Institusi: UNPAD

  • Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja di seluruh tanah air. Pencairan BSU Tahap 4 secara resmi telah dimulai sejak tanggal 14 Juli 2025, menandai kelanjutan program bantuan yang sangat dinantikan oleh jutaan pekerja. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pekerja di tengah berbagai tantangan.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan kabar terbaru pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dia tengah mengusahakan pencairan BSU dilakukan lebih cepat.

    “Kita usahakan (BSU cair lebih cepat), susah nanti kalau saya sampaikan nanti ditagih lagi,” kata Yassierli ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Berikut rincian progres distribusinya:

    Tahap 1: 22,8%
    Tahap 2: 13,99%
    Tahap 3: 30,33%
    Tahap 4: 15,49%.

    Program BSU ini memberikan alokasi dana sebesar Rp600.000 per orang, yang mencakup periode dua bulan, yakni Juni dan Juli. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap melalui berbagai kanal resmi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Pekerja yang memenuhi kriteria dapat segera mengecek status pencairan mereka.

    Mekanisme penyaluran BSU Tahap 4 melibatkan beberapa bank milik negara, termasuk Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus melayani pekerja di Provinsi Aceh, sementara PT Pos Indonesia menjadi alternatif bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank tersebut atau rekeningnya tidak aktif.

  • Mentrans: 2.000 sarjana teliti potensi ekspor di wilayah transmigrasi

    Mentrans: 2.000 sarjana teliti potensi ekspor di wilayah transmigrasi

    Bahkan keterlibatan guru besar untuk melakukan penelitian di kawasan-kawasan transmigrasi terkait dengan potensinya apa yang paling baik…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pelibatan sekitar 2.000 sarjana ke berbagai wilayah transmigrasi guna mengkaji potensi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditas ekspor berdaya saing global.

    “Benar, Insya Allah pada bulan depan (Agustus) kami akan menerjunkan sekitar 2.000 peneliti dari mahasiswa ongoing S1 maupun sarjana S2, S3,” kata Mentrans ditemui di sela Pencanangan Survei Penilaian Integritas KPK 2025 Pembangunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Kamis.

    Iftitah menyebut keterlibatan mahasiswa S1 hingga guru besar penting untuk memastikan riset mendalam dan relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

    “Bahkan keterlibatan guru besar untuk melakukan penelitian di kawasan-kawasan transmigrasi terkait dengan potensinya apa yang paling baik di kawasan transmigrasi untuk dikembangkan,” ujarnya.

    Menurutnya, fokus utama program itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi, yang diarahkan untuk menembus pasar ekspor luar negeri.

    Ia mencontohkan kawasan transmigrasi Parigi Moutong di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan durian sebagai produk ekspor dengan permintaan tinggi dari pasar China.

    Kontrak dagang Indonesia dan China terkait ekspor durian menjadi peluang emas, mengingat nilai impor durian yang dilakukan China mencapai 7 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp100 triliun.

    Kemudian, ia mencontohkan kawasan transmigrasi di Mamuju, Sulawesi Barat, yang awalnya ditanami kopi, namun tidak cocok karena banyak hama. Lalu dialihkan ke komoditas karet, tetapi hasilnya juga belum optimal.

    Setelah dilakukan penelitian dan pendampingan, ditemukan bahwa tanaman yang paling cocok di wilayah tersebut adalah kelapa sawit.

    Kini, masyarakat transmigran di Mamuju menikmati hasil yang cukup sejahtera, dengan penghasilan mencapai hampir Rp20 juta per bulan.

    Menurutnya upaya itu bukan tanpa alasan, karena keberhasilan di Mamuju menjadi bukti pentingnya riset.

    Melalui keterlibatan akademisi dan riset yang tepat sasaran, pemerintah berharap kawasan transmigrasi tumbuh menjadi pusat pertanian ekspor baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan.

    Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya akan memberangkatkan sekitar 2.000 sarjana dalam Program Transmigrasi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi strategis pada Agustus 2025.

    “Kami akan gunakan sebagian anggaran tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia. Insya Allah, pada bulan Agustus nanti kami akan memberangkatkan sekitar 2.000 -orang- dalam tim ekspedisi patriot, dalam program Transmigrasi Patriot,” kata Iftitah di Kampus Unpad Dago Bandung Jawa Barat, Jumat (11/7).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pencairan BSU Tahap 4 Sudah Dimulai: Cek Jadwal dan Syarat Terbaru Penerima Bantuan Rp 600 Ribu – Page 3

    Kapan Batas Akhir Pencairan BSU? Ini Bocoran Menaker – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih dinanti sebagian penerima. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan BSU sudah cair ke 85 persen penerima.

    Diketahui, ada 17,3 juta orang penerima BSU dengan besaran Rp 600.000 untuk Juni-Juli 2025 ini. Yassierli menyebut mayoritas penerima itu sudah dicairkan.

    “Jadi BSU itu tadi angka sudah sampai dekati 85 persen,” kata Yassierli, ditemui usai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad, di Jakarta, Kamis (17/6/2025).

    Sebagian Gagal Salur

    Dia mengatakan, proses penyalurannya kini dilanjutkan melalui PT Pos Indonesia. Penerima BSU bisa mengambilnya ke kantor pos.

    Meski begitu, Yassierli menyampaikan masih ada sebagian kecil yang akan dicairkan melalui transfer bank. Beberapa diketahui ada kendala beripa gagal salur melalui skema tersebut.

    “Masih ada sedikit, sedikit bagian kecil. Jadi ada yang gagal salur, tapi kecil banget,” ungkap Yassierli

     

  • Raih Gelar Doktor Ilmu Politik, Mentrans Angkat Disertasi Tema Pemilu 2025

    Raih Gelar Doktor Ilmu Politik, Mentrans Angkat Disertasi Tema Pemilu 2025

    Jakarta

    Menteri Transmigrasi (Mentrans), Iftitah Sulaiman Suryanagara resmi meraih gelar doktor dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, hari ini. Dalam disertasinya, Iftitah membedah fenomena perilaku pemilih dalam Pemilu Presiden 2024.

    Pembahasan itu dinilai relevan dengan dinamika demokrasi dan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk penguatan program transmigrasi. Turut hadir dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Iftitah mengungkap bahwa capaian akademik ini merupakan perjalanan panjang yang telah direncanakan selama lebih dari satu dekade.

    “Saya sampaikan bahwa Pak Menko (AHY) telah menginspirasi saya untuk menyelesaikan program doktor ini. Kami sudah berencana untuk menyelesaikan program ini sejak 12 tahun lalu. Alhamdulillah, akhirnya hari ini bisa diselesaikan, tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa kita tidak melihat teori-teori yang ada ini itu menjawab persoalan-persoalan realitas politik yang ada,” kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Dia menjelaskan disertasi tersebut tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan strategis, terutama terkait program transmigrasi yang ia pimpin. Iftitah menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan pemahaman sosial-politik dalam merumuskan arah pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan dinamika masyarakat.

    Dalam penelitiannya, Iftitah juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang kreatif dan adaptif terhadap generasi muda, terutama Gen Z. Menurutnya, masa depan demokrasi Indonesia termasuk narasi program transmigrasi harus dikemas secara digital dan menarik agar diterima oleh publik luas.

    “Media sosial itu penting sekali. Pemerintah dan para kandidat harus menyampaikan program dalam bentuk yang kreatif, bukan hanya teknokratis. Ini juga akan menjadi pendekatan baru dalam mempromosikan program-program strategis seperti transmigrasi ke masyarakat muda,” ujarnya.

    Sementara itu, AHY turut memberikan pujian atas prestasi akademik yang telah diraih oleh Iftitah.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam

    Bandung (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam orasi ilmiah pada sidang terbuka dari penelitiannya untuk gelar doktor di Universitas Padjajaran Bandung, menyinggung bahwa media sosial tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik.

    Dalam penelitian berjudul “Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024: Analisis Multidimensi atas Pengaruh Karakteristik Sosial, Rasionalitas Politik dan Dinamika Utilitas Maksimal dalam Pembentukan Preferensi Elektoral di Indonesia”, Iftitah mengatakan bahwa meski media sosial jadi kanal dominan dalam keseharian, namun bukan faktor utama dalam komunikasi politik, karena ujung yang menentukan preferensi politik adalah elektabilitas.

    “Dalam komunikasi politik, meskipun media sosial menjadi kanal dominan dalam kehidupan sehari-hari pemilih, pengaruhnya terhadap preferensi politik tidak sekuat yang diperkirakan,” kata Iftitah di Kampus Unpad Dago Bandung, Jumat.

    Hal ini, kata Iftitah, bisa disebabkan oleh kelebihan informasi, bias algoritma dan rendahnya kepercayaan terhadap isi konten dari media sosial. “Akibatnya membuat pemilih kembali mengandalkan jaringan sosial dan media konvensional untuk validasi,” ujarnya.

    Sebaliknya, lanjut dia, dalam konteks komunikasi politik, peran media masih ambivalen, karena televisi, radio, media seluler, sampai media tradisional, masih menjadi sumber utama informasi bagi pemilih, terutama di wilayah pedesaan.

    “Media ini efektif menjangkau segmen pemilih yang lebih konservatif dan kurang tersambung secara digital,” ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

    Ditemui selepas orasi ilmiah, Iftitah menegaskan pengaruh sosial media, khususnya terhadap elektabilitas, dari penelitiannya, ternyata bukan faktor satu-satunya dan bukan pula faktor yang dominan terhadap preferensi politik.

    “Sosial media tentu penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri,” katanya.

    Meski demikian, dia menilai sosial media tidak bisa dinafikan menjadi salah satu akselerator yang mendorong preferensi politik masyarakat, terutama pada generasi Z dan generasi alfa ke depannya.

    “Program harus dikemas dalam konten-konten menarik agar bisa mengena di hati pemilih,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rasa bangganya atas raihan doktor dengan nilai baik oleh Iftitah yang ternyata juga merupakan rekannya semasa di Akademi Militer.

    Agus menilai disertasi yang disampaikan oleh Iftitah yaitu analisis terhadap Pemilihan Presiden 2024 dengan membahas perilaku pemilih yang dihadapkan pada realitas politik yang memadukan antara pilihan rasional dan emosional, antara hati dan pikiran, sangat relevan dan bisa memberi kontribusi penting.

    “Ini adalah dinamika dan tantangan dalam demokrasi dan politik Indonesia. Kita sebagai pencinta demokrasi tentu ingin melihat demokrasi kita semakin matang, dan kehidupan politik yang semakin produktif. Teori-teori yang didapatkan perlu diaplikasikan pada realitas lapangan dan semoga menjadi kontribusi baik secara teoritis untuk memperkaya literatur politik, maupun secara praktis,” kata Agus.

    Dalam penelitiannya, Iftitah menekankan bahwa “Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024”, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam.

    Penelitian ini mengonfirmasi bahwa eklektisisme perilaku memilih di Indonesia menjadi karakteristik utama dalam demokrasi pasca reformasi, termasuk di Pilpres 2024, yang merupakan respons terhadap dinamika politik yang sangat cair, ketidakpastian ekonomi, serta ketegangan antara modernisasi dan konservatisme kultural.

    Dalam situasi ini, pemilih Indonesia menunjukkan fleksibilitas berpikir politik yang tidak bisa dipetakan secara biner, antara ideologis atau transaksional, antara identitas atau rasionalitas, melainkan bergerak di antara keduanya, tergantung konteks, pengalaman sosial, dan narasi yang dominan saat kampanye.

    Dalam studi ini, dia menyimpulkan bahwa preferensi pemilih dalam Pilpres 2024 dibentuk oleh hibriditas kognitif dan sosial, di mana teori sosiologis, psiko-sosial, dan rational choice bukan bersaing, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

    “Temuan penelitian ini memberikan pesan penting kepada penelitian selanjutnya, agar pemahaman atas perilaku elektoral di Indonesia harus dibangun dari perspektif interdisipliner yang mengakui sifat eklektik, adaptif, dan situasional dari pemilih, terutama di tengah transformasi teknologi, fragmentasi media, dan pluralitas nilai dalam masyarakat demokratis yang sedang berkembang. Perilaku memilih bukanlah produk dari preferensi statis, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara konteks, kalkulasi, dan relasi sosial,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Ada Alasan Ekonomi RI Tidak Bisa Tumbuh 8%, Ini Buktinya

    Tak Ada Alasan Ekonomi RI Tidak Bisa Tumbuh 8%, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di level 8% realistis, meskipun dalam satu atau dua dekade terakhir, laju pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%.

    Anggota DEN, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menjelaskan Indonesia pernah bisa mencapai laju pertumbuhan itu pada era 1990-an. Namun, ada satu mesin pertumbuhan yang selama ini belum dimanfaatkan pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan kembali hingga 8%.

    Faktor itu ialah mendorong peningkatan produktivitas, yang menurut Arief, belum turut serta dalam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% selama satu atau dua dekade terakhir.

    “Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdasarkan sejarah pembangunan bangsa-bangsa, terutama dari negara-negara maju, itu bukan investasi, tapi peningkatan produktivitas,” kata Arief dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, Jumat (11/7/2025).

    Dalam catatan DEN, mengutip data APO Productivity Databook 2024, tingkat produktivitas tenaga kerja per pekerja di Indonesia memang masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN dengan nilai hanya US$ 28.600. Sedangkan Malaysia sudah US$ 71.100, Thailand US$ 34.600 dan Singapura menjadi yang tertinggi dengan nilai produktivitas tenaga kerja per pekerja US$ 186.200.

    Kondisi ini tak terlepas dari makin maraknya tenaga kerja Indonesia yang terserap di sektor-sektor dengan produktivitas rendah, seperti sektor perdagangan yang porsinya terus menanjak dari kisaran di atas 19% dari total tenaga kerja menjadi hampir menyentuh 30%. Sementara itu, sektor dengan produktivitas tinggi, seperti manufaktur stagnan di kisaran 10%.

    “Produktivitas yang dimaksud adalah know-how kita, knowledge, gimana kita memproses barang dengan teknologi yang lebih maju, inovasi, jadi basically bagaimana kita dengan input yang sama bisa menghasilkan barang lebih banyak,” tegas Arief.

    “Jadi artinya gini, kalau kita sedikit aja mau improve produktivitas, inovasi, misalkan dengan risetnya diperbanyak, sedikit saja, kita sudah bisa tumbuh 5,5%, 6%, 7%, mungkin 8%, kenapa? Karena kita belum melakukannya selama ini,” tegas Arief.

    Oleh sebab itu, Arief yang menegaskan, struktur ekonomi Indonesia selama inilah membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang pertumbuhan ekonominya sudah banyak didorong kenaikan produktivitas seperti negara-negara OECD, maupun China. Mereka untuk bisa kembali tumbuh tinggi sudah tak mungkin lagi karena semua mesin ekonominya sudah bergerak mulai dari investasi hingga produktivitas.

    “Untuk kembali 8% susah tuh China, karena dia investment sudah, teknologi sudah, produktivitas sudah, apalagi? Nah kalau kita, kita ini 5% selama ini tanpa produktivitas belum dikeluarkan, itu masih ada senjata, tinggal menuju ke sananya aja dikawal terus,” ujar Arief.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sosok Arief Sukmara, Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

    Sosok Arief Sukmara, Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk di PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.

    Salah satu dari sembilan tersangka itu adalah Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina Arief Sukmara. Berikut sosoknya.

    Sosok Arief Sukmara

    Arief menjabat Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina sejak 2024 lalu.

    Berdasarkan data yang dikutip dari akun LinkedIn-nya, Arief Sukmara mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Padjadjaran (1997-2002).

    Kemudian, ia memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada (2011-2016).

    Sementara itu, pendidikan dasar dan menengah ditempuh Arief Sukmara di Sukabumi, Jawa Barat. 

    SMA Negeri 3 Sukabumi

    SMP Negeri 1 Sukabumi

    SD Negeri Pasirhalang 1 Sukabumi

    Masih berdasarkan pantauan Tribunnews.com di akun LinkedIn tersangka, Arief menuliskan sejumlah jabatannya yang pernah diembannya di PT Pertamina.

    Antara lain sebagai Operation Support Manager di PT Pertamina (Persero), kemudian VP Product Operation hingga Corporate Secretary di PT Pertamina International Shipping.

    9 Tersangka Baru

    Sebelumnya, Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan bahwa tim penyidik sudah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka baru.

    Selain Arief Sukmara, tersangka baru dalam kasus ini ialah Muhammad Riza Chalid (MRC) yang dikenal sebagai “The Gasoline Godfather” atau “Saudagar Minyak”.

    Berikut daftar sembilan tersangka baru yang ditetapkan Kejaksaan Agung:

    VP Supply dan Distribusi PT Pertamina 2011-2015: Alfian Nasution

    Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina 2014: Hanung Budya Yuktyanta

    VP Intermediate Supply PT Pertamina 2017-2018: Toto Nugroho

    VP Product Trading ISC Pertamina 2019-2020: Dwi Sudarsono

    Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina: Arief Sukmara

    SVP Integrated Supply Chain Pertamina 2018-2020: Hasto Wibowo

    Business Development Manager PT Trafigura Asia Trading 2019-2021: Martin Haendra Nata

    Indra Putra (IP) selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi

    Beneficial Owner atau Penerima Manfaat PT Orbit Terminal Merak: Muhammad Riza Chalid

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sembilan orang itu diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Qohar pun menjelaskan langsung menahan delapan orang itu usai ditetapkan sebagai tersangka selama 20 hari ke depan.

    Sedangkan terhadap Riza belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung lantaran tersangka tersebut masih berada di Singapura dan masih dilakukan pengejaran.

    Seperti diketahui, dalam kasus yang merugikan negara Rp193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Wamenkop Ferry Juliantono jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga, Segini Hartanya

    Wamenkop Ferry Juliantono jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga, Segini Hartanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Ferry memiliki total harta kekayaan mencapai Rp52,39 miliar.

    Perombakan susunan komisaris subholding PT Pertamina (Persero) itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Ferry senilai Rp52,39 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp48,9 miliar.

    Perinciannya, Ferry memiliki tanah seluas 500 m2 di Klungkungan, hasil sendiri senilai Rp4 miliar. Lalu, tanah seluas 390 m2 di Gianyar, hasil sendiri senilai Rp8 miliar.

    Kemudian, tanah seluas 183 m2 di Badung, hasil sendiri senilai Rp2,9 miliar. Berikutnya tanah dan bangunan seluas 5.000 m2/600 m2 di Bogor, hasil sendiri senilai Rp5 miliar.

    Selanjutnya, dia memiliki bangunan seluas 138 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp5 miliar. Lalu, bangunan di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp9 miliar.

    Ferry juga memiliki tanah dan bangunan seluas 1.500 m2/1.000 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp15 miliar.

    Lebih lanjut, Ferry juga memiliki alat transportasi dan mesin total senilai Rp3,32 miliar. Ini terdiri atas Mobil BMW X5 Xdrive 351 AT tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp800 juta.

    Dia juga memiliki mobil Merc Benz S 400 L AT tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp1,02 miliar. Lalu, mobil Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar. Ferry juga memiliki mobil Honda HRV tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp300 juta.

    Selain itu, Ferry juga memiliki harta bergerak lainnya Rp3 miliar, surat berharga Rp175 juta, serta kas dan setara kas Rp2 miliar. Di sisi lain, dia memiliki utang sebesar Rp5 miliar.

    Profil Ferry Juliantono

    Dilansir dari berbagai sumber, Ferry merupakan seorang teknokrat, aktivis, birokrat, dan politikus. Pria kelahiran 27 Juli 1967 itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra 2020-2025.

    Ferry memulai karirnya dengan menjadi Auditor Keuangan di Yayasan Mandiri pada proyek kerja sama USAID 1991. Dia kemudian menjadi konsultan Pengembangan Industri Kecil pada Yayasan Mandiri juga 1993.

    Setelah itu, Ferry menjadi Konsultan Prudential Banking System di Bank BNI pada periode 1994-1995. Kemudian, pada 1997-1999 dia diangkat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat CIDES (Center for Information and Development Studies) merupakan lembaga Think Thank ICMI.

    Ferry lantas menjadi Komisaris Utama PT Wana Artha Citra Industri pada 2000-2002. Selanjutnya, pada 2004, dia menjadi International Auditor PT Multi Kontrindo dan PT Globindo Nusa Sarana.

    Di bidang pendidikan, Ferry menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran pada 1993.

    Dia kemudian menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia (UI) dan selesai pada 2006.

  • Eks Ketua BEM Unpad Blak-blakan: Semua Pejabat Bermasalah Era Prabowo Harus Diganti

    Eks Ketua BEM Unpad Blak-blakan: Semua Pejabat Bermasalah Era Prabowo Harus Diganti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad), Virdian Aurellio, melontarkan pernyataan keras soal situasi politik tanah air.

    Ia dengan tegas menyebut semua pejabat bermasalah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus diganti.

    “Semua aktor yang memimpin hari ini harus diganti, semua!” kata Virdian di Instagram pribadinya @virdian_aurellio, Kamis (10/7/2025).

    Virdian bahkan menyinggung soal konten Polisi AI yang ramai di Instagram dan TikTok.

    Dalam video itu, terlihat tokoh-tokoh penting seperti Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wapres Gibran Rakabuming, hingga mantan Presiden Jokowi, ditangkap oleh polisi berbasis AI.

    “Gue lihat video itu, saking mustahilnya kita mengadili pejabat negara, sampai-sampai harus pakai AI buat nangkep mereka,” ucapnya.

    Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menurutnya masih memungkinkan pemimpin negaranya untuk diadili.

    “Trump itu masih bisa di-impeach, bisa ditaruh di pengadilan. Gue gak bisa bayangin Jokowi ditaruh di pengadilan. Luhut dipanggil ke pengadilan aja, pengadilan bisa tutup. Baru Luhut aja tuh yang bikin pengadilan tutup,” sindirnya.

    Virdian menegaskan, seluruh pejabat yang bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini, baik kerusakan ekologis, sosial, pendidikan, budaya, hingga politik, harus diadili.

    “Sekarang, yang perlu dilakukan adalah adili semua orang yang bertanggung jawab atas kerusakan Indonesia!,” tegasnya.

    Ia juga mengajak publik untuk tidak lagi memandang pejabat sebagai sosok suci atau nabi yang tidak bisa dikritik.

  • Bamsoet Dorong Alumni UNPAD Jadi Motor Pembinaan UMKM Nasional

    Bamsoet Dorong Alumni UNPAD Jadi Motor Pembinaan UMKM Nasional

    Jakarta

    Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Bumi Alumni Universitas Padjajaran Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kesuksesan gelaran Exhibition & Golf Tournament UMKM Bumi Alumni IV Tahun 2025.

    Acara ini lebih dari sekadar turnamen olahraga dan ajang pameran produk. Kegiatan yang diselenggarakan Bumi Alumni pimpinan Ary Zulfikar ini menjadi bukti konkret bagaimana kekuatan alumni lintas angkatan dan sektor UMKM bisa berpadu menciptakan energi ekonomi yang positif, inovatif, dan berkelanjutan.

    “Mengusung tema ‘Rise to The Challenge: One Swing, One Dream, MSME Goes Global’, ajang ini menjadi panggung kolaborasi antara semangat kompetitif olahraga dengan semangat kolaboratif pemberdayaan ekonomi. Seperti satu ayunan dalam golf yang membutuhkan presisi, keberanian, dan strategi, begitu pula langkah-langkah para pelaku UMKM yang hari ini ditopang oleh jaringan alumni yang peduli dan progresif,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan menghadiri Exhibition & Golf Tournament UMKM Bumi Alumni IV Tahun 2025, di Tangerang, Banten, Minggu (6/7). Bamsoet memaparkan turnamen ini bukan sekadar acara tahunan, melainkan bagian dari gerakan strategis membangun ekonomi akar rumput berbasis alumni.

    Alumni sejati bukan hanya yang sukses secara pribadi, tetapi juga mereka yang mampu menghidupkan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama masa pendidikan. Kemudian meneruskannya kepada masyarakat yang lebih luas, salah satunya melalui pembinaan UMKM.

    Data Kementerian UMKM RI tahun 2024 mencatat jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 65,5 juta unit. Menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja.

    Bamsoet menambahkan apabila setiap alumni bisa berkontribusi untuk satu UMKM, dan setiap UMKM diberi ruang untuk tumbuh secara global, maka peta ekonomi Indonesia akan berubah. Bukan hanya ditopang konglomerasi, tapi oleh jejaring alumni yang membina dan membuat perubahan dari bawah.

    “Bayangkan jika setiap kelompok alumni di berbagai kampus Indonesia memiliki program pembinaan UMKM. Maka turnamen seperti ini bisa menjadi pendorong dari gerakan nasional alumni membina ekonomi rakyat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini