Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonom Beberkan Keuntungan RI Usai ICA-CEPA Resmi Diteken

    Ekonom Beberkan Keuntungan RI Usai ICA-CEPA Resmi Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Kanada atau Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) dapat membuka peluang perdagangan dan investasi lebih luas bagi kedua negara. Perjanjian ICA—CEPA resmi diteken pada Rabu (24/9/2025) di Ottawa, Kanada.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perjanjian ICA—CEPA sebagai kelanjutan positif dari strategi pemerintah dalam memperluas jaringan perdagangan dengan negara mitra.

    Adapun sehari sebelum ICA—CEPA diteken, pemerintah telah merampungkan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU—CEPA) pada Selasa (23/9/2025). Diketahui, negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa memakan waktu selama 10 tahun.

    “Kita perlu mengapresiasi prestasi ini, setelah FTA [Free Trade Agreement] dengan Peru, sekarang dengan Kanada, dan dalam waktu dekat dengan Uni Eropa. Dua jempol untuk Pak Prabowo Subianto yang telah memberi energi tambahan bagi diplomasi politik dan perdagangan kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Menurutnya, perjanjian ICA—CEPA membawa potensi besar karena struktur produk ekspor antara Indonesia dan Kanada bersifat saling melengkapi dan tak bersaing secara langsung.

    Kendati demikian, Wijayanto mengingatkan bahwa potensi tersebut hanya bisa dioptimalkan jika Indonesia mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

    “Tentunya ini merupakan peluang bagus. Produk kita dan Kanada tidak bersaing, justru komplementari sifatnya. Tetapi, apapun itu kendati pintu sudah terbuka, apakah kita akan mampu memanfaatkan kesempatan ini sangat tergantung dari daya saing produk kita,” terangnya.

    Terlebih, dia menyebut, perbaikan iklim investasi dan penguatan industri manufaktur nasional juga menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah agar Indonesia tak hanya menjadi pasar, melainkan pemain utama dalam rantai nilai global.

    “Perbaikan iklim investasi dan daya saing industri merupakan PR mendesak kita,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ICA—CEPA menandai babak baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Menurutnya, ICA—CEPA menandai kerja sama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara.

    “Perjanjian ini [ICA—CEPA] membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di Kanada,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Melalui ICA—CEPA, ujar Budi, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Dalam hal ini, sejumlah produk yang potensial dari Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, elektronik ringan dan elektronik otomotif, hingga sarang burung walet diprediksikan akan semakin kompetitif.

    Tak hanya itu, sejumlah produk akan langsung menikmati tarif 0% saat perjanjian sudah berlaku (entry into force), seperti makanan olahan, hasil laut, produk kerajinan berbahan serat alam, peralatan rumah tangga, hingga granit dan marmer.

    Sementara itu, Indonesia membuka pasar sebesar 85,54% atau sekitar 9.764 pos tarif untuk produk prioritas Kanada, antara lain daging sapi beku, gandum, kentang, makanan hasil laut, dan makanan olahan.

    Budi menuturkan bahwa perjanjian ICA—CEPA harus dilihat lebih luas dari sekadar angka dan tarif. Perjanjian ini justru membuka peluang bagi pelaku usaha dan generasi muda Indonesia untuk menembus pasar Kanada.

    Di samping itu, investor dan perusahaan Kanada akan memiliki peluang untuk menemukan mitra strategis di Indonesia.

    “Tugas kita selanjutnya adalah memastikan perjanjian ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor di kedua negara. Indonesia terbuka untuk kemitraan,” ucapnya.

    Sepanjang Januari—Juli 2025, total perdagangan Indonesia dan Kanada mencapai US$2,72 miliar, naik sekitar 30% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$2,09 miliar.

    Data tersebut menunjukkan, nilai ekspor Indonesia mencapai US$1,01 miliar, sementara impor dari Kanada mencapai US$1,71 miliar.

    Kemendag mencatat, produk ekspor utama Indonesia terdiri dari karet alam, alas kaki, kakao, mentega dan minyak nabati, serta tekstil. Sedangkan impor utama dari Kanada, yaitu gandum, pupuk, kedelai, bubur kayu kimia, dan emas.

  • Eks Bos KAI: Beban Kereta Cepat Whoosh Gerus Laba KAI

    Eks Bos KAI: Beban Kereta Cepat Whoosh Gerus Laba KAI

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan bos KAI atau Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2020–2025, Didiek Hartantyo, menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh memberi tekanan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama pada sisi laba.

    Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

    Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

    “Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Didiek menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi sebagai salah satu sumber risiko terbesar dalam finansial KAI. “Salah satu risiko terbesar adalah di situ [Kereta Cepat Jakarta—Bandung],” imbuhnya.

    Kendati demikian, eks bos KAI itu berharap masalah tersebut dapat segera tertangani agar tidak menjadi beban jangka panjang.Didiek berharap beban keuangan tersebut dapat ditangani secara struktural sehingga tidak membebani profitabilitas perusahaan di masa mendatang.

    “Tapi moga-moga ini tertangani dengan baik segera, sehingga struktur proyeknya bisa ditangani dengan baik, dan harapannya ke depan kereta api akan beban-beban ini akan bisa terselesaikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Didiek mengatakan bahwa sebelum pandemi, KAI menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan kumulatif (CAGR) sekitar 20%. Namun, imbas disrupsi pandemi Covid-19 pada 2020–2021, pertumbuhan pendapatan hanya tercapai di level 12,1%. Meski begitu, Didiek menegaskan bahwa KAI tetap mampu menjaga stabilitas kinerja, bahkan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah tekanan keuangan.

    Jika ditengok dari sisi EBITDA, KAI tetap menunjukkan kinerja yang solid. Didiek mencatat EBITDA perseroan pada 2024 mencapai Rp7,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan kumulatif (CAGR 2016–2024) mencapai 14,5%.

    “Tidak banyak BUMN yang mempunyai standar EBITDA seperti ini. Tahun yang lalu EBITDA kami Rp7,7 triliun. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada saat pandemi pun hanya mengalami minus EBITDA-nya di tahun 2020, tapi selanjutnya adalah positif, menunjukkan bahwa kereta api sangatlah sehat,” bebernya.

    Adapun dari sisi aset, lanjut dia, KAI juga mencatatkan pertumbuhan empat kali lipat dari 2016–2025. Total aset perusahaan naik dari Rp25,1 triliun pada 2016 menjadi Rp102,4 triliun pada 2025.

  • Saingi Jepang-Singapura, Eks Bos KAI Klaim Ketepatan Waktu Kereta RI Hampir 100%

    Saingi Jepang-Singapura, Eks Bos KAI Klaim Ketepatan Waktu Kereta RI Hampir 100%

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2020–2025, Didiek Hartantyo, menyebut ketepatan waktu kereta api di Indonesia saat ini sudah berada di level terbaik dunia. Bahkan, sejajar dengan negara-negara maju, seperti Jepang dan Singapura.

    Hal itu disampaikan Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Didiek menyoroti peningkatan signifikan yang telah dicapai sektor perkeretaapian nasional, baik dari sisi keselamatan maupun kualitas layanan selama satu dekade terakhir.

    Dia mengeklaim, kinerja ketepatan waktu operasional kereta api (on-time performance/OTP) mampu dipertahankan secara konsisten.

    Pada 2024, tingkat ketepatan keberangkatan berada di angka 99,77% dan ketepatan kedatangan di level 96,05%.

    “Ini on-time performance, ini kita bisa banggakan, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, di Jepang, ini pun juga lebih tinggi ya. Jadi, [pada 2024] keberangkatan 99,77%, sementara kedatangan 96,05%,” kata Didiek.

    Adapun, ketepatan waktu perjalanan kereta ini ditentukan oleh kualitas sarana dan prasarana.

    Jika dibandingkan pada 2020, OTP keberangkatan dan kedatangan pernah berada di angka 99,54% dan 93,11%.

    Sepanjang 2020–2024, KAI mencatat realisasi tingkat ketersediaan sarana kereta konsisten di atas target minimum dan kegagalan sarana tetap di bawah batas toleransi.

    Pada periode yang sama, KAI mengeklaim gangguan prasarana menurun, kualitas jalur rel (track) meningkat, serta rencana kerja dan anggaran (RKA) perawatan sarana dan prasarana yang dibelanjakan secara optimal.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa peningkatan ketepatan waktu tidak hanya terjadi pada layanan antarkota, melainkan juga pada kereta komuter dan kereta cepat dengan tingkat ketepatan 100%.

    “Kalau komuter kami itu juga bisa dibandingkan, apalagi kalau kereta cepat, ini ketepatan waktunya 100%,” ujarnya.

    Penurunan Kecelakaan

    Selain ketepatan waktu, Didiek menyebut KAI juga berhasil dalam menurunkan jumlah kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja selama 10 tahun terakhir.

    Didiek menuturkan bahwa jumlah kecelakaan yang turun itu menunjukkan keberhasilan strategi keselamatan KAl selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, keberhasilan ini adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan KAI.

    “Dulu tahun 2015, 53 kecelakaan kereta api [KKA] dalam 1 tahun. Artinya hampir setiap minggu terjadi kecelakaan kereta api, kemudian juga terjadi kecelakaan kerja yang hampir sama [sebanyak 52 pada 2015],” ungkapnya.

    Namun, jumlahnya menurun pada 2024. Pada periode itu, terdapat 5 KKA dan 7 kecelakaan kerja.

    “Jadi, ini bagaimana kita membangun transportasi yang betul-betul selamat. Salah satu ukuran kinerja adalah on-time performance,” tandasnya.

  • Gibran Jarang Muncul, Kenapa?

    Gibran Jarang Muncul, Kenapa?

    GELORA.CO -Fenomena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin jarang muncul di acara resmi negara disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat.

    Menurut Hensat, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai agenda resmi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan perhatian publik.

    Ia menyatakan bahwa dalam seminggu terakhir terdapat sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari sikap Gibran. Hensat menilai Gibran menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan dalam menghadapi kritik dan perbedaan opini.

    “Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, dan tetap setia dengan keyakinannya,” ujar Hensat kepada wartawan, Jumat 19 September 2025.

    Sebagai contoh, Hensat menyebut peristiwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, di mana Gibran memilih mengenakan batik sementara peserta lain mengenakan kemeja putih.

    “Mas Gibran nggak masalah dengan penggunaan batik itu. Dia tetap percaya diri mengikuti acara itu, mendampingi Presiden,” ujarnya.

    Selanjutnya, Hensat juga mengamati bahwa Gibran sangat fokus pada agenda pribadinya. Ia tidak terganggu oleh acara di luar jadwalnya, seperti saat reshuffle kabinet di mana Gibran tidak berada di sisi Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya, pada saat reshuffle dua kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi Wapres itu, kalau tidak diminta oleh Presiden, maka fine, oke. Nggak perlu hadir,” ujarnya.

    Ia menilai sikap ini menunjukkan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Hensat menambahkan bahwa Gibran tetap menjalankan kegiatannya, seperti bertemu masyarakat dan mengikuti ajaran ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Ia juga menyoroti bahwa eksistensi Gibran bersifat pribadi dan tidak bergantung pada orang lain. Setiap ketidakhadiran justru membuatnya semakin dibahas di media dan media sosial.

    “Jadi Mas Gibran makin hari memang makin menunjukkan eksistensi. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara, tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia,” ujarnya.

    Dosen Universitas Paramadina itu menyebut hal tersebut sebagai strategi yang efektif. Saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Gibran tidak hadir, tetapi tetap fokus pada agenda sendiri tanpa menunjukkan kekecewaan.

    “Ini sebuah strategi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan popularitas. Kemarin pada saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Mas Gibran nggak ada. Tapi apakah dia kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa, dia tetap saja menjalankan agendanya,” kata Hensat.

    Menurut Hensat, Gibran meningkatkan popularitas melalui pendekatan diam dan gerakan bertahap.

    “Tapi menurut saya, Mas Gibran meningkatkan popularitasnya dengan silence: dalam diam, bergerak pelan-pelan,” tukasnya.

  • Absen Gibran di Acara Negara Justru Dongkrak Popularitas

    Absen Gibran di Acara Negara Justru Dongkrak Popularitas

    GELORA.CO -Fenomena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin jarang muncul di acara resmi negara disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat.

    Menurutnya, ketidakhadiran Gibran dalam berbagai agenda resmi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempertahankan perhatian publik. Pasalnya, setiap Gibran menghilang pasti langsung viral.

    “Lama-kelamaan saya menilai kepercayaan diri seorang Gibran itu meningkat tajam. Dia tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, dan tetap setia dengan keyakinannya,” ujar Hensat kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

    Hensat mengamati bahwa Gibran sangat fokus pada agenda pribadinya. Ia tidak terganggu oleh acara di luar jadwalnya, seperti saat reshuffle kabinet di mana Gibran tidak berada di sisi Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya, pada saat Reshuffle dua kali, Mas Gibran nggak ada di samping Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena mungkin tidak diminta datang. Jadi Wapres itu, kalau tidak diminta oleh Presiden, maka fine, oke. Nggak perlu hadir,” ujarnya.

    Dia menilai sikap ini menunjukkan kedewasaan Gibran dalam berpolitik. Ia tetap menjalankan kegiatannya, seperti bertemu masyarakat, mengikuti ajaran ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Jadi Mas Gibran makin hari, memang makin menunjukkan eksistensi. Setiap ketidakhadiran Gibran dalam acara negara, tanpa disadari oleh Pak Prabowo, itu justru meningkatkan popularitas dia,” ujar Hensa.

    Hensat menyebut ini sebagai strategi yang efektif. Saat reshuffle kabinet ke-2 dan ke-3, Gibran tidak hadir, tetapi tetap fokus pada agenda sendiri tanpa menunjukkan kekecewaan.

    Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menambahkan bahwa di tengah kompetisi politik menuju 2029, Gibran sebagai wakil presiden terus maju, mengembangkan citra tanpa terganggu isu kontroversial.

    “Ada sebuah kompetisi yang terbuka nanti di 2029, di saat anak-anak presiden lain, seperti Mbak Puan, Mas AHY, mungkin tidak terlalu sibuk dengan panggungnya, mas Gibran jalan aja sebagai Wapres.”

    Dosen ilmu poltik Universitas Paramadina itu menyimpulkan bahwa Gibran sedang memainkan gerakan politik yang diam-diam berpotensi membawa namanya ke posisi lebih tinggi.

    “Ini adalah sebuah gerakan politik senyap, diam-diam merayap, kemudian datang. Tapi pada suatu saat nanti, tanpa disadari, dia bisa mengapai puncak kejayaannya,” pungkasnya

  • Didik Rachbini Minta Prabowo Hentikan Penempatan Rp200 Triliun di Bank: Langgar Tiga UU

    Didik Rachbini Minta Prabowo Hentikan Penempatan Rp200 Triliun di Bank: Langgar Tiga UU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun ke sistem perbankan.

    Didik menilai kebijakan menteri keuangan yang baru dilantik pekan lalu itu menyalahi prosedur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, menurutnya, langkah itu berpotensi melanggar konstitusi serta tiga undang-undang yang mengatur tata kelola keuangan negara.

    Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan bahwa tata cara penyusunan, penetapan, dan alokasi APBN telah diatur secara rinci dalam Pasal 23 UUD 1945, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta UU APBN yang berlaku setiap tahun. Dia mengingatkan bahwa dana pemerintah bersumber dari anggaran publik sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah wajib melewati mekanisme politik dan legislasi di DPR.

    “Karena anggaran negara adalah ranah publik, maka proses politik yang bernama legislasi dijalankan bersama oleh DPR dengan pembahasan-pembahasan di setiap komisi dengan menteri-menteri dan badan anggaran dengan menteri keuangan,” kata Didik dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (16/9/2025).

    Dia menilai bahwa kebijakan spontan pengalihan Rp200 triliun dari kas negara ke bank umum, lalu disalurkan ke industri atau individu dalam bentuk kredit, melanggar aturan perundangan yang ada. Prosedur tersebut, ujarnya, tidak tercantum dalam nota keuangan maupun RAPBN yang secara resmi diajukan pemerintah kepada DPR.

    Lebih lanjut, Didik menilai penempatan dana Rp200 triliun justru melenceng dari ketentuan Pasal 22 ayat (4), (8) dan (9) UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan tersebut memperbolehkan menteri keuangan membuka rekening penerimaan dan pengeluaran di bank umum, namun penggunaannya terbatas untuk kepentingan operasional APBN.

    “Ayat ini sangat jelas membatasi jumlah dan tujuan penempatan sebatas pada operasional pengeluaran sesuai rencana pemerintah yang sudah ditetapkan dalam APBN, bukan untuk program-program yang seingat di kepala lalu dijalankan,” ujar Didik yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), salah satu bank penerima kucuran likuiditas dari negara.

    Dia menekankan pentingnya menjalankan kebijakan seusai mekanisme resmi meski tujuannya dianggap baik untuk mendorong penyaluran kredit. Didik juga mengingatkan potensi preseden buruk bila praktik seperti ini terus dibiarkan.

    Menurutnya, kelembagaan fiskal bisa dilemahkan dan penggunaan anggaran negara menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, Didik meminta Prabowo tidak tinggal diam.

    “Saya menganjurkan agar presiden turun tangan untuk menghentikan program dan praktik jalan pintas seperti ini karena telah melanggar setidaknya tiga UU dan sekaligus konstitusi. Kita tidak boleh melakukan pelemahan aturan main dan kelembagaan seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya,” tutupnya.

  • Indef: Reshuffle kabinet tekankan kredibilitas untuk kebijakan fiskal

    Indef: Reshuffle kabinet tekankan kredibilitas untuk kebijakan fiskal

    yang harus diperhatikan mendorong kredibilitas, mengembalikan kepercayaan publik dan pasar agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai reshuffle atau perombakan kabinet perlu diarahkan untuk mendorong kredibilitas agar kebijakan fiskal yang dihasilkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Reshuffle diharapkan dapat memberikan dampak pada kinerja ekonomi, dengan menjalankan program-program prioritas dengan efektif dan tepat sasaran,” kata Eisha dalam diskusi secara daring di Jakarta, Rabu.

    “Namun, PR yang harus diperhatikan adalah mendorong kredibilitas, mengembalikan kepercayaan publik dan pasar agar kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah gejolak eksternal dan ketidakpastian yang tinggi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Eisha mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dapat meninjau kembali feasibilitas dan kapasitas fiskal dalam menjalankan program-program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa langkah yang perlu disorot antara lain evaluasi pada struktur belanja pemerintah dan mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah, hingga memenuhi alokasi dana pendidikan 20 persen yang diperuntukkan pada peningkatan infrastruktur fasilitas, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru.

    Selain itu, Eisha juga meminta pemerintah agar memiliki strategi kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dan mengurangi beban utang.

    “Ini melalui upaya mendorong produktivitas terutama di sektor riil yang memiliki magnitude dan dampak berganda yang luas dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Eisha.

    Ia juga mengingatkan prioritas kebijakan fiskal harus ditujukan pada program dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Diharapkan memang pengelolaan anggaran ini harus dievaluasi lagi, bagaimana kebijakan fiskal ini bisa memberikan stimulus kepada lapangan pekerjaan yang lebih luas,” kata Eisha.

    “Selain itu, juga melihat lagi feasible dari program-program prioritas. Kalau misalnya memang tidak visibel secara anggaran, kenapa mesti dijalankan dan dipaksakan?” imbuhnya.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengusulkan Menkeu Purbaya untuk berani menerapkan disiplin fiskal dan refocusing anggaran untuk tahun 2026, memperbaiki manajemen utang negara, mendorong pemberantasan underground economy, serta menjunjung kehati-hatian dalam memberikan keterangan publik.

    “Karena apa yang terucap, dicatat oleh investor. Jangan overpromise, overconfidenct, oversimplify, karena market bakal mempertanyakan kredibilitasnya. Selain itu, Menkeu bersama para Wamenkeu juga perlu di-deploy dan bergerak sebagai team player (dalam penyusunan kebijakan fiskal),” ujar Wijayanto.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom ingatkan kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing

    Ekonom ingatkan kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing

    Ini (risiko) adalah sesuatu yang saya rasa pemerintah harus antisipasi. Apakah burden sharing ini harus diakhiri? Tidak. Kita jalankan, tapi dengan hati-hati. Gradual.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), guna mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini (risiko) adalah sesuatu yang saya rasa pemerintah harus antisipasi. Apakah burden sharing ini harus diakhiri? Tidak. Kita jalankan, tapi dengan hati-hati. Gradual,” kata Wijayanto dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu.

    Adapun kesepakatan antara Kemenkeu dan BI tersebut bertujuan menekan beban fiskal pemerintah, agar pendanaan program perumahan rakyat dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat terealisasi.

    Skema tersebut sebagai bagian dari kebijakan moneter ekspansif, dengan BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Dana dari pembelian itu kemudian dialokasikan Kemenkeu untuk mendanai program ekonomi kerakyatan.

    Beban bunga SBN ditanggung bersama oleh BI dan Kemenkeu melalui mekanisme burden sharing, masing-masing separuh.

    Lebih lanjut, Wijayanto mengatakan pemerintah juga harus melihat apakah skema burden sharing ini merupakan langkah strategis yang sudah dipikirkan sejak lama atau karena “terpojok” untuk mencari solusi tercepat.

    Untuk itu, melakukannya secara bertahap pada program strategis perlu dilakukan perlahan dan tidak terburu-buru.

    “Program 3 Juta Rumah juga dilakukan gradual, mulai dari kecil dulu nanti ramp up naik. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih juga begitu,” ujar dia lagi.

    Sependapat, Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini juga menekankan independensi dan mencermati risiko dalam penerapan skema burden sharing.

    “Selain memegang independensi, juga harus mencermati beberapa risiko terkait stimulus dari kebijakan moneter ini,” kata Eisha.

    Eisha menilai, kebijakan moneter modern ini memang dapat membantu dalam percepatan target pertumbuhan ekonomi, tapi juga ada sejumlah risiko seperti potensi inflasi hingga antisipasi jika ada program yang tidak berhasil implementasinya.

    “Risiko yang perlu dicermati, apakah stimulus dari kebijakan moneter ini bisa mendorong produktivitas pada Kopdes Merah Putih dan perumahan rakyat. Kalau programnya berjalan dan targetnya tepat sasaran, idealnya sesuai dengan yang tadi diharapkan bahwa kebijakan moneter bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Eisha pula.

    “Namun, jika pada pelaksanaannya, misalnya risiko kegagalan seperti proyek mangkrak di perumahan rakyat, itu (dampak buruk) tidak dapat dihindari. Jika pengelolaannya tidak baik, maka ini bisa menimbulkan efek yang berlawanan,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Serah terima jabatan antara keduanya pun juga telah dilakukan pada Selasa (9/9/2025).

    Pergantian yang terjadi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan, sejumlah ekonom menilai fondasi makroekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa momen reshuffle dapat menimbulkan risiko baru, terutama terkait kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

    Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai kondisi fundamental Indonesia relatif sehat. Pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, dan sistem perbankan solid. Namun dirinya menyoroti kenaikan risk premium akibat ketidakpastian arah kebijakan pasca pergantian Menteri Keuangan.

    “Artinya, keseimbangan risiko saat ini lebih ditentukan oleh kredibilitas jangkar kebijakan yakni disiplin defisit kurang dari 3% terhadap PDB, konsistensi APBN, dan koordinatif fiskal-moneter ketimbang sekadar narasi optimism,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Rizal mengatakan, bila respons kebijakan cepat, terukur, dan berbasis aturan akan menurunkan persepsi risiko. Tetapi jika sinyal pemerintah tidak jelas arahnya, volatilitas rupiah maupun yield obligasi akan cepat menekan ruang fiskal.

    Maka dari itu, menurutnya, dari sudut stabilitas pasar, pergantian Menteri Keuangan ini tidak ideal. Pasalnya menambah ketidakpastian kebijakan saat volatilitas tinggi.

    “Namun dampaknya bisa dinetralisir apabila dalam hitungan hari Menkeu baru menegaskan 3% sebagai hard ceiling, mempublikasikan peta jalan pembiayaan program yang kredibel, dan memperlihatkan rencana eksekusi APBN yang sequenced dan doable. Dengan demikian, penting kiranya, bahwa kredibilitas ditentukan oleh aturan dan eksekusi, bukan figur semata,” ujarnya.

    Namun Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren fiskal Indonesia justru mengkhawatirkan. Penerimaan negara terbatas, sementara belanja terus melejit karena program prioritas dan pembayaran bunga utang yang membengkak.

    “Burden sharing SBN memperburuk situasi dengan meningkatkan ketergantungan kita terhadap utang,” ujar Wijayanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Wijayanto menilai pergantian Menteri Keuangan di periode krusial ini justru memperbesar risiko. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani sebenarnya relatif memuaskan, sehingga pergantian seharusnya dilakukan setelah 2026, bukan saat memasuki masa berat pembiayaan.

    “Tahun 2026 adalah tahun terberat dimana kita perlu refinancing utang dan menerbitkan utang baru senilai Rp 1.400 T; investor confidence sangat diperlukan. Jika memang harus mengganti, idealnya pasca 2026. Saya pribadi menilai sesungguhnya kinerja bu Sri Mulyani relatif memuaskan,” ujarnya.

    Di sisi lain Ekonom Center for strategic and international Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai masalah ekonomi Indonesia tidak hanya soal stabilitas makro, tetapi juga lemahnya sektor riil dan ketenagakerjaan. Industri manufaktur belum kompetitif dibandingkan negara pesaing, sehingga penciptaan lapangan kerja tidak maksimal.

    “Dampaknya sektor industri yang lemah adalah penciptaan lapangan kerja juga jadinya tidak bisa terlalu masif, apalagi pekerjaan yang berkualitas. Sekarang ini masyarakat banyak bekerja di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, termasuk gig economy seperti ojol. Ini yang harus menjadi concern,” ujar Riandy kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Terkait pergantian Menteri Keuangan, Riandy melihat faktor politik ikut berperan. Dirinya menyebut langkah Presiden sebagai bagian dari meredam protes publik, sekaligus momentum berpisahnya jalan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani.

    “Tidak ada waktu yang benar-benar tepat, saya melihat ini sebagai upaya presiden meredam protes yang beredar termasuk untuk statement yang dirasa oleh publik tone deaf yang juga sempat dilontarkan oleh menteri keuangan, walau dengan level yang jauh lebih mild daripada statement anggota DPR yang bermasalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan meskipun fundamental ekonomi masih stabil, pasar finansial sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan. Seperti pelemahan rupiah pasca pengumuman reshuffle, kenaikan imbal hasil SBN, serta koreksi IHSG menunjukkan bahwa transmisi dari sisi kepercayaan pasar dapat cepat menekan variabel makro keuangan bila komunikasi kebijakan tidak solid.

    “Dengan kata lain, fondasi makro masih memadai, tetapi penyangga kepercayaan pasar harus segera diperkuat agar volatilitas jangka pendek tidak berubah menjadi pelemahan yang berkepanjangan,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, langkah kunci pemerintah adalah mempercepat komunikasi kebijakan. Kejelasan outlook defisit fiskal, rencana pembiayaan utang, serta pola komunikasi yang konsisten akan menentukan apakah pasar kembali percaya atau justru semakin meragukan stabilitas ekonomi.

    “Jika sinyal ini cepat keluar, dampak negatif dari penentuan waktu dapat ditekan dan kepercayaan segera pulih,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]