Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Ekonom dukung ekonomi syariah jadi proyek nasional pada RAPBN 2026

    Ekonom dukung ekonomi syariah jadi proyek nasional pada RAPBN 2026

    Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah sebaiknya dijadikan proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RAPBN 2026.

    Hal tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai target 8 persen dalam lima tahun ke depan sesuai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus,” kata Handi Risza dalam webminar INDEF yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu menambah jumlah bank syariah BUMN di Indonesia selain BSI untuk mengoptimalkan layanan jasa keuangan di berbagai sektor prioritas.

    Pemerintah juga sebaiknya memberikan insentif yang dapat dimanfaatkan khusus oleh pelaku ekonomi syariah serta memperkuat kelembagaan keuangan syariah.

    Menurut dia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus selalu mengikuti hal yang menjadi tren di masyarakat, tidak hanya sebatas inisiatif pemerintah.

    “Ini perpaduan antara perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini dunia akademisi, komunitas, dan juga institusi keuangan, dengan kebijakan pemerintah dalam membuat aturan atau regulasi,” ujar Handi.

    Ia mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan agar ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional serta untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    “Jadi, tidak ada lagi isu dikotomi antara syariah dan non-syariah atau konvensional, tapi ini sudah menjadi sistem tersendiri yang akan memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ucapnya.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Handi menyatakan, pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat, baik sebagai nasabah maupun penyedia jasa keuangan, serta segala infrastrukturnya, termasuk regulasi, sarana transaksi, serta lembaga riset keuangan.

    Selain itu, skema pembiayaan syariah untuk sektor publik maupun non-publik juga perlu diperluas dan diperdalam, sehingga kompatibel dengan perkembangan sektor pembiayaan saat ini.

    “Tentu kita berharap ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang menjadikan kita sebagai negara maju,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • INDEF Ramal Ekonomi RI Stagnan 5% di 2025, Ini Penyebabnya

    INDEF Ramal Ekonomi RI Stagnan 5% di 2025, Ini Penyebabnya

    Jakarta, FORTUNE –  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5 persen  pada tahun 2025.

    Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini menyatakan bahwa ekonomi yang stagnan ini disebabkan oleh absennya kebijakan Pemerintah yang akan melepaskan jebakan deindustrialisasi dini.

    “Alasannya selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini. PMI sektor tersebar di dalam kue ekonomi ini terus menurun dan jatuh di bawah 50 persen,” kata Didik melalui keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Jumat (27/12).

    Ekonomi RI sulit mencapai pertumbuhan 8%

    source_name

    Pria yang sekaligus Rektor Universitas Paramadina ini juga menilai bahwa ekonomi RI sulit mencapai pertumbuhan 8 persen yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Didik menjelaskan, sektor industri selama beberapa tahun terakhir hanya tumbuh sekitar 3-4 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang jauh dari memadai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

    “Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut.  Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7 persen sangat meleset,” jelasnya.

    Ia menjabarkan, sejumlah strategi industri yang terbukti sukses di negara-negara maju ialah  berbasis pada sumber daya alam (resource-based industry), industri berorientasi ekspor (export-led industry) atau industri berorientasi ke luar (outward-looking industri).  Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada era 1980-an hingga awal 1990-an, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen.

    Utang masih bebani fiskal Indonesia

    Ilustrasi Utang/William Poter

    Di luar permasalahan sektoral, menurutnya Indonesia masih memiliki masalah fiskal terkait beban Utang dari tahun ke ketahun yang semakin membekak. Didik menjabarkan, dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen.

    “Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024. Ini merupakan praktek kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik dimana rezim memaksimumkan budget tanpa kendali,” kata Didik.
    Dirinya menambahkan, tanpa kontrol dan check and balances yang sehat, politik anggaran hanya menjadi refleksi dari politik yang tidak sehat dan demokrasi yang tidak baik dalam sepuluh tahun ke belakang.

  • Rencana PPN 12 Persen, Mungkinkah Diikuti Perbaikan Tata Kelola Pajak?

    Rencana PPN 12 Persen, Mungkinkah Diikuti Perbaikan Tata Kelola Pajak?

    Rencana PPN 12 Persen, Mungkinkah Diikuti Perbaikan Tata Kelola Pajak?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan tarif
    Pajak
    Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini memicu berbagai pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perpajakan, di samping derasnya aspirasi masyarakat yang keberatan dengan keputusan itu.
    Dengan kondisi fiskal yang berat dan tantangan ekonomi global, apakah kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif?
    Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai peningkatan tarif PPN merupakan langkah yang dapat dimengerti, meskipun kurang ideal.
    Situasi fiskal yang menekan saat ini menjadi alasan utama kebijakan ini diterapkan. Namun, faktor-faktor seperti
    tax ratio
    yang rendah, basis
    pajak
    yang sempit, dan maraknya
    korupsi
    di sektor pajak tidak bisa diabaikan.
    “Rendahnya
    tax ratio
    kita lebih disebabkan oleh
    tax base
    yang sempit, korupsi sektor pajak yang
    prevalent
    , dan ketaatan membayar pajak yang rendah. Pertimbangan kenaikan ini lebih untuk mengamankan fiskal kita, terutama menghadapi situasi berat di 2025 dan 2026,” ujar Wijayanto di Jakarta, Rabu (19/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
     
    Kenaikan PPN tentu berdampak pada daya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang melambat, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi rumah tangga.
    Menurut Wijayanto, pemberian insentif oleh pemerintah dapat membantu menjaga daya beli. Namun, efektivitas insentif bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
    “Semakin kompleks insentif, semakin rumit implementasinya. Selain itu, insentif tidak efektif jika target penerima tidak memahaminya. Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan ini dengan baik kepada pengusaha dan masyarakat agar mereka tergerak memanfaatkan insentif,” ujar Wijayanto.
    Soal sosialisasi kebijakan ini secara optimal oleh pemerintah, Wijayanto menilai selama ini komunikasi pemerintah dinilai masih belum memadai, terutama dalam menjelaskan manfaat insentif kepada publik.
    Pemerintah berargumen ekonomi tetap stabil ketika tarif PPN naik menjadi 11 persen pada 2022. Namun, menurut Wijayanto, kondisi saat ini jauh berbeda.
    Pada 2022, perekonomian sedang dalam fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19 dengan lonjakan permintaan belanja.
    “Saat ini, ekonomi dunia melambat, daya beli masyarakat lemah, dan dampak politik global seperti kemenangan Donald Trump di Pilpres AS bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia. Insentif sangat diperlukan dalam situasi ini,” ucap Wijayanto.
    Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keadilan. Menurut Wijayanto, kebijakan kenaikan PPN dan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) cenderung menguntungkan pemerintah dan pekerja, tetapi memberatkan pengusaha.
    “Berbagai stimulus yang diluncurkan belum memberikan manfaat langsung bagi pengusaha. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih pro pengusaha. Jangan sampai mereka patah arang dan enggan berinvestasi,” ucap Wijayanto.
    Jika pengusaha domestik kehilangan semangat untuk berinvestasi, bagaimana mungkin investor asing tertarik menanamkan modal di Indonesia?
    Wijayanto menilai, kenaikan tarif PPN hanya akan efektif jika disertai perbaikan menyeluruh di sektor perpajakan. Tanpa perbaikan pada pengelolaan pajak, termasuk pengawasan dan penanganan korupsi, peningkatan tarif bisa jadi hanya akan menambah beban masyarakat tanpa memperbaiki kondisi fiskal.
    Pertanyaan ini perlu dijawab sebelum kebijakan PPN 12 persen resmi diberlakukan. Jika tidak, risiko penurunan daya beli dan keengganan investasi bisa semakin membebani perekonomian nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Kemenhan ungkap strategi diplomasi Pasifik untuk kepentingan di Papua

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengungkap strategi diplomasi ke negara-negara Pasifik untuk menjaga kepentingan nasional di Papua.

    Dalam sesi diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, salah satu strateginya yaitu mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam forum-forum multilateral di kawasan, misalnya ADMM Plus.

    “Kita merasa selama ini diplomasi kita di pertahanan, khususnya pertahanan tentang Papua, selama ini kita jalan sendiri. Negara-negara Pasifik yang tiba-tiba ramai di PBB dan lain-lain itu seolah-olah kita menghadapi mereka sendirian,” kata Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Mohamad Nafis dalam paparannya saat FGD.

    Oleh karena itu, Indonesia saat menjadi tuan rumah ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) dan ADMM Plus pada Januari 2024 berhasil mengupayakan adanya pernyataan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk menyepakati implementasi AOIP dari perspektif pertahanan.

    AOIP atau Tinjauan ASEAN terhadap Indo-Pasifik, menurut Nafis, membuka jalan untuk mengikutsertakan negara-negara Pasifik dalam kegiatan-kegiatan ADMM dan ADMM Plus, misalnya dalam pertemuan-pertemuan kelompok (working group), ataupun agenda-agenda latihan bersama di kawasan.

    “Dengan adanya AOIP, secara otomatis ADMM akan bekerja sama lebih erat dengan negara Pasifik, dan tentunya itu akan membantu kita bahwa negara-negara Pasifik dengan negara-negara ASEAN itu hubungannya baik,” kata pejabat Kementerian Pertahanan itu.

    Dia melanjutkan adanya hubungan baik ke depan itu diharapkan dapat membuat negara-negara di Pasifik lebih berpihak kepada ASEAN.

    “Jadi (saat) kita mau bicara eh kalian berhenti bicara Papua dong, itu kita juga lebih enak bicaranya,” kata dia.

    Terkait diplomasi ke negara-negara Pasifik, Kementerian Pertahanan pada tahun ini juga menggagas misi muhibah dan diplomasi ke empat negara di Pasifik Selatan. Misi itu kemudian dilaksanakan selama 40 hari lebih oleh Satgas Port Visit Pasifik, yang beranggotakan prajurit-prajurit TNI AL dari Komando Armada III, kemudian melibatkan pelajar dan mahasiswa dari Papua.

    Dalam misi itu, Satgas Port Visit Pasifik berlayar dengan kapal perang sekaligus kapal bantu rumah sakit KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dan sandar di Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini.

    FGD yang diselenggarakan Universitas Pertahanan di Kompleks DPR RI hari ini mengangkat tema “Good Neighbour Policy: Arah Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo”. Kegiatan itu menampilkan sejumlah pembicara, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta Dr. Peni Hanggarini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom nilai inflasi November jadi sinyal daya beli membaik

    Ekonom nilai inflasi November jadi sinyal daya beli membaik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai inflasi November jadi sinyal daya beli membaik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai inflasi pada November 2024 yang tercatat 0,30 persen (mtm) menjadi sinyal membaiknya daya beli masyarakat.

    Inflasi November 2024 sebesar 0,30 persen lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024 yang 0,08 persen. Hingga akhir 2024, Wijayanto memproyeksikan tingkat inflasi di kisaran 1,6 persen sampai 1,7 persen.

    “Inflasi 2024 kemungkinan akan mencapai 1,6-1,7 persen, level yang cukup sehat. Kenaikan inflasi November ini, mungkin akibat pengaruh pilkada di berbagai daerah di Indonesia,” kata Wijayanto di Jakarta, Senin (2/12). 

    Ia menilai tren inflasi akan cenderung meningkat di Desember, dikarenakan dampak dari adanya Natal dan Tahun Baru.

    “Tren akan meningkat di Desember (2024), sebagai dampak Natal dan Tahun Baru. Tetapi, ini (inflasi) masih sehat,” jelasnya.

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada November 2024 adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,78 persen dan memberikan andil inflasi 0,22 persen.

    Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini adalah bawang merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,10 persen.

    Sebanyak 8 dari 10 komoditas utama penyumbang inflasi pada November 2024 merupakan komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

    Mulai dari bawang merah dan tomat masing-masing 0,10 persen, daging ayam ras 0,03 persen, minyak goreng 0,03 persen, lalu bawang putih, ikan segar, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk yang masing-masing 0,01 persen.

    Beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menjadi penyumbang utama inflasi November 2024 yaitu bawang merah 24,87 persen, tomat 58,88 persen, daging ayam ras 2,03 persen, dan minyak goreng 2,17 persen.

    Hal ini menunjukkan komoditas bawang merah, tomat, dan daging ayam ras kembali inflasi dalam dua bulan terakhir, sedangkan minyak goreng mengalami inflasi sejak Juli 2024 dengan tingkat inflasi November merupakan tingkat inflasi tertinggi sepanjang tahun ini.

    “Inflasi minyak goreng karena index harga CPO global memang naik dalam beberapa bulan terakhir ini, year-to-date naik 10,7 persen. Jadi, harga minyak goreng mempunyai perilaku yang berbeda dengan produk lainnya,” tutur Wijayanto.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa tingkat inflasi tahunan pada November 2024 sebesar 1,55 persen (yoy).

    “Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,71 pada November 2023 menjadi 106,33 pada November 2024,” ujarnya.

    Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,68 persen dan memberikan andil 0,48 persen terhadap inflasi umum.

    Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah SKM dengan andil 0,13 persen, beras dan bawang merah masing-masing memberikan andil 0,11 persen.

    Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah kopi bubuk 0,10 persen, minyak goreng 0,09 persen, tomat dan bawang putih masing-masing 0,06 persen, dan daging ayam ras 0,05 persen.

    Di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas lain yang memberikan andil cukup signifikan adalah emas perhiasan dan nasi dengan lauk masing-masing 0,36 persen dan 0,06 persen.

    Inflasi tahunan pada November 2024 juga terjadi pada seluruh komponen, mulai dari komponen inti yang mengalami inflasi tahunan sebesar 2,26 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,44 persen dengan dominasi komoditas antara lain dari emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah.

    Sumber : Antara

  • PPN Naik Jadi 12% Dinilai Bikin Beban Hidup Rakyat Makin Berat

    PPN Naik Jadi 12% Dinilai Bikin Beban Hidup Rakyat Makin Berat

    Jakarta –

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu merupakan amanah Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Namun, kebijakan itu dinilai akan membuat beban masyarakat semakin berat. Apalagi perekonomian Indonesia diproyeksi masih melambat dan daya beli masyarakat masih menurun.

    “Kondisi fiskal Indonesia 2024 sangat menantang dan berpotensi berlanjut di 2025-2026. Pada saat yang sama daya beli masyarakat menurun. Pertumbuhan melambat dan dunia usaha alami kesulitan,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, dalam keterangannya di Webinar Universitas Paramadina dan INDEF, Senin (2/12/2024).

    Sementara Ketua Prodi Manajemen Universitas Paramadina mengatakan kenaikan PPN 12% merupakan kabar buruk bagi gen Z dan milenial. Generasi tersebut disebut telah mengalami tekanan internal, untuk bisa mandiri secara ekonomi/finansial, dan tekanan sosial lainnya.

    “Tekanan eksternal berupa ketidakpastian ekonomi global dan persaingan kerja, tekanan sektor perbankan, dan kebijakan pemerintah,” terangnya.

    Saat ini, harga barang dan jasa juga telah naik karena beban pajak meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan gen Z dan milenial menekan pengeluaran. Artinya tingkat konsumsi yang juga akan terkena dampaknya.

    “Kecenderungan ke depan gen z/milenial akan banyak menabung untuk biaya pendidikan, properti dan investasi. Dari sisi financial behaviour berkenaan kenaikan PPN 12% itu juga berpengaruh terhadap perilaku konsumsi dan pilihan-pilihan strategi keuangan gen Z/milenial ke depan,” lanjutnya.

    Kemudian, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M.Rizal Taufikurahman berpendapat pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian nasional akan menambah beban rakyat miskin.

    Selain itu juga akan mengurangi daya saing ekspor karena kenaikan overhead. Efek lainnya harga produk, barang dan jasa domestik juga akan naik, terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

    “Akibat lanjut, maka akan terjadi inflasi yang dari sisi konsumsi akan membuat daya beli semakin turun. Akan terjadi juga kenaikan tax avoidance. Pengaruh juga terjadi di sektor keuangan dan daya saing di sektor industri riil padat karya,” terangnya.

    Kenaikan PPN juga diperkirakan akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran lebih banyak akan dialami oleh kelas menengah yang sudah terjepit.

    Menurutnya, PDB diperkirakan akan turun 0,17%, hal itu disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang turun, dan penyerapan jumlah tenaga kerja yang turun.

    “Ekspor kita juga diperkirakan akan turun. Penurunan-penurunan itu yang meski diikuti oleh indeks harga konsumen/inflasi naik, indeks harga/biaya investasi juga akan ikut naik atau yang biasa disebut ICOR yang akan semakin tinggi,” pungkasnya.

    (ada/hns)

  • Cawe-cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP di Kandang Banteng

    Cawe-cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP di Kandang Banteng

    GELORA.CO – Jagoan PDIP di Pilgub Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi tumbang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei.

    Sementara paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yakni Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul pada hasil hitung cepat lembaga survei.

    Hasil hitung cepat lembaga LSI mencatat Luthfi-Yasin meraih 59,38 persen suara. Sementara Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 40,62 persen. Total suara masuk sebesar 100 persen.

    Kemudian lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Luthfi-Yasin mendapat 59,12 persen suara, Andika-Hendrar 40,88 persen suara.

    Meski masih menunggu hasil resmi perhitungan oleh KPU, gambaran hasil hitung cepat ini berpotensi mengakhiri dominasi PDIP yang selalu menang di Pilgub Jawa Tengah.

    Bila ditilik ke belakang, kader PDIP kerap memenangkan Pilkada Jateng sejak Pilkada langsung digelar pertama kali di provinsi ini pada 2008 lalu.

    Pada Pilkada 2008 saat itu pasangan Bibit Waluyo-Rustiningsih meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah Jateng 2008-2013. Bibit-Rustiningsih diusung oleh PDIP saat itu.

    Kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo yang menjabat selama dua periode yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Ganjar merupakan kader PDIP.

    Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan kekalahan jagoan PDIP di Jateng mengejutkan lantaran selama ini selalu menang di Pilgub Jateng.

    Baginya, mesin PDIP yang kurang maksimal di Jateng pada kontestasi kali ini harus menjadi evaluasi besar bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini.

    “Ini memang mengejutkan ya. Karena memang sebenarnya kalau mesin partai di Jawa Tengah selama ini kan sangat solid ya PDIP. Dan ini memang menjadi pertanyaan besar bagi mesin politik PDIP di Jateng. Dan mengapa bisa lepas kali pertama gitu,” kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

    Di sisi lain, Wasis menilai melejitnya pasangan Luthfi-Taj Yasin lantaran ada dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Belakangan ini Jokowi sangat intens untuk terjun blusukan menemani Luthfi-Taj Yasin kampanye di pelbagai wilayah di Jateng.

    Kondisi ini, lanjut Wasis, membuat banyaknya para preferensi pemilih PDIP berpaling memilih Luthfi-Taj Yasin.

    Baginya, pengaruh Jokowi masih sangat kuat di Jawa Tengah meski sudah tak lagi menjabat presiden. Hal ini membuat perpindahan suara pemilih PDIP dan membuat peta politik di Pilkada Jateng menjadi berubah sedemikian rupa.

    “Sebelumnya itu mengarah ke Andika-Hendi, tapi bisa berubah dengan waktu cepat. Blusukan Jokowi ke mana-mana itu ternyata menjadi bukti bahwa meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ternyata Jokowi itu masih cukup berpengaruh ya,” kata Wasis.

    Cawe-cawe Jokowi

    Senada, peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan elektabilitas Luthfi-Taj Yasin yang sempat mandek bisa naik sedemikian rupa usai Jokowi ikut turun tangan berkampanye di Jateng.

    Baginya, titik balik Luthfi-Taj Yasin bisa terdongkrak lantaran Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe di Jateng.

    “Karena Pak Jokowi beberapa minggu terakhir kampanye ini turun tangan, cawe-cawe Jokowi di beberapa tempat. Menambah tebal Pak Luthfi. Tren mandek, tp ada pak jokowi yg beri darah segar bagi elektabilitas pak Luthfi. Saya lihat titik baliknya di sana,” kata Usep.

    Tak berhenti sampai di situ, Wasis menilai kemenangan Luthfi-Taj Yasin ini ada faktor lantaran mampu menguasai segmen pemilih muslim di Pilkada Jawa Tengah. Sebab, ada sosok Taj Yasin yang berperan besar untuk menggaet pemilih Islam di Jateng untuk memilih pasangan ini.

    Sebaliknya, ia mengatakan Andika-Hendi dianggapnya tak mampu untuk memecah suara pemilih muslim di Jawa Tengah.

    “Andika-Hendi kan karena memang mereka tidak bisa memecah suara pemilih muslim itu. Yang memang di sini peran Pak Yasin itu sangat vital dalam mengkonsolidasikan pemilih religius ini,” kata Wasis.

    Senada, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan karakter pemilih Jateng di kawasan wilayah pantai utara (Pantura) yang didominasi oleh masyarakat santri lebih mendukung representasi kandidat komposisi Nasionalis-Santri.

    “Ini tercermin di Lutfi-Yasin. Di mana jaringan Nahdlatul Ulama sangat all out mendukung pasangan ini,” kata Umam.

    Di sisi lain, Umam mengatakan komposisi pasangan Andika-Hendi cukup berbeda lantaran keduanya sama-sama merepresentasikan corak nasionalis.

    Dengan demikian, lanjutnya, kekuatan KIM plus di Jateng yang dibantu Jokowi bisa memanfaatkan situasi rapuhnya barisan kekuatan PDIP di Jawa Tengah.

  • 1 Pramono Unggul Pilkada Jakarta, Pengamat: Megawati Bikin Jokowi-Prabowo Gamang Keroyok PDI-P Nasional

    1 Pramono Unggul Pilkada Jakarta, Pengamat: Megawati Bikin Jokowi-Prabowo Gamang Keroyok PDI-P Nasional

    Pramono Unggul Pilkada Jakarta, Pengamat: Megawati Bikin Jokowi-Prabowo Gamang Keroyok PDI-P
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk
    Pramono Anung
    sebagai calon gubernur Jakarta terbukti jitu.
    Megawati dinilai sengaja memilih sosok yang selama ini memiliki kedekatan personal dengan
    Joko Widodo
    dan
    Prabowo Subianto
    .
    “Sehingga, sel-sel politik keduanya juga tampaknya tidak dilepas untuk menghancurkan pilar-pilar politik Pramono,” kata Umam pada Kamis (28/11/2024).
    Adapun sebelum ditunjuk sebagai cagub Jakarta, Pramono Anung merupakan Sekretaris Kabinet di kabinet Jokowi.
    “Pemegang remote kekuasaan bisa dibuat gamang untuk menghabisi calon dari PDI-P yang dikeroyok rame-rame, mengingat kedekatan personal mereka selama ini,” imbuhnya.
    Di luar itu, Umam juga melihat sejumlah faktor lain yang membuat Pramono dan
    Rano Karno
    bisa unggul jauh dibandingkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.
    Pasangan usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu dinilai banyak melakukan blunder dan mengusung program-program yang dianggap “gimmick” rupanya tidak mempan untuk memilih Jakarta.
    “Materi-materi kampanye Ridwan Kamil di fase awal juga didominasi oleh materi-materi gimmick, laiknya Mobil Curhat, bantuan kopi untuk yang terkena PHK dll, model-model semacam ini sebelumnya berhasil ia gunakan di politik Bandung dan Jawa Barat, kini ternyata tidak mempan dijual di masyarakat Jakarta,” jelas Umam.
    “Slip of
    tounge
    Suswono tentang “janda” yang berhasil dipolitisir lawan dengan argumen teologis, mengindikasikan kandidat ini kurang disiplin,” ujar dia.
    Sementara itu, Pramono-Rano terlihat lebih disiplin dalam kampanye lapangan maupun narasi.
    Di saat yang sama, kedekatan Pramono-Rano dengan Anies yang menjadi simbol perlawanan terbuka pada kekuatan politik yang mengorkestrasi dominasi peta politik Jakarta.
    Hal itu mampu mengkonsolidasikan basis pemilih loyal Anies utk mendukung Pramono-Rano, yang banyak di antara mereka beririsan dengan basis pemilih loyal PKS.
    “Kemenangan sementara Pramono-Rano atas RK-Suswono mengindikasikan bahwa basis mesin politik KIM Plus tidak solid. Kekompakan KIM Plus bak kawin paksa, di mana aspirasi kepentingan partai-partai pengusung tampaknya kurang terakomodasi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengatasi Politisasi Agama dengan Pancasila dan Moderasi Beragama

    Mengatasi Politisasi Agama dengan Pancasila dan Moderasi Beragama

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang Pilkada 2024 yang kian dekat, berbagai dinamika demokrasi kembali mewarnai masyarakat salah satunya politisasi agama. Namun, masyarakat Indonesia sebenarnya punya senjata untuk menangkalnya, yakni Pancasila serta moderasi beragama.

    Sama seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) awal tahun ini, suasana jelang pilkada diwarnai oleh persaingan kampanye positif. Namun, ada pula pihak-pihak tertentu yang menyebarkan narasi khilafah secara inkonstitusional sebagai alternatif sistem bernegara, yang jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan Pancasila.

    Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio mengungkapkan, bahwa narasi khilafah yang beredar di media sosial kini tidak semasif sebelumnya. “Hal ini menunjukkan masyarakat semakin menyadari bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep khilafah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah mengakar di Indonesia,” ujar Hendri pada Kamis (21/11/2024) di Jakarta.

    Hendri, yang akrab disapa Hensat menjelaskan, narasi khilafah kerap muncul kembali menjelang pemilu dan menyasar kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang belum sepenuhnya memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara. Penulis buku Momentum: Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial ini menekankan perlunya langkah proaktif dari pemerintah untuk terus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

    “Pemerintah harus bekerja sama dengan para tokoh agama dan ulama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pelibatan ulama dalam menyebarkan kesadaran ini sangat penting agar pengaruh narasi khilafah bisa diminimalkan hingga akhirnya hilang sama sekali,” tambahnya.

    Hensat juga menyoroti fenomena penggunaan agama dalam politik, yang meskipun bukan hal baru, tetap menjadi tantangan karena kuatnya semangat keagamaan di masyarakat.

    Sayangnya, semangat ini sering kali tidak diimbangi dengan literasi agama yang memadai, sehingga muncul pemahaman yang hanya tekstual tanpa menggali makna lebih dalam.

    Menurutnya, konsep moderasi beragama yang diusung pemerintah merupakan solusi efektif untuk mengatasi perbedaan yang ada di masyarakat. “Moderasi beragama berarti saling menghormati agama lain dan toleransi terhadap ajarannya, tetap berpijak pada Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika moderasi beragama ini dipahami, keberagaman di Indonesia akan lebih mudah dipertahankan,” tegas akademisi Universitas Paramadina tersebut.

  • Mahfud MD Geram Aparat Lebih Takut dengan Penjahat Daripada Rakyat

    Mahfud MD Geram Aparat Lebih Takut dengan Penjahat Daripada Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengaku geram dengan tingkah laku aparat yang lebih takut dengan penjahat dibandingkan dengan rakyat.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi daring dengan tema Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi yang diadakan oleh Universitas Paramadina & Institut Harkat Negeri, Kamis (21/11/2024). 

    “Aparat kita itu lebih takut kepada penjahat daripada kepada rakyat. Padahal, dulu imbauan Pak Jokowi sangat bagus pada awal 2022 itu di Bali meminta Kapolda, para Kapolres untuk melindungi rakyat kalau diangkat jadi pejabat yang disowani itu tokoh masyarakat, bukan ke preman,” imbuhnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa banyak aparat yang diangkat oleh preman-preman atau oknum pejabat yang tidak amanah. Sehingga saat menjabat, maka yang ditemui lebih dulu bukan tokoh masyarakat.

    Menurutnya, aparat pun lebih menuruti permintaan preman dibandingkan dengan ulama atau tokoh masyarakat sehingga terjadinya proses penegakkan hukum kian sulit untuk dibenahi.

    “Penjahat itu ditakuti karena mendikte dan mengancam, sehingga aparat bukan hanya takut pada penjahat, tapi juga didikte oleh penjahat,” pungkas Mahfud.