Xcloud.id

Institusi: Universitas Trisakti

  • Di Hadapan Alumni FALTL Trisakti, Ketua DPD Minta Masukan RUU Perubahan Iklim

    Di Hadapan Alumni FALTL Trisakti, Ketua DPD Minta Masukan RUU Perubahan Iklim

    loading…

    Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti dan Talkshow di Kampus A Universitas Trisakti Jakarta, belum lama ini. Foto: Ist

    JAKARTA – Ratusan alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti berkumpul dalam rangka Pelantikan Pengurus dan Talkshow Alumni dengan tema Regulasi Perubahan Iklim: Dari, Oleh, dan Untuk Siapa?” di Kampus A Universitas Trisakti Jakarta, belum lama ini.

    Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Ketua Umum IKA Trisakti Silmy Karim, Anggota DPD yang juga Ketua IKA FALTL Trisakti Aji Mirni Mawarni, Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti Yoska Oktaviano, Dekan FALTL Silia Yuslim, dan tamu undangan lainnya.

    Sultan menyampaikan harapan agar semua pihak menyikapi dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang menyatakan menarik diri dari Paris Agreement. Perjanjian ini bertujuan membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi dampak perubahan iklim.

    Karena itu, Indonesia perlu mendorong agar dunia internasional perlu bersatu dalam melawan dampak perubahan iklim.

    Dalam pertemuan tersebut senator dari Bengkulu meminta masukan dari alumni Trisakti khususnya alumni FALTL yang banyak menghasilkan lulusan yang bergerak dalam bidang ini.

    Silmy Karim mendorong alumni Trisakti lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan, khususnya dalam isu sustainability yang saat ini menjadi perhatian di seluruh dunia.

    Dia juga mengukuhkan Ketua IKA FALTL sekaligus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    Aji Mirni Mawarni menyampaikan terima kasih kepada Sultan Najamudin yang telah mengundang IKA FALTL dalam pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. ”IKA FALTL akan membentuk tim kajian untuk dapat disampaikan dalam pembahasan RUU yang telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas ini,” kata Alumni Teknik Lingkungan angkatan 1994 ini.

    Acara talkshow menghadirkan Edwil Suzandi selaku Direktur Pertamina Geothermal Energy, Arfan Arlanda selaku CEO Jejak.in, Rahman Andra Wijaya selaku Direktur Urban Plus, Albert Reinaldo dari Kementerian PU, serta Rachmana Ajie Tambunan dari Perumnas.

    (jon)

  • Ahli planologi dorong PAM Jaya tiru layanan kota maju di dunia, air siap minum

    Ahli planologi dorong PAM Jaya tiru layanan kota maju di dunia, air siap minum

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ahli planologi dorong PAM Jaya tiru layanan kota maju di dunia, air siap minum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com –  Ahli Planologi, Nirwono Yoga mendorong, Perumda PAM Jaya agar meniru pelayanan dari kota maju di dunia. Salah satunya menyediakan air yang bisa langsung di minum dari keran.

    “Sudah harus mulai dikembangkan layanan air siap minum langsung dari keran-keran seperti di Singapura, Melbourne, Sydney dan Tokyo sebagai bentuk layanan bagi masyarakat,” kata Nirwono, Jumat (31/1/2025).

    Selama ini menyediakan air langsung minum dari keran merupakan mimpi besar PAM Jaya. Hanya saja keinginan itu terhalang dengan pipa air di bawah tanah yang berusia ratusan tahun, sehingga perseroan daerah tak menyarankan masyarakat mengonsumsi air langsung dari keran.

    Nirwono optimis perseroan daerah itu bisa mewujudkan mimpi tersebut. Apalagi peningkatan pelayanan kepada pelanggan merupakan suatu keniscayaan bagi perseroan daerah, setelah penyesuaian tarif air sejak Januari 2025 ini.

    “Kenaikan tarif ⁠harus mampu mendorong peningkatan layanan kualitas-kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air bersih yang memadai dan layak pakai,” ucap Nirwono.

    Menurutnya, kenaikan tarif PAM Jaya juga perlu diiringi dengan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. Harapannya, informasi yang diberikan dapat jelas dan dipahami sehingga tidak ada penolakan.

    Sosialisasi yang dimaksud misalnya penghuni apartemen maupun kondominium tetap dikenakan tarif K3 (niaga), bukan K2 (rumah tangga). Biasanya penghuni unit tersebut memiliki latar belakang ekonomi mampu.

    “Untuk penghuni apartemen tetap dikenakan tarif K3 agar dapat mensubaidi K1 (sosial) dan K2,” ucap jebolan Universitas Trisakti Jakarta ini.

    Selain itu, Nirwono juga meminta PAM Jaya untuk mengakselerasi pembangunan perpipaan, agar target 100 persen layanan bisa tercapai pada 2030 mendatang. Kemudian diperlukan jaringan kawasan industri, komersial, perkantoran, pusat perbelanjaan hingga ke seluruh rumah tangga di Jakarta.

    “Sebaiknya pembangunan pipa diutamakan dulu bagi kawasan Jakarta bagin utara agar dapat terlayani 100 persen, diikuti penghentian  pemompaan air tanah yang bisa menyebabkan penurunan muka tanah,” ungkapnya.

    Diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan keinginannya agar ke depan air PAM Jaya tidak hanya digunakan untuk mandi warga. Akan tetapi, lanjut Teguh, juga bisa diminum seperti air kemasan.

    “Mungkin masih ada air PAM Jaya yang digunakan untuk mandi, tetapi ke depan, kita dukung agar PAM Jaya bisa menyediakan air minum melalui berbagai dispenser di tempat-tempat publik. Selain itu, PAM Jaya juga berencana membuat air minum kemasan seperti yang di Food Station, dan tentu kami dukung,” ucapnya.

    Berikut perincian tarif air PAM Jaya yang berlaku di Jakarta per Januari 2025,:
    1. Kelompok pelanggan KI (bangunan sosial, rumah tangga sangat sederhana I, hidran kebakaran)
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp1.000 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp1.500 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp1.700 per meter kubik.

    2. Kelompok pelanggan di rumah susun sangat sederhana
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp1.000 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp2.000 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp3.000 per meter kubik.

    3. Kelompok pelanggan rumah tangga sangat sederhana II
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp1.500 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp3.000 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp5.550 per meter kubik.

    4. Kelompok pelanggan rumah susun sederhana sewa-pemerintah
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp1.050 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp7.450 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp7.450 per meter kubik.

    5. Kelompok pelanggan rumah tangga sederhana I
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp3.550 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp6.750 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp7.500 meter kubik.

    6. Kelompok pelanggan rumah tangga sederhana II
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp4.000 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp7.500 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp9.500 per meter kubik.

    7. Kelompok pelanggan rumah tangga menengah I
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp4.900 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp9.500 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp12.500 per meter kubik.

    8. Kelompok pelanggan rumah tangga menengah II
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp6.000 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp10.500 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp14.000 per meter kubik.

    9. Kelompok pelanggan rumah tangga di atas menengah I
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp6.825 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp12.500 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp17.500 per meter kubik.

    10. Kelompok pelanggan rumah tangga di atas menengah II
    * Penggunaan air 0-10 meter kubik: Rp8.600 per meter kubik
    * Penggunaan air 11-20 meter kubik: Rp15.000 per meter kubik
    * Penggunaan air lebih dari 20 meter kubik: Rp20.000 per meter kubik.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Potong Anggaran PU Rp81 Triliun, Begini Nasib Pembangunan IKN

    Prabowo Potong Anggaran PU Rp81 Triliun, Begini Nasib Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal memangkas anggaran infrastruktur yang dikucurkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp81 triliun pada 2025. 

    Asal tahu saja, semula pemerintah telah sepakat mengucurkan anggaran belanja ke Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun. Dengan adanya pemangkasan tersebut, maka pos belanja infrastruktur PU hanya tersisa Rp29,95 triliun. 

    Menanggapi hal itu, Pengamat Tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyebut hal itu bakal berdampak signifikan pada laju pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Kementerian PU dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menjadi Kementerian dan Badan yang banyak terpangkas efisiensi anggaran 2025. Alhasil, pembangunan IKN dipastikan akan melambat,” jelasnya, Minggu (2/2/2025). 

    Lebih lanjut, dia memproyeksi bahwa komitmen Presiden Prabowo yang hendak berkantor di IKN pada 2028 akan batal dan molor. 

    Hal itu lantaran cekaknya biaya yang bakal digunakan untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif sebagai kawasan pendukung IKN sebagai Ibu Kota anyar RI.

    “Target pembangunan kota akan mundur, termasuk rencana Presiden berkantor pada 2028. Artinya diproyeksi Presiden akan tetap berkantor di Jakarta sampai dengan [akhir jabatannya] pada 2029,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Nirwono juga mewanti-wanti tugas berat pemerintah mendatangkan komitmen investasi baik dari luar dan dalam negeri.

    Mengingat, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghendaki pembangunan infrastruktur untuk dapat mayoritas digarap oleh swasta.

    “Kementerian terkait investasi harus mampu menarik sektor swasta dalam dan luar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan IKN. Meskipun tidak akan mudah mengajak investor swasta tersebut,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti sempat mengaku langkah pemangkasan anggaran PU itu bakal mengganggu proyek pembangunan nasional.

    Diana merinci proyek-proyek Kementerian PU yang terganggu antara lain seperti pembangunan jalan, pembangunan bendungan sampai pembangunan irigasi.

    “Bangunan juga terganggu, semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus jalan kan untuk yang HLN [Hibah Luar Negeri] karena sudah commited, kemudian SBSN [Surat Berharga Syariah Negara] juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” tandasnya.

  • 6 Banjir Kotanya, Sengsara Warganya… Megapolitan

    6 Banjir Kotanya, Sengsara Warganya… Megapolitan

    Banjir Kotanya, Sengsara Warganya…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banjir di Jakarta belum ada obatnya. Begitu hujan deras mengguyur, warga langsung dibuat sengsara.
    Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir selama tiga hari terakhir, sejak Selasa (28/1/2025) hingga Kamis sore.
    Air bukan hanya masuk ke permukiman warga, melainkan juga menutup ruas-ruas jalan utama.
    Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 hingga 100 sentimeter yang menbuat aktivitas warga terganggu.
    Pada Rabu pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat ada 52 RT yang terdampak banjir, dengan 22 ruas jalan yang ikut tergenang.
    Jakarta Barat menjadi wilayah yang paling banyak terdampak, dengan 27 RT yang terendam air.
    Namun, menjelang malam sekitar pukul 22.00 WIB, beberapa wilayah mulai surut.
    Hingga Kamis pagi, BPBD melaporkan masih ada 36 RT dan 4 ruas jalan yang belum terbebas dari banjir.
    Jakarta Barat tetap menjadi daerah paling terdampak, dengan 21 RT yang masih terendam.
    Banjir yang tidak kunjung usai membuat warga semakin sengsara. Mereka yang bekerja dan mencari nafkah ikut terdampak.
    Seorang pengemudi ojek
    online
    , Rio (23), mengaku terjebak banjir di Jalan Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selama sembilan jam sejak Rabu dini hari.
    “Saya sih dari jam 2 malam di sini menunggu banjir surut,” ujar Rio kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Rio tak bisa pulang ke rumahnya di Tanah Merah, Jakarta Utara, karena seluruh akses jalan tergenang air.
    “Enggak ada (jalan lain), semua kekepung banjir aksesnya, dari Plumpang juga banjir,” keluhnya.
    Hal serupa dialami Into (33), pedagang tahu keliling yang biasa berdagang di Jalan Boulevard Utara.
    Akibat banjir, ia kehilangan banyak pelanggan.
    “Saya pembelinya jadi surut juga. Sepi,” ujar Into.
    Biasanya, Into bisa menjual tahu dengan lancar di kawasan tersebut.
    Namun sejak pagi, ia hanya mendapat segelintir pembeli karena sepi orang yang lewat.
    “Kalau banjir, enggak ada pembeli, harus nunggu surut,” tambah Into.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, beralasan bahwa banjir terjadi akibat hujan ekstrem yang melanda Kota Jakarta.
    “Kami juga mengacu pada prakiraan cuaca yang ada, bahwasanya yang kemarin itu prakiraan adalah hujan sedang-lebat. Namun ternyata, petang sampai dengan malam kemarin itu adalah cuaca ekstrem,” ujar Teguh, Rabu.
    Teguh mengeklaim, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Pemprov Jakarta untuk menangani banjir sebaik mungkin, termasuk menyiapkan pompa air dan melakukan pengecekan saluran.
    “Kita menyiagakan apa yang semua bisa kita lakukan. Dalam artian begini, seperti pompa air, kami siagakan semuanya. Kemudian kami lakukan pengecekan saluran air semuanya,” katanya.
    Namun, ia mengakui kapasitas drainase Jakarta tak mampu menampung hujan dengan intensitas tinggi.
    “Jadi malam itu cuacanya ekstrem. Tercatat di stasiun pengamatan hujan Kemayoran, ketinggian (air) 368 milimeter, padahal kemampuan kita 150 milimeter. Kemudian untuk yang terendah adalah 264 milimeter ini di stasiun pengamatan hujan Cengkareng,” jelas Teguh.
    Meski demikian, Teguh mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah lebih baik karena air cepat surut.
    Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai pengendalian banjir di Jakarta sudah tak lagi sesuai dengan kondisi kota saat ini.
    Menurutnya, sedimentasi, penyempitan saluran, pendangkalan, dan limbah menjadi penyebab utama banjir, ditambah kebiasaan warga yang masih membuang sampah sembarangan.
    Ia juga menyoroti kurangnya program pengerukan dan pembersihan saluran air dalam beberapa tahun terakhir.
    “Dua tahun terakhir tidak pernah terdengar ada program yang namanya pengerukan, pembersihan selokan,” kata Yayat.
    Ia membandingkan kondisi saat ini dengan era Ahok yang memiliki tim pemantau saluran air setiap hari.
    “Saat zaman Ahok, dia punya pasukan atau petugas yang setiap hari update tentang pemeriksaan saluran,” ujarnya.
    Banjir di Jakarta memang belum ada obatnya. Setiap hujan besar datang, warga hanya bisa pasrah, menunggu air surut sambil berharap perbaikan segera dilakukan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polusi Berkurang tapi Macet tidak Bersuara

    Polusi Berkurang tapi Macet tidak Bersuara

    Jakarta –

    Masyarakat Transportasi Indonesia menggelar diskusi terkait darurat transportasi di Indonesia. Peralihan kendaraan listrik dari internal combustion engine (ICE) itu bagus, namun untuk mengurangi kemacetan dan polusi diutamakan membenahi sistem transportasi publik.

    “Muncul kendaraan listrik, tidak salah. Dengan isu kendaraan listrik sekarang tantangannya lebih besar. Kenapa? pemerintah menggunakan kampanye kendaraan listrik untuk mengganti kendaraan yang notabenenya masih memanjakan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor. Cuma ini tidak berisik dan berasap,” kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga dalam diskusi bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Kamis (23/1/2025).

    “Yang sekarang sudah mulai terjadi di kota London, Stockholm, kemudian Coppenhagen, itu sudah mulai terjadi macet tapi tidak bersuara, Norwegia sudah hampir 90 persen sudah kendaraan listrik, jadi kalau macet tidak ada suara,” jelasnya lagi.

    “Tapi pemerintah dengan subsidi dengan seperti itu, sebenarnya tidak akan banyak berubah. kota-kota kita suatu saat akan tetap macet, cuma bedanya tidak berasap dan tidak bersuara,” sambung dia.

    Kendaraan listrik sedang dikebut oleh pemerintah, MTI meminta dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus, pemerintah diharapkan juga membenahi sistem transportasi umum. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga disebabkan sarana transportasi yang belum memadai.

    “Posisi MTI adalah subsidi diberikan kepada angkutan umum. Kalau mobil listrik itu mau dihidupkan industrinya, dan perlu ada subsidi untuk menghidupkan industrinya, yang diutamakan adalah kendaraan listrik yang digunakan untuk angkutan umum,” kata Ketua MTI Tory Damantoro dalam kesempatan yang sama.

    “Masalah perubahan dari kendaraan bahan bakar ke listrik, itu memang sudah tidak bisa dihindari. Subsidi BBM kita terlalu besar, daripada dibuang-buang, dibakar-bakar di kemacetan di subsidi triliun itu, kan mending untuk angkutan umum,” tambahnya lagi.

    “Sekarang masyarakat terpaksa pakai kendaraan pribadi karena tidak ada alternatif, kan?” jelas dia.

    Dia menyinggung perlu adanya rencana besar, seperti kawasan yang mempermudah transit masyarakat dengan tersedianya transportasi umum seperti stasiun kereta api, terminal bus, hingga bandara, ada pula jalur khusus untuk pejalan kaki. Di satu sisi, penggunaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil akan jauh berkurang karena keberadaan transportasi umum dan area pejalan kaki yang sama nyamannya.

    “Kenapa dalam perkembangan kota di seluruh dunia, transportasi adalah tulang punggung perkembangan kota. Justru perkembangan kota itu ada di transportasi, itu tidak terjadi di setiap kota di Indonesia. Itulah pengembangan kota tidak tertata, transportasi kemudian baru masuk, seperti Jakarta dan Semarang misalnya,” kata Nirwono.

    “Idealnya yang muncul pertama kali adalah jalur transportasi publiknya, jadi arah ke mana. Baru kemudian pemerintah mendorong perkembangan komersial ada di sini, pemukiman di sini, perkantoran di sini,” jelasnya lagi.

    “Satu adalah warga menggunakan waktu beraktivitas, minimal sudah mencapai 80 persen sudah menggunakan transportasi umum, 60 persen sudah lumayan,” sambung dia.

    (riar/lth)

  • Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit Nasional 24 Januari 2025

    Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit Nasional 24 Januari 2025

    Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan, mengusulkan agar motor gede bisa masuk ke jalan tol untuk menambahkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
    Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai alasan Andi ini tidak sesuai karena jalan tol tidak hanya berfungsi untuk mencari pendapatan, tetapi juga menunjang pembangunan wilayah.
    “Jalan tol bukan sekadar mencari pendapatan. Tapi, ada fungsi ekonomi dan sosial serta pembangunan wilayah,” ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/1/2025).
    Yayat mengatakan, jalan tol harus mencerminkan keadilan di masyarakat.
    Oleh karena itu, menurutnya yang perlu dibahas oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana memanfaatkan jalan tol untuk menurunkan biaya logistik atau untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.
    “Kita harus melihat situasi dan kondisi kekurangan jaringan jalan di Indonesia yang lebih terkait dengan masalah ekonomi. Bagaimana jalan tol bisa membantu menurunkan biaya logistik atau mendukung pengembangan kawasan ekonomi, (baik sektor) pertanian dan pariwisata,” lanjut dia.
    Yayat mengusulkan, daripada membuka jalan tol untuk moge yang penggunanya sedikit, akan lebih baik jika pemerintah mengkaji wacana jalur khusus untuk transportasi umum di jalan tol, terutama untuk kawasan Jabodetabek.
    “Justru yang menarik untuk tol perkotaan sebaiknya harus dipertimbangkan jalur khusus untuk angkutan umum (bus kota). Sehingga (masyarakat) akan mendapatkan kemudahan perjalanan,” kata Yayat lagi.
    Diberitakan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol,” ujarnya.
    Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.
    “Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru Nasional 24 Januari 2025

    Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru Nasional 24 Januari 2025

    Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, perlu
    kajian kelayakan
    dan aturan baru bila usulan motor gede atau
    moge
    masuk tol akan diterapkan.
    “Kalau moge ingin masuk
    jalan tol
    , maka
    aturannya
    harus dibuat dan ada kajian tentang kelayakan,” ujar Yayat saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (24/1/2025).
    Ia mengatakan, selama ini jalan tol sudah memiliki aturan standar ihwal kendaraan apa saja yang boleh melewati jalan bebas hambatan ini.
    “
    Jalan tol
    itu ada undang-undangnya. Jadi, pemanfaatan atau penggunaannya sudah diatur di dalam peraturan,” kata Yayat.
    Salah satu aturan itu adalah standar pelayanan minimal atau SPM, yang di dalamnya juga mencakup soal standar keselamatan pengguna jalan.
    Menurutnya, standar ini harus direvisi jika moge diperbolehkan masuk jalan tol. Sebab, di dalam aturan yang ada, kendaraan roda dua dilarang berjalan di jalan tol.
    Di sisi lain, kata Yayat,
    moge masuk tol
    dinilai bukan hal yang penting dan tidak mencerminkan kepentingan publik. Sebab, moge hanya dimiliki oleh segelintir orang.
    “
    Moge
    masuk tol tidak penting karena tidak mencerminkan kepentingan publik yang besar,” imbuh dia.
    Yayat menegaskan, jalan tol harus bersifat inklusif, bukan eksklusif. 
    “Jumlah moge itu terbatas dan hanya dimiliki sekelompok orang. Jadi, jalan tol enggak boleh eksklusif, harus inklusif,” sambung dia.
    Diberitakan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol,” ujarnya.
    Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.
    “Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Motor Banyak Unggulnya, Orang Malas Naik Transportasi Umum

    Motor Banyak Unggulnya, Orang Malas Naik Transportasi Umum

    Jakarta –

    Penyebab sepeda motor masih menjadi primadona adalah lebih efisien dan praktis dalam bertransportasi. Hal ini imbas dari tidak tepatnya pembangunan kota di Indonesia.

    “Motor itu salah satu penyebab rendahnya masyarakat untuk mau berpindah ke transportasi massal. Bagaimana pun juga motor sampai dengan sekarang tidak terbantahkan yang paling efisien, paling hebat,” kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga dalam diskusi bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Kamis (23/1/2025).

    “Dari rumah langsung ke kantor, langsung ke sekolah. Kalau hitung-hitungan biaya pengeluarannya, pengeluaran saya naik LRT, bela-belain naik bus TransJakarta, ternyata jauh lebih mahal kalau kita untuk mencicil motor. Ini yang sebenarnya jadi tantangan,” jelasnya lagi.

    Mengutip website AISI, pada bulan Desember 2024, industri sepeda motor Indonesia menjual sebanyak 403.480 unit motor atau naik dari November 2024 yang mencatatkan angka penjualan 512.942 unit.

    Kemudian secara akumulasi, sepanjang Januari-Desember 2024, penjualan motor di Indonesia mencatatkan angka 6.333.310 unit. Angka itu naik dari angka penjualan motor tahun 2023 yang meraih 6.236.992 unit.

    Kemacetan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya transportasi umum, sehingga masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasi.

    “Data BPS terakhir kajian di lima kota, macet dan biaya transportasinya sudah memotong 30-40 persen pendapatannya, maka penduduk kota tidak bisa produktif,” kata Ketua MTI Tory Damantoro.

    Tory juga membeberkan data terakhir dari kebutuhan anggaran logistik Tanah Air yang berkisar di angka Rp 1.400 triliun. Angka ini hanya mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5%. Sementara pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi terdongkrak ke angka 8%.

    “Untuk mencapai Indonesia emas kita butuh 8%. Kalau kemudian kita menggenjot pertumbuhan 8% dengan kondisi logistik seperti ini, itu akan berkali-kali lipat. Karena sistemnya tidak berubah, tata kelola tidak berubah, paradigma tidak berubah,” terangnya.

    “Sejak dua tahun lalu MTI meminta pemerintah untuk mengubah paradigma angkutan logistik. Dari yang sifatnya sektoral, diubah menjadi supply chain. Harusnya antara struktur ruang dan struktur pergerakan itu sinergi. Sistem perkotaan di Indonesia itu hubungannya satu sama lain mau seperti apa? Apakah mau kereta, kapal, atau jalan tol, itu harus ditata. Sehingga kita menggunakan mode angkutan dengan karakteristik yang paling efisien untuk melayani itu,” tandas Tory.

    Nirwono menyoroti langkah pemerintah supaya masyarakat mau berpindah ke transportasi umum. Maka perlu kawasan yang mempermudah transit masyarakat dengan tersedianya transportasi umum seperti stasiun kereta api, terminal bus, hingga bandara, ada pula jalur khusus untuk pejalan kaki. Di satu sisi, penggunaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil akan jauh berkurang karena keberadaan transportasi umum dan area pejalan kaki yang sama nyamannya.

    “Kenapa dalam perkembangan kota di seluruh dunia, transportasi adalah tulang punggung perkembangan kota. Justru perkembangan kota itu ada di transportasi, itu tidak terjadi di setiap kota di Indonesia. Itulah pengembangan kota tidak tertata, transportasi kemudian baru masuk, seperti Jakarta dan Semarang misalnya,” kata dia.

    “Idealnya yang muncul pertama kali adalah jalur transportasi publiknya, jadi arah ke mana. Baru kemudian pemerintah mendorong perkembangan komersial ada di sini, pemukiman di sini, perkantoran di sini,” jelasnya lagi.

    “Satu adalah warga menggunakan waktu beraktivitas, minimal sudah mencapai 80 persen sudah menggunakan transportasi umum, 60 persen sudah lumayan,” sambung dia.

    (riar/lth)

  • Menkopolkam Budi Gunawan Punya Harta Rp36,2 Miliar di LHKPN

    Menkopolkam Budi Gunawan Punya Harta Rp36,2 Miliar di LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan telah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp36,2 miliar.

    Harta tersebut dilaporkan Budi Gunawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Kemenkopolkam atau Menkopolkam pada 2024.

    Dalam laporan e-LHKPN yang dikutip Bisnis pada Rabu (22/1/2025), mayoritas harta Budi Gunawan berada di aset dan bangunan senilai Rp21,7 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Bogor, Gianyar, Lampung, Surakarta dan Denpasar.

    Kemudian untuk menunjang mobilitasnya, Budi memiliki aset dalam bentuk alat transportasi dan mesin sebesar Rp3,7 miliar.

    Secara terperinci, garasi Budi Gunawan diisi oleh dua Mobil milik jenama otomotif asal Eropa, yakni Ineos Grenadier (2023) senilai Rp1,8 miliar dan Land Rover Defender (2020) Rp1 miliar.

    Kemudian, Budi juga memiliki Mitsubishi Pajero (2018) senilai Rp350 juta dan Toyota Alphard senilai Rp600 juta. Adapun, mantan Kepala BIN ini juga memiliki harta bergerak lainnya Rp320 juta dan kas dan setara kas Rp10,4 miliar.

    Profil Budi Gunawan 

    Budi lahir pada 11 Desember 1959 di Solo, Jawa Tengah. Budi atau BG merupakan peraih gelar Adhi Makayasa lulus dari Akademi Kepolisian pada 1983.

    Pria yang akrab disapa BG itu juga meraih gelar doktornya di Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude.

    Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dia dipercayai menjadi Ajudan Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden RI (2000-2004).  

    Selama perjalanannya di kepolisian, Budi sempat menjabat posisi strategis mulai dari Kapolda Jambi, Kapolda Bali, Kadiv Propam Polri hingga Wakil Kepala Polri (Wakapolri).

    Sebagai Wakapolri, Budi Gunawan telah mendampingi dua Kapolri yaitu Jenderal Badrodin Haiti (2015-2016) dan Jenderal Tito Karnavian (2016).

    Dalam catatan Bisnis, Budi Gunawan juga pernah ditetapkan tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan pada 2015. 

    Dalam periode tersebut, dia juga gagal menjadi Kapolri usai kasus tersebut diumumkan oleh KPK era Abraham Samad Cs. Meski demikian, BG berhasil memenangkan praperadilan atas status tersangkanya. 

    Sementara itu, pada era pemerintahan Jokowi, BG ditunjuk sebagai pucuk pimpinan intelijen atau sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) sejak 9 September 2016.

  • Menhub Dudy Laporkan Kekayaan Rp82,76 Miliar per 2024, Intip Koleksi Mobilnya

    Menhub Dudy Laporkan Kekayaan Rp82,76 Miliar per 2024, Intip Koleksi Mobilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tak terkecuali Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Berdasarkan dokumen LHKPN, dikutip Rabu (22/1/2025), Dudy melaporkan harta kekayaannya per 2024 mencapai Rp82,76 miliar. Mayoritas kekayaan Dudy terdiri atas tanah dan bangunan yang tercatat sebesar Rp41 miliar. Aset tersebut berada di 8 lokasi berbeda yang berasal dari warisan maupun hasil sendiri. 

    Dudy juga memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp30,42 miliar. Disusul harta berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai total mencapai Rp5,91 miliar. 

    Selain itu, terdapat pula harta bergerak lainnya sebesar Rp234,65 juta serta harta lainnya sebesar Rp5,5 miliar. Adapun, utang Dudy tercatat sebesar Rp310,77 juta. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Dudy lahir pada tahun 1970 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada 1995. Sebelum menjadi Komisaris PLN, ia memiliki pengalaman di berbagai perusahaan. Dudy pernah menjabat sebagai Direktur Seacons Trading Limited, Singapore, pada 2011-2020, serta Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju 2019. 

    Dia juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB pada 2018-2019 dan Komisaris PT Satui Terminal Utama pada 2015-2019. Sebelumnya, Dudy menjabat sebagai Direktur PT Dua Samudera Perkasa pada 2009-2011 dan Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008-2009. 

    PT Jhonlin Marine Trans, yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam, bergerak di bidang pelayaran, mengangkut kargo bijih besi dan batu bara dari pelabuhan Sungai Dua, Setangga, dan Kodeco ke kapal besar.

    Selain itu, Dudy pernah menjabat sebagai Direktur PT Jhonlin Air Transport pada 2008-2009, sebuah maskapai penerbangan regional yang beroperasi di Kalimantan Selatan. 

    Pengalaman lainnya mencakup peran sebagai Internal Audit di PT Dua Samudera Perkasa pada 2007-2008, GA Dept. Head di PT Tri Usaha Bhakti pada 2004-2007, dan staf asisten BOD di PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997-2004.

    Daftar harta kekayaan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi:

    Tanah dan Bangunan

    Bangunan seluas 92 m2 di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri (Rp1.379.681.713)
    Tanah dan bangunan seluas 120 m2/54 m2 di Bekasi hasil sendiri (Rp326.682.000)
    Tanah dan bangunan seluas 216 m2/81 m2 di Bekasi hasil sendiri (Rp375.232.000)
    Bangunan seluas 24 m2 di Tangerang hasil sendiri (Rp250.000.000)
    Tanah dan bangunan seluas 475 m2/570 m2 di Jakarta Selatan hasil sendiri (Rp25.000.000.000)
    Tanah seluas 281 m2 di Jakarta Selatan warisan (Rp6.313.508.000)
    Tanah seluas 227 m2 di Jakarta Selatan hasil sendiri (Rp5.000.000.000)
    Tanah seluas 300 m2 di Tangerang Selatan, warisan (Rp2.359.644.288)

    Alat Transportasi dan Mesin

    Mobil TOYOTA LC 200 AT Tahun 2016, hasil sendiri (Rp2.120.900.000)
    Mobil TOYOTA CAMRY Tahun 2008, hasil sendiri (Rp125.000.000)
    Motor HONDA Y1G02N02LO AT Tahun 2015, hasil sendiri
    (Rp10.000.000)
    Mobil TOYOTA ALPHARD Tahun 2013, hasil sendiri (Rp600.000.000)
    Mobil HONDA JAZZ JAZZ GX5 15RSCVT CK / MICRO /MINIBUS
    Tahun 2020, hasil sendiri (Rp283.000.000)
    Mobil MERC BENZ E 300 AT (W213) CKD / SEDAN Tahun 2019,
    hasil sendiri (Rp1.348.000.000)
    Mobil HYUNDAI.IONIQ.5 SIGNATURE LONG RANGE IONIQ 5EVSIGNEXN42AI / MICRO MINIBUS Tahun 2022, hasil sendiri (Rp977.920.000)
    Mobil BMW BMW CE04 Tahun 2022, hasil sendiri (Rp450.000.000)