasi, Puguh mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Jatim yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof Erwin Astha Triyono. Dia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi Jawa Timur sebagai wilayah uji coba vaksin tersebut.

    “Beliau share satu statement pemerintah bahwa sampai saat ini tidak ada info daerah Jawa Timur yang ditunjuk sebagai uji coba vaksin TBC,” ungkap Puguh.

    Politisi PKS ini juga menjelaskan, uji coba vaksin M72 sudah dilakukan di beberapa negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Di Indonesia, fase ketiga uji klinis dilakukan dengan melibatkan sekitar 2.000 sukarelawan dari rumah sakit mitra seperti FK UI, RSHS Bandung, dan Unpad.

    “Saya dulu juga kedokteran, jadi tahu bahwa uji coba klinis itu ada tiga fase. Sekarang ini kita berada di fase ketiga, yakni yang melibatkan ribuan partisipan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Puguh menyatakan siap membawa aspirasi para ulama dan tokoh masyarakat Jatim ke DPR RI dan lembaga terkait. Dia juga berjanji akan menyampaikan langsung kekhawatiran ini kepada Gubernur Jatim, pimpinan DPRD, dan Dinas Kesehatan.

    “Saya akan meneruskan aspirasi jenengan ini secara resmi. Selain nanti kita akan bersurat resmi, kita juga akan menyampaikan hasil kunjungan ini ke gubernur, pimpinan DPRD, dan Kepala Dinas Kesehatan supaya ini menjadi awareness alarm kepada pemerintah,” tegasnya.

    Puguh memperingatkan bahwa jika pemerintah pusat tetap memaksakan uji coba tanpa persetujuan masyarakat, maka potensi konflik sosial bisa muncul. Dia berharap semua pihak mengedepankan kehati-hatian dan menghormati suara masyarakat.

    “Kalau memaksakan kehendak, otomatis gubernur harus melaksanakan. Tapi paling tidak, gubernur sudah punya warning bahwa ada penolakan dari masyarakat, kiai, dan alim ulama. Supaya ini menjadi kehati-hatian,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Profil Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024-2029

    Profil Ahmad Doli Kurnia, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Doli Kurnia adalah salah satu tokoh sentral di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, pengelolaan tanah, serta pelaksanaan pemilu.

    Sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029, Ahmad Doli Kurnia dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan pemilu adil dan peningkatan kualitas demokrasi.

    Profil Ahmad Doli Kurnia

    Lahir di Medan pada 26 Juli 1971, Ahmad Doli Kurnia adalah putra dari pasangan H Zainuddin Tandjung dan Hj Nurhafni Tambunan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada program studi matematika FMIPA dan lulus pada 1996. 

    Gelar magister ia raih dari program studi pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2000. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di fisip Unpad dan meraih gelar doktor ilmu politik pada 2018.

    Aktif dalam organisasi sejak muda, Ahmad Doli Kurnia pernah tergabung dalam himpunan mahasiswa islam (HMI) dan ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI). Pengalaman ini memperkuat kepemimpinan dan komitmennya terhadap perubahan sosial.

    Peran di Komisi II DPR RI

    Sebagai anggota Komisi II, Ahmad Doli Kurnia memegang tanggung jawab besar dalam merancang dan mengawasi kebijakan seputar urusan pemerintahan. 

    Ia aktif mendorong reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur negara, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan transparan. Bagi Doli, demokrasi yang sehat tidak bisa lepas dari proses pemilihan umum yang kredibel.

    Di Senayan, ia terlibat dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi dan transparansi pemerintahan. Kiprahnya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap akuntabilitas publik dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

    Di luar aktivitas formal DPR, Ahmad Doli Kurnia kerap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tujuannya jelas, yakni mendengar langsung suara rakyat dan memastikan kebijakan pusat relevan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini mencerminkan representasi politik yang autentik dan bertanggung jawab.

  • Benarkah Menteri Kesehatan Wajibkan Penumpang Pesawat Vaksin TBC? Ini Faktanya

    Benarkah Menteri Kesehatan Wajibkan Penumpang Pesawat Vaksin TBC? Ini Faktanya

    Jakarta – Viral di media sosial unggahan yang menampilkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbicara seolah-olah pemerintah mewajibkan vaksin tuberkulosis (TBC) untuk penumpang pesawat.

    Dalam poster tersebut, dinarasikan bahwa penumpang wajib sudah divaksin TBC dan menunjukkan surat vaksin sebagai syarat naik pesawat untuk mencegah penyebaran lewat udara. Berikut narasinya:

    “Semua penumpang yang akan naik pesawat agar sudah di vaksin TBC dan menunjukan surat vaksin. Tujuannya untuk mencegah menyebaran lewat udara.”

    Penjelasan:

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau hoaks. Ia menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC sebagai syarat perjalanan udara.

    Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu melakukan pengecekan fakta.

    “Beredar narasi tidak benar soal kewajiban vaksin TBC untuk naik pesawat. Faktanya, tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin TBC untuk naik pesawat,” bunyi keterangan itu.

    Vaksin TBC menjadi sorotan setelah Indonesia terlibat dalam uji klinis fase 3 vaksin TBC M72 yang didanai Bill Gates. Total partisipan uji klinik fase 3 ini berjumlah 20.081 orang dari lima negara. Afrika Selatan menjadi kontributor terbesar dengan 13.071 partisipan, diikuti Kenya (3.579), Indonesia (2.095), Zambia (889), dan Malawi (447).

    Di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di berbagai institusi medis terkemuka, termasuk RSUP Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih Jakarta, RS Universitas Indonesia (RSUI), Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK UNPAD) Bandung, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

    Seluruh pelaksanaan uji klinik vaksin M72 di Indonesia diawasi secara ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan RI, serta para ahli vaksin TBC nasional dan global.

    (kna/kna)

  • 43 Link Pengumuman UTBK SNBT 2025 Diumumkan Hari Ini 15.00 WIB, Catat!

    43 Link Pengumuman UTBK SNBT 2025 Diumumkan Hari Ini 15.00 WIB, Catat!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) resmi diumumkan pada hari ini, Rabu (28/5/2025). Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) bisa mengecek apakah lolos seleksi atau tidak melalui portal resmi SNPMB atau link mirror yang disediakan berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

    Dalam hasil UTBK SNBT 2025, sebanyak 253.421 peserta dinyatakan lolos. Hal ini disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok pada ‘Konferensi Pers: Pengumuman SNBT 2025’ yang ditayangkan pada kanal YouTube SNPMB ID.

    Artinya, ada sekitar 600.000 peserta yang tidak lolos dalam seleksi UTBK SNBT 2025. Bagi peserta yang ingin mengetahui hasi UTBK SNBT 2025, bisa cek informasi lengkap dalam artikel ini!

    Hasil UTBK SNBT 2025 diumumkan melalui portal resmi SNPMB. Peserta dapat mengecek hasilnya secara online mulai Rabu, 28 Mei 2025 pukul 15.00 WIB melalui link ini https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. 

    Untuk mengantisipasi trafik tinggi saat pengumuman dibuka, panitia SNPMB menyediakan link mirror sebagai alternatif. Para PTN di seluruh Indonesia juga menyediakan link mirror.

    43 Link Mirror Pengumuman UTBK SNBT 2025:

    https://snbt.ipb.ac.id 
    https://snbt.isbi.ac.id 
    https://snbt.itb.ac.id 
    https://snbt.itk.ac.id 
    https://snbt.its.ac.id 
    https://snbt.ugm.ac.id 
    https://snbt.uho.ac.id 
    https://snbt.ui.ac.id 
    https://snbt.ulm.ac.id 
    https://snbt.um.ac.id 
    https://snbt.unair.ac.id 
    https://snbt.unand.ac.id 
    https://snbt.undana.ac.id 
    https://snbt.undiksha.ac.id 
    https://snbt.undip.ac.id 
    https://snbt.unej.ac.id 
    https://snbt.unesa.ac.id 
    https://snbt.ung.ac.id 
    https://snbt.unhas.ac.id 
    https://snbt.unib.ac.id 
    https://snbt.unimal.ac.id 
    https://snbt.unimed.ac.id 
    https://snbt.unja.ac.id 
    https://snbt.unm.ac.id 
    https://snbt.unnes.ac.id 
    https://snbt.unp.ac.id 
    https://snbt.unpad.ac.id 
    https://snbt.unram.ac.id 
    https://snbt.unri.ac.id 
    https://snbt.uns.ac.id 
    https://snbt.unsika.ac.id 
    https://snbt.unsoed.ac.id 
    https://snbt.unsrat.ac.id 
    https://snbt.unsri.ac.id 
    https://snbt.untan.ac.id 
    https://snbt.untirta.ac.id 
    https://snbt.unud.ac.id 
    https://snbt.uny.ac.id 
    https://snbt.upnjatim.ac.id 
    https://snbt.upnvj.ac.id 
    https://snbt.usk.ac.id 
    https://snbt.usu.ac.id 
    https://snpt.utu.ac.id 

    Cara Cek Hasil UTBK SNBT 2025

    Kunjungi portal resmi pengumuman di https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id, atau gunakan link mirror dari perguruan tinggi negeri yang tersedia;
    Masukkan Nomor Peserta UTBK SNBT 2025 dan Tanggal Lahir sesuai data pendaftaran;
    Klik tombol “Lihat Hasil Seleksi”;
    Jika peserta dinyatakan lulus, maka di laman tersebut akan muncul kalimat “Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi SNBT SNPMB 2025”. Selain itu akan muncul juga informasi seperti nomor peserta, nama lengkap, tanggal lahir, nama PTN yang menerima, dan program studi yang diterima.

    Cara Download Sertifikat UTBK 2025

    Untuk tahun 2025, sertifikat UTBK dapat diunduh mulai 3 Juni hingga 31 Juli melalui laman resmi SNPMB. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs resmi SNPMB di https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id;
    Klik menu “Masuk” di pojok kanan atas;
    Login menggunakan email dan password yang digunakan saat pendaftaran;
    Pilih menu “Pendaftaran UTBK SNBT”;
    Arahkan ke opsi “Sertifikat UTBK”;
    Klik tombol “Unduh Sertifikat Hasil”, dan file sertifikat akan langsung ter-download dalam format PDF.

    Nah, itu dia daftar link mirror dan pengumuman UTBK SNBT 2025. Semoga membantu!

    (fab/fab)

  • Selain Indonesia, Ini Daftar Negara yang Jadi Tempat Pengujian Vaksin TBC Bill Gates

    Selain Indonesia, Ini Daftar Negara yang Jadi Tempat Pengujian Vaksin TBC Bill Gates

    JAKARTA – Indonesia telah resmi menjadi salah satu negara tempat pengujian klinik vaksin Tuberkolosis (TBC) M72 yang didanai oleh Bill Gates. Selain Indonesia, terdapat beberapa negara lainnya yang juga menjadi pengujian vaksin tersebut.

    Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. Dikutip dari laman Kemenkes RI, pada Jumat, 9 Mei 2025, total partisipan uji klinik fase 3 ini berjumlah 20.081 orang dari lima negara.

    Afrika Selatan menjadi kontributor terbesar dengan 13.071 partisipan, lalu Kenya dengan 3.579 partisipan, Zambia dengan 889 partisipan, dan Malawi dengan 447 partisipan.

    Indonesia sendiri telah menyelesaikan rekrutmen partisipan untuk pengujian klinik fase 3 vaksin tersebut, dengan total 2.095 partisipan dari kelompok usia remaja dan dewasa.

    Di Indonesia, kegiatan pengujia ini dilakukan di berbagai institusi medis terkemuka. Mulai dari RSUP Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih Jakarta, RS Universitas Indonesia (RSUI), Fakultas Kedokteran Padjajaran (FK UNPAD), dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

    “Pelaksanaan uji klinik dimulai pada 3 September 2024, dan rekrutmen partisipan secara resmi telah selesai per 16 April 2025,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman.

    Keterlibatan Indonesia pada pengujian ini disebut sebagai komitmen negara untuk pemberantasan TBC. Seluruh pelaksanaan pengujian di Indonesia juga diawasi dengan ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), BPOM, Kemenkes RI, serta para ahli vaksin TBC nasional dan internasional.