Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Ultimatum AS ke Iran, Ekonom: Trump Salah Kalkulasi

    Ultimatum AS ke Iran, Ekonom: Trump Salah Kalkulasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyerang Iran jika tak mau berdamai merupakan kesalahan kalkulasi yang justru dapat memperburuk ketegangan kawasan.

    Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan melakukan serangan jauh lebih besar kepada Iran, jika Iran tak melakukan perdamaian. Hal itu diumumkan Trump dalam pidato yang disiarkan di akun X, The White House, Sabtu (21/6/2025) waktu setempat.

    Kepala Negara AS itu menyatakan bahwa tiga fasilitas nuklir utama Iran kini telah dihancurkan oleh pasukan militer AS, yaitu Fordow, Natanz, dan Esfahan.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang ancaman Trump merupakan sikap yang tidak rasional dan emosional. Di sisi lain, Wijayanto menilai AS juga membutuhkan invasi darat skala besar untuk mengalahkan Iran.

    “Trump salah kalkulasi, negara seperti Iran tidak bisa diultimatum seperti itu, dan untuk mengalahkan Iran, perlu serangan darat yang masif. Saya tidak yakin EU dan AS mau melakukan. Mereka hanya bisa menyerang dari udara saja,” kata Wiyanto kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).

    Menurutnya, hal itu justru akan menimbulkan konflik AS dan Iran, bahkan bisa memperburuk stabilitas kawasan di Timur Tengah.

    ”Apa yang terjadi hanya akan semakin mendestabilisasi kawasan. Israel semakin tidak aman, rakyat makin gelisah, apalagi Iran mempunyai senjata canggih yang tidak bisa dihalangi oleh pertahanan Israel,” ujarnya.

    Di sisi lain, sambung dia, dinamika ini juga membuat pertumbuhan ekonomi global berpotensi menjadi semakin melemah akibat kenaikan harga energi dan disrupsi rantai pasok (supply chain).

    “AS akan menjadi pihak yang palig dirugikan,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Trump menyatakan akan memberikan serangan lebih besar kepada Iran jika perdamaian tak dilakukan.

    “Tetapi sekarang saatnya berdamai. Jika mereka tidak melakukannya, serangan di masa depan akan jauh lebih besar dan jauh lebih mudah,” kata Trump dalam pidato yang disiarkan di akun X, The White House, Sabtu (21/6/2025) waktu setempat.

    Dia kembali memberikan ultimatum bahwa Iran harus memilih antara menerima perdamaian atau menghadapi serangan yang jauh lebih parah dari apa yang telah terjadi dalam delapan hari terakhir.

    “Tetapi jika perdamaian tidak segera datang, kami akan mengejar target lainnya dengan kecepatan dan keterampilan presisi, sebagian besar dari mereka dapat disingkirkan dalam hitungan menit,” tandasnya.

  • Ultimatum AS ke Iran, Ekonom: Trump Salah Kalkulasi

    Ultimatum AS ke Iran, Ekonom: Trump Salah Kalkulasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai ultimatum Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyerang Iran jika tak mau berdamai merupakan kesalahan kalkulasi yang justru dapat memperburuk ketegangan kawasan.

    Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan melakukan serangan jauh lebih besar kepada Iran, jika Iran tak melakukan perdamaian. Hal itu diumumkan Trump dalam pidato yang disiarkan di akun X, The White House, Sabtu (21/6/2025) waktu setempat.

    Kepala Negara AS itu menyatakan bahwa tiga fasilitas nuklir utama Iran kini telah dihancurkan oleh pasukan militer AS, yaitu Fordow, Natanz, dan Esfahan.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang ancaman Trump merupakan sikap yang tidak rasional dan emosional. Di sisi lain, Wijayanto menilai AS juga membutuhkan invasi darat skala besar untuk mengalahkan Iran.

    “Trump salah kalkulasi, negara seperti Iran tidak bisa diultimatum seperti itu, dan untuk mengalahkan Iran, perlu serangan darat yang masif. Saya tidak yakin EU dan AS mau melakukan. Mereka hanya bisa menyerang dari udara saja,” kata Wiyanto kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).

    Menurutnya, hal itu justru akan menimbulkan konflik AS dan Iran, bahkan bisa memperburuk stabilitas kawasan di Timur Tengah.

    ”Apa yang terjadi hanya akan semakin mendestabilisasi kawasan. Israel semakin tidak aman, rakyat makin gelisah, apalagi Iran mempunyai senjata canggih yang tidak bisa dihalangi oleh pertahanan Israel,” ujarnya.

    Di sisi lain, sambung dia, dinamika ini juga membuat pertumbuhan ekonomi global berpotensi menjadi semakin melemah akibat kenaikan harga energi dan disrupsi rantai pasok (supply chain).

    “AS akan menjadi pihak yang palig dirugikan,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Trump menyatakan akan memberikan serangan lebih besar kepada Iran jika perdamaian tak dilakukan.

    “Tetapi sekarang saatnya berdamai. Jika mereka tidak melakukannya, serangan di masa depan akan jauh lebih besar dan jauh lebih mudah,” kata Trump dalam pidato yang disiarkan di akun X, The White House, Sabtu (21/6/2025) waktu setempat.

    Dia kembali memberikan ultimatum bahwa Iran harus memilih antara menerima perdamaian atau menghadapi serangan yang jauh lebih parah dari apa yang telah terjadi dalam delapan hari terakhir.

    “Tetapi jika perdamaian tidak segera datang, kami akan mengejar target lainnya dengan kecepatan dan keterampilan presisi, sebagian besar dari mereka dapat disingkirkan dalam hitungan menit,” tandasnya.

  • Gejolak Perang Iran-Israel, Pemerintah Didesak Amankan Pasokan Energi Minyak dan Gas

    Gejolak Perang Iran-Israel, Pemerintah Didesak Amankan Pasokan Energi Minyak dan Gas

    PIKIRAN RAKYAT – Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah proaktif guna mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam. Desakan tersebut muncul sebagai antisipasi terhadap potensi dampak eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    “Pemerintah harus segera memperkuat pasokan minyak dan gas kita dengan merevisi kontrak-kontrak yang ada bersama mitra dagang,” ujar Wijayanto, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Meskipun harga minyak global saat ini terpantau cukup stabil, Wijayanto tetap mewanti-wanti akan tingginya risiko ketidakpastian global.

    Sebagai informasi, pada perdagangan Jumat, 20 Juni 2025 pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent berada di kisaran 72,16 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) tercatat 73,92 dolar AS per barel.

    Ia menjelaskan, bahwa harga minyak bumi relatif stabil meski perang besar di Timur Tengah berpotensi mengganggu harga minyak dan gas.

    Diketahui juga bahwa Iran menyumbang 1,5 persen produksi minyak dan 6,5 persen gas alam di dunia. Ditambah lagi, Selat Hormuz melayani 20 persen ekspor minyak dan 30 persen ekspor-impor gas alam di skala global.

    Wijayanto memprediksi konflik tidak akan meluas secara signifikan, mengingat tiga kekuatan besar dunia (Amerika Serikat, Rusia, dan China) telah menyatakan tidak akan terlibat langsung.

    Meski begitu, ada kemungkinan potensi dampak terhadap perekonomian nasional tidak boleh diabaikan. hal itu karena bisa menyebabkan gangguan pada rantai pasok minyak dan gas global yang dikhawatirkan dapat menekan kinerja ekspor Indonesia, khususnya di sektor komoditas.

    Hal ini pada gilirannya dapat memperburuk neraca transaksi berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.

    Ia pun menuturkan, apabila konflik meluas dan mengganggu suplai minyak bumi serta gas alam global, pertumbuhan ekonomi dunia akan terhambat.

    “Ini akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Wijayanto juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) guna memperkuat cadangan devisa.

    Cadangan devisa yang kuat akan menjadi amunisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Proyek-proyek besar yang memakan banyak anggaran perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita. Jangan sampai beban fiskal kita semakin bertambah untuk hal-hal yang, meskipun penting, tidak bersifat mendesak,” tuturnya.***

  • Konflik Iran-Israel, Ekonom: RI perlu amankan pasokan minyak dan gas

    Konflik Iran-Israel, Ekonom: RI perlu amankan pasokan minyak dan gas

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah Indonesia perlu segera mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam guna mengantisipasi potensi dampak dari eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    “Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Meski saat ini harga minyak global masih relatif stabil, ia mengingatkan bahwa risiko ketidakpastian tetap tinggi. Sebagaimana diketahui, pada perdagangan Jumat (20/6) pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat berada di level 72,16 dolar AS per barel, sementara minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi 73,92 dolar AS per barel.

    “Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia,” jelasnya.

    Wijayanto memperkirakan konflik tidak akan mengalami eskalasi lebih lanjut, mengingat tiga kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Rusia, dan China, telah menyatakan tidak akan terlibat langsung dalam konflik tersebut.

    Namun, ia tetap mengingatkan bahwa potensi dampak terhadap perekonomian nasional tidak bisa diabaikan. Gangguan pada rantai pasok minyak dan gas global dikhawatirkan menekan kinerja ekspor Indonesia, khususnya pada sektor komoditas, sehingga dapat memperburuk neraca transaksi berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.

    “Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah,” ungkap Wijayanto.

    Maka dari itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa sebagai amunisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

    “Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent,” tutupnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan Roeslani Klaim Pendapatan Danantara Capai Rp 150 Triliun

    Rosan Roeslani Klaim Pendapatan Danantara Capai Rp 150 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan, Danantara akan mengelola aset sebesar Rp 15.000 triliun. Menariknya, pendanaan Danantara tidak lagi bergantung pada penyertaan modal negara melalui APBN, melainkan dari dividen perusahaan negara yang akan dikelola ulang untuk proyek-proyek strategis.

    “Dividen yang sebelumnya langsung masuk ke negara, kini bisa kita manfaatkan untuk investasi di sektor industri yang menciptakan quality jobs,” jelas Rosan di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (17/6/2025).

    Ia memperkirakan bahwa pada tahun ini saja, Danantara akan menerima laba sebesar USD 7 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 120–150 triliun yang akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

    Menteri Investasi itu menekankan pentingnya investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    “Investasi adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang sekitar 29% setelah konsumsi rumah tangga yang mencapai 53%,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 9.100 triliun, dan diharapkan akan meningkat menjadi Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

    Lebih jauh, Rosan juga menyoroti tantangan serius kualitas tenaga kerja Indonesia. Dari 140 juta angkatan kerja, sebanyak 36% hanya berpendidikan SD, bahkan 24% di antaranya tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

  • Danantara Alokasikan 20% Investasi ke Luar Negeri, Ekonom Wanti-wanti Soal Ini

    Danantara Alokasikan 20% Investasi ke Luar Negeri, Ekonom Wanti-wanti Soal Ini

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengalokasikan modal untuk berinvestasi, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun rincian alokasinya, 80% di dalam negeri dan 20% di luar negeri.

    Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, Danantara memang dimandatkan untuk melakukan investasi, salah satunya di luar negeri. Hal ini sama seperti yang dilakukan lembaga serupa seperti Khazanah asal Malaysia dan Temasek milik Singapura.

    “Sama dengan SWF (sovereign wealth fund) yang mempunyai dual mandate, mereka melakukan investasi di LN (luar negeri) dan DN (dalam negeri). Misalnya, Khazanah dan Temasek menginvestasikan 36% dan 73% di LN,” ujar Wijayanto kepada detikcom, Senin (16/6/2025).

    Namun begitu, Wijayanto mengingatkan setiap investasi yang digelontorkan Danantara mesti berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional. Ia menyebut, investasi di luar negeri mesti menjadi pancingan agar investor asing juga berinvestasi di Indonesia.

    “Investasi di LN, selain bertujuan untuk mendapatkan return investasi yang tinggi, investasi di LN juga bisa menjadi pancingan agar investor LN termasuk SWF tertarik untuk berinvestasi di Indonesia bersama Danantara,” jelasnya.

    Menurutnya, aliran investasi asing ini nantinya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ia menilai, skema investasi Danantara bisa dilakukan dalam tiga hal, salah satunya pasar modal dengan membeli saham asing.

    “Investasi ke LN bisa dilakukan lewat hedge private equity, bisa membeli saham, atau join strategic investment dengan SWF LN,” imbuhnya.

    Namun begitu, investasi Danantara di luar negeri dianggap tidak begitu genting. Direktur Ekonomi Digital Center Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menjelaskan, akan lebih baik investasi Danantara digelontorkan untuk sektor riil dalam negeri.

    “Dengan uang yang ada, lebih baik diinvestasikan ke sektor riil di dalam negeri untuk menciptakan multiplier effect terhadap lapangan kerja. Bayangkan Rp 114 triliun di investasikan di dalam negeri melalui perusahaan BUMN untuk membuka industri teknologi misalkan. Bisa berlipat-lipat dan efeknya langsung,” terang Huda kepada detikcom.

    Huda menilai, investasi Danantara di luar negeri masih sangat berisiko. Apalagi, terang Huda, potensi untung yang dijelaskan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani baru dapat dinikmati tahun berikutnya.

    “Jika mengacu ke hitungannya Rosan, baru bisa dinikmati hasil investasinya di tahun depan, itu pun jika asumsi dia berhasil di mana nilainya bisa naik hingga 5 kali lipat. Saya rasa dengan kondisi seperti saat ini, cukup sulit,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Rosan sempat menyebut Danantara mengalokasikan 20% modal untuk berinvestasi ke luar negeri. Dalam lima tahun, ia menyebut strategi ini diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan sebesar US$ 135 juta.

    Menurut Rosan, investasi bukan hanya soal menanam modal, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah dan efisiensi, terutama bagi BUMN yang selama ini belum optimal.

    “Danantara akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing. Dengan dana yang kami miliki, kami bisa leverage investasi menjadi 4 hingga 5 kali lipat dari jumlah awal,” jelas Rosan dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

    (acd/acd)

  • Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    Polemik Pemindahan Pulau Aceh ke Sumut Akibat Buruknya Komunikasi Menteri

    GELORA.CO -Polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara mencerminkan pola berulang, di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.

    Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, empat pulau yang dipindahkan dari Aceh ke Sumut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. 

    “Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat, kepada redaksi, Senin 16 Juni 2025.

    Menurut Hensat, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri, sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.

    “Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” paparnya.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, kasus ini menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri Kabinet Prabowo.

    Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.

    “Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya. 

    Untuk itu, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.

    “Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.

    Hensat berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.

    “Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya.

  • Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    Pemindahan Empat Pulau Aceh ke Sumut Sarat Kepentingan Ekonomi

    GELORA.CO -Pemerintah diingatkan untuk bersikap hati-hati dalam menyelesaikan polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengatakan, konflik batas wilayah seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, umumnya dipicu bukan karena persoalan politik.

    “Konflik atau lebih halusnya perdebatan perbatasan, batas wilayah hingga ke level RT/RW sekalipun biasanya bermotif ekonomi, bukan politik. Termasuk polemik empat pulau di Utara Sumatera,” kata Hensa lewat akun X, Senin 16 Juni 2025.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 dipindahkan dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

    Langkah pemerintah pusat itu memantik reaksi keras dari berbagai tokoh Aceh. Mereka menilai keputusan diambil sepihak dan tanpa melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

    Menariknya, secara geografis, pulau-pulau tersebut hanya berjarak 4,7 km dari pantai Aceh. Sementara dari Sumut berjarak 22 km. Wilayah ini pun disebut-sebut kaya dengan sumber daya alam.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menilai persoalan ini muncul akibat kurangnya komunikasi antarpejabat sebelum keputusan dikeluarkan.

    “Berjajar pulau-pulau sudah diatur dari dulu, bukan cuma lagu! Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia! Karena pejabat nggak paham maka jadi persoalan,” ujarnya.

    Hensat menambahkan, seandainya ada komunikasi lebih dulu antara pemerintah pusat dengan daerah yang terdampak, keputusan tersebut bisa diambil dengan lebih bijak dan tidak memicu polemik.

    “Padahal bila dikomunikasikan dulu sebelum keputusan dibuat, pasti hasilnya lebih baik,” pungkas dosen ilmu politik Universitas Paramadina itu.

  • Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Ekonom nilai RI perlu adopsi cara Bank Dunia hitung tingkat kemiskinan

    Kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan Bank Dunia dalam mengukur tingkat kemiskinan.

    Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Wijayanto mengakui standar Bank Dunia terlalu tinggi bagi Indonesia, mengingat standar tersebut diperuntukkan bagi negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar 4.500 dolar AS hingga 14.000 dolar AS.

    Sementara PDB per kapita Indonesia sebesar 4.900 dolar AS. Meski masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas, namun Indonesia berada pada ambang batas bawah standar kelompok tersebut.

    Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan (GK) Indonesia dinilai terlalu rendah, sehingga perlu penyesuaian dengan pendekatan Bank Dunia.

    “Salah satu solusi yang mungkin adalah menaikkan secara gradual, menuju standar Bank Dunia saat PDB per kapita kita mendekati 9.500 dolar AS mendekati median negara berpendapatan menengah atas, misalnya,” ujar Wijayanto.

    Sedangkan, kata dia lagi, kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.

    Standar GK yang rendah membuat pemerintah berfokus pada program bantuan sosial (bansos). Padahal, pemerintah dianggap perlu menjalankan program yang sifatnya struktural dan substantif.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan pemerintah fokus kepada program-program yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan berkelanjutan.

    Sebagai contoh, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek padat karya, seperti jalan desa dan irigasi.

    Kemudian, memperbesar diskon bunga untuk proyek rumah rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta relaksasi secara rasional penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.

    Sebagai catatan, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

    Penerapan PPP 2021 merevisi garis kemiskinan pada tiga lini. Untuk garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, nilainya direvisi dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.

    Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari.

    Sedangkan negara berpenghasilan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari.

    Dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS per kapita per hari (menggunakan PPP 2017 atau sebelum revisi), sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 dianggap hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas.

    Sedangkan dengan menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas 8,30 dolar AS, maka persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Hilangkan Pungli hingga Perluas Pasar Ekspor untuk Hadapi Tarif Trump

    Ekonom: Hilangkan Pungli hingga Perluas Pasar Ekspor untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai harus menghilangkan premanisme dan pungutan liar (pungli) untuk mendorong ekspor Indonesia dalam menghadapi tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Siasat ini sekaligus untuk menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia ke depan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan insentif baik berupa fiskal maupun nonfiskal, salah satunya dengan memperbaiki iklim investasi.

    “Misalnya, perbaikan iklim investasi, perbaikan efisiensi pelabuhan, menghilangkan pungli dan premanisme, serta penerapan kebijakan DHE [devisa hasil ekspor] yang lebih transparan,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Terlebih, Wijayanto menyebut negosiasi tarif resiprokal yang masih berjalan bisa menghambat laju perdagangan Indonesia—AS. Jika menengok data periode 2024, ungkap dia, meski ekspor Indonesia ke AS hanya mewakili 9,9% total ekspor, namun mewakili 45,5% dari total surplus.

    “Jadi, penurunan sedikit saja volume ekspor ke AS akan sangat berpengaruh pada surplus perdagangan kita,” ungkapnya.

    Selain itu, sambung dia, penurunan harga komoditas dunia yang mewakili lebih dari 50% ekspor Indonesia juga mengalami penurunan harga yang membuat nilai ekspor menurun. 

    Di samping perbaikan iklim investasi, Wijayanto menilai pemerintah juga harus memperluas pasar ekspor dengan menjangkau Uni Eropa, di samping AS.

    Wijayanto menuturkan bahwa pemerintah perlu menuntaskan berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang belum rampung, terutama Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

    “Sebagai pasar produk Indonesia, EU jauh lebih potensial dari AS,” ungkapnya.

    Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu membuka dialog dengan China untuk membahas defisit perdagangan antara Indonesia—China yang semakin lebar.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, China menempati urutan pertama dengan total defisit dagang nonmigas hingga mencapai US$6,9 miliar selama Januari—April 2025. Adapun, komoditas penyumbang defisit terdalam dari China adalah mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) senilai US$5,72 miliar.

    Menurutnya, relokasi industri manufaktur merupakan salah satu kemungkinan yang potensial untuk membalik defisit perdagangan Indonesia—China.