Xcloud.id

Institusi: Universitas Trisakti

  • Teknologi dan Kecerdasan Buatan Tidak akan Menggantikan Profesi Akuntan – Halaman all

    Teknologi dan Kecerdasan Buatan Tidak akan Menggantikan Profesi Akuntan – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI) tidak akan menggantikan profesi akuntan namun justru akan membantu  para profesional bidang akuntansi seperti mengurangi beberapa aspek pekerjaan yang memakan waktu. 

    Hal ini dikatakan Regional Head untuk CPA Australia di Asia Tenggara, Priya Terumalay FCPA menjawab Kekhawatiran  digitalisasi dan teknologi baru dianggap menggantikan peran akuntansi tradisional.

    “Saat ini yang paling penting para akuntan perlu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan ini,” kata Priya Terumalay dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

    Melalui adaptasi, seorang akuntan bisa memberikan nilai lebih untuk organisasi seiring dengan tanggung jawab  dan kepemimpinan yang lebih besar yang diemban.

    “Jadi saat ini waktu yang tepat untuk menjadi seorang akuntan atau memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keterampilan keuangan,” ujar Priya.

    Selama setahun ini., CPA Australia juga telah menyelenggarakan program Bringing the Future of Accounting to Universities atau BRIGHT untuk tetap menjadikan akuntan jadi profesi pilihan di Indonesia.

    “Apalagi seiiring menurunnya minat calon mahasiswa mengambil program studi akuntansi,  BRIGHT untuk menghubungkan partner industri, akademisi dan mahasiswa guna meningkatkan kesadaran tentang nilai yang diberikan oleh para akuntan kepada organisasi,” katanya.

    Proyek BRIGHT ini mencakup enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang dan lebih dari 50 universitas berpartisipasi dan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa dan akademisi.

    Universitas yang menjadi tuan rumah meliputi Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Gadjah Mada.

    Proyek ini juga melibatkan partisipasi 25 partner industri dari perusahaan akuntansi terkemuka, korporasi, dan lembaga pemerintah yang diisi sesi panel ahli dan kompetisi dengan lebih dari 70 elevator pitch yang disampaikan oleh mahasiswa.

    Choirunnisa C.A, Kepala Program Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengatakan, BRIGHT memperluas perspektif mahasiswa tentang bagaimana akuntansi berkembang di era digital.

    “Materi yang disampaikan oleh para pembicara sangat menarik dan memberikan wawasan berharga tentang integrasi teknologi dalam akuntansi serta peran strategis yang dimainkan oleh para akuntan di tingkat global,” ujar Choirunnisa.

    Elly Zarni Husin, CA, Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatakan BRIGHT telah memberikan platform bagi mahasiswa untuk memahami peluang dan tantangan yang akan mereka hadapi dalam karier mereka.

    “Fokus IAI pada pengembangan kader akuntan profesional yang beraspirasi sejalan dengan pentingnya kompetensi profesional tinggi yang dijunjung oleh CPA Australia. Bersama-sama, kita dapat membina talenta akuntansi,” katanya.

    Ditambahkan Piya, koneksi yang terjalin dengan partner industri, termasuk anggota CPA Australia, telah membuka peluang untuk program magang dan beasiswa.

    “Melalui keterlibatan yang tulus dan dukungan mereka terhadap BRIGHT, partner industri yang berpartisipasi telah menginspirasi dan memotivasi mahasiswa untuk melihat nilai dari gelar profesional akuntansi,” katanya.

     

  • Pengamat: Satgas Nataru Pertamina untuk Menjamin Ketersediaan Energi di Waktu Natal dan Tahun Baru – Halaman all

    Pengamat: Satgas Nataru Pertamina untuk Menjamin Ketersediaan Energi di Waktu Natal dan Tahun Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menanggapi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi libur Natal 2dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Termasuk di antaranya, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang mulai beroperasi Senin, 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

    ”Layak diapresiasi. Saya menilai sebagai upaya Pertamina untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru. Melalui Satgas Nataru, Pertamina memastikan bahwa distribusi energi, termasuk BBM dan LPG aman, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” kata Trubus kepada media hari ini.

    Trubus sependapat bahwa melalui Satgas Nataru, Pertamina memang berupaya menjaga ketahanan energi nasional. Antara lain melalui peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama.

    Sedangkan fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.
     
    Dalam konteks kebijakan publik, jelas Trubus, upaya Pertamina jelas akan memudahkan dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat saat Nataru, yang diperkirakan mengalami peningkatan pesat.
     
    ”Pada momen tersebut, masyarakat akan memanfaatkan untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya, dan juga ke destinasi-destinasi wisata. Kegiatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan BBM di sejumlah titik, termasuk di wilayah pedalaman. Makanya, apa yang dilakukan Pertamina bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang bepergian,” ujar Trubus.

    Trubus juga mencontohkan upaya Pertamina melalui optimalisasi pemanfaatan digitalisasi. Melalui sistem ini, Pertamina dapat memantau penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi.

    ”Dengan sistem tersebut, saya harap Pertamina bisa memastikan penyaluran energi dengan tepat di seluruh wilayah Indonesia. Terpenting, yang juga harus menjadi perhatian adalah pengawasan dalam menjaga kuantitas dan meningkatkan kualitas,” pungkas Trubus.

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memang Terkait hal itu pula, Pertamina memang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang beroperasi 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

    BUMN energi tersebut, juga memastikan kebutuhan ketersediaan energi nasional menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.
     
    “Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” jelas Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri ketika itu. 

  • Lewat Satgas Nataru, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Hingga LPG Aman di Momen Libur – Page 3

    Lewat Satgas Nataru, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Hingga LPG Aman di Momen Libur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina membentuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nataru yang beroperasi 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Langkah ini sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai jika pembentukan satgas Nataru, Pertamina ingin memastikan bahwa distribusi energi, termasuk BBM dan LPG aman, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.

    “Saya menilai sebagai upaya Pertamina untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru,” ujar dia melansir Antara di Jakarta, seperti ditulis Selasa (17/12/2024).

    Menurut dia, BUMN migas tersebut berupaya menjaga ketahanan energi nasional antara lain melalui peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama.

    Sedangkan fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.

    Dalam konteks kebijakan publik, Trubus menambahkan, upaya Pertamina akan memudahkan dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat saat libur akhir tahun yang diperkirakan mengalami peningkatan pesat.

    Pada masa tersebut, masyarakat akan memanfaatkan untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya, dan juga ke destinasi-destinasi wisata, lanjutnya, kegiatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan BBM di sejumlah titik, termasuk di wilayah pedalaman.

    “Oleh karena itu apa yang dilakukan Pertamina bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang berpergian,” ujarnya.

     

  • Publik Ingin Biaya Perpanjangan SIM Gratis

    Publik Ingin Biaya Perpanjangan SIM Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi (SIM) kembali mendapat respons negatif dari sejumlah kalangan. Terbaru pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahardiansyah.

    Trubus mengatakan bahwa yang dikehendaki masyarakat terkait SIM seumur hidup, yaitu perpanjangan setiap lima tahun gratis atau tidak lagi dipungut biaya karena membebani.

    “Yang dikehendaki publik ini biaya perpanjangan digratiskan,” kata Trubusdi Jakarta, Senin (16/12) dikutip dari Antara.

    Menurut dia, evaluasi SIM diperlukan setiap lima tahun sekali, namun masyarakat jangan dibebankan biaya lagi.

    Ia menyadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak uji materi terkait SIM seumur hidup karena orang yang memiliki SIM harus mempunyai kompetensi dalam mengemudi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    Kendati demikian yang dipermasalahkan oleh masyarakat yaitu munculnya biaya untuk perpanjangan masa berlaku dokumen legal untuk pengendara itu.

    “Jadi yang punya itu wajib melaporkan secara periodik. Tapi kalau, misalnya, lima tahun tidak melaporkan, dianggap sudah mati. Yang menjadi persoalan itu karena berbayar ketika perpanjangan,” ucap Trubus.

    Sebelumnya, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Korlantas Polri mengatakan proses perpanjangan SIM terbukti sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini tak lain karena pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

    Benny mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

    “Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip dari YouTube.

    (Antara/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamen Silmy Karim Harap Alumni Trisakti Terus Berperan dalam Pembangunan Bangsa – Page 3

    Wamen Silmy Karim Harap Alumni Trisakti Terus Berperan dalam Pembangunan Bangsa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Alumni Trisakti atau yang biasa dikenal sebagai IKA Trisakti menyelenggarakan Turnamen Golf dalam rangka mempererat silaturahmi antar alumni di kawasan Tangerang Banten, Sabtu (12/12/2024).

    Acara yang dilaksanakan di Imperial Club Golf, Karawaci Tangerang ini dihadiri oleh Ketua Umum IKA Trisakti yang juga merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) R.A. Sondaryani, para Direksi BUMN yang juga merupakan alumni Trisakti, Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti Ir. Yoska Oktaviano, Ketua Panitia Yudhi Dahlan, Ketua IKA Fakultas dan Sekolah Tinggi dalam lingkup Trisakti, dan sejumlah undangan lainnya.

    Kegiatan ini juga merupakan wujud kontribusi nyata IKA Trisakti turut serta membina pegolf Indonesia, serta sebagai sarana untuk menjalin jejaring dan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan Alumni Trisakti.

    “Golf merupakan salah satu bagian dari kegiatan olahraga yang memudahkan kami untuk berjejaring, baik dengan kementerian lembaga lain maupun dengan korporasi,” kata Wamen Silmy Karim yang juga pernah memimpin BUMN PT Krakatau Steel (Persero) dalam sambutannya.

    Sementara dalam laporan Ketua Panitia Yudhi Dahlan menyampaikan bahwa Kegiatan ini diikuti oleh 132 peserta dari 148 yang terdaftar, yang sebagian besar merupakan alumni Trisakti dari lintas fakultas dan angkatan.

    “Kegiatan ini merupakan event ke-3 dalam masa kepengurusan IKA Trisakti periode ini. Kami ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada semua sponsor yang mendukung kegiatan 3rd IKA Trisakti Open Golf Tournament, dengan tema Move Together, Strong Forever,” ujar alumni Teknik Sipil 1993 Universitas Trisakti ini.

     

  • Bantah Mahfud MD, Pakar Pidana Trisakti Sebut Pemindahan Narapidana Asing Tak Langgar Konstitusi

    Bantah Mahfud MD, Pakar Pidana Trisakti Sebut Pemindahan Narapidana Asing Tak Langgar Konstitusi

    Bantah Mahfud MD, Pakar Pidana Trisakti Sebut Pemindahan Narapidana Asing Tak Langgar Konstitusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Albert Aries menepis pandangan
    Mahfud MD
    yang menyebut pemindahan tahanan ke negara lain melanggar konstitusi.
    Menurut Albert, pendapat mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bahwa
    transfer of prisoners
    atau pemindahan tahanan harus mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 itu kaku dan berlebihan.
    Albert mengatakan, dalam literatur hukum pidana internasional disebutkan, dua negara bisa bersepakat saling memindahkan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing.
    “Berdasarkan hubungan baik yang berlaku secara timbal balik (resiprositas),” kata Albert dalam keterangan tertulisnya kepada
    Kompas.com
    , Kamis (12/12/2024).
    Oleh karena itu, kata Albert, pemindahan pelaksanaan hukuman terhadap narapidana asing tidak harus berupa perjanjian internasional, bilateral, atau multilateral yang harus disetujui DPR RI.
    Di sisi lain, Pasal 45 Undan-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan, “
    Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.
    ”
    “Dengan belum adanya UU Transfer of Prisoner yang dimiliki Indonesia, maka tindakan dan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto,” tutur Albert.
    Albert memandang, pemindahan narapidana asing ke negara asalnya sama sekali tidak melanggar asas legalitas. Tindakan ini juga sudah biasa dan diakui dunia internasional.
    Namun demikian, kata Albert, masyarakat juga harus mengetahui bahwa pemerintah tidak mentolerir terhadap tindak pidana narkotika.
    Presiden bahkan tidak memberikan grasi sebagai bentuk ampunan bagi terpidana narkotika seperti halnya narapidana asal Filipina, Mary Jane.
    “Artinya, Pemerintah Filipina pun dipastikan tetap menghormati Putusan Pengadilan Indonesia, sesuai prinsip kejahatan ganda (double criminality), tutur Albert.
    Mengutip Kompas.id, Mahfud menyebut kebijakan pemerintah memindahkan narapidana asing ke negara mereka harus mengantongi persetujuan DPR.
    Ia menyebut, Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan. bahwa kebijakan memulangkan narapidana merupakan bagian perjanjian internasional dan harus diatur oleh pemerintah dan DPR melalui undang-undang.
    Mahfud berpendapat, pemindahan narapidana itu tidak cukup hanya berdasar pada mutual legal assistance (MLA) atau perjanjian timbal balik.
    “Tetapi, harus diatur di perjanjian internasional yang disetujui di UU atau diratifikasi,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/12/2024) sebagaimana dikutip dari Kompas.id.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendiri Indotelko Forum jadi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan – Page 3

    Pendiri Indotelko Forum jadi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pendiri Indotelko Forum, Doni Ismanto Darwin, ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan membidangi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik. Informasi itu di posting akun media sosial Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minggu (8/12).

    KKP menjelaskan guna mendukung program dan kebijakan Menteri Trenggono dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, telah diangkat Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang nantinya akan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

    Sektor kelautan dan perikanan sebenarnya bukan hal baru bagi Doni, meski kiprahnya dulu lebih dikenal di sektor telekomunikasi.

    Sejak tahun 2021 Pria yang pernah menjadi jurnalis itu sudah mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Asisten Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik.

    Doni memang dikenal dekat dengan sosok Sakti Wahyu Trenggono yang kembali dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dii Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ia menjabat Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan, ketika Trenggono menjadi Wakil Menteri Pertahanan (2019 – 2020).

    Empat tahun dipercaya mengasistensi unit komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alumni Universitas Trisakti tersebut tercatat melakukan banyak gebrakan.

    Mulai dari menggagas program dokumenter Neptune TV, talkshow Bincang Bahari, kompetisi karya jurnalisitik Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB), hingga merilis sejumlah buku yang mengupas kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021 sampai Oktober 2024.

    Buku yang dihasilkan diantaranya Samudra Sakti, 25 Tahun Perjalanan Menata Segara, serta Anak Gunung Turun ke Laut yang menceritakan kisah Sakti Wahyu Trenggono melahirkan lima program ekonomi biru di periode pertamanya memimpin KKP.

     

  • Menteri KKP Tunjuk Eks Jurnalis Doni Ismanto Jadi Staf Khusus, Berikut Profilnya – Halaman all

    Menteri KKP Tunjuk Eks Jurnalis Doni Ismanto Jadi Staf Khusus, Berikut Profilnya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjuk seorang eks jurnalis, Doni Ismanto Darwin, untuk mengisi posisi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang membidangi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

    Doni mengatakan, diberi arahan untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan dengan media. Doni, yang merupakan eks jurnalis Koran Jakarta, sudah mendampingi Menteri Trenggono. Sejak 2021, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik.

    “Sesuai arahan Pak Menteri, kami diminta untuk lebih meningkatkan hubungan dengan media, berkomunikasi lebih luas dengan stakeholders kelautan dan perikanan agar Ekonomi Biru sebagai bagian dari suksesnya Astacita terwujud,” ujar Doni di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Selain itu, Doni tercatat pernah bekerja serta mendirikan IndoTelko Forum yang dikenal sebagai komunitas berpengaruh di industri telekomunikasi nasional. Doni juga perna mengemban jabatan sebagai Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan, ketika Trenggono menjadi Wakil Menteri Pertahanan (2019 – 2020).

    Alumni Universitas Trisakti tersebut tercatat menghadirkan sejumlah program unggulan yang meliputi dokumenter Neptune TV, talkshow Bincang Bahari, kompetisi karya jurnalisitik Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB), hingga merilis sejumlah buku yang mengupas kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021 sampai Oktober 2024.

    Empat tahun terakhir, KKP juga berhasil mengantongi sejumlah penghargaan bergengsi untuk urusan komunikasi.

    Di antaranya Communication Strategist Award 2024 dari CNBC Indonesia, dan dua kali meraih penghargaan pada Anugerah Media Humas (AMH) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2022 dan 2024.

    Penyuka sepak bola itu juga tercatat pernah mengikuti School of Business for Connectivity and Convergence: Alternative Regulatory Strategies for Telecommunication Programme di University of Cape Town di tahun 2010.

    Kemudian pada tahun 2023, dia mendapatkan Senior Fellowship in Public Service di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

  • Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    ERA.id – Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengusul agar kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, disulap jadi ruang terbuka hijau (RTH) agar tak lagi dijadikan hunian liar.

    “Setelah pengosongan, pemerintah daerah (pemda) harus bergerak cepat untuk merealisasikan RTH dan diawasi dengan ketat agar tidak beralih fungsi lagi (jadi hunian),” kata Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut menjadi signifikan, kata Yoga, lantaran sebagian warga kampung kolong Angke adalah eks gusuran kolong Kalijodo pada 2016.

    Para penghuni itu tetap mencari hunian gratis meski sudah mendapat kompensasi. Mereka mencari area-area yang masih kosong sekalipun berstatus ilegal dan tidak layak untuk dihuni.

    Menurut Yoga, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga yang ber-KTP DKI Jakarta, direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Sementara yang non DKI Jakarta, perlu dicarikan solusi yang jelas untuk penanganannya.

    “Karena kalau hanya disewakan ke tempat lain dengan batas waktu atau diberi kerohiman untuk pulang kampung, tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Nirwono.

    “Karena mereka akan kembali ke kolong-kolong lain yang luput dari pengawasan pemda,” imbuhnya.

    Solusi tersebut misalnya dengan mengarahkan warga ke rusunawa yang bukan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke, sebagai lokasi bekas relokasi, bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    “Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu diminta untuk dibangun ruang terbuka publik, mungkin nanti dibuatkan taman,” kata Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (3/12).

    Pemanfaatan Kolong Tol Angke pascarelokasi telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP.

  • Bank Pelat Merah Hapus Utang UMKM Tunggu Restu RUPS

    Bank Pelat Merah Hapus Utang UMKM Tunggu Restu RUPS

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan progres penghapusan utang macet UMKM. Saat ini prosesnya disebut sedang dalam tahap verifikasi oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Lagi dalam proses verifikasi bank Himbara kita. Kan ada mekanisme internal yang harus dijalankan oleh bank Himbara,” kata Maman kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Maman menyebut bank-bank BUMN perlu membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk hapus tagih piutang macet UMKM. Selain itu, akan dibawa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    “Kan gini, teman-teman pengusaha UMKM yang masuk dalam daftar penghapusbukuan, sekarang mau dihapustagihkan. Nah itu tinggal di internal bank Himbara, mereka perlu membuat juklak dan juknis untuk penghapustagihan dan akan di RUPS-kan, tinggal itu saja,” ucapnya.

    Maman mengklaim sejauh ini tidak ada masalah terkait program tersebut. Harapannya, hapus tagih piutang macet UMKM dapat terlaksana sebelum 6 bulan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangi 5 November 2024.

    “Sampai sejauh ini sih masih lancar-lancar saja ya. (Bisa dimulai) secepatnya. Kalau di PP Pak Prabowo kan 6 bulan, jadi ya target kita pokoknya sebelum 6 bulan itu harus terealisasi semuanya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Maman menyebut sudah ada sekitar 70.000 pelaku usaha yang tercatat akan dihapus tagih utangnya. Proses pemutihan kredit itu hanya tinggal menunggu eksekusi dari bank-bank pelat merah.

    “Kalau data yang sekarang, yang sudah ready ya, yang tinggal jalan, sudah diverifikasi semuanya kurang lebih sudah ada sekitar 70 ribuan pengusaha UMKM,” kata Maman saat ditemui wartawan usai acara Entrepreneur Hub di Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (28/11).

    (hns/hns)