Xcloud.id

Institusi: Universitas Pelita Harapan

  • Perang Thailand vs Kamboja, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

    Perang Thailand vs Kamboja, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

    Bangkok –

    Pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja sejak Kamis (24/07) telah menewaskan setidaknya 16 orang dan puluhan ribu lainnya dievakuasi dari perbatasan kedua negara. Sejumlah pengamat menganggap Indonesia akan terkena dampak jika konflik antara Thailand dan Kamboja semakin parah.

    Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.

    Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.

    Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan “kekuatan berlebihan”.

    Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.

    Seorang saksi mata bercerita tentang pertempuran yang intens.

    “Ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi,” kata Sutian Phiwchan, seorang warga lokal di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Thailand, yang berbatasan dengan Kamboja, kepada BBC.

    Dalam pernyataan terdahulu, pemimpin Thailand mengatakan, pertempuran sengit dengan Kamboja, dapat “bergerak menuju perang”.

    Apa dampaknya terhadap Indonesia jika konflik Thailand-Kamboja terus memanas?

    Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, mengatakan dampak yang paling jelas dari konflik Thailand dan Kamboja adalah kemungkinan Indonesia kebanjiran pengungsi dari daerah konflik.

    “Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” kata Wempy, Jumat (25/07).

    Jika benar terjadi, kata Wempy, kondisi di Indonesia akan semakin buruk karena saat ini saja, pemerintah masih kewalahan mengurus pengungsi Rohingya dan Afghanistan.

    Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, memperingatkan agar Indonesia mewaspadai pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan keadaan di Thailand dan Kamboja.

    Ia mengambil contoh sindikat perdagangan senjata yang mungkin ingin memasukkan barang ke daerah konflik melalui negara-negara tetangga Thailand dan Kamboja, termasuk Indonesia.

    “Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” kata Teuku.

    “Itu harus kita hindari. Jangan sampai kelengahan kita berujung pada kita dipermalukan.”

    Namun, Wempy dan Teuku mengatakan, konflik ini baru saja pecah, jadi belum dapat diketahui pasti dampaknya buat Indonesia.

    Untuk saat ini, mereka hanya mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tidak terlihat membela salah satu pihak.

    “Jangan merasa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enggak perlu karena bisa dianggap oleh mereka sebagai upaya ikut campur atau ikut memengaruhi,” kata Teuku.

    Mengapa Thailand dan Kamboja bertempur?

    Percekcokan wilayah perbatasan ini bermula lebih dari 100 tahun lalu saat batas-batas kedua negara ditetapkan setelah penjajahan Prancis di Kamboja.

    Hubungan keduanya menjadi tegang pada 2008. Saat itu Kamboja mencoba mendaftarkan sebuah kuil abad ke-11 yang berada di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Langkah ini disambut protes keras dari Thailand

    Getty ImagesSeorang tentara Thailand sedang berjaga di kuil kuno Khmer yang disengketakan, Prasat Ta Muen Thom, di wilayah sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.

    Selama bertahun-tahun terjadi bentrokan secara sporadis yang menewaskan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak.

    Pertempuran yang saat ini berlangsung berawal ketika pada Mei lalu seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan. Hal ini membuat hubungan bilateral Thailand-Kamboja mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade.

    Dalam dua bulan terakhir, kedua negara memberlakukan pembatasan di perbatasan satu sama lain. Kamboja melarang impor dari Thailand seperti buah-buahan dan sayuran, serta menghentikan impor layanan listrik dan internet.

    Kedua negara juga telah memperkuat kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dalam beberapa minggu terakhir.

    Sejarah hubungan Thailand-Kamboja

    Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:

    Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.

    Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong. Operasi ini mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi semua warga negara dan diplomat Thailand dari Kamboja dan mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan.

    Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.

    Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.

    Ke mana arah konflik ini?

    Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan sengketa dengan Kamboja tetap “sensitif” dan harus ditangani dengan hati-hati, serta sesuai dengan hukum internasional.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai. Mereka mengaku “tidak punya pilihan” selain “menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata”.

    Pada masa lalu, meskipun telah terjadi saling serang yang serius, situasi-situasi tersebut mereda relatif cepat.

    Pada pertikaian saat ini, kedua negara kekurangan pemimpin yang punya kekuatan dan keyakinan untuk mundur dari konfrontasiwalau tampaknya pertempuran terkini tak akan meluas menjadi perang besar-besaran.

    Hun Manet, putra dari seorang mantan penguasa yang kuat, belum benar-benar punya otoritasnya sendiri. Ayah Hun Manet, Hun Sen, tampaknya bersedia memperdalam konflik ini untuk memperkuat reputasi nasionalisnya.

    Di Thailand, pemerintahan koalisi saat ini tampak rapuh.

    Meskipun Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra disokong ayahnya, Thaksin Shinawatra, dan Thaksin punya hubungan pribadi yang dekat dengan Hun Sen dan keluarganya, namun dia merasa dikhianati keputusan Hun Sen untuk membocorkan percakapan pribadi yang mengakibatkan Paetongtarn diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.

    Reportase tambahan oleh May Titthara di Phnom Penh.

    Lihat juga Video: DPR Minta Pemerintah Evakuasi WNI di Area Perang Thailand-Kamboja

    (nvc/nvc)

  • Canticle of Praise Rayakan Dua Dekade UPH Choir

    Canticle of Praise Rayakan Dua Dekade UPH Choir

    Mohamad Mamduh • 16 Juli 2025 09:29

    Jakarta: “Brrrravo!” terdengar lantang dari salah satu baris penonton—sebuah seruan yang langsung digaungkan kembali oleh Tutu Sukendro, Konduktor Universitas Pelita Harapan (UPH) Choir, di tengah riuh tepuk tangan yang memenuhi Auditorium Gedung D Ruang 501, UPH Kampus Lippo Village.

    Malam itu, 10 Juli 2025, menjadi momen penuh kehangatan dan sukacita saat UPH Choir merayakan dua dekade perjalanan melalui konser bertajuk “Canticle of Praise”.

    Lebih dari sekadar pertunjukan, konser ini adalah perayaan atas dedikasi, disiplin, dan semangat yang telah membentuk perjalanan UPH Choir sejak 2005. Di hadapan 500 penonton, 45 Choristers—sebutan bagi anggota aktif UPH Choir—menyuguhkan harmoni dan lirik sebagai wujud syukur.

    “Di UPH, kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang akademik. Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UPH Choir, kami ingin membentuk mahasiswa secara utuh dengan mengembangkan potensi, membangun karakter, kedisiplinan, dan sisi kepemimpinan mereka,” ucap Dr. Andry M. Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM., Associate Vice President of Student Development, Alumni and Corporate Relations UPH dalam sambutannya.

    Konser berdurasi dua setengah jam ini terbagi dalam dua babak. Babak pertama menampilkan karya O Magnum Mysterium (versi Nicholas White), Hear My Prayer, Come to the Music, Because of Love, dan I Can Do All Things Lord. Sebagai penutup, penonton juga diajak merenung melalui lagu I Want to Be a Christian. 

    Babak kedua dibuka dengan O Magnum Mysterium versi Tomas Luis de Victoria dan Then Sings My Soul. Di pertengahan babak, Tutu menyampaikan bahwa tiga lagu berikutnya sengaja dipilih dengan tajuk serupa untuk mengungkapkan syukur atas berbagai pencapaian UPH Choir selama dua dekade, yaitu I Want to Thank You Lord, I Thank You, Lord, dan We Thank You, Lord. Lagu-lagu bertema pujian dan syukur lainnya seperti God and God Alone, Canticle of Praise, If You Love Me, Soli Deo Gloria, dan Praise Him mengisi sisa pertunjukan.

    Sebuah momen kejutan hadir menjelang akhir konser, ketika para Choristers menyanyikan Happy Birthday dalam aransemen paduan suara. Lagu ini disambut antusias oleh penonton sebagai simbol perayaan. Konser kemudian ditutup dengan megah lewat tiga lagu terakhir: Hallelujah Chorus, The Battle of Jericho, dan If God Be for Us.

    UPH Choir berdiri pada 4 April 2005, ketika Tutu Sukendro diminta membentuk kelompok paduan suara mahasiswa sebagai bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Dimulai dari nol, ia mengajak mahasiswa yang berminat menyanyi dan membina mereka hingga UPH Choir rutin tampil dalam berbagai acara kampus maupun eksternal.

    Selama dua dekade, UPH Choir terus menunjukkan semangat, solidaritas, dan prestasi. Mereka telah tampil di lebih dari 150 panggung, dalam dan luar negeri, serta mengikuti berbagai kompetisi bergengsi—di antaranya Juara 1 National Folklore Festival ke-7 di Universitas Indonesia (2013), perwakilan Indonesia di Andrea O. Veneracion Choral Festival, Manila (2015), dan tiga medali emas di Bali International Choral Festival (2017).

    Bagi Tutu, konser Canticle of Praise adalah perayaan hasil dari latihan yang panjang dan konsisten sejak November 2024. Ia mengatakan, “Di era serba cepat seperti sekarang, banyak anak muda ingin hasil yang instan. Namun lewat komunitas ini, mereka diajarkan untuk berproses, disiplin, dan bersandar pada Tuhan. UPH Choir adalah ruang belajar yang membentuk karakter dan menghasilkan karya dengan standar profesional.”

    Kehadiran UKM UPH Choir memberikan para mahasiswa ruang bebas untuk bertumbuh. Hal inilah yang dirasakan Bernadeth Saskia Laudya Chintya, mahasiswi Program Studi (Prodi) Matematika UPH angkatan 2022, yang mengisi suara sopran di UPH Choir. Ia bercerita, selama hampir dua tahun bergabung, dirinya tak hanya mengasah kemampuan bernyanyi, tetapi juga mengalami transformasi pribadi.

    “Saya banyak bertumbuh melalui UPH Choir. Latihan rutin dua kali seminggu ternyata membuat saya belajar banyak hal. Mulai dari konsistensi, tanggung jawab, tekun, komitmen, dan tentunya yang paling utama adalah kedisiplinan. Tidak hanya soal bernyanyi, kami juga dibentuk untuk terus memahami pentingnya kerja sama tim,” papar Chintya.

    Hal serupa disampaikan oleh Benael Henokh Sabastian, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2024 yang mengisi bagian tenor.

    “Banyak pelajaran yang saya dapat, dari hal besar menguasai teknik vokal hingga hal kecil seperti kebiasaan membawa alat tulis saat latihan dan datang tepat waktu. Saya yakin hal ini juga pasti berguna untuk kehidupan kerja kelak. Saya juga merasa konser ini memberi pengalaman baru yang mengajarkan banyak hal seperti leadership dan cara komunikasi yang efektif,” ucap Benael.

    Melalui UPH Choir, harapannya mahasiswa tidak hanya sebatas mengejar prestasi, tetapi mampu menjadi komunitas yang membangun, membentuk karakter, menginspirasi, dan tentunya berdampak positif bagi setiap orang yang mendengar karya mereka.

    Jakarta: “Brrrravo!” terdengar lantang dari salah satu baris penonton—sebuah seruan yang langsung digaungkan kembali oleh Tutu Sukendro, Konduktor Universitas Pelita Harapan (UPH) Choir, di tengah riuh tepuk tangan yang memenuhi Auditorium Gedung D Ruang 501, UPH Kampus Lippo Village.
     
    Malam itu, 10 Juli 2025, menjadi momen penuh kehangatan dan sukacita saat UPH Choir merayakan dua dekade perjalanan melalui konser bertajuk “Canticle of Praise”.
     
    Lebih dari sekadar pertunjukan, konser ini adalah perayaan atas dedikasi, disiplin, dan semangat yang telah membentuk perjalanan UPH Choir sejak 2005. Di hadapan 500 penonton, 45 Choristers—sebutan bagi anggota aktif UPH Choir—menyuguhkan harmoni dan lirik sebagai wujud syukur.

    “Di UPH, kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang akademik. Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UPH Choir, kami ingin membentuk mahasiswa secara utuh dengan mengembangkan potensi, membangun karakter, kedisiplinan, dan sisi kepemimpinan mereka,” ucap Dr. Andry M. Panjaitan, S.T., M.T., CPHCM., Associate Vice President of Student Development, Alumni and Corporate Relations UPH dalam sambutannya.
     
    Konser berdurasi dua setengah jam ini terbagi dalam dua babak. Babak pertama menampilkan karya O Magnum Mysterium (versi Nicholas White), Hear My Prayer, Come to the Music, Because of Love, dan I Can Do All Things Lord. Sebagai penutup, penonton juga diajak merenung melalui lagu I Want to Be a Christian. 
     
    Babak kedua dibuka dengan O Magnum Mysterium versi Tomas Luis de Victoria dan Then Sings My Soul. Di pertengahan babak, Tutu menyampaikan bahwa tiga lagu berikutnya sengaja dipilih dengan tajuk serupa untuk mengungkapkan syukur atas berbagai pencapaian UPH Choir selama dua dekade, yaitu I Want to Thank You Lord, I Thank You, Lord, dan We Thank You, Lord. Lagu-lagu bertema pujian dan syukur lainnya seperti God and God Alone, Canticle of Praise, If You Love Me, Soli Deo Gloria, dan Praise Him mengisi sisa pertunjukan.
     
    Sebuah momen kejutan hadir menjelang akhir konser, ketika para Choristers menyanyikan Happy Birthday dalam aransemen paduan suara. Lagu ini disambut antusias oleh penonton sebagai simbol perayaan. Konser kemudian ditutup dengan megah lewat tiga lagu terakhir: Hallelujah Chorus, The Battle of Jericho, dan If God Be for Us.
     
    UPH Choir berdiri pada 4 April 2005, ketika Tutu Sukendro diminta membentuk kelompok paduan suara mahasiswa sebagai bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Dimulai dari nol, ia mengajak mahasiswa yang berminat menyanyi dan membina mereka hingga UPH Choir rutin tampil dalam berbagai acara kampus maupun eksternal.
     
    Selama dua dekade, UPH Choir terus menunjukkan semangat, solidaritas, dan prestasi. Mereka telah tampil di lebih dari 150 panggung, dalam dan luar negeri, serta mengikuti berbagai kompetisi bergengsi—di antaranya Juara 1 National Folklore Festival ke-7 di Universitas Indonesia (2013), perwakilan Indonesia di Andrea O. Veneracion Choral Festival, Manila (2015), dan tiga medali emas di Bali International Choral Festival (2017).
     
    Bagi Tutu, konser Canticle of Praise adalah perayaan hasil dari latihan yang panjang dan konsisten sejak November 2024. Ia mengatakan, “Di era serba cepat seperti sekarang, banyak anak muda ingin hasil yang instan. Namun lewat komunitas ini, mereka diajarkan untuk berproses, disiplin, dan bersandar pada Tuhan. UPH Choir adalah ruang belajar yang membentuk karakter dan menghasilkan karya dengan standar profesional.”
     
    Kehadiran UKM UPH Choir memberikan para mahasiswa ruang bebas untuk bertumbuh. Hal inilah yang dirasakan Bernadeth Saskia Laudya Chintya, mahasiswi Program Studi (Prodi) Matematika UPH angkatan 2022, yang mengisi suara sopran di UPH Choir. Ia bercerita, selama hampir dua tahun bergabung, dirinya tak hanya mengasah kemampuan bernyanyi, tetapi juga mengalami transformasi pribadi.
     
    “Saya banyak bertumbuh melalui UPH Choir. Latihan rutin dua kali seminggu ternyata membuat saya belajar banyak hal. Mulai dari konsistensi, tanggung jawab, tekun, komitmen, dan tentunya yang paling utama adalah kedisiplinan. Tidak hanya soal bernyanyi, kami juga dibentuk untuk terus memahami pentingnya kerja sama tim,” papar Chintya.
     
    Hal serupa disampaikan oleh Benael Henokh Sabastian, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2024 yang mengisi bagian tenor.
     
    “Banyak pelajaran yang saya dapat, dari hal besar menguasai teknik vokal hingga hal kecil seperti kebiasaan membawa alat tulis saat latihan dan datang tepat waktu. Saya yakin hal ini juga pasti berguna untuk kehidupan kerja kelak. Saya juga merasa konser ini memberi pengalaman baru yang mengajarkan banyak hal seperti leadership dan cara komunikasi yang efektif,” ucap Benael.
     
    Melalui UPH Choir, harapannya mahasiswa tidak hanya sebatas mengejar prestasi, tetapi mampu menjadi komunitas yang membangun, membentuk karakter, menginspirasi, dan tentunya berdampak positif bagi setiap orang yang mendengar karya mereka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • KPPU-FDPU Paramadina Soroti Isu Hak Monopoli BUMN

    KPPU-FDPU Paramadina Soroti Isu Hak Monopoli BUMN

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) dan Universitas Paramadina menyoroti implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merevisi UU No. 19 Tahun 2003, khususnya terkait pemberian hak monopoli melalui Pasal 86M.

    Adapun ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Keduanya, membahas hal tersebut dengan menggelar Simposium Nasional pada Senin (30/6). Ketua KPPU, Fanshurullah Asa menegaskan pentingnya menyeimbangkan kepentingan negara melalui BUMN dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

    Ia mengungkapkan sejak tahun 2020, KPPU telah mengajukan enam saran kebijakan kepada Kementerian BUMN, termasuk mitigasi jabatan rangkap dan penguatan program kepatuhan persaingan.

    “Kami ingin memastikan bahwa BUMN dikelola secara profesional dan berdaya saing, tetapi tetap tunduk pada prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan adil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Ia juga menekankan perlunya pelibatan aktif KPPU dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang BUMN. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tetap selaras dengan prinsip persaingan usaha.

    “Danantara sebaiknya proaktif berkonsultasi dan menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) milik KPPU dalam menyusun kebijakannya. Ini agar sejalan dengan pencapaian visi Presiden dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi dari aspek investasi dan pengeluaran pemerintah secara eksponensial menuju angka 8%”, jelasnya.

    Pada kesempatan ini, sejumlah pakar hukum dan ekonomi juga menyampaikan saran dan kritik terhadap potensi dampak yuridis, institusional, dan ekonomi dari beleid tersebut.

    Mereka juga sepakat l peran dan masukan KPPU l diperlukan dalam proses pembahasan regulasi dimaksud.

    Sebagai informasi, simposium turut dihadiri Di antaranya Guru Besar Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait; perwakilan Universitas Indonesia, T.M. Zakir S. Machmud, Ph.D.; serta Pelaksana Tugas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan.

    Hadir pula anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto, Anggota KPPU Periode 2018-2023 Chandra Setiawan, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. (jur) Udin Silalahi, serta Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Dr. Handi Risza Idris hadir dalam simposium.

    Hadirnya diskusi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif lintas disiplin dan memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan lanjutan, yang tidak hanya berpihak pada kepentingan negara, tetapi menjamin iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • FIKES UPH Buka Program Profesi Apoteker, Jawab Kebutuhan Tenaga Kefarmasian Nasional

    FIKES UPH Buka Program Profesi Apoteker, Jawab Kebutuhan Tenaga Kefarmasian Nasional

    Mohamad Mamduh • 28 Juni 2025 16:36

    Jakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi membuka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga kefarmasian yang semakin meningkat di Indonesia. Program ini hadir dengan visi untuk mencetak apoteker profesional yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan integritas berlandaskan nilai-nilai Kristiani.

    PSPPA UPH akan memulai penerimaan mahasiswa angkatan pertamanya secara terbatas untuk Tahun Akademik 2025/2026, yang dimulai pada Agustus 2025. Pembukaan PSPPA UPH telah memperoleh izin resmi berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 419/B/O/2025 yang ditetapkan pada 12 Juni 2025.

    Pembukaan PSPPA UPH dilatarbelakangi oleh pentingnya peran apoteker dalam sistem kesehatan nasional, baik dalam pelayanan pasien secara langsung maupun di sektor industri farmasi. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mempertegas bahwa lulusan sarjana farmasi wajib melanjutkan ke pendidikan profesi untuk dapat berpraktik di bidang kefarmasian. Dalam konteks ini, tenaga kefarmasian tidak hanya terbatas pada apoteker, tetapi juga mencakup Apoteker Spesialis dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF).

    Apt. Ernestine Arianditha Pranasti, M.Farm.Ind., Ketua Program Studi Profesi Apoteker UPH, menegaskan bahwa kehadiran PSPPA UPH merupakan respons terhadap kebutuhan nyata akan tenaga apoteker yang kompeten dan tersebar merata di Indonesia. Ia menyoroti fakta bahwa peran apoteker kini tidak hanya terbatas pada pelayanan di apotek, tetapi juga sangat krusial dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk rumah sakit, industri farmasi, hingga sektor pemerintahan.

    “Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan apoteker, baik secara jumlah maupun kualitas. PSPPA UPH hadir untuk mencetak apoteker yang tidak hanya andal secara keilmuan, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial untuk turut memperkuat layanan kesehatan nasional,” jelasnya.

    Mahasiswa PSPPA UPH akan menempuh masa studi selama 2 semester dengan total beban 36 SKS. Program ini dirancang untuk membekali lulusan sarjana farmasi dengan kompetensi profesional sebagai apoteker, baik dalam aspek keilmuan, keterampilan praktik, maupun etika profesi.

    Dari total 36 SKS, sebanyak 32 SKS dialokasikan untuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang wajib dijalani di lima tempat berbeda. Lokasi praktik ini mencakup berbagai bidang, seperti pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, distributor obat dan alat kesehatan, industri farmasi/obat tradisional/kosmetik, serta instansi pemerintah. Melalui PKPA ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman menyeluruh mengenai peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan.

    Selain PKPA, mahasiswa juga diwajibkan menempuh 3 SKS studi kasus praktik kefarmasian dan 1 SKS untuk ujian komprehensif serta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) sebelum mahasiswa menyandang gelar Apoteker (Apt).

    Setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan pendidikan, mahasiswa dapat mengurus Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai legalitas untuk menjalankan praktik kefarmasian di Indonesia.

    Apt. Ernestine menjelaskan bahwa kurikulum PSPPA UPH disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar kurikulum dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), pengguna lulusan dari rumah sakit, industri farmasi, hingga instansi pemerintahan. Pendekatan ini memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan dunia kefarmasian yang terus berubah secara dinamis.

    “Kami menyadari bahwa apoteker masa kini dituntut untuk memiliki lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Mereka harus adaptif, berintegritas, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Karena itu, kurikulum kami dirancang untuk mencakup aspek akademik, praktik langsung, serta pembentukan karakter profesional,” ujar Apt. Ernestine.

    PSPPA UPH juga telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi nasional untuk memperkuat mutu pendidikan dan memperluas pengalaman praktik mahasiswa. Beberapa mitra tersebut antara lain Siloam Hospitals, PT Mersifarma Tirmaku, PT Pharos Indonesia, PT Etana Biotechnologies Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Tangerang, serta apotek dan puskesmas mitra lainnya.

    Penyusunan kurikulum juga melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Tangerang dan IAI Pengurus Daerah Banten, serta UPH juga melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi farmasi seperti Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, dan Universitas Padjadjaran.

    Selama menjalani PKPA, mahasiswa dibimbing langsung oleh apoteker pembimbing (preseptor) di berbagai wahana praktik. Dalam proses ini, mereka tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai etika profesi, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi fondasi utama seorang apoteker profesional.

    PSPPA UPH didukung oleh fasilitas kampus yang lengkap dan modern, dirancang untuk menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi. Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman praktis selama masa studi, salah satunya melalui Apotek Pendidikan milik UPH yakni Apotek UPH yang menjadi salah satu wahana pembelajaran utama.

    Untuk mendukung penilaian objektif dan transparan terhadap kompetensi mahasiswa, UPH menyediakan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) Center serta CBT (Computer-Based Test) Center. Fasilitas ini memastikan mahasiswa dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi ujian kompetensi nasional.

    Selain itu, pembelajaran didukung oleh berbagai laboratorium khusus yang mencerminkan berbagai bidang ilmu kefarmasian, seperti:

    – Laboratorium Kimia Farmasi
    – Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Farmasi
    – Laboratorium Biologi Farmasi
    – Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi
    – Laboratorium Mikrobiologi dan Klinis

    Dengan dukungan fasilitas yang terintegrasi ini, mahasiswa dibekali dengan lingkungan belajar yang komprehensif untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesionalisme mereka sebagai apoteker masa depan.

    PSPPA UPH berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan karakter yang kuat. Apt. Ernestine menjelaskan bahwa profil lulusan mengacu pada nine stars pharmacist dari World Health Organization (WHO) yakni sebagai Caregiver, Decision Maker, Communicator, Manager, Leader, Life-long Learner, Teacher, Researcher, dan Entrepreneur.

    “Keunggulan PSPPA UPH memang ada pada praktik farmasi klinis, tapi kami pastikan seluruh standar kompetensi apoteker sesuai regulasi Kementerian Kesehatan juga dipenuhi. Semua ini dibentuk sejak pendidikan sarjana dan dilengkapi dalam program profesi,” jelasnya.

    Prospek karier lulusan PSPPA UPH pun terbuka luas. Mereka dapat berkarier di berbagai bidang seperti rumah sakit, industri farmasi, apotek komunitas, instansi pemerintah seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, maupun sebagai akademisi dan peneliti.

    Dalam jangka panjang, PSPPA UPH menargetkan menjadi salah satu program profesi apoteker unggulan di Indonesia yang mampu menyerap lulusan S1 Farmasi dan mencetak apoteker profesional yang dikenal luas dalam kompetensi dan integritasnya.

    Jakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi membuka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga kefarmasian yang semakin meningkat di Indonesia. Program ini hadir dengan visi untuk mencetak apoteker profesional yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan integritas berlandaskan nilai-nilai Kristiani.
     
    PSPPA UPH akan memulai penerimaan mahasiswa angkatan pertamanya secara terbatas untuk Tahun Akademik 2025/2026, yang dimulai pada Agustus 2025. Pembukaan PSPPA UPH telah memperoleh izin resmi berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 419/B/O/2025 yang ditetapkan pada 12 Juni 2025.
     
    Pembukaan PSPPA UPH dilatarbelakangi oleh pentingnya peran apoteker dalam sistem kesehatan nasional, baik dalam pelayanan pasien secara langsung maupun di sektor industri farmasi. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mempertegas bahwa lulusan sarjana farmasi wajib melanjutkan ke pendidikan profesi untuk dapat berpraktik di bidang kefarmasian. Dalam konteks ini, tenaga kefarmasian tidak hanya terbatas pada apoteker, tetapi juga mencakup Apoteker Spesialis dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF).

    Apt. Ernestine Arianditha Pranasti, M.Farm.Ind., Ketua Program Studi Profesi Apoteker UPH, menegaskan bahwa kehadiran PSPPA UPH merupakan respons terhadap kebutuhan nyata akan tenaga apoteker yang kompeten dan tersebar merata di Indonesia. Ia menyoroti fakta bahwa peran apoteker kini tidak hanya terbatas pada pelayanan di apotek, tetapi juga sangat krusial dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk rumah sakit, industri farmasi, hingga sektor pemerintahan.
     
    “Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan apoteker, baik secara jumlah maupun kualitas. PSPPA UPH hadir untuk mencetak apoteker yang tidak hanya andal secara keilmuan, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial untuk turut memperkuat layanan kesehatan nasional,” jelasnya.
     
    Mahasiswa PSPPA UPH akan menempuh masa studi selama 2 semester dengan total beban 36 SKS. Program ini dirancang untuk membekali lulusan sarjana farmasi dengan kompetensi profesional sebagai apoteker, baik dalam aspek keilmuan, keterampilan praktik, maupun etika profesi.
     
    Dari total 36 SKS, sebanyak 32 SKS dialokasikan untuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang wajib dijalani di lima tempat berbeda. Lokasi praktik ini mencakup berbagai bidang, seperti pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, distributor obat dan alat kesehatan, industri farmasi/obat tradisional/kosmetik, serta instansi pemerintah. Melalui PKPA ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman menyeluruh mengenai peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan.
     
    Selain PKPA, mahasiswa juga diwajibkan menempuh 3 SKS studi kasus praktik kefarmasian dan 1 SKS untuk ujian komprehensif serta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) sebelum mahasiswa menyandang gelar Apoteker (Apt).
     
    Setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan pendidikan, mahasiswa dapat mengurus Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai legalitas untuk menjalankan praktik kefarmasian di Indonesia.
     
    Apt. Ernestine menjelaskan bahwa kurikulum PSPPA UPH disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar kurikulum dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), pengguna lulusan dari rumah sakit, industri farmasi, hingga instansi pemerintahan. Pendekatan ini memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan dunia kefarmasian yang terus berubah secara dinamis.
     
    “Kami menyadari bahwa apoteker masa kini dituntut untuk memiliki lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Mereka harus adaptif, berintegritas, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Karena itu, kurikulum kami dirancang untuk mencakup aspek akademik, praktik langsung, serta pembentukan karakter profesional,” ujar Apt. Ernestine.
     
    PSPPA UPH juga telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi nasional untuk memperkuat mutu pendidikan dan memperluas pengalaman praktik mahasiswa. Beberapa mitra tersebut antara lain Siloam Hospitals, PT Mersifarma Tirmaku, PT Pharos Indonesia, PT Etana Biotechnologies Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Tangerang, serta apotek dan puskesmas mitra lainnya.
     
    Penyusunan kurikulum juga melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Tangerang dan IAI Pengurus Daerah Banten, serta UPH juga melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi farmasi seperti Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, dan Universitas Padjadjaran.
     
    Selama menjalani PKPA, mahasiswa dibimbing langsung oleh apoteker pembimbing (preseptor) di berbagai wahana praktik. Dalam proses ini, mereka tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai etika profesi, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi fondasi utama seorang apoteker profesional.
     
    PSPPA UPH didukung oleh fasilitas kampus yang lengkap dan modern, dirancang untuk menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi. Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman praktis selama masa studi, salah satunya melalui Apotek Pendidikan milik UPH yakni Apotek UPH yang menjadi salah satu wahana pembelajaran utama.
     
    Untuk mendukung penilaian objektif dan transparan terhadap kompetensi mahasiswa, UPH menyediakan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) Center serta CBT (Computer-Based Test) Center. Fasilitas ini memastikan mahasiswa dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi ujian kompetensi nasional.
     
    Selain itu, pembelajaran didukung oleh berbagai laboratorium khusus yang mencerminkan berbagai bidang ilmu kefarmasian, seperti:
     
    – Laboratorium Kimia Farmasi
    – Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Farmasi
    – Laboratorium Biologi Farmasi
    – Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi
    – Laboratorium Mikrobiologi dan Klinis
     
    Dengan dukungan fasilitas yang terintegrasi ini, mahasiswa dibekali dengan lingkungan belajar yang komprehensif untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesionalisme mereka sebagai apoteker masa depan.
     
    PSPPA UPH berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan karakter yang kuat. Apt. Ernestine menjelaskan bahwa profil lulusan mengacu pada nine stars pharmacist dari World Health Organization (WHO) yakni sebagai Caregiver, Decision Maker, Communicator, Manager, Leader, Life-long Learner, Teacher, Researcher, dan Entrepreneur.
     
    “Keunggulan PSPPA UPH memang ada pada praktik farmasi klinis, tapi kami pastikan seluruh standar kompetensi apoteker sesuai regulasi Kementerian Kesehatan juga dipenuhi. Semua ini dibentuk sejak pendidikan sarjana dan dilengkapi dalam program profesi,” jelasnya.
     
    Prospek karier lulusan PSPPA UPH pun terbuka luas. Mereka dapat berkarier di berbagai bidang seperti rumah sakit, industri farmasi, apotek komunitas, instansi pemerintah seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, maupun sebagai akademisi dan peneliti.
     
    Dalam jangka panjang, PSPPA UPH menargetkan menjadi salah satu program profesi apoteker unggulan di Indonesia yang mampu menyerap lulusan S1 Farmasi dan mencetak apoteker profesional yang dikenal luas dalam kompetensi dan integritasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Ini Dia 5 Kampus Termahal di Indonesia

    Ini Dia 5 Kampus Termahal di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang semester baru awal 2025/2026, banyak orang tua dan calon mahasiswa mencari dan memburu universitas impian mereka.

    Dewasa ini, biaya kuliah di universitas juga terus naik, sehingga butuh anggaran besar bagi orang tua memasukkan anaknya pada kampus pilihannya.

    Di Indonesia sendiri, ada beberapa kampus yang dikenal sebagai universitas termahal sebagai berikut dilansir dari berbagai sumber 

    1. President University

    President University merupakan salah satu universitas swasta terakreditasi A dengan pembelajaran dan penelitian internasional.

    Perkuliahan di President University dilakukan dalam bahasa Inggris. President University terletak di salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara (Kawasan Industri Jababeka) tempat berbagai perusahaan dari banyak negara mendirikan dan menjalankan bisnis mereka.

    Saat ini, President University memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Bisnis (Akuntansi, Ilmu Aktuaria, Administrasi Bisnis, Manajemen, dan Magister Manajemen Teknologi), Fakultas Ilmu Komputer (Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Desain Komunikasi Visual, dan Magister Sains dan Teknologi Informasi), Fakultas Teknik (Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, dan Teknik Mesin), dan Fakultas Humaniora (Komunikasi, Hubungan Internasional, Hukum, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar).

    Biaya kuliah di President University untuk program sarjana (S1) adalah sekitar Rp32.000.000 per semester. Biaya ini mencakup biaya kuliah pokok, biaya SKS, biaya praktikum, dan biaya ujian semester. Selain itu, ada biaya lain yang perlu diperhatikan seperti biaya asrama (jika mahasiswa memilih untuk tinggal di asrama), biaya matrikulasi (jika ada), dan biaya admission test. 

    2. Swiss German University

    Swiss German University (SGU) didirikan pada tahun 2000 sebagai universitas internasional pertama dengan lisensi akademik yang diakui oleh hukum Indonesia.

    Lisensi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (DIKNAS). SGU dibentuk melalui upaya bersama antara Indonesia, Jerman, Swiss, dan Austria dengan tujuan untuk menghadirkan fokus internasional yang kuat serta mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

    Untuk mencapai tujuannya, SGU menawarkan pembelajaran yang berorientasi pada kualitas melalui 17 Program Gelar Sarjana dan 6 Program Gelar Magister mulai dari Teknik, Teknologi Informasi, dan Bisnis hingga Ilmu Hayati dan Ilmu Sosial yang semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai media pengajaran.

    Sebagai pelopor dalam menawarkan kurikulum internasional dan program gelar internasional di Indonesia, SGU telah menjalin kemitraan dengan 26 universitas dan 250 perusahaan yang tersebar di seluruh Eropa yang menempatkan institusi tersebut di antara universitas paling sukses dengan koneksi Eropa.

    Sejak didirikan, SGU telah berdedikasi untuk memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar internasional dan bertujuan untuk mengembangkan profesional terampil yang memenuhi tuntutan industri. Sembilan puluh persen dosen SGU memperoleh gelar akademik di luar negeri dan memiliki pengalaman bekerja sebagai profesional di bidang terkait.

    Program Gelar Sarjana SGU menawarkan kursus yang menggabungkan pelatihan teori dan praktik (magang), sementara Program Gelar Magister dirancang khusus untuk menghasilkan pemimpin bisnis yang siap bersaing secara global. Selama lebih dari satu dekade, SGU telah menghasilkan lulusan terbaik bangsa ini, yang dilengkapi dengan pengetahuan, pengalaman, dan karakter yang sangat dibutuhkan di pasar yang kompetitif saat ini, menjadikannya tempat untuk mengejar pendidikan tinggi dan gelar Anda dengan penuh percaya diri.

    Biaya kuliah di Swiss German University untuk Sarjana rata-rata berkisar Rp27.500.000 hingga Rp 30.000.000 per semesternya.

    3. Universitas Pelita Harapan (UPH)

    Universitas Pelita Harapan (UPH), didirikan pada tahun 1994 di Tangerang, Indonesia, adalah universitas Kristen swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

    Universitas ini dirancang oleh para pendirinya, yang dipimpin oleh Dr. James T. Riady, untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang berakar pada nilai-nilai Kristen, dengan tujuan membentuk lulusan yang berkarakter kuat dan berdaya saing global.

    Selama bertahun-tahun, UPH telah memperluas program akademiknya mencakup berbagai disiplin ilmu, mendorong inovasi dan kepemimpinan melalui fasilitas modern serta kemitraan internasional. Saat ini, UPH diakui sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, berkomitmen pada pendidikan holistik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Universitas yang menyediakan 12 fakultas tersebut mematok biaya UKT mulai dari Rp100 juta hingga Rp 500 juta per-semester.

    4. Universitas Trisakti

    Universitas Trisakti merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar tahun 1965, yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti.

    Proses kelahiran Universitas Trisakti diawali dengan dihancurkannya Universitas Respublika oleh masa pada Tahun 1965 karena dianggap terlibat dalam pergerakan Partai Komunis Indonesia pada bulan September 1965. Dari puing – puing Respublika itulah, maka dibangun Universitas Trisakti.

    Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Makna Trisakti diambil dari pidato Dr. Ir. Soekarno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Landasan inilah yang menjadi tonggak upaya Universitas Trisakti untuk ikut mencerdaskan anak bangsa dalam berbagai aspek, baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kepekaan sosial terhadap sesama, serta kepedulian dalam menjaga lingkungan hidup.

    Pada awal didirikan Universitas Trisakti memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik yang memiliki 4 (empat) departemen yaitu Departemen Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Arsitektur.

    Saat ini, Universitas Trisakti telah memiliki 9 (sembilan) fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan, serta Fakultas Seni Rupa dan Desain, dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) Program Sarjana, 1 (satu) Program Diploma IV dan 4 (empat) Program Diploma III. Selain itu terdapat Program Pascasarjana yang memiliki 14 (empat belas) Program Magister dan 5 (lima) Program Doktor.

    5. Universitas Bina Nusantara

    Perjalanan Universitas Bina Nusantara dimulai pada tanggal 21 Oktober 1974. Berawal dari sebuah program studi jangka pendek yang bernama Modern Computer Course, kemudian berkembang pesat karena landasannya yang kokoh dan visinya yang komprehensif.

    Karena banyaknya peminat dan pesatnya perkembangan, pada tanggal 1 Juli 1981 Modern Computer Course berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer (ATK) dengan jurusan pertama Manajemen Informatika.

    ATK memperoleh status terdaftar pada tanggal 13 Juli 1984 dan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 1 Juli 1985 berubah nama menjadi AMIK Jakarta. Pada tanggal 21 September 1985, AMIK Jakarta berubah nama menjadi AMIK Bina Nusantara.

    AMIK Bina Nusantara mencatat prestasi gemilang di usianya yang terbilang muda dengan terpilihnya AMIK sebagai Akademi Komputer terbaik oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dikti Daerah III pada tanggal 17 Maret 1986. Kebutuhan akan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi mendorong AMIK untuk terus berkembang, dan pada tanggal 1 Juli 1986 resmi menyandang status Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Nusantara.

    Pada tanggal 9 November 1987, AMIK Bina Nusantara bergabung dengan STMIK Bina Nusantara. Lembaga ini menyelenggarakan program Diploma (D-3) dan Sarjana (S-1). Status akreditasi Disamakan untuk semua jurusan dan jenjang diperoleh pada tanggal 18 Maret 1992. Pada tahun berikutnya, STMIK Bina Nusantara membuka Program Magister (S-2) Manajemen Sistem Informasi pertama di Indonesia. Program ini resmi terdaftar pada 10 Mei 1993.

    Setelah melalui ketekunan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Universitas Bina Nusantara (UBINUS) resmi tercatat dan berdiri pada tanggal 8 Agustus 1996. STMIK Bina Nusantara kemudian dilebur menjadi Universitas Bina Nusantara pada tanggal 20 Desember 1998. Saat itu UBINUS mempunyai Fakultas Ilmu Komputer (Fakultas Ilmu Komputer), Fakultas Ekonomi (Fakultas Ekonomi), Fakultas Teknik (Fakultas Teknik), Fakultas Sastra (Fakultas Sastra), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Fakultas MIPA) dan Program Magister (S-2) Manajemen Sistem Informasi.

  • Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA- Istilah ‘migran’ yang belakangan ini digunakan untuk merujuk pada warga asal Tiongkok yang datang ke Indonesia dan Asia Tenggara dalam beberapa dasawarsa terakhir, dianggap rancu dan cenderung menimbulkan problema baik dalam aspek akademis maupun aspek sosial.

    Hal ini karena istilah migran itu disematkan kepada orang-orang asal Tiongkok yang sebenarnya datang untuk sementara waktu ke negara tujuan, entah sebagai pekerja, pelajar, pebisnis, ataupun kegiatan lainnya.

    Karena mereka datang untuk sementara dan dalam kelompok relatif besar, mereka tak dapat diharapkan untuk melakukan proses adaptasi dalam hal sosial dan budaya, seperti pendahulu mereka, yaitu etnis Tionghoa di Asia Tenggara, termasuk orang-orang Tionghoa Indonesia.

    Pandangan di atas disampaikan Profesor Leo Suryadinata, peneliti senior pada ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura sebagai pembicara dalam seminar berjudul “Peran Migran Baru Tiongkok (Xin Yimin) di Asia Tenggara,” yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) dan Magister Ilmu Hubungan Internasional (MHI) Universitas Pelita Harapan (UPH), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI), pada Kamis (25/6/2025) di Jakarta.

    Leo Suryadinata, Peneliti dan ilmuwan sosial yang menerima anugerah kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia pada 2018 itu, mengemukakan berbagai karaktersitik migran baru asal Tiongkok (Xin Yimin) yang berbeda dari etnis Tionghoa di Asia Tenggara dan Indonesia.

    Menurutnya, orang-orang Tionghoa yang termasuk sebagai migran lama meninggalkan Tiongkok menuju negara tujuan, kebanyakan ke Asia Tenggara, selambatnya pada awal abad ke 20, dan dilatarbelakangi faktor ekonomi, khususnya kemiskinan.

    “Orang-orang Tionghoa itu sebagian besar menuju dan bermukim di Asia Tenggara, dan menganggap Asia Tenggara sebagai tanah air mereka,” terang Leo.

    Berbeda dengan Xin Yimin, mereka yang dikategorikan sebagai migran lama rata rata berasal dari provinsi-provinsi di Selatan Tiongkok, seperti Fujian, Guangzhou, dan Hainan.

    Berbeda dari etnik Tionghoa yang sudah berakar di Asia Tenggara dan Indonesia, migran baru asal Tiongkok tidak datang untuk menetap.

    Menurut Leo, mereka menjadikan negara-negara tujuan sebagai tempat untuk transit dalam proses migrasi yang bersifat sementara itu. Oleh karenanya mereka tak lagi berpegang pada istilah luodi shenggen (berakar di tanah yang mereka pijak) dan cenderung berpindah-pindah seperti daun teratai yang tak berakar.

    “Karena mereka datang dengan jumlah besar, mereka akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kelompok mereka, sehingga proses integrasi antara mereka dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit,” tutur Leo.

    Leo beranggapan bahwa fenomena migran baru asal Tiongkok harus dikaji dengan sebuah pendekatan baru yang meskipun tetap kritis, tetapi tanpa bersifat apriori.

    Sementara itu, ketua FSI yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Universitas Pelita Harapan (UPH), Johanes Herlijanto, menyesalkan masih adanya pandangan yang menyamakan antara warga Tionghoa yang baru dengan etnik Tionghoa di Indonesia dan Asia Tenggara.

    Johanes menyatakan bahwa pandangan semacam itu kurang adil terhadap etnik Tionghoa yang bukan hanya telah berakar dan beradaptasi, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kawasan Asia Tenggara, tempat mereka menetap selama berabad-abad.

    “Tionghoa Indonesia, misalnya, telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia yang selalu mengedepankan identitas kebangsaan Indonesia,” tutur pemerhati Tionghoa asal UPH itu.

    Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono sependapat dengan Profesor Leo Suryadinata dalam hal dampak positif dan negatif dari kehadiran investasi dan migran baru asal China.

    “Kehadiran industri smelter di Sulawesi Tengah dan Tenggara menghidupkan perekonomian di daerah tersebut, ini hal yang jarang diungkap ke publik,” tuturnya.

    Namun sosiolog tamatan Universitas Gajah Mada (UGM) itu juga menuturkan mengenai adanya persoalan budaya yang diakibatkan kehadiran migran baru asal Tiongkok itu. Persoalan itu antara lain mencakup miskomunikasi, mispersepsi, serta praduga antara migran asal Tiongkok dan masyarakat setempat.

  • Mengenal Spesifikasi 2 Rumah Proyek Hunian Warisan Bangsa

    Mengenal Spesifikasi 2 Rumah Proyek Hunian Warisan Bangsa

    Jakarta, Beritasatu.com — Proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) merupakan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau. Proyek ini menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses rumah permanen dengan fasilitas dasar.

    Data menunjukkan, lebih dari 12 juta keluarga di Indonesia masih hidup di hunian tidak layak. Mereka tinggal di rumah semipermanen, rumah sewa berukuran sempit, atau bahkan gubuk darurat yang tidak memenuhi standar keamanan dan sanitasi.

    Rumah layak bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga fondasi untuk kehidupan yang lebih baik. “Perumahan terjangkau bukanlah hak istimewa, melainkan kebutuhan dasar manusia,” ujar Rektor Universitas Pelita Harapan, Jonathan Parapak, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).

    Ada dua tipe hunian yang ditawarkan, pertama tipe dua kamar tidur yang memiliki ukuran 2,6 meter x 10,1 meter, dengan luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Unit ini dilengkapi lantai mezzanine sebagai ruang tambahan.

    Tipe kedua yakni tipe satu kamar tidur, dengan ukuran 2,6 meter x 9,6 meter, dengan luas tanah 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Meski mungil, kedua tipe ini sudah dilengkapi ruang tamu, dapur, kamar mandi, teras, dan carport.

    HWB menggunakan struktur beton bertulang, atap baja ringan, dan penutup atap spandek. Dinding rumah menggunakan bata ringan dengan finishing mortar dan cat, sementara kamar mandi sudah dilapisi keramik.

    Untuk lantai, digunakan keramik di ruang utama dan lantai antiselip di kamar mandi serta teras. Di area carport, digunakan cor beton. Instalasi listrik berdaya 900 watt serta pasokan air dari PDAM atau sumber lain yang disediakan pengembang melengkapi kebutuhan dasar hunian ini.

  • Gabung Ekosistem Edu-Bisnis Masa Depan di PIK2, Ini Alasan Rukan Harvard Layak Dimiliki

    Gabung Ekosistem Edu-Bisnis Masa Depan di PIK2, Ini Alasan Rukan Harvard Layak Dimiliki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan urban, lokasi strategis menjadi kunci utama para pebisnis visioner. Dan salah satu area paling produktif adalah kawasan pendidikan—tempat ribuan mahasiswa, ratusan pengajar, dan berbagai institusi berkumpul dalam satu ekosistem dinamis.

    PIK2 menjawab potensi itu melalui kawasan Educity—zona yang menggabungkan pusat pendidikan dan area komersial modern. Di tengah sinergi ini, hadir Rukan Harvard dan Rukan Stanford, ikon baru ruang usaha yang ditawarkan dengan daya tarik lokasi dan desain kelas atas.

    “Kombinasi ini menciptakan potensi bisnis yang sangat besar dan menjanjikan. Di tengah ekosistem yang hidup ini, hadir Rukan Harvard dan Rukan Stanford sebagai ikon baru ruang usaha prestisius di kawasan Educity,” ucap Sales & Marketing Director PIK2, Lucia Aditjakra.

    Kawasan Edukasi yang Hidup dan Potensial

    Educity tidak hanya dikelilingi oleh institusi pendidikan ternama seperti Universitas Pelita Harapan, Prasetiya Mulya, Hope Academy, dan ST. Johannes Berchmans, tapi juga berbatasan langsung dengan kawasan hunian padat penghuni seperti Tokyo Riverside yang menjadi pusat aktivitas harian.

    Kondisi ini menciptakan peluang besar untuk berbagai jenis usaha—mulai dari tempat les, co-working space, hingga restoran dan minimarket.

    Lokasi dan Fasilitas Jadi Nilai Tambah

    Rukan Harvard dan Stanford menempati posisi paling strategis, tepat di depan kampus dan jalur utama aktivitas. Ribuan orang akan melintasi area ini setiap harinya—memberi potensi visibilitas usaha yang tinggi.

  • Belum ada aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari

    Belum ada aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari

    Pengunjung mengamati sejumlah karya yang dipamerkan dalam pameran karya desain interior `Jejak 21` Riset Desain 3 Proyek di Museum Bahari, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Pameran yang digelar mahasiswa Jurusan Desain Interior Universitas Pelita Harapan tersebut menampilkan rancangan tata pamer Rumah si Pitung yang penuh dengan kisah sejarah masyarakat Betawi. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/

    Belum ada aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menerapkan aturan khusus saat museum dibuka hingga malam hari, yakni hingga pukul 20.00 WIB pada 10-11 Mei 2025.

    “Untuk aturan khusus belum ada,” ujar Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Adapun secara umum, pengunjung museum harus menjaga kebersihan, tidak makan dan minum di area museum, serta tidak menyentuh koleksi.

    Akhir pekan ini merupakan uji coba penerapan jam operasional museum hingga malam hari sebagaimana janji Gubernur Jakarta Pramono Anung. Uji coba dilakukan di lima museum yakni Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, dan Museum Betawi.

    “Untuk launching (pembukaan museum resmi) belum ada pembahasan resmi, tapi insya Allah dalam waktu dekat,” kata Linda.

    Lalu, terkait kegiatan atau hal khusus yang disiapkan untuk pengunjung, dia mengatakan beberapa pameran temporer. Di Museum Bahari misalnya, sejumlah pameran yang ditampilkan saat ini yakni pameran seni instalasi jaring Ghost Nets bertema “Awakening The Drifting Giants” , tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

    Pameran lainnya yakni “Membangun Di Lahan Basah” yang menarasikan tentang awal mula bangunan Museum Bahari (Gudang Rempah) pada masanya yakni abad 17.

    Selain pameran, pengelola museum juga menyiapkan beberapa kegiatan untuk pengunjung seperti menikmati pesona bekas Gedung Rempah VOC dan Plaza Romantis Museum Bahari dan selusur literasi sejarah di Perpustakaan Museum Bahari.

    Sumber : Antara

  • Akademisi: Tenaga Kerja Asing China Jadi Tantangan Hubungan RI-Tiongkok – Halaman all

    Akademisi: Tenaga Kerja Asing China Jadi Tantangan Hubungan RI-Tiongkok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China di Indonesia yang bekerja di sejumlah sektor seperti tambang mineral di Indonesia menjadi tantangan serius bagi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC).

    Menurut dosen Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, tersebut, isu TKA China perlu mendapat perhatian yang serius pemerintah dan masyarakat Indonesia. 

    Ini karena jumlah TKA China terus meningkat dan presentase kenaikan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan TKA asing dari negara lain.

    “Saya mengharapkan agar diskusi ini bukan hanya berfokus pada bagaimana memberdayakan masyarakat dan pekerja lokal, tetapi juga mendorong agar transfer teknologi dari China benar-benar terlaksana,” ujarnya di acara seminar bertajuk “Tenaga Kerja Asing dan Hubungan Indonesia China” yang diselenggarkan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bersama Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

    Seminar ini juga menghadirkan pemerhati Tiongkok Universitas Pelita Harapan (UPH) Johanes Herlijanto dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Anggiat Napitupulu, dan Sub Koordinator Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Sektor Industri Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ali Chaidar Zamani. 

    Ketua FSI Johanes Herlijanto berpendapat, isu TKA China sangat relevan bagi studi mengenai China dan hubungan Indonesia China karena isu ini dapat dipahami dalam kerangka migran baru asal RRC. 

    Menurutnya, berbeda dari “migran lama” yang membentuk komunitas etnik Tionghoa yang telah berakar dan menjadi bagian dari masyarakat setempat di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain, fenomena migran baru mulai muncul sejak tahun 1980-an, dan sebagian besar di antara mereka masih memegang kewarganegaraan RRC. 

    “Sebagian dari mereka berpendidikan tinggi dan memilih untuk bermigrasi ke negara-negara yang relatif kaya, seperti negara-negara di Eropa, Amerika Utara, dan Australia atau Selandia Baru,” kata Johanes yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH Jakarta.

    Menurutnya, seiring dengan kebijakan RRC untuk memberikan bantuan serta berinvestasi dengan negara lain, TKA China turut membentuk fenomena “migran baru” tersebut. 

    Kedatangan TKA menjadi bagian dari ‘bantuan terikat’ dari China yang mensyaratkan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan asal negaranya sendiri untuk mengerjakan proyek-proyek yang didanai oleh bantuan atau investasi dari China.

    Menurut Johanes, kehadiran tenaga kerja itu mendapat penerimaan yang beragam dari masyarakat Indonesia dari berbagai periode. 

    DI pertengahan 2000-an, masyarakat Indonesia menganggap kehadiran TKA China sebagai inspirasi, khususnya karena etos kerja mereka, yang antara lain memperlihatkan kedisiplinan.

    Namun sejak 2015 di masyarakat Indonesia telah berkembang persepsi negatif masyarakat terhadap kehadiran TKA China, khususnya terkait jumlah dan persentasi mereka, potensi mereka menjadi pesaing bagi para pencari kerja lokal.

    Mereka juga jadi sorotan masyarakat Indonesia kesenjangan budaya, dan isu terkait legalitas status kerja mereka. 

    Dalam pandangan Johanes, meski persepsi yang berkembang di masyarakat bisa berbeda dari realita yang ada, kekhawatiran yang berkembang dalam masyarakat dapat dipahami. 

    Johanes juga memberi perhatian khusus pada persentasi TKA China yang cukup tinggi serta kecenderungan peningkatannya dari tahun ke tahun.

    Soal legalitas sebagian TKA China juga patut mendapat perhatian khusus. 

    “Seperti dituliskan dalam studi dari seorang profesor di sebuah universitas di manca negara, sebagian dari TKA asal China tak jarang melakukan praktik ‘easy come easy go,’ yaitu datang dengan visa yang tak sesuai aturan izin kerja untuk bekerja di Indonesia, lalu pergi meninggalkan Indonesia ketika masa berlaku visa habis, dan kembali lagi ke Indonesia setelah beberapa waktu,” kata Johanes. 

    Menurutnya, Pemerintah China sebenarnya dapat mencari solusi untuk mengurangi kehadiran TKA-nya di negara lain, antara lain dengan memberi perhatian pada transfer teknologi dan pengetahuan. 

    “Alih-alih berkutat pada anggapan bahwa pekerja Indonesia kurang mumpuni dan memiliki kesulitan komunikasi dengan pihak China, RRC diharapkan meningkatkan komitmen untuk melakukan transfer teknologi dan transfer pengetahuan sehingga di masa mendatang terdapat pekerja-pekerja Indonesia yang memiliki kecakapan setara dengan TKA asal China dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan mereka asal RRC,” pungkasnya.

    Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Anggiat Napitupulu menilai, telah terjadi perubahan dalam hal perizinan sejak berlakunya Undang Undang Cipta Kerja.

    Menurutnya, perubahan tersebut antara lain berupa penyederhanaan perizinan TKA, serta visa dan izin tinggal yang dapat diperoleh dengan lebih cepat. 

    Dia menjelaskan, kebijakan investasi RRC kini telah bergeser, dari yang dulu dikenal sebagai 3 M, yaitu Money (modal atau uang), Manpower (tenaga kerja), dan material (bahan baku) berubah menjadi pendekatan yang lebih strategis dan berkualitas tinggi.

    “China kini memiliki fokus baru, seperti transfer teknologi, kolaborasi industri, green investment (investasi hijau), ekonomi digital dan infrastruktur cerdas, dan memberi penekanan pada penggunaan TKA yang berada pada level tinggi, seperti teknisi dan supervisor,” ujarnya. 

    Ali Chaidar Zamani dari Sub Koordinator Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Sektor Industri Kementerian Ketenagakerjaan RI mengatakan, selama 2024 saja pihaknya telah menerbitkan pengesahan RPTKA sebanyak 101 ribu lebih.

    “Angka ini masih berupa perizinan di atas kerja, dan belum tentu merepresentasikan jumlah TKA asing yang memasuki Indonesia,” ujarnya. 

    Zamani menjelaskan alasan yang sering disampaikan perusahaan ketika mengajukan permohonan penggunaan TKA China adalah karena proyek yang dikerjakan adalah proyek serah kunci (turn key project). Pengoperasian teknologi dan mesin-mesinnya juga mengacu negara asal. 

    “Ada isu kepercayaan, disiplin dan etos kerja, serta ketersediaan tenaga ahli,” ungkapnya. 

    Meski demikian, TKA yang datang tidak menggantikan tenaga kerja lokal, tetapi melengkapi kebutuhan sementara yang belum dapat dipenuhi dalam negeri. 

    Zamani juga menyatakan, pemerintah terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia nasional agar ke depan posisi posisi yang saat ini diisi oleh TKA dapat sepenuhnya diambil alih oleh tenaga kerja Indonesia. 

    Namun demikian, pemerhati ekonomi dari Universitas Paramadina, Muhammad Iksan, menyatakan bahwa kehadiran TKA asal RRC dalam beberapa waktu ke depan masih akan mewarnai masyarakat Indonesia. 

    “Ini karena Indonesia masih akan menjadi negara tujuan investasi RRC di masa mendatang,” ujarnya.

    Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu mengurangi ekses atau dampak negatif dari kedatanganan TKA China dengan memperkuat pengawasan izin bekerja yang baru, disertai percepatan alih pengetahuan dan alih teknologi bagi perusahan penanaman modal asing asal RRC.

    “Dengan demikian dominasi penggunaan TKA asal RRC dapat dikurangi,” ujar Iksan. (tribunnews/fin)