Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini penyelenggaraan Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor nasional pada tahun ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui seusai acara peluncuran Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun, Kemendag memasang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% menjadi US$294,45 miliar pada 2025.

    “Sebenarnya itu kan [TEI 2025] dalam rangka mendorong target 7,1%. Karena kan banyak buyer nanti yang akan datang,” kata Mendag saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Melalui penyelenggaraan TEI 2025, pemerintah menargetkan transaksi mampu mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp408,25 triliun (asumsi kurs Rp16.330 per dolar AS).

    Terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan gelaran TEI 2025 akan mencatatkan transaksi yang tinggi di tengah perang dagang AS-China.

    Apalagi, kata dia, Presiden AS Donald Trump gencar melakukan perang dagang yang lebih menyasar ke Kanada, Meksiko, dan China. Untuk itu, dia berharap perang dagang ini tidak mengganggu perdagangan Indonesia.

    “Memang ada perang dagang AS-China, tapi prospek masih bagus untuk 2025 secara umum,” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

    Eko juga menyinggung target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% pada 2025 yang diramal dapat tercapai.

    “Target pertumbuhan ekspor 7,1% menurut saya masih moderat, harapannya tercapai, memang tantangannya tidak mudah terutama untuk produk ekspor yang electronic based,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% di tahun ini akan sulit tercapai. Hal ini lantaran adanya dinamika global yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

    “[Target ekspor nasional 7,1%] berat sekali. Sulit terwujud, mengingat dinamika global berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan harga komoditas yang merupakan andalan ekspor kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Dalam catatan Bisnis, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor hingga empat tahun ke depan.

    Pada 2026, Kemendag membidik ekspor mampu tumbuh 7,09% secara tahunan (year-on-year/YoY) atau senilai US$315,31 miliar, dengan target ekspor UMKM adalah US$22,04 miliar atau tumbuh 14,05%.

    Pada tahun berikutnya, Kemendag juga menargetkan nilai ekspor mampu mencapai US$340,2 miliar atau tumbuh 7,89% yoy, dengan ekspor UMKM yang ditargetkan sebesar US$25,24 miliar atau tumbuh 14,48%.

    Selanjutnya, Kemendag juga menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 8,77% yoy atau US$370,04 miliar pada 2028, dengan pertumbuhan ekspor UMKM ditargetkan sebesar 15,03% atau US$29,03 miliar.

    Kemudian pada 2029, pemerintah menargetkan ekspor Indonesia dapat tumbuh 9,64% yoy atau mencapai US$405,69 miliar, dengan target ekspor UMKM senilai US$35,29 miliar atau naik 21,57%.

  • Danantara Kurangi Ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Danantara Kurangi Ketergantungan BUMN terhadap PMN

    JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

    Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.

    “Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto, dikutip Antara, Senin 17, Februari.

    Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).

    Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.

    “Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.

    Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.

    “Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo.

  • Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Ekonom sebut Danantara bisa kurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN

    Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mengurangi ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

    Menurut dia, hal itu seiring nantinya Danantara dapat merangkul berbagai mitra strategis dan menarik masuknya investasi ke dalam negeri.

    “Setting Danantara juga membuatnya lebih lincah menarik investasi atau merangkul strategic partner dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan BUMN terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujar Wijayanto saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin.

    Ia melanjutkan, hadirnya Danantara juga akan membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih profesional atau tidak politis dan birokratis, serta berpotensi mendongkrak kualitas aspek Good Corporate Governance (GCG).

    Selain itu, lanjutnya, DNA korporasi yang lebih kental akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN menjadi lebih berani mengambil risiko bisnis secara terukur, lebih kreatif, serta lebih fleksibel bergerak.

    “Termasuk untuk menjalankan bisnis di Luar Negeri (LN),” ujar Wijayanto.

    Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan Danantara, diantaranya Legal Framework yang masih rumit serta memiliki terlalu banyak pimpinan nantinya.

    “Selain itu, belum ada jaminan yang solid bahwa politisasi tidak akan terjadi di Danantara. Ini berpotensi menimbulkan kerumitan-kerumitan di masa mendatang,” ujar Wijayanto.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, dengan tahap awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Badan publik informatif harus pasang spanduk “Zona Informatif”

    Badan publik informatif harus pasang spanduk “Zona Informatif”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa badan publik di Provinsi DKI Jakarta yang meraih predikat informatif dalam pelaksanaan E-Monev bakal diharuskan memasang spanduk bertuliskan “Zona Informatif” di kantornya.

    “Tulisan ‘Zona Unformatif’ itu penting supaya publik tahu sehingga badan publik tersebut bisa diuji oleh masyarakat,” kata Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Kamis.

    Terobosan ini akan dicoba di Jakarta. “Nanti kita usulkan juga dalam rakornas dan rakernis Komisi Informasi,” tegas Harry.

    Selanjutnya, penerapan “Zona Informatif” bagi badan publik pun menjadi terobosan yang tidak kalah penting.

    Terkait hal tersebut, KI DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema “Finalisasi Menuju Launching KIP Coaching Clinic dan Penerapan Zona Informatif bagi Badan Publik”.

    Dia mengatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk mematangkan dua agenda yang menjadi terobosan KI DKI Jakarta, yaitu pelaksanaan “coaching clinic” dan penerapan zona informatif untuk badan publik.

    “Kegiatan ‘coaching clinic’ menjadi ‘treatment’ bagi badan publik yang mendapatkan predikat kurang informatif dan tidak informatif dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev),” kata Harry.

    Harry mengatakan, “coaching clinic” akan dilaksanakan khusus untuk badan publik yang kurang dan tidak informatif dalam pelaksanaan E-Monev.

    Harry berharap, FGD ini dapat memberikan sejumlah masukan yang penting dan bermanfaat dalam upaya melaksanakan “coaching clinic”.

    “Tentu kami mengharapkan masukan dari para narasumber yang ahli di bidangnya agar ‘coaching clinic’ ini dapat kita laksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi badan publik,” ujar Harry.

    Narasumber dalam kegiatan tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Indonesia (UI) Ibnu Hamad menyambut baik kedua terobosan tersebut.

    Ibnu mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang perlu disiapkan dalam melakukan “coaching clinic” yaitu strategi komunikasi yang digunakan, “product knowledge” serta memahami tipologi badan publik.

    “Sebagai orang yang akan melakukan ‘coaching clinic’, penting untuk menyiapkan secara matang mulai dari strategi komunikasi, tipologi badan publik serta ‘product knowledge’-nya yang meliputi substansi, prosedur, hingga teknisnya,” kata Ibnu.

    Narasumber lainnya, yaitu dosen Universitas Paramadina, Abdul Rahman Ma’mun menyebutkan bahwa “coaching clinic” mestinya tidak hanya untuk memperbaiki persoalan teknis layanan informasi publik, tetapi juga penting untuk memberikan pemahaman kepada badan publik tentang urgensi penerapan keterbukaan informasi publik serta manfaatnya bagi badan publik dan masyarakat.

    “Dalam ‘coaching clinic’, teman-teman juga harus bisa memberikan pemahaman dan kesadaran kepada badan publik tentang betapa pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik,” katanya.

    Selain itu, Ibnu menambahkan bahwa pelaksanaan “coaching clinic” harus memiliki target dan ukuran yang jelas. Hal itu bertujuan untuk memudahkan KI DKI Jakarta dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang "Ngantor" Naik KRL ke Bogor Nasional

    10 Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang "Ngantor" Naik KRL ke Bogor Nasional

    Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang “Ngantor” Naik KRL ke Bogor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengabadikan momennya saat pulang ke rumah menggunakan kereta rel listrik (KRL) ke Bogor, Jawa Barat.
    Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya @bimaaryasugiarto, Bima mengatakan bahwa ia menjawab tantangan warganet yang memintanya pulang naik KRL di jam sibuk.
    “Jam 17.05 WIB, menjawab tantangan
    netizen
    , pulang kantor di jam paling meriah menuju Bogor,” ujar Bima Arya dikutip dari video tersebut, Selasa (11/2/2025).
    Bima yang mengenakan jaket hitam berjalan dari kantornya menuju Stasiun Juanda, lalu menunggu di peron arah Stasiun Bogor.
    Kondisi di dalam kereta cukup padat, Bima Arya terlihat berdiri di antara penumpang KRL lain.
    Selama perjalanan, mantan Wali Kota Bogor ini mengobrol dan berfoto bersama warga di dalam kereta.
    ”
    Sore tadi pulang naik KRL ke Bogor. Bareng beberapa teman-teman @kemendagri yang Roker (Rombongan Kereta) juga. Ada yang turun di Depok, Bojonggede, dan Bogor. Ada yang segerbong tadi?
    ” kata Bima.
    Turun di Stasiun Bogor, Bima melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan kota (angkot) menuju Vihara Dhanagun.
    Sebelum pulang ke rumah, ia menyempatkan diri mampir bertemu sahabatnya dan panitia acara Cap Go Meh di wihara tersebut.
    ”
    Mampir dulu ketemu sahabat saya Kang @arifinhimawan dan panitia acara Cap Go Meh di Vihara Dhanagun. Sambil lihat persiapan Pesta Rakyat dan Pawai Budaya di Suryakencana yang bakal digelar 12 Februari 2025
    ,” kata dia.
    Sementara di kolom komentar, seorang warganet memberikan tanggapan sekaligus menantang Bima Arya untuk naik KRL dari Stasiun Sudirman.
    ”
    Jam segitu meriahnya masih level 1, pak. Masih enak itu mah ga transit Manggarai. Coba rasain level yang lebih meriah lagi. Naik jam 18.15, Naiknya dari St. Sudirman. Biar transit ke Manggarai naik tangga 2x
    ,” kata seorang warganet.
    ”
    Karena ga ada jalur dari Sudirman yang langsung ke Bogor, baik sebaliknya. Belum lagi kalau lebih meriah, coba solat Maghribnya di St. Manggarai. Kalau pengen lebih meriah, ya pak
    ,” tambah warganet tersebut.
    Sebelumnya, Bima pernah mengatakan bahwa jauh sebelum dirinya menjadi pejabat, ia biasa menggunakan transportasi umum, baik kereta rel listrik (KRL) maupun bus antarkota.
    “Dulu waktu ngajar di Universitas Paramadina, 20 tahun lalu sering, kadang naik bus Indah Murni sampai Cawang,
    nyambung
    Metro Mini non-45 sampai kampus,” kata Bima Arya saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Ia mengaku kegiatan naik transportasi umum juga tetap dilakukan saat dirinya sudah menjadi Wali Kota Bogor.
    Dia bilang, jika ada kegiatan di Jakarta, sesekali ia pernah naik transportasi umum.
    “Waktu jadi Wali Kota, sesekali kalau ada agenda di sekitar Monas atau Gambir, saya naik KRL,” kata Bima Arya.
    Bima pun mengaku tidak masalah jika berkantor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dari rumahnya di Bogor dengan KRL.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Untung-Rugi Perang Dagang AS vs Kanada cs ke Ekonomi RI

    Untung-Rugi Perang Dagang AS vs Kanada cs ke Ekonomi RI

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Dinamika perekonomian global dinilai akan berdampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

    Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung yang terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

    “Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita,” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (2/2/2025).

    Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

    “Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangnya.

    Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya merilis premi CDS RI 5 tahun per 30 Januari 2025 sebesar 74,74 bps, naik dibanding dengan 24 Januari 2025 sebesar 72,93 bps.

    Sementara berdasarkan data transaksi 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 0,82 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 0,40 triliun di pasar saham, jual neto Rp 0,43 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp 5 miliar di SRBI.

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen hingga 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 1,72 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 2,11 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 12,93 triliun di SRBI.

    Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

    “Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

    Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

    “Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom.

    Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

    Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

    “Mungkin next saya rasa mungkin juga Vietnam ya (dikenakan kenaikan tarif). Nah ini semestinya negara-negara lain yang yang belum dikenakan tarif atau mungkin akan ditarif tapi lebih kecil. Nah ini bisa lebih “diuntungkan” untuk bisa, artinya peluang untuk bersaing di pasar Amerika-nya, di produk ekspornya itu meningkat,” terang Faisal.

    “Apalagi dalam banyak hal produk ekspor kita di ke Amerika itu banyak kesamaan dengan Vietnam dan juga China. Nah jadi semestinya dari sisi harga bisa menjadi lebih bersaing ya produk-produk ekspor Indonesia di pasar Amerika,” tambahnya.

    Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

    Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

    “Sehingga kalau kemudian nanti ada peningkatan tarif perdagangan, ini perlu diantisipasi dengan bagaimana skenarionya nanti untuk pengalihan penyaluran produk-produk ekspor yang dari Amerika juga ke negara-negara yang lain alternatif atau ke pasar dalam negeri Malang begitu ya supaya tidak terjadi shock pada industri bersangkutan yang bisa berpotensi malah meningkatkan gelombang PHK mungkin di khawatirkan,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu memerintahkan tarif sebesar 25% pada impor Kanada dan Meksiko dan 10% pada barang-barang dari China mulai hari Selasa, dengan risiko memicu perang dagang baru yang menurut para ekonom dapat memperlambat pertumbuhan global dan memicu kembali inflasi.

    Dikutip dari Reuters, Trump menandatangani tiga perintah eksekutif terpisah mengenai tarif setelah bermain golf di Florida pada Sabtu (1/2/2025). Dalam perintah tersebut, ia berjanji untuk mempertahankan bea masuk hingga keadaan darurat nasional atas narkoba fentanil dan imigrasi ilegal ke AS berakhir.

    (kil/kil)

  • Pengamat Usul Masyarakat yang Bantu Makan Bergizi Gratis Dapat Keringanan Pajak

    Pengamat Usul Masyarakat yang Bantu Makan Bergizi Gratis Dapat Keringanan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul berbagai usulan pendanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, masyarakat yang membantu Program Makan Bergizi Gratis diusulkan mendapatkan insentif keringanan pajak.

    Usulan tersebut disampaikan oleh pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio alias Hensat, merespons Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang merekomendasikan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) bersumber dari zakat.

    Hensat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program MBG merupakan ide yang baik. Apalagi, sambungnya, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi berdasarkan temuan Lembaga Survei KedaiKOPI

    Analisis komunikasi politik itu pun mengusulkan masyarakat yang mau membantu program MBG mendapatkan semacam imbalan seperti keringanan pajak.

    “Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah,” kata Hensat, dikutip Minggu (19/1/2024).

    Sejumlah pakar menyampaikan pro dan kontra dari usulan tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin misalnya, yang melihat pemerintah membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG. Oleh sebab itu, dia menilai dukungan dari masyarakat atau pihak swasta sangat diperlukan.

    Dia mencontohkan praktik di Malaysia dan Singapura, yang mana perusahaan-perusahaan aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

    “Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit karena penuh dengan pendekatan diskresi,” ujar Wijayanto. 

    Sejalan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Tri Astuti melihat usulan tersebut seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi bisa membantu meringankan beban pemerintah, tetapi di sisi lain malah membebani pemerintah.

    “Plusnya, pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minusnya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak,” kata Esther.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya program MBG tidak melibatkan masyarakat. Jika program MBG turut dibiayai masyarakat maka terdapat risiko pertanggungjawaban.

    Menurut Piter, MBG harus sepenuhnya dibiayai APBN. Tugas pemerintah, sambungnya, mencari sumber pembiayaan program itu sehingga jika tidak sanggup maka artinya MBG merupakan program yang memang belum bisa diterapkan.

    “Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat,” ujar Piter.

    Perlu Rp400 Triliun

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

    Dadan memerinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

    Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

    Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan mengatakan, program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

    Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada 2025.

    “3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta,” ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

  • Larangan Impor Pangan 2025, Ekonom Peringatkan Risiko Ketahanan dan Stabilitas Ekonomi

    Larangan Impor Pangan 2025, Ekonom Peringatkan Risiko Ketahanan dan Stabilitas Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti adanya risiko ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi akibat larangan pemerintah untuk impor empat bahan pangan pada 2025.

    Tahun ini pemerintah melarang impor empat bahan pangan strategis, yakni beras, jagung, gula, dan garam.

    “Jika larangan impor diterapkan di tahun 2025 akan sangat berisiko bagi ketahanan pangan kita, karena permasalahan kita sifatnya struktural, sehingga perlu waktu lama untuk memperbaiki,” kata Wijayanto, di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, selama ini Indonesia bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan empat komoditas tersebut.

    Pada tahun-tahun sebelumnya, volume impor beras, jagung, gula, dan garam cukup besar.

    Apabila keputusan pelarangan impor diambil tanpa persiapan matang, kebijakan ini justru akan menciptakan distorsi signifikan pada sektor industri yang saat ini tengah berjuang bangkit.

    Salah satu dampak yang disorot Wijayanto adalah kesulitan yang akan dialami oleh peternak.

    “Para peternak akan kesulitan, karena selama ini menggantungkan jagung impor sebagai sumber pakan ternak, karena jagung domestik tidak memadai,” ujarnya.

    Selain itu, larangan impor terhadap beras juga diperkirakan bakal memicu lonjakan harga beras domestik, sementara harga beras dunia saat ini justru sedang menurun.

    Kondisi ini, menurut Wijayanto, akan semakin membebani masyarakat ekonomi bawah, termasuk petani yang mayoritas sebenarnya adalah konsumen neto beras.

    “Rakyat ekonomi bawah akan makin kesulitan, termasuk para petani yang mayoritas sebenarnya adalah net consumer beras,” katanya pula.

  • 14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa 

    Dalam daftar ada Ajudan Jenderal Soedirman, ada Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada Eks Wali Kota Solo hingga ada sosok yang membuat kebijakan kontroversial.

    Diberitakan sebelumnya, next DKI Jakarta akan memiliki pemimpin baru.

    Di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah dinyatakan menang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Dan menurut jadwal keduanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Lantas berikut ini 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa.

    1. Soemarno Sosroatmodjo

    Soemarno Sosroatmodjo adalah gubernur pertama DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Jakarta dipimpin oleh wali kota. 

    Soemarno menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode. Ia pertama kali menjabat pada 29 Januari 1960 sampai 26 Agustus 1964.

    Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dan posisi gubernur Jakarta digantikan wakilnya, Henk Ngantung, mengutip Kompas.com. 

    Soemarno kembali menjadi gubernur Jakarta setelah Henk Ngantung dicopot dari jabatannya pada 15 Juli 1965. 

    Saat itu, Soemarno merangkap jabatan sebagai gubernur Jakarta dan Menteri Dalam Negeri.

    2. Henk Ngantung

    Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Henk Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta untuk periode 1964–1965.

    Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

    Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahasa (Sulawesi Utara) tersebut lebih dulu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960–1964 dengan gubernurnya Soemarno Sosroatmodjo.

    Mengutip Wikipedia, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak.

    Henk Ngantung pernah membuat karya lukisan “Memanah” dengan Bung Karno sebagai modelnya.

    3. Ali Sadikin

    Ali Sadikin adalah Gubernur DKI periode 1966-1977, sebelumnya dirinya merupakan Menteri Perhubungan Laut Indonesia.

    Berbagai proyek pembangunan yang digagasnya tak lepas dari kebijakan yang menuai kontroversi.

    Salah satu kebijakan itu adalah menerapkan pajak judi.

    Kebijakan ini bermula ketika Bang Ali, sapaan akrabnya, memikirkan perjudian liar di Jakarta.

    Kala itu, dia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum bernama Djumadjitin.

    Dari Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957.

    “Saya akan menertibkan perjudian itu. Dari judi, saya akan pungut pajak,” kata Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.

    4. Tjokropranolo

    Tjokropranolo merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, dirinya bagian dari PETA di Bogor. 

    Di masa perang gerilya, Tjokropranolo selain menjadi Komandan Kompi POM pengawal Jenderal Soedirman, mengutip tni-ad.mil.id.

    Dirinya pernah bergabung dengan Partai Golkar.

    Dirinya merupakan gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan Juli 1977 – 1982.

    Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang Jenderal.

    Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden. 

    5. R Soeprapto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Raden Suprapto adalah seorang mantan perwira militer, birokrat, dan politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur kepala daerah kesembilan DKI Jakarta masa bakti 1982 sampai 1987.

    Semasa menjabat, ia dikenal mempelopori Rencana Umum Tata Ruang periode 1985 hingga 2005, sebuah cetak biru terkait tata kota di Jakarta. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk masa jabatan 1 Oktober 1987 hingga 1 Oktober 1992, mengutip Wikipedia.

    6. Wiyogo Atmodarminto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto,  atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Wi adalah tokoh militer dan politisi Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 1987–1992.

    Sebelumnya, ia bertugas sebagai Duta besar RI untuk Jepang. Wiyogo pernah menjabat Panglima Kowilhan II (1981–1983).

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad (1978–1981).

    Tak hanya itu Wiyogo merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    7. Soerjadi Soedirdja

    Surjadi Soedirdja adalah salah satu tokoh militer dan politikus Indonesia.

    Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992–1997, mengutip Wartakotalive.com.

    Pada masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air.

    Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud.

    Ia berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari angkutan becak, suatu program yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi).

    Di bidang transportasi misalnya, selain menuntaskan program gubernur sebelumnya dengan aturan larangan becak beroperasi di Ibu Kota karena menyebabkan kekumuhan dan keruwetan lalu lintas, ia mencetuskan subway sebagai transportasi kota modern dan membangun banyak fly over.

    Tak hanya sektor transportasi, ia juga memberikan ide pembangunan hunian secara vertikal yaitu rumah susun (rusun) mengantisipasi keterbatasan lahan.

    8. Sutiyoso

    Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau yang populer dengan nama Bang Yos, lahir pada 6 Desember 1944.

    Sutiyoso merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang pada 1968.

    Sutiyoso sempat beberapa kali menduduki jabatan penting di TNI.

    Pada 1988-1992, Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Berkat prestasinya, Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Kariernya terus melesat hingga menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Pada 1997 hingga 2002, Sutiyoso lantas terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sutiyoso memimpin DKI Jakarta sebanyak dua periode hingga 2002-2007.

    9. Fauzi Bowo

    Fauzi Bowo adalah Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman antara 24 Desember 2013 dan 20 Februari 2018.

    Ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2007 hingga 15 Oktober 2012.

    Ia terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2007 berpasangan dengan Prijanto.

    Pasangan ini mengalahkan pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar, yang pada waktu itu didukung oleh satu partai saja.

    Sebelum menjadi gubernur, Fauzi Bowo menjabat wakil gubernur selama lima tahun mendampingi Sutiyoso.

    Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo yang terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012.

    10. Joko Widodo

    Joko Widodo  lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh sejak tahun 2014 sampai 2024.

    Sebelumnya ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer.

    Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014.

    Dan juga Wali kota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012. 

    11. Basuki Tjahaja Purnama

    Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merupakan seorang politikus keturunan Tionghoa, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta para periode 2014-2017.

    Ia merupakan merupakan seorang pejabat Wakil Gubernur sekaligus Gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014.

    Ahok juga sempat menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024.

    Sebelumnya, Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006, dan merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, mengutip dispusip.jakarta.go.id.

    12. Djarot Saiful Hidayat

    Djarot Saiful Hidayat adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017.

    Ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Gubernur Ahok yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama.

    Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah.

    Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar antara tahun 2000 dan 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur antara 1999 dan 2000, mengutip Wikipedia.

    13. Anies Baswedan

    H. Anies Rasyid Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. 

    Sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Manajer Riset IPC, Inc Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset Indonesian Institute Center serra Rektor Universitas Paramadina.

    Sementara dalam dunia politik, dirinya pernah menjadi Juru Bicara Pasangan Pilpres Jokowi-Jusuf Kalla

    Dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di era pemerintahan Jokowi, pada 27 Oktober 2014. 

    Pramono Anung menang Pilkada serentak 2024 di Pilkada DKI Jakarta satu putaran.

    Pramono anung melenggang ke kursi Gubernur Jakarta dengan Rano Karno sebagai wakilnya.

    Pasangan Pramono-Rano berhasil memperoleh 50,07 persen suara.

    Hasil rekapitulasi suara tersebut disahkan dalam rapat pleno yang diadakan di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dengan total 2.183.239 suara

    Diketahui dirinya merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pramono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015 dan kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Profil Surjadi Soedirja, Gubernur DKI yang Terkenal dengan Motto Jakarta Teguh Beriman

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Jayanti TriUtami/Ika Wahyuningsih) (Wartakotalive.com/Dian Anditya Mutiara) (Kompas.com/Nursita Sari)

  • Ekonom nilai keanggotaan BRICS tingkatkan posisi tawar RI di mata OECD

    Ekonom nilai keanggotaan BRICS tingkatkan posisi tawar RI di mata OECD

    Foto udara yang diambil pada 10 Juli 2023 ini menunjukkan OOCL PIRAEUS, salah satu kapal kontainer terbesar di dunia, tiba di Pelabuhan Piraeus, Yunani. (ANTARA/HO-Xinhua)

    Ekonom nilai keanggotaan BRICS tingkatkan posisi tawar RI di mata OECD
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

    Khususnya, lanjut dia, di mata OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Hal ini diungkapkan Wijayanto menanggapi pengumuman resmi dari Brasil, sebagai Ketua BRICS 2025, mengenai peresmian keanggotaan penuh Indonesia dalam organisasi tersebut.

    “Saya rasa keputusan menjadi anggota BRICS adalah tepat, sepanjang kita juga tetap mendorong proses membership OECD. Indonesia adalah kekuatan ekonomi potensial di dunia ini, potensi itu harus di unlock dengan lebih berani mengambil sikap. Keputusan bergabung BRICS justru akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata OECD yang selama ini seolah kita diposisikan tidak setara dengan negara lain,” ujar Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Terkait agenda dedolarisasi yang menjadi salah satu agenda BRICS, Wijayanto menilai bahwa fenomena ini akan terjadi secara alami seiring menurunnya dominasi ekonomi Amerika Serikat (AS).

    Peran ekonomi AS di dunia, meskipun akan tetap penting, cenderung menurun akibat munculnya kekuatan baru seperti China, India, Rusia, Brasil, Meksiko, atau bahkan Indonesia.

    Menurut Wijayanto, tren dedolarisasi akan lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan antaranggota BRICS, seperti yang telah diterapkan China dan Rusia dengan menggunakan mata uang lokal untuk 90 persen transaksi ekspor-impor mereka. Namun, dirinya skeptis terhadap kemungkinan terciptanya mata uang alternatif global atau sistem transfer pengganti SWIFT dalam waktu dekat.

    “Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dengan lebih banyak menggunakan mata uang lokal untuk ekspor-impor dengan negara lain. Kendatipun demikian, kita tidak perlu menjadikan dedolarisasi sebagai gerakan ekonomi-politik, ini akan kontraproduktif dan diluar kepentingan kita,” jelas Wijayanto.

    Lebih lanjut, dalam pandangan Wijayanto, menjadi bagian dari BRICS juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut menentukan arah dan cetak biru organisasi tersebut ke depan.

    Ia menekankan pentingnya Tanah Air untuk memanfaatkan keanggotaan ini untuk membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, seperti teknologi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Meskipun demikian, ia juga menyoroti potensi dampak keterpilihan kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada dinamika organisasi-organisasi multilateral.

    “Keterpilihan Trump justru akan membuat organisasi-organisasi yang dibidani oleh negara Barat menjadi kurang efektif, karena Trump lebih menyukai pendekatan unilateral, maksimal bilateral. Komitmen multilateral termasuk COP, WTO, OECD, bahkan NATO cenderung ia nafikan,” terangnya.

    Dengan demikian, Wijayanto menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS, meski agak terlambat, merupakan langkah strategis untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Sementara, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.
    Indonesia menyambut baik status keanggotaan penuhnya di BRICS, sebagaimana diumumkan Brasil sebagai Ketua BRICS 2025, dan berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda organisasi tersebut ke depannya.

    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus berperan melalui BRICS dalam ikut mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    Indonesia juga berdedikasi bulat untuk “bekerja dengan seluruh anggota BRICS dan pihak lainnya demi dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.”

    Menurut Kemlu RI, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan cerminan atas semakin meningkatnya peran aktif RI di kancah global serta momentum untuk meningkatkan kerja sama multilateral.

    Sumber : Antara