Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Soal Isu Ijazah Jokowi yang Kian Memanas, Hensa: Apapun Ujungnya, Sejarah telah Mencatat

    Soal Isu Ijazah Jokowi yang Kian Memanas, Hensa: Apapun Ujungnya, Sejarah telah Mencatat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio ikut bicara soal panasnya isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Saat ini, pembahasan soal isu ijazah palsu Jokowi ini semakin memanas usai adanya penetapan tersangka.

    Ada tiga nama besar yaitu Roy Suryo, Dokter Tifa dan Rismon Sianipar yan ditetapkan sebagai tersangka.

    Karena penetapan inilah, isu soal ijazah palsu ini semakin memanas dan jadi konsumsi publik.

    Hendri Satrio lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya juga ikut memberikan komentar.

    Menurutnya, apapun yang terjadi ke depannya soal isu ini itu tidak terlalu penting.

    Yang nantinya akan membekas diingatan dan tercatat di sejarah justru seorang petinggi bahkan pemimpin sebuah negara yang dipertanyakan kelulusannya.

    “Apapun ujungnya kelak, sejarah telah mencatat ada petinggi negeri yang kelulusannya dipertanyakan,” tulisnya dikutip Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya ini tentunya bukanlah sesuatu yang enak untuk diceritakan, apalagi untuk generasi ke depannya.

    “Bukan sejarah yang enak untuk diceritakan ke generasi penerus,” tuturnya.

    “semoga Negeri ini makin membaik, makmur dan sejahtera rakyatnya,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 6 Whoosh Vs Parahyangan: Dua Kereta yang Terluka Regional

    6 Whoosh Vs Parahyangan: Dua Kereta yang Terluka Regional

    Whoosh Vs Parahyangan: Dua Kereta yang Terluka
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    RENCANA
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memodernisasi jalur kereta api Bandung-Jakarta, mengangkat nama kereta Parahyangan dalam diskursus.
    Ini adalah kereta yang punya cengkeraman sejarah panjang—melintang hingga 31 Juli 1971. Satu masa di mana tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dan tol Jakarta-Cikampek belum muncul dalam sejarah republik.
    Tujuh tahun selepas
    KA Parahyangan
    beroperasi, tol pertama di Tanah Air, yakni tol Jagorawi mulai beroperasi melayani kendaraan roda empat dari Jakarta-Bogor dan sebaliknya.
    Berikutnya, tahun 1988, tol Jakarta-Cikampek melengkapi jalur masuk dan keluar Jakarta ke Jawa Barat.
    Sejarah kereta api sebagai ikon transportasi modern dunia mengemuka sejak tahun 1800-an atau awal abad 19. Moda ini baru menclok ke negeri kita, hampir tujuh dekade kemudian, yaitu 17 Juni 1864, tatkala Belanda menjajah Indonesia.
    Riwayat itu memberi pijakan sejarah untuk menoleh kembali secara serius pada moda transportasi massal, kereta api.
    Memodernisasi jalur kereta Bandung-Jakarta, berarti mengurus jalur rel sepanjang 166 kilometer sehingga memungkinkan kereta Parahyangan melaju lebih kencang dan cepat. Dari durasi perjalanan tiga jam lebih sedikit menjadi 1,5 jam.
    PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghitung, langkah memodernisasi jalur kereta Bandung-Jakarta yang telah ada saat ini, butuh dana Rp 8 triliun.
    Dana itu sangat murah dibandingkan membangun sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung,
    Whoosh
    , yang menelan 7,26 miliar dollar AS atau hampir Rp 120 triliun.
    Durasi perjalanan Whoosh cuma 36-43 menit. Kecepatannya sangat “whoosh”, dapat menembus 300 kilometer per jam.
    Cuma stasiun terluar kereta cepat ini berada di pinggiran kota, Stasiun Halim (Jakarta) dan Stasiun Tegalluar (Bandung).
    Sementara stasiun terluar KA Parahyangan berada di dalam kota, yakni Stasiun Gambir (Jakarta) dan Stasiun Bandung/Stasiun Hall.
    Saya pernah berutang budi pada KA Parahyangan antara tahun 2004-2005 silam. Saban Senin dan Jumat, kereta ini membawa saya ke Bandung dan Jakarta. Senin pagi, saya antre di Stasiun Bandung untuk berangkat kerja ke Jakarta menggunakan Parahyangan.
    Harga tiketnya saat itu sekitar Rp 45.000. Masih terjangkau oleh isi dompet saya yang ketika itu bekerja di sekitar Menteng, tak jauh dari Stasiun Gambir.
    Maka saya terperangah ketika presiden di masa itu, Joko Widodo, kebelet membangun kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mempersingkat durasi perjalanan antardua kota menjadi 30 menitan.
    Pada 2015 itu, studi kelayakan oleh China menyebut potensi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 60.000per hari. Data ini diungkap oleh Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam podcast “Mencintai Indonesia” (8/11/2025).
    Perkiraan penumpang itu ternyata terlampau tinggi. Setelah beroperasi pada Oktober 2023, Whoosh ternyata cuma mengangkut 16.000-18.000 penumpang per hari. Jadi, meleset total dari studi kelayakannya.
    Dengan cuma melayani seperempat penumpang dari target maksimal, Whoosh berakhir sebagai transportasi supercepat yang merugi, bikin tekor PT KCIC. Ternyata perhitungan di atas kertas itu kontras dengan kenyataan di lapangan.
    Whoosh juga menguak kisah BUMN yang dibebani penugasan oleh pemerintah. Setelah PT KAI, PT Wijaya Karya (WIKA) ikut bersuara ihwal kerugian yang harus ditanggungnya.
    Bersama tiga BUMN lain, WIKA tergabung dalam konsorsium yang membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ( PSBI).
    Dengan kepemilikan saham 32 persen, WIKA menyetor Rp 6,1 triliun. Selain itu, BUMN ini menjadi kontraktor lokal yang tergabung dalam konsorsium dengan sejumlah kontraktor China. Posisi itu bukan bikin cuan, tapi merana.
    WIKA mengaku memiliki klaim atas pembengkakan biaya (
    cost overrun
    ) pembangunan kereta cepat senilai Rp 5,01 triliun. Namun, belakangan, hal itu masih jadi dispute (sengketa).
    PT PSBI memiliki saham hingga 60 persen di PT KCIC sebagai pemilik kereta cepat. Sisanya dikuasai konsorsium BUMN. Karena kereta cepat boncos, WIKA juga harus menanggung kerugian tadi.
    Kinerja keuangan WIKA sepanjang Januari-September 2025 menjadi merah, tekor Rp 3,21 triliun.
    Kerugian itu disumbang oleh keikutsertaannya dalam PT PSBI. Bandingkan dengan kinerja di periode yang sama tahun 2024 di mana WIKA menangguk laba Rp 741,43 miliar (
    Bisnis.com
    , 12/11/2025).
    WIKA adalah korban “business to business” yang tak berawal dari inisiatif BUMN sebagai perusahaan plat merah yang membawa misi meraih keuntungan.
    Seperti KAI, PT Jasa Marga Tbk dan PTPN VIII, WIKA menjadi pesakitan: Terbebani proyek mercusuar kereta cepat Jakarta-Bandung.
    Sepekan setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa dia mengambil alih masalah Whoosh, berikut utangnya, belum ada solusi solid dari pemerintah. Yang ada baru kepingan-kepingan rencana.
    Contohnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara disebut akan mengambil penuh operasional Whoosh.
    Ini disebut bagian dari restrukturisasi untuk memperkuat kontribusi Whoosh terhadap mobilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
    Hal sama diutarakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa modernisasi jalur kereta Bandung-Jakarta, dengan begitu mempersingkat atau mempercepat durasi perjalanan KA Parahyangan, dapat memudahkan mobilisasi masyarakat di wilayah Jawa Barat.
    Oh iya, selain itu Dedi bertekad memperbaiki jalur kereta Bandung-Banjar. Sang gubernur yang punya sapaan akrab KDM (Kang Dedi Mulyadi) sedang percaya diri lantaran provinsi yang dipimpinnya meraup pertumbuhan ekonomi di atas kinerja ekonomi nasional.
    Meski terlambat setidaknya satu dekade, ide KDM mengangkat Parahyangan menjadi kereta dengan kecepatan menengah, layak dihargai.
    Menurut saya, Whoosh dan Parahyangan sama-sama sedang “terluka”. Pada April 2010, Parahyangan sempat gulung tikar dan digantikan oleh Argo Parahyangan (hasil “peleburan” Parahyangan dan Argo Gede yang lux).
    Mulai 1 Februari 2025, KA Argo Parahyangan digantikan oleh KA Parahyangan. Sang legendaris hidup lagi. Kereta ini melayani kelas ekonomi dengan harga tiket Rp 150.000. Kemudian kelas eksekutif dengan harga tiket Rp 200.000-250.000. Ada pula kelas Panoramic dan Luxury Rp 435.000-450.000.
    Harga tiket kelas eksekutif dan lux itu setara tiket Whoosh. Bedanya, Whoosh punya waktu tempuh lebih cepat, tapi stasiun akhir di pinggiran kota Bandung dan Jakarta. Dalam skema KDM, tarif KA Parahyangan akan dimoderasi menjadi Rp 150.000-300.000.
    Jika ide KDM menjadi kenyataan–waktu tempuh Parahyangan jadi lebih singkat–akan terjadi persaingan sengit atau duel langsung dengan Whoosh.
    Perbandingannya 36 menit versus 90 menit. Dan harga tiket Parahyangan lebih murah dibandingkan Whoosh di hari normal.
    Apakah itu berarti Parahyangan akan merebut kembali pasarnya? Belum tentu. Mari kita cermati data berikut.
    Pada 2024, KA Argo Parahyangan–“pendahulu” Parahyangan–cuma mengangkut 301.737 penumpang. Tolong dicatat, ini dalam kondisi durasi perjalanan antara dua sampai 2,5 jam. Sedangkan sepanjang 2024, Whoosh mengklaim mengangkut 6,06 juta penumpang.
    Jika ide KDM terwujud, KAI berada di tengah-tengah. Dalam kasus Parahyangan ia menjadi pemain utama, tapi pada saat yang sama menjadi pemain penting di Woosh dengan kepemilikan saham mayoritas di PT PSBI, konsorsium yang menguasai 60 persen saham KCIC.
    Saya menduga isi hati dan pikiran PT KAI ada pada KA Parahyangan. Sebab, ia tak terbebani utang seperti kereta cepat Whoosh.
    Namun, entahlah di mana gerangan pemerintah pusat berdiri ketika presiden Prabowo mengambilalih utang Whoosh dan menganggap kereta cepat ini sebagai investasi sosial yang boleh diongkosi dengan APBN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

    Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

    Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

    “Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

    Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

    “Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

    “Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

    Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

    Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa ‘membunuh’ ekonomi rakyat.

    “Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

    Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

    Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

    “Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

    Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

    Menata Ulang Ekosistem Ritel

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

    “Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

    Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

    “Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

    Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

    “Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

    Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

    “Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

  • Tembus Rp 30.042 Triliun, Devisa dari Ekspor Rokok Melonjak 94%

    Tembus Rp 30.042 Triliun, Devisa dari Ekspor Rokok Melonjak 94%

    Liputan6.com, Jakarta Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia menunjukkan kinerja ekspor produk tembakau seperti rokok yang melonjak signifikan dari tahun ke tahun. Sumbangan besar itu menegasakan kontribusi besar terhadap devisa negara.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin Indonesia) Saleh Husin mengungkapkan, pendapatan devisa yang dihasilkan dari ekspor tembakau dan produknya secara keseluruhan terus meningkat hingga 94 persen. Pada 2020 sekitar USD 600 juta, dan terus bertambah sampai dengan 2024 sekitar USD 1,8 miliar atau setara Rp 30.042 triliun (kurs Rp 16.690 per dolar AS).

    “Produksi daripada rokok ini memang terus meningkat kira-kira sekitar 515 miliar batang, tapi dari jumlah tersebut, 55 persen itu untuk di dalam negeri, 45 persen itu untuk pasar ekspor,” jelasnya.

    Saleh menyampaikan, pendapatan negara dari sektor IHT kian melejit dengan ditambah Cukai Hasil Tembakau (JCHT). Pada 2013, CHT sudah menyumbang sekitar Rp 213 triliun dan tiap tahun terus meningkat hingga 2024 sekitar Rp 216 triliun.

    Meski berkontribusi besar, IHT dihadapkan pada tantangan besar berupa peredaran rokok ilegal. Ia menyoroti kondisi Indonesia yang termasuk memiliki underground economy secara signifikan. “Underground economy kita ini kan termasuk salah satu yang paling merah di dunia. Kira-kira sekitar 23,8 persen dari PDB kita,” ungkapnya.

    Saleh mengaitkan tingginya aktivitas ekonomi bawah tanah ini dengan peredaran rokok ilegal yang berakibat melenyapkan potensi penerimaan negara yang seharusnya besar. Ia mengutip penelitian Universitas Paramadina, yang menunjukan potensi cukai yang hilang akibat rokok ilegal mencapai 10 persen dari total penerimaan, atau sekitar Rp 23-25 triliun.

     

  • Pemerintah Bentuk Komcad Buat Bangun Kawasan Transmigrasi

    Pemerintah Bentuk Komcad Buat Bangun Kawasan Transmigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membentuk komponen cadangan (komcad) dari unsur transmigran untuk membangun kawasan transmigrasi di berbagai daerah Tanah Air.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk transformasi transmigrasi dari aspek pembangunan sumber daya manusia, di samping optimalisasi potensi wilayah. 

    Menurutnya, peran transmigrasi saat ini telah bergeser dari pola lama yang terbatas pada pemindahan penduduk, menuju peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya.

    “Salah satu bentuk transformasinya adalah kita bentuk komponen cadangan. Karena tadi kan, supaya produktif, bagaimana ini manusianya? Nah, manusianya kita latih dalam komponen cadangan,” kata Iftitah dalam kuliah publik di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11/2025).

    Dia melanjutkan, eksistensi komponen cadangan tidak terbatas pada perang, melainkan juga untuk situasi kedaruratan lain seperti bencana.

    Iftitah lantas berujar pemerintah saat ini telah memulai pelatihan bagi satu batalion komponen cadangan unsur transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia.

    Di samping pelatihan militer, pihaknya saat ini juga memberikan pelatihan berbasis kemampuan lainnya, mulai dari bahasa asing hingga pemagangan.

    Harapannya, anggota komcad dari kalangan transmigran itu akan dapat kembali ke kawasan transmigrasi masing-masing untuk menggencarkan pembangunan, serta sebagai tentara cadangan dalam kondisi darurat atau kebencanaan.

    “Jangan dibayangkan misalnya komcad-nya ini pendatang dari Jawa yang datang ke Sulawesi. Bukan. Kita kembangkan justru ya masyarakat Sulawesi itu sendiri, karena transmigrasi hari ini fokus kepada [masyarakat] lokal,” tutur Iftitah.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementrans telah melepas 306 peserta seleksi calon anggota komcad dari unsur transmigrasi pada September lalu. 

    Peserta seleksi tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Papua Selatan, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, hingga Aceh.

    Masing-masing peserta mengikuti pendidikan militer dasar selama dua bulan. Anggota terpilih lulusan SMP akan ditempatkan dengan pangkat tamtama, SMA sebagai bintara, sedangkan sarjana menjadi perwira.

  • Ekonom ingatkan risiko pemberian pinjaman ke pemda dari APBN

    Ekonom ingatkan risiko pemberian pinjaman ke pemda dari APBN

    Tanpa disiplin fiskal dan akuntabilitas yang jelas, kebijakan ini justru berisiko menciptakan tekanan baru pada APBN, bukan memperkuatnya

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan risiko kebijakan yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN dan BUMD dengan menggunakan dana dari APBN.

    Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat pada 10 September 2025.

    “Di atas kertas, kebijakan ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Namun, di sisi lain, potensi dampaknya terhadap kesehatan fiskal nasional tidak bisa dianggap ringan,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Mengingat dana berasal dari APBN, Yusuf mengingatkan bahwa setiap risiko gagal bayar dari pemda atau BUMN pada akhirnya akan menambah beban fiskal pusat, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat dan disiplin dalam pengelolaan pinjaman.

    Dalam konteks ini, catat Yusuf, pengalaman Tiongkok bisa menjadi pelajaran penting. Skema pembiayaan daerah di negara tersebut memang sempat berhasil mempercepat pembangunan, tetapi kemudian menciptakan tumpukan utang lokal yang besar karena lemahnya pengendalian dan pengawasan fiskal.

    “Indonesia perlu berhati-hati agar kebijakan serupa tidak menimbulkan risiko yang sama, yakni terjadinya liabilities tersembunyi yang membebani APBN di masa mendatang,” kata dia.

    Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi PP 38/2025 dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (prudential fiscal management).

    Setiap permohonan pinjaman harus diseleksi berdasarkan kapasitas fiskal daerah, tingkat kemandirian keuangan dan kelayakan ekonomi proyek yang akan dibiayai.

    Pengawasan independen dan transparansi laporan juga menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana atau pembiayaan proyek yang tidak produktif.

    “Tanpa disiplin fiskal dan akuntabilitas yang jelas, kebijakan ini justru berisiko menciptakan tekanan baru pada APBN, bukan memperkuatnya,” kata Yusuf.

    Dihubungi secara terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga menyampaikan hal senada.

    Ia mengingatkan pemberian pinjaman kepada pemda dan BUMN harus dilakukan secara hati-hati, hanya untuk kebutuhan mendesak dan sesuai kapasitas pembayaran.

    Pembayaran pokok pinjaman dapat dilakukan secara berkala melalui pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), baik setiap semester maupun setiap tahun.

    “Untuk menghindari kepala daerah yang melempar tanggung jawab utang kepada penggantinya, tenor utang harus tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman. Hal lain, DPRD harus menyetujui rencana pinjaman tersebut,” kata Wijayanto.

    Ia menilai kebijakan ini dipicu oleh kekhawatiran pemerintah bahwa pemda tidak mampu membiayai pembangunan, bahkan kebutuhan operasional, akibat pemangkasan TKD.

    Selain itu, menurutnya, kebijakan ini mengandung unsur financial engineering sebagai upaya pemerintah menyiasati ketentuan defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.

    Wijayanto memandang PP 38/2025 membuka peluang bagi pemerintah untuk mengalihkan TKD yang semula tercatat sebagai belanja APBN menjadi pinjaman dari pemerintah pusat yang dikategorikan sebagai pembiayaan APBN.

    “Jika ini berlanjut maka kita akan memasuki era di mana defisit APBN di bawah 3 persen tetapi utang pemerintah terus melejit. Ujung-ujungnya adalah semakin buruknya keberlanjutan fiskal kita,” kata dia.

    Menurut dia, langkah yang lebih terbuka dan sehat adalah dengan menerbitkan APBN Perubahan untuk menyesuaikan TKD, serta meninjau kembali batas defisit APBN sebesar 3 persen. Meskipun tidak populer, opsi ini dinilai lebih aman dan transparan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

    Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

    GELORA.CO  – Di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ternyata sempat mengungkap bahwa mega proyek ini memang tidak difokuskan untuk mencari untung.

    Adapun pernyataan Jokowi ini disampaikan pada saat meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

    Saat itu, Jokowi mengungkapkan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

    Dia mengatakan masyarakat diberikan banyak pilihan terkait moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

    “Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi,” katanya.

    Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

    “MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang.”

    “Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi,” ujarnya.

    Dua tahun berselang setelah menyatakan hal tersebut, Jokowi justru memilih diam ketika ditanya soal utang Whoosh yang menggunung. Dia hanya melempar senyum dan menggumam.

    Momen ini terjadi saat dia menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/10/2025).

    Baca juga: Akademisi NTU: Saat Whoosh Beroperasi, Orang Beijing Berpesta, Orang Indonesia Biasa Saja

    Pernyataan Jokowi Jawab Kritikan Faisal Basri

    Di sisi lain, pernyataan Jokowi ini menjawab kritikan saat itu yang menyebut bahwa Whoosh tidak akan balik modal hingga kiamat.

    Diketahui, kritikan ini disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

    Faisal menilai proyek Whoosh ini tidak layak untuk disebut kerjasama bisnis atau B2B karena menurutnya akan sulit balik modal.

    Hal itu, sambungnya, semakin terliha ketika biaya pembangunan proyek yang dikeluarkan membengkak dari awalnya 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dollar AS.

    Dia mengungkapkan dengan analogi bahwa satu tiket Whoosh dihargai Rp400 ribu, maka hampir mustahil untuk balik modal.

    Lantas, Faisal pun hingga menganalogikan bahwa mega proyek Jokowi ini akan sulit balik modal hingga kiamat terjadi.

    “Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas.com.

    Faisal lantas bercerita bahwa sebenarnya banyak menteri menolak proyek mercusuar Jokowi ini, termasuk konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

    Adapun, menurut Faisal, sosok yang ngotot agar proyek Whoosh tetap dilakukan adalah Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

    “Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal. 

    “Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot.” tambahnya.

    Hitung-hitungan Faisal Basri soal Whoosh, Balik Modal 139 Tahun

    Pada kesempatan berbeda, Faisal sempat menyampaikan hitung-hitungannya terkait balik modal Whoosh yang menurutnya baru bisa tercapati dalam waktu 139 tahun.

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk ‘Beban Utang Kereta Cepat di APBN’ yang diselenggarakan Universitas Paramadina pada 17 Oktober 2023 lalu.

    Dalam hitungannya itu, Faisal memasukkan beberapa komponen yakni dari asumsi penumpang terisi 100 persen, jumlah perjalanan sehari, hingga harga tiket.

    Faisal mengasumsikan jika Whoosh terisi 100 persen dengan satu rangkaian gerbong berisi 601 orang dan beroperasi sejak pukul 05.00-22.00 WIB, maka ada 36 kali perjalanan Jakarta-Bandung.

    Dengan asumsi di atas, maka dibutuhkan waktu 48 tahun untuk bisa balik modal.

    Padahal, Faisal belum memasukkan komponen lain dalam hitungannya seperti ongkos operasional hingga bunga pinjaman.

    “Nah butuh waktu 48,3 tahun untuk mengembalikan nilai investasinya, tanpa ongkos operasi, tanpa macam-macam lah,” ujar dia dikutip dari YouTube Universitas Paramadina, Minggu (19/10/2025).

    Sementara, jika asumsi kursi penumpang terisi 75 persen, maka proyek tersebut baru balik modal 64 tahun kemudian.

    Lalu, ketika diasumsikan pemerintah menurunkan harga tiket menjadi Rp250 ribu karena tidak laku, maka balik modal menurut Faisal menjadi makin lama yakni 92,7 tahun.

    Faisal lantas mengasumsikan balik modal bakal semakin lama lagi ketika menggunakan kurs 14.500 per dolar AS yakni selam 94 tahun.

    Itupun, kata Faisal, keterisian kursi penumpang 100 persen tiap harinya dengan harga tiket masih Rp250 ribu.

    Lantas, dia mengatakan jika tempat duduk hanya terisi 50 persen dengan asumsi harga tiket masih Rp250 ribu, maka proyek Whoosh bisa balik modal lebih dari seabad lagi.

    “Dan jika tempat duduk terisi hanya 50 persen, dengan 30 perjalanan, tarif Rp 250 ribu, balik modalnya bisa sampai 139 tahun. Gampang kok ngitungnya,” tutur Faisal Basri.

    Utang dan Bunga Whoosh

    Investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun.

    Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

    Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

    Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

    Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

    Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

    Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

    “Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen,” ujarnya

    Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia. 

     “Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN,” tuturnya

  • Jalan Tengah Selamatkan Industri Rokok Tanah Air

    Jalan Tengah Selamatkan Industri Rokok Tanah Air

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok, belum bisa menyelamatkan industri rokok dan menekan prevalensi perokok anak bila tak diimbangi pemberantasan peredaran rokok ilegal secara masif.

    Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).

    “Karena ketika cukai itu di freeze, itu juga tendensi ke rokok ilegal tetap tinggi. Kenapa? Karena rokok ilegal itu satu pack yang kecil, biaya produksinya paling hanya Rp 7 ribu. Bisa sampai ke end user dengan harga perkiraan saya Rp 10 ribu, bandingkan dengan rokok legal dengan harga Rp 24-25 ribu,” tegas pria yang akrab disapa Wija itu.

    Wija menjelaskan, pertumbuhan peredaran rokok ilegal tiap periodenya bisa mencapai 14-15%. Efeknya bukan hanya terkait dengan tekanan kepada industri, namun juga bisa langsung mengganggu penerimaan negara dari sisi cukai, bila peredaran rokok ilegal tak diberantas secara cepat dan efektif.

    “Rata-rata kalau kita lihat dua tahun terakhir, cukai rokok itu sekitar Rp 216 triliun per tahun. Belum lagi kalau kita masukkan PPh Badan, PPh Individu, PPN, itu bisa Rp 300 triliun lebih. Sehingga bagi APBN kita ini sesuatu yang sangat penting juga,” tuturnya.

    Untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Wija menganggap, Presiden Prabowo Subianto seharusnya langsung turun tangan menggerakkan secara kolektif aparat penegak hukum atau APH dan otoritas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebab, peredarannya sudah sangat masif dari sisi industri rokok ilegal yang cukup banyak menyerap tenaga kerja, hingga peredaran yang berasal dari impor.

    “Shadow economy di Indonesia ini sudah begitu dominan. Sudah 22,5% GDP. Salah satunya adalah rokok ilegal. Menarik jika Presiden mendorong pemberantasan shadow economy, ada impor tekstil ilegal, tambang ilegal, judol, kemudian pinjol ilegal, kemudian narkoba, ada rokok, dan lain sebagainya. Ini sebagai satu paket narasi. Narasi besar yang disampaikan oleh Presiden,” papar Wija.

    Menurut Wija, iklim industri rokok memang sepatutnya harus dijaga karena Indonesia sudah terlanjur menjadi produsen komoditas itu dan banyak menyerap tenaga kerja.

    Lain halnya bila dibandingkan dengan negara lain yang bukan menjadi produsen, wajar bila fokus memberantas peredarannya dilakukan pemerintah meski legal dilakukan dengan harga mahal, namun tetap menjaga industrinya sendiri untuk barang-barang serupa, seperti industri senjata dan minuman keras di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.

    “Mereka punya industri besar terkait itu, dan ini merupakan bagian dari kultur. Nah, Indonesia pun harus mengikuti cara berpikir mereka. Jadi mencari titik optimal,” ucap Wija.

    Yang menarik, meski negara-negara itu memfasilitasi barang-barang kena cukai karena menjadi bagian dari kekuatan ekonominya, mereka tetap menjaga generasi mudanya dari mengkonsumsi barang-barang itu secara ketat. Maka, Indonesia kata dia juga harus memperketat konsumsi rokok ke depannya bagi anak sambil menjaga iklim industri.

    Upaya ini kata dia harus dilakukan lintas kementerian dan lembaga secara masif, tak bisa dikerjakan satu kementerian seperti Kementerian Keuangan.

    “Amerika misalnya, ada anak kecil masuk superstore, kemudian lihat konter rokok aja itu langsung ditegur. Kalau membeli, ditanya KTP-nya. Jadi hal-hal seperti ini, ini sederhana, tapi perlu mulai kita tegakkan di Indonesia. Karena salah satu upaya untuk memperbaiki kesehatan terkait isu rokok dan yang lain-lain, itu adalah melalui education dan intergenerational,” paparnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Potensi Pendapatan Negara Tergerus Karena Rokok Ilegal

    Video: Potensi Pendapatan Negara Tergerus Karena Rokok Ilegal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan tegas untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin masif. Ia menegaskan, penindakan langsung di lapangan menjadi kunci utama, mengingat banyak produsen ilegal kini telah menggunakan mesin berkapasitas besar dan beroperasi secara terbuka.

    Wijayanto menyoroti besarnya dampak peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara. Ia mencatat, penerimaan cukai rokok selama dua tahun terakhir mencapai sekitar Rp216 triliun per tahun. Jika ditambah pajak penghasilan dan PPN, kontribusinya terhadap APBN bisa menembus Rp300 triliun. Namun, maraknya rokok ilegal membuat potensi penerimaan tersebut tergerus.

    Selengkapnya dialog Safrina Nasution bersama Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025).