Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Jakarta (beritajatim.com) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta pada Sabtu (6/9/2025) dini hari. Ia mengenang almarhum sebagai sosok aktivis, akademisi, sekaligus politisi yang meninggalkan banyak pemikiran penting bagi bangsa.

    “Dr Arif Budimanta adalah aktivis, akademisi dan politisi – yang berkiprah di PDIP. Pernah menjadi anggota DPR 2009–2014 dan menekuni think tank dari PDIP, yaitu Megawati Institut. Arif adalah adik kelas saya di IPB dan kepergiannya terlalu cepat karena masih muda usia. Tetapi takdir tidak bisa kita tolak sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” ujar Didik J Rachbini dalam keterangannya.

    Didik menilai banyak hal yang dapat dikenang dari pemikiran almarhum, terutama dalam isu ekonomi politik, kebijakan publik, hingga gagasan tentang Pancasila.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan DetikFinance, dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.

    Beberapa karya penting Arif antara lain buku Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak (2019) yang mengupas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia juga menulis Arsitektur Ekonomi Indonesia yang mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal serta menawarkan desain ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.

    “Dalam kapasitas intelektualnya, ia aktif menyampaikan pemikiran ekonomi serta menginisiasi diskusi penting, termasuk meluncurkan gagasan seperti Pancasilanomics untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila,” jelas Didik.

    Selain itu, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014, Arif dikenal aktif dalam gerakan “sunyi” untuk menghidupkan ekonomi konstitusi. Ia mendorong indikator kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyusunan APBN, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan liberal.

    Tak hanya di politik, Arif juga berkiprah di dunia pendidikan. Ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang menaungi Universitas Paramadina. “Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus ini, seperti kiprahnya, sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas,” tutur Didik.

    Kepergian Arif Budimanta dinilai meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. “Namun kepergiannya banyak yang harus dikenang sebagai hikmah dan pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya,” pungkas Didik. [beq]

  • Universitas Paramadina dan GoTo Luncurkan Program Beasiswa untuk Anak Driver Gojek – Page 3

    Universitas Paramadina dan GoTo Luncurkan Program Beasiswa untuk Anak Driver Gojek – Page 3

    Universitas Paramadina meyakini bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Melalui Beasiswa GoTo–Paramadina, program ini diharapkan bisa membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Universitas Paramadina berharap para penerima beasiswa ini tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepemimpinan, integritas, dan semangat untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Proses seleksi beasiswa telah berlangsung sejak Juli 2025 melalui sosialisasi internal di GoTo yang menjaring 301 pendaftar. Dari jumlah tersebut, terpilih 20 kandidat untuk mengikuti rangkaian seleksi di Universitas Paramadina, meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Bahasa Inggris, Psikotes, dan wawancara dengan Tim Panel dosen dari berbagai program studi.

    Melalui tahap akhir wawancara, Universitas Paramadina menyeleksi enam penerima beasiswa terbaik yang tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga menonjol dalam kemampuan non-akademik, kepemimpinan, dan aktivitas organisasi.

  • Paramadina: Politik yang Kehilangan Etika Hanya Memperkuat Oligarki

    Paramadina: Politik yang Kehilangan Etika Hanya Memperkuat Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan, menilai praktik politik dewasa ini semakin terjebak dalam transaksi kepentingan jangka pendek.

    Menurutnya, politik telah kehilangan etika karena koalisi dibangun sekadar berbasis pembagian kursi dan akses sumber daya.

    “Politik yang kehilangan etika pada akhirnya hanya memperkuat oligarki, melemahkan demokrasi, dan mematikan partisipasi rakyat,” ujar Pipip dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).

    Ia juga menyoroti hukum yang kehilangan wibawa akibat tebang pilih dalam penegakannya, serta dampak sosial-kultural dari keteladanan buruk elite. Mereka menilai hal ini menimbulkan demoralisasi masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Krisis moral pejabat publik berimplikasi langsung pada merosotnya kewibawaan hukum. Hukum kerap diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan, bukan keadilan,” lanjut pernyataan tersebut.

    Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang semakin nyata turut memperparah kondisi bangsa. Distribusi kekayaan dinilai timpang karena pembangunan lebih berpihak pada kalangan tertentu.

    Akibatnya, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi semakin terbatas bagi masyarakat luas.

    Melihat kondisi ini, Civitas Akademika Universitas Paramadina mendesak adanya koreksi mendasar. Mereka menekankan lima hal pokok: (1) Menegakkan moralitas dan integritas pejabat publik. (2) Membangun fondasi sosial berbasis nilai bersama. (3) Mereformasi budaya politik. (4) Menegakkan hukum yang adil dan berwibawa. (5) Menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

  • Anies Baswedan: Masalah yang Besar di Negara Ini adalah Korupsi Nasional 27 Agustus 2025

    Anies Baswedan: Masalah yang Besar di Negara Ini adalah Korupsi Nasional 27 Agustus 2025

    Anies Baswedan: Masalah yang Besar di Negara Ini adalah Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang paling besar di negara ini.
    “Kalau kita lihat salah satu masalah yang besar di Republik ini salah satunya masalah korupsi,” kata Anies, saat ditemui usai peresmian Gedung Kampus Utama Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025).
    Anies mengatakan, korupsi adalah gejala.
    Ia menilai, maraknya kasus korupsi merupakan imbas dari rendahnya nilai integritas di Indonesia.
    “Korupsi itu gejala, penyakitnya integritas yang minim,” ucap Anies.
    Menurut Anies, PR di sektor pendidikan saat ini untuk mengatasi korupsi adalah mengajarkan dan menumbuhkan integritas, termasuk di perguruan tinggi.
    “Jadi, diperbaikinya dengan cara menumbuhkan integritas di masa pendidikan, termasuk universitas,” kata dia.
    Mantan Rektor Universitas Paramadina itu berharap agar mata kuliah antikorupsi diterapkan di kampus-kampus yang ada di Indonesia.
    “Harapannya mengirim pesan bahwa salah satu nilai yang harus ditumbuhkuatkan di dunia pendidikan adalah nilai integritas,” ucap dia.
    Dengan mata kuliah antikorupsi, Anies berharap nantinya Indonesia dapat mencetak generasi yang berintegritas.
    “Dengan integritas itulah kita berharap nantinya semua yang melewati proses pendidikan akan menjadi pribadi yang bisa berintegritas,” ujar Anies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 JK Respons Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi Nasional

    6 JK Respons Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi Nasional

    JK Respons Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus fitnah terhadap dirinya, Silfester Matutina, yang belum juga dieksekusi ke penjara.
    JK  sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak yang berwenang.
    “Ah, urusan itu, urusan hukum itu,” ujar JK ketika ditanya terkait kasus Silfester Matutina saat ditemui di Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025).
    Diketahui, Silfester sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara pada 2019 lalu.
    Relawan pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu dinilai telah memfitnah dan mencemarkan nama baik JK serta keluarganya melalui orasi publik.
    Namun, sampai saat ini, Silfester tidak kunjung dieksekusi ke penjara.
    Belakangan, ia justru mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis yang dijatuhkan kepadanya.
    Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa PK yang diajukan Silfester tidak akan menghalangi eksekusi.
    Namun, Kejaksaan Agung menyebutkan, eksekusi terhadap Silfester merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FEB Unjani Tegaskan Komitmen Ekonomi Berkelanjutan di Forum Internasional ICSEMA 2025 – Page 3

    FEB Unjani Tegaskan Komitmen Ekonomi Berkelanjutan di Forum Internasional ICSEMA 2025 – Page 3

    Sesi pleno dibuka dengan wawasan mendalam dari para pembicara yang memberikan perspektif berbeda.

    Pembicara pertama, Dr. Roman Fitra Cahaya dari University of Essex, Inggris menyoroti hubungan erat antara UKM, keberlanjutan, dan ekonomi sirkular. Beliau menekankan bahwa meskipun memiliki sumber daya terbatas, UKM berada di posisi strategis untuk mendukung inovasi bisnis berkelanjutan melalui aktivitas seperti penggunaan kembali material dan daur ulang limbah. Praktik ini tidak hanya sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular tetapi juga dapat membangun ketangguhan (resilience) bagi UKM itu sendiri.

    Selanjutnya, pembicara kedua, Assoc. Professor. Dr. Sakinah Mohd Shukri dari Management and Science University, Malaysia, membahas peran transformatif teknologi. Dalam presentasinya yang bertajuk “Exploring How AI and Collaboration Enhance SME Global Reach in Malaysia,” beliau menegaskan bahwa Kecerdasan Buatan (AI) adalah alat yang sangat kuat (powerful) untuk membantu UKM berbisnis secara efektif. Melalui AI dan kolaborasi, UKM dapat membangun kemitraan yang kuat dan memberdayakan jaringan mereka untuk mencapai keberlanjutan dan jangkauan pasar global.

    Sesi ditutup dengan pandangan kritis dari pembicara ketiga, Prof. Dr. Ahmad Azmy dari Universitas Paramadina, Indonesia. Beliau menantang paradigma umum “kecil itu indah” (small is beautiful) dan menekankan bahwa tujuan utama seharusnya adalah membantu UKM untuk “lulus” menjadi perusahaan besar. Beliau secara kreatif mengusulkan perubahan akronim UKM dari Usaha Kecil Mikro menjadi aspirasi baru: Usaha Kami Milyaran. Prof. Azmy mempertanyakan bagaimana AI dan akuntansi dapat secara praktis digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seraya menyoroti adanya kesenjangan antara program digitalisasi pemerintah dengan realita adopsi di lapangan.

  • Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.Gibran menyebut, hal itu dilakukan dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah luar Jawa.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyoroti kesanggupan fiskal negara dalam memodali pembangunan mega proyek IKN yang digagas pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, Wijayanto juga menyebut hingga saat ini pengembangan IKN belum memiliki ekosistem investasi yang baik. Sehingga, pemerintah tidak dapat mengandalkan pembangunan lewat suntikan modal swasta.

    “Fakta juga menunjukkan bahwa tidak banyak investor berminat dan saat ini kita tidak mempunyai kemampuan fiskal untuk mewujudkannya. Apalagi situasi ekonomi belum tentu akan membaik di tahun-tahun mendatang,” jelasnya kepada Bisnis.

    Berdasarkan hal itu, WIjayanto berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali rencana melanjutkan pengembangan IKN.

    Wijayanto berpandangan, minimnya modal negara hingga ketidakpastian ekonomi membuat IKN saat ini bukan lagi prioritas pembangunan nasional.

    Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa kehadiran IKN justru mempersulit koordinasi antar pemerintahan dan mengerek biaya operasional.

    “Jika targetnya untuk pemerataan pembangunan, yang kita pindah bukan ibu kota, tetapi seharusnya adalah hub-hub ekonomi nasional termasuk KEK, pusat industri, serta kantor pusat BUMN,” pungkasnya.

    Diketahui, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

  • Kasus Noel Jadi Alarm, Ekonom Wijayanto Samirin: Tidak Perlu Kejar Koruptor Sampai Antartika, Justru Ada di ‘Antar Kita’

    Kasus Noel Jadi Alarm, Ekonom Wijayanto Samirin: Tidak Perlu Kejar Koruptor Sampai Antartika, Justru Ada di ‘Antar Kita’

    Fajar.co.id, Jakarta – Penangkapan Immanuel Ebenezer atau Noel, aktivis 98 sekaligus Wakil Menteri, dinilai menjadi alarm bahaya bagi Presiden Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi dan implementasi program-program strategis pemerintah.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan penangkapan Noel terjadi di tengah komitmen Presiden yang selalu menegaskan perang terhadap korupsi di berbagai kesempatan.

    “Dalam pidatonya, Presiden kembali menegaskan komitmen memberantas korupsi, bahkan mengancam seluruh jajarannya agar menjauhi perilaku koruptif. Ia sendiri berjanji akan memimpin upaya mengejar koruptor hingga ke Antartika,” tegas Wijayanto.

    Namun, kasus Noel justru menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi. Wijayanto menegaskan bahwa Noel yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat malah justru memeras mereka dengan menaikkan tarif sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta per sertifikat.

    Alih-alih memperbaiki birokrasi, Noel justru meneruskan praktik lama bahkan meminta bagian dari aliran dana korupsi. “Lebih ironis lagi, praktik tersebut melibatkan ASN hingga pejabat eselon II, dan dilakukan sejak bulan pertama ia menjabat,” ujar Wijayanto. Ia menambahkan, banyak pihak meyakini posisi Wakil Menteri hanya dijadikan batu loncatan untuk melakukan korupsi.

    Situasi ini, lanjutnya, tidak berdiri sendiri. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama juga tengah diperiksa KPK terkait kuota haji, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital ditelisik terkait kasus perlindungan judi online. “Korupsi telah mengakar, hingga muncul kesan bahwa pemerintah kita telah menjelma menjadi ‘Pemerintahan Wani Piro’: values (nilai-nilai) dibuang, digantikan value (nilai uang). Segalanya serba pragmatis dan transaksional,” jelasnya.

  • Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

    Ekonom: Rencana Ambil Alih Paksa BCA Narasi Berbahaya yang Tidak Waras

    Bisnis.com, JAKARTA – Gagasan pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA oleh negara yang digaungkan oleh oknum tertentu menuai kritik tajam dari kalangan akademisi hingga praktisi ekonomi.

    Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini, menyebut narasi tersebut sebagai ide berbahaya, sesat, dan tidak rasional karena berpotensi merusak ekosistem perekonomian nasional.

    “Tidak ada angin, tidak ada sebab, tiba-tiba ada narasi dan usul yang datang dari partai politik [PKB] dan DPR agar pemerintah mengambil alih paksa saham BCA. Ide hostile take over seperti ini jika digiring ke politik dan kekuasaan sangat berbahaya,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menanggapi ide tersebut, sebab dapat merusak tatanan perbankan yang sudah terbangun kuat pascareformasi.

    Dia mengingatkan Indonesia sudah melewati berbagai krisis mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi Covid-19 tetapi sektor perbankan terbukti mampu bertahan karena sistem yang makin solid.

    “Jika ide sesat ini dilakukan, kepercayaan pasar akan runtuh. Bank tidak akan dipercaya, dan tidak bakal ada yang menyarankan investasi di BCA lagi,” ujarnya.

    Didik menilai kinerja BCA bersama bank-bank Himbara telah menjadi pilar perekonomian nasional. Kontribusi BCA sangat signifikan, baik dalam mendorong pertumbuhan kredit, menopang dunia usaha, hingga menyumbang pajak dalam jumlah besar.

    Karena itu, menurutnya, sektor perbankan tidak boleh diganggu oleh manuver politik apapun. 

    “Ide mengambil alih saham BCA tanpa sebab adalah tindakan anarki politik kebijakan. Ini alarm bahaya bagi iklim perekonomian nasional. Pasar bisa saja menilai ada bandit-bandit di dalam negara yang ingin memberangus pelaku ekonomi,” tegasnya.

    Meski demikian, dia mengapresiasi adanya kepastian dari sisi pemerintah yang bisa menenangkan pasar terkait isu ambil alih paksa saham BCA.

    Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan tidak ada rencana Danantara maupun instruksi pemerintah untuk mengakuisisi 51% saham BCA.

    Didik menilai klarifikasi tersebut penting untuk meredam narasi liar yang berpotensi merusak kepercayaan pasar.

    “Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan malah masuk dan merusaknya,” pungkas Didik.

  • KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebutkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI membuktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatannya terlepas dari segala tantangan yang ada.

    Founder dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan semangat kebangsaan yang terus digaungkan berbagai pihak ikut menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kemajemukan yang sangat luas.

    “Kondisi sosial yang inklusif harus terus dijaga untuk menjauhkan masyarakat dari perpecahan,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, dirinya mengingatkan agar hari kemerdekaan tidak hanya menjadi seremonial semata, karena masyarakat lintas budaya, suku, dan keimanan harus bisa memiliki semangat kebangsaan yang sama.

    Menurutnya, pemerintah dapat mengusung konsep Pesta Rakyat Inklusif sebagai Instrumen Ketahanan Sosial dan Kebangsaan. Konsep tersebut menekankan integrasi antara kegiatan simbolik berskala nasional, seperti doa kebangsaan lintas agama dan upacara kemerdekaan, dengan aksi nyata berbasis komunitas yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

    Perayaan kemerdekaan, kata dia, menjadi ruang bersama yang menyatukan berbagai nilai budaya lokal, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap kelompok rentan melalui kegiatan budaya, sosial, dan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif warga.

    Akademisi Universitas Paramadina itu pun menjabarkan kerangka kegiatan strategis dalam konsep kebhinekaan bisa mencakup tiga unsur utama, yakni pertama, kegiatan pemersatu berbasis simbol dan nilai seperti doa lintas iman, kirab bendera, atau pembacaan refleksi kemerdekaan oleh tokoh lintas generasi.

    Kedua, lanjut dia, berupa ruang ekspresi budaya yang mendorong komunitas lokal menampilkan kekayaan tradisinya melalui festival, lomba kreatif, atau pertunjukan seni.

    Ditambahkan bahwa unsur ketiga, yaitu program sosial partisipatif seperti layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pasar rakyat inklusif.

    “Dengan menempatkan pemuda, pelajar, dan kelompok marginal sebagai pelaku utama, bukan hanya penonton, pesta rakyat dapat menjadi wahana aktualisasi nilai kebangsaan sekaligus penguat ketahanan sosial di tingkat akar rumput,” tuturnya.

    Dia menjelaskan beragama secara maslahat dapat diartikulasikan menjadi kegiatan bersama yang mampu mereduksi ruang bagi pemahaman radikal dan ideologi transnasional.

    Dikatakan bahwa gangguan yang menyerang kebhinekaan dalam agama tidak harus selalu dilawan menggunakan cara yang serupa.

    Hendri berpendapat ada banyak ruang sosial lain yang secara nyata mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana salah satu yang paling kuat merupakan olahraga, khususnya ketika tim nasional Indonesia berlaga dan meraih prestasi, entah dalam sepak bola, bulu tangkis, atau cabang lainnya.

    Disebutkan bahwa seluruh pihak bisa melihat jutaan orang dari Aceh sampai Papua, berbagai agama, etnis, bahkan pilihan politik bersatu dalam kebanggaan yang sama dalam olahraga.

    “Tidak ada yang bertanya siapa, agamanya apa, dari suku mana, atau pendukung partai mana. Yang ada hanya satu semangat, bangga menjadi Indonesia,” ucap Hendri menambahkan.

    Di sisi lain, Hendri menginginkan agar pesta rakyat pada peringatan kemerdekaan Indonesia juga berfungsi sebagai sarana membangun ketahanan kebangsaan, khususnya bagi pemuda dan kelompok rentan radikalisme.

    Caranya, sambung dia, yakni dengan melibatkan mereka secara aktif sebagai penyelenggara dan pelaku utama dalam berbagai kegiatan bukan sekadar penonton.

    Dijelaskan bahwa ketika semua kelompok diajak bekerja sama dalam satu kegiatan, mereka saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan sosial.

    “Hal ini mendukung teori modal sosial dari Robert Putnam yang menyatakan bahwa hubungan timbal balik dan jejaring sosial yang kuat menjadi dasar dari masyarakat yang tangguh dan inklusif,” ungkap dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.