Xcloud.id

Institusi: Universitas Paramadina

  • Lima Faktor Penyebab Anjloknya IHSG Hingga 6 Persen Menurut Ekonom Wijayanto Samirin – Halaman all

    Lima Faktor Penyebab Anjloknya IHSG Hingga 6 Persen Menurut Ekonom Wijayanto Samirin – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat ekonomi Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin menganalisa ada 5 faktor pemicu anjloknya IHSG hingga 6 persen pada perdagangan sesi pertama pagi ini, Selasa, 18 Maret 2025.  

    Pemicu pertama, pasar merespon negatif laporan kinerja APBN 2025 yang buruk.

    “Ada beberapa isu penyebab IHSG memburuk.(IHSG) anjlok akibat hasil APBN Februari yang buruk dan outlook fiscal yang berat di 2025,” kata WIjayanto Samirin dalam pernyataan tertulis kepada media siang ini.

    Faktor pemicu kedua adalah akibat kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas selama ini.

    Ketiga, pelemahan IHSG yang parah di perdagangan sesi I akibat berbagai isu mega korupsi di Indonesia yang merusak trust atau kepercayaan pasar.

    Faktor pemicu keempat adalah reaksi negatif masyarakat tentang Dwi Fungsi TNI yang dikhawatirkan menimbulkan protes besar.

    Kemudian, pemicu kelima adalah kekhawatiran credit rating Indonesia akan turun. “Maret-April Fitch dan Moodys akan umumkan, Juni-July S&P akan umumkan,” kata Wijayanto Samirin.

    Dia mengingatkan, faktor pemicu 1 sampai 3 merupakan isu lama, yang membuat investor hati-hati. Sementara, faktor ke-4-5 merisu baru yang membuat investor takut.

    IHSG Ambles 6 Persen Lebih

    Seperti diketahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia merosot lebih dari 6 persen pada perdagangan sesi pertama hari ini, Senin 18 Maret 2025. 

    Hal ini membuat BEU menutup sementara perdagangan pasar modal, seperti disampaikan Sekretaris BEI, Kautsar Primadi Nurahmad.

    Dia mengatakan, IHSG terus melemah sejak pukul 11:19 waktu waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Pelemahan hari ini merupakan kelanjutan dari pelemahan IHSG yang terjadi dalam empat hari ini.

    Mengutip data RTI, indeks terkoreksi 6,12 persen atau 395,866 poin ke level 6.076,081. Tercatat 616 saham turun, 67 saham naik, dan 116 saham stagnan.

    Total volume perdagangan 16,6 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 10,3 triliun.

    Seluruh 11 indeks sectoral menyeret IHSG ke zona merah. Tiga sector dengan penurunan terdalam yakni IDX-Techno 12,46 persen, IDX-Basic 9,78 persen, dan IDX-Energy 6,24 persen.

    Seluruh saham di LQ45 memerah pada perdagangan sesi pagi ini. Adapun saham-saham top losers LQ45 yakni:

    – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 23,23 persen ke Rp 595

    – PT Bank Jago Tbk (ARTO) turun 16,56 persen ke Rp 1.360

    – PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 9,94 persen ke Rp 290

    – PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) turun 8,90% ke Rp 1.330

    – PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) turun 8,64% ke Rp 2.220

    Di sisi lain, pasar Asia-Pasifik menguat pada hari ini, mengikuti kenaikan di Wall Street, yang menguat setelah data penjualan ritel AS tampaknya meredakan kekhawatiran resesi.

    Indeks Hang Seng Hong Kong memimpin kenaikan di Asia, naik 1,93% karena pergerakan kuat di saham perusahaan teknologi raksasa seperti Baidu, yang naik 9,83% pada pukul 11:46 waktu setempat.

    Sementara itu, CSI 300 di China daratan naik 0,15%, berbalik arah dari penurunan pada sesi sebelumnya.

    Investor akan mencermati pasar Jepang, karena Bank of Japan memulai pertemuan kebijakan moneter dua hari pada hari Selasa.

    Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap pada 0,5% saat pertemuan berakhir pada hari Rabu.

    Pertemuan dua hari BOJ bertepatan dengan Federal Reserve AS, dengan yang terakhir juga diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

    Indeks acuan Jepang Nikkei 225 menguat 1,43?n indeks Topix yang lebih luas naik 1,41%.

    Di Korea Selatan, indeks Kospi menguat 0,17%, sementara indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil naik 0,11?lam perdagangan yang tidak menentu.

    Indeks S&P/ASX 200 Australia diperdagangkan datar, memangkas kenaikan dari awal sesi. Indeks acuan India Nifty 50 naik 0,45% pada pembukaan, sementara BSE Sensex naik 0,43 persen.

  • Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom mengingatkan pentingnya peran pengusaha sebagai pengawas pemerintah. Pengusaha harus tetap kritis meski dengan para pejabat pemerintahan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia perlu bersifat kritis terutama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi.

    “Jika ada yang bengkok berani mengusulkan pelurusan; kritis tetapi obyektif dan solutif,” jelas Wija kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Bagaimanapun, staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai pengusaha merupakan pelaku utama ekonomi. Menurutnya, ekonomi negara akan berhenti berputar tanpa pengusaha.Sen

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengusaha merupakan aktor yang menjalankan berbagai aktivitas lapangan usaha sehingga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.

    Untuk itu, sambungnya, para pengusaha tidak boleh diam apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasakan berdampak buruk bagi dunia usaha.

    “Pengusaha yang merasakan dan mengetahui efek dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Jaga Jarak

    Oleh karena itu, tak kalah penting bagi para pelaku usaha untuk menjaga jarak dengan pemerintah—begitu juga sebaliknya. Wija menilai kedekatan para pengusaha dengan pemerintah sangat positif apabila dimanfaatkan untuk kepentingan yang konstruktif.

    Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan pengusaha memiliki garis batas. Dia menekankan pemerintah tidak boleh menyusun kebijakan atas pesanan para pengusaha.

    “Ini masuk kategori grand corruption atau state capture [bentuk suap secara sistematis]. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan buruk bagi ekonomi,” ungkap Wija.

    Senada, Yusuf juga menggarisbawahi bahwa negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mengakomodir kepentingan usaha. Kendati demikian, regulasi tersebut adil terhadap semua kelompok usaha yang ada—bukan terhadap pengusaha tertentu.

    Dia mencontohkan, yang kerap terjadi yaitu negara ikut bermain dalam aktivitas bisnis yang sebenarnya bisa diisi oleh pengusaha atau swasta. Masalahnya, kebijakan negara terserah kerap diperuntukkan untuk keuntungan kelompok ataupun pengusaha tertentu saja.

    “Hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu diawasi oleh presiden, jangan sampai kemudian kebijakannya condong pada keuntungan kelompok usaha tertentu dan justru merugikan kelompok usaha yang lain,” tutup Yusuf.

    Sebelumnya, kepengurusan baru Kadin Indonesia periode 2024–2029 resmi dikukuhkan pada Jumat (14/3/2025) dengan jumlah total 2.800 orang atau dua kali lipat dari periode sebelumnya.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan kepengurusan baru ini akan mendukung berbagai program pemerintahan. Bahkan, empat program quick win Kadin 2024—2029 berkaitan dengan program pemerintah yaitu dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

  • Ekonom nilai imbauan BHR untuk ojol inovasi kebijakan yang tepat

    Ekonom nilai imbauan BHR untuk ojol inovasi kebijakan yang tepat

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai imbauan pemberian bonus hari raya (BHR) secara tunai untuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir adalah inovasi kebijakan yang tepat.

    Menurut Wijayanto, imbauan yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi ini memberikan panduan untuk perusahaan atau aplikator, tapi tetap memberikan ruang untuk mencari solusi terbaik.

    “Saat ini sektor ojek online, taksi online dan kurir online masih terus bertumbuh dan mencari bentuk, ini saat yang tepat untuk melakukan inovasi kebijakan. Yang disampaikan Presiden adalah jalan tengah yang fair untuk berbagai kepentingan yang sedang berseberangan,” kata Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pemberian BHR yang saat ini masih bersifat imbauan sudah tepat bagi industri ojek online dan kurir online yang dinamis dan masih terus bertumbuh.

    Wijayanto menuturkan jika pemberian BHR tersebut bersifat kewajiban yang dipaksakan untuk perusahaan atau aplikator, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi industri yang telah menciptakan lapangan kerja yang masif.

    “Jika dipaksa layaknya perusahaan konvensional, maka fleksibilitas yang merupakan nilai lebih dari industri ini justru akan hilang. Peran industri ini sebagai pencipta lapangan kerja dan konektor berbagai bisnis lain akan terkendala, apalagi di saat ancaman tsunami PHK, penurunan daya beli dan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Ke depannya, Wijayanto meminta pemerintah dan industri untuk terus berkomunikasi agar tercipta berbagai inovasi kebijakan yang sesuai dengan bisnis model industri.

    Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjawab peluang serta tantangan yang dihadapi masing-masing pihak.

    “Saya yakin aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait BHR ini. Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden mengumumkan imbauan THR untuk mitra pengemudi dan kurir online setelah menggelar rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, CEO Gojek Tokopedia (GoTo) Patrick Walujo, CEO Grab Anthony Tan, dan perwakilan mitra pengemudi online.

    Presiden menyebut dalam rapat bersama pimpinan perusahaan angkutan berbasis aplikasi, pemerintah telah mendapatkan komitmen dari mereka untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi dan kurir.

    “Kami dapat komitmen pimpinan perusahaan ojek online, yaitu Saudara Patrick Walujo selaku CEO GoTo dan CEO Grab Anthony Tan, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan pengemudi ojek online dari Gojek dan Grab,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imbauan Bonus Hari Raya untuk Ojol, Ekonom: Bentuk Kepedulian Presiden Terhadap Pekerja – Halaman all

    Imbauan Bonus Hari Raya untuk Ojol, Ekonom: Bentuk Kepedulian Presiden Terhadap Pekerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan aplikasi transportasi online untuk memberikan bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir online (kurol) dalam bentuk tunai.

    Pernyataan ini disampaikan langsung dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025), bersama pimpinan perusahaan aplikator.

    “Kita ingin agar mitra pengemudi mendapatkan apresiasi atas kerja keras mereka. Saya harap perusahaan dapat memberikan bonus Hari Raya sebagai bentuk kepedulian dan dukungan,” ujar Presiden Prabowo.

    Menanggapi hal ini, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah Presiden sebagai solusi yang adil bagi semua pihak.

    Menurut Wijayanto, keputusan Presiden mencerminkan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak.

    “Langkah ini tepat dan fair. Presiden memberikan arahan yang jelas, tetapi tetap memberi ruang bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dialog antara aplikator dan pengemudi dalam mencari solusi terbaik. Ini sudah 90 persen menuju penyelesaian,” ujarnya.

    Wijayanto juga menilai bahwa dengan mengumumkan kebijakan ini bersama para pimpinan aplikator, Presiden ingin menegaskan komitmennya terhadap industri transportasi digital yang melibatkan lebih dari 2 juta tenaga kerja.

    “Presiden ingin menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap bisnis dan rakyat. Ia juga mendorong para pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil serta realistis,” jelasnya.

    Meskipun kebijakan ini bersifat himbauan dan tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, Wijayanto menilai langkah ini tetap positif.

    “Saya yakin aplikator memiliki itikad baik dalam merumuskan kebijakan terkait bonus Hari Raya ini. Yang terpenting adalah komunikasi yang terus berjalan untuk memastikan model bisnis industri ini berkembang dengan baik. Saat ini, sektor ojol, taksol, dan kurol masih terus bertumbuh dan mencari bentuk terbaiknya. Ini saat yang tepat untuk inovasi kebijakan,” kata Wijayanto.

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika THR bagi mitra pengemudi diwajibkan dalam skema yang sama seperti karyawan perusahaan konvensional, hal itu justru bisa berdampak negatif.

    “Jika dipaksakan, fleksibilitas yang menjadi keunggulan utama industri ini akan hilang. Ini bisa menjadi preseden buruk yang menghambat pertumbuhan industri di masa depan. Dampaknya luas, terutama di tengah ancaman PHK massal, penurunan daya beli, dan perlambatan ekonomi,” tutupnya.

    Melalui kebijakan yang berbasis dialog dan fleksibilitas, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlanjutan bisnis aplikator.

  • Bonus Hari Raya buat Driver Ojol Disebut Jalan Tengah yang Adil

    Bonus Hari Raya buat Driver Ojol Disebut Jalan Tengah yang Adil

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan himbauan untuk perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya berupa uang tunai kepada para mitra pengemudi dan kurir online dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa apa yang disampaikan Prabowo adalah solusi yang cukup adil untuk saat ini.

    “Ini langkah yang bagus dan tepat. Yang disampaikan Presiden adalah jalan tengah yang fair untuk berbagai kepentingan yang sedang berseberangan,” ujarnya kepada media, Selasa (11/3/2025).

    Wijayanto menambahkan lewat pengumuman tersebut, Presiden menyampaikan arahan yang jelas tapi tidak mendikte hingga detail sehingga masih ada ruang bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi aplikator dan mitra pengemudi dan kurir online untuk mencari solusi terbaik.

    “Saya yakin aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait BHR ini. Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik,” katanya.

    Wijayanto menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini bersifat himbauan dan tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, ini tetap merupakan langkah positif.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan dalam keterangan persnya hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, bahwa pemerintah mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk dapat memberikan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai.

    “Tahun ini pemerintah memberi perhatian khusus kepada pengemudi online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengimbau untuk memberi Bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Saat menyampaikan pengumuman, hadir pula CEO GoTo, Patrick Walujo, dan CEO Grab, Anthony Tan, bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    (rrd/rir)

  • Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencurigai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membelanjalan modal awalnya dengan membeli surat berharga negara atau SBN. 

    Wija menjelaskan bahwa Danantara akan mendapatkan gelontoran modal yang luar biasa besar. Selain dari aset BUMN, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan ada Rp300 triliun hasil efisien anggaran yang akan dikelola Danantara.

    Permasalahannya, kata dia, tidak banyak instrumen investasi menarik dalam jangka pendek padahal modal tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak positif ke perekonomian.

    “Contohnya, pasar modal terlalu beresiko karena banyak saham ‘gorengan’ dan kolamnya terlalu kecil. Selain itu ada deposito berjangka, namun imbal hasilnya kecil,” ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).

    Sementara apabila modal Danantara diinvestasikan ke proyek strategis nasional (PSN), lanjutnya, perlu waktu satu sampai dengan dua tahun untuk capital outlay alias belanja modal.

    “Saya khawatir ujung-ujungnya [uang Danantara] ditaruh di SBN. Nah, kalau kita taruh di SBN, ini buruk,”

    Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai setidaknya ada dua preseden buruk apabila modal Danantara dipakai untuk membeli SBN. Pertama, Danantara akan memfasilitasi kecenderungan pemerintah untuk terus berutang.

    Kedua, meski ada aktivitas ekonomi namun tidak akan ada dampak ke perekonomian. Bagaimanapun, sambungnya, sumber dana Danantara berasal dari SBN sehingga tidak masuk akal apabila dana tersebut ditaruh kembali ke SBN.

    “Ketika negara itu sedang defisit, menutupnya dengan SBN. Apapun yang dikeluarkan oleh negara ketika defisit bisa diartikan dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh SBN [seperti modal asal Danantara],” jelas Wija.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan PSN pemerintah.

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

  • Ekonom Wanti-wanti Danantara Buat Investor Asing Kabur dari RI

    Ekonom Wanti-wanti Danantara Buat Investor Asing Kabur dari RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan soal risiko kaburnya investor asing dari Indonesia imbas dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara yang berorientasi kepada pembangunan.

    Wija mengingatkan bahwa investor asing selalu berorientasi kepada keuntungan, bukan pembangunan. Masalahnya, Danantara akan mengelola banyak aset BUMN yang sudah masuk ke pasar modal Indonesia.

    “Narasi besar Danantara ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, kemakmuran. Ya itu narasi yang bagus, tapi bagi investor asing ini adalah narasi yang menakutkan,” ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).

    Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu pun mengaku tidak heran apabila terjadi arus modal asing keluar dari Indonesia beberapa waktu belakangan. Dia mencatat, IHSG turun 14,06% dalam enam bulan terakhir.

    Menurutnya, penurunan tersebut karena hampir semua saham BUMN dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) turun—kecuali PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM). Bahkan, dia mengungkapkan kinerja IHSG selama satu tahun terakhir merupakan yang terburuk di antara indeks saham utama di dunia dan Asia.

    IHSG tercatat turun 10,10% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja tersebut menjadi yang terburuk di antara indeks saham gabungan negara lain yang turut terkoreksi seperti Thailand (-10%), Filipina (-9,28%), Jepang (-7,06%), Saudi Arabia (-6,10%).

    Performa IHSG juga kontras dengan indeks gabungan lain yang tumbuh seperti Malaysia (+0,48%), India (+1,13%), Uni Emirat Arab (+3,33%), Vietnam (+6,31%), Shanghai (+10,72%), Amerika Serikat (+12,62%), Inggris (+13,32%), Taiwan (+14,11%), Singapura (+24,36%) dan Hong Kong (+48,17%).

    “Walaupun baru saja diluncurkan, sebenarnya Danantara ini sejak enam bulan yang lalu sudah menjadi perbincangan di kalangan para investor, terutama asing,” jelas Wija.

    Dia pun mengusulkan agar ada tiga pembagian kluster yang jelas dalam Danantara. Pertama, holding yang bertujuan mencari keuntungan yaitu diisi BUMN berorientasi pasar seperti perbankan, pertambahan, properti, teknologi, telekomunikasi, perkebunan, dan jasa.

    Kedua, holding yang bertujuan untuk pembangunan yaitu diisi oleh BUMN berorientasi layanan ke masyarakat seperti PLN, Pertamina, farmasi, energi, pelabuhan, transportasi, dan perumahan rakyat.

    Ketiga, holding ICU yaitu diisi oleh BUMN yang sedang bermasalah atau sedang dilakukan restrukturisasi seperti BUMN Karya, Kimia Farma, Biofarma, Indofarma, dan Krakatau Steel.

    “Dengan begitu, investor asing akan merasa interest-nya [kepentingannya] dilayani; masyarakat akan merasa kepentingan terlayani,” tutup Wija.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan agar Danantara bisa mengelola aset-aset BUMN untuk kepentingan masyarakat.

    “Misi Danantara yang jelas untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Rosan usai peluncurkan BPI Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

    Misi Danantara, menurut Rosan, bertujuan untuk memberikan dampak yang besar dan positif terutama untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, misi itu sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan rakyat.

    “Tujuan yang sangat mulia ini adalah suatu breakthrough yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, yang tentunya harus berdampak positif untuk rakyat Indonesia,” lanjutnya.

  • Sedekade Rencana Induk Industri, Ekonom Sorot Serapan Tenaga Kerja Minim

    Sedekade Rencana Induk Industri, Ekonom Sorot Serapan Tenaga Kerja Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Target serapan tenaga kerja sektor industri yang dicanangkan pemerintah masih jauh dari target. Rancangan Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 tak kunjung terwujud sepenuhnya. 

    Dalam RIPIN 2015-2035 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah No 14/2015 disebutkan jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. 

    Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna mencatat persentase jumlah tenaga kerja di Indonesia sektor manufaktur cenderung stagnan dan melandai sejak tahun 2014. Untuk itu, pemerintah dinilai harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM).  

    “Selain itu, dari sisi SDM, pemerintah Indonesia gagal mendorong agenda SDM terampil dan masih mengandalkan isu SDM murah,” jelas Ariyo kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025). 

    Di samping itu, dia menambahkan, pengembangan SDM juga harus diiringi dengan fokus memperkuat penguasaan teknologi inovasi dalam negeri dengan mendorong komersialisasi hasil riset dan teknologi dalam negeri.

    Selain isu keterampilan SDM, industri padat karya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar saat ini perlu diperkuat tata kelola, termasuk penguatan pasar lewat regulasi pemerintah. 

    Lebih lanjut, Ariyo menyoroti tata kelola kebijakan yang tidak transparan dan penegakan hukum yang saat ini lemah juga menjadi perhatian investor.

    Secara makro dari sisi daya beli masyarakat, meski jumlah market indonesia besar tapi daya beli masyarakat sedang turun. Menurut dia, market Indonesia saat ini dinilai tak terlalu menarik dibandingkan pangsa pasar lain yang kecil namun daya belinya tinggi. 

    Senada, Guru Besar Universitas Paramadina Ahmad Badawi Saluy, mengatakan kinerja industri manufaktur Indonesia dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. 

    Indonesia konsisten tertinggal, dengan struktur industri pengolahan yang masih didominasi oleh industri berbasis sumber daya alam (resource-based). 

    Sementara itu, Malaysia dan Vietnam telah bergerak ke industri berbasis teknologi tinggi (high-tech), dan Thailand didominasi oleh industri teknologi menengah (medium-tech). 

    Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi struktural di sektor industri Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

  • Ekonom prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 di bawah 5,0 persen

    Ekonom prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 di bawah 5,0 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 di bawah 5,0 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 bisa di bawah 5,0 persen.

    Salah satu faktor utama adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya hadir di awal 2024.

    “Jika kita berbicara data year-on-year (yoy), sulit bagi daya beli rakyat awal tahun 2025 untuk melampaui awal tahun 2024 mengingat pada awal 2024 puluhan triliun bansos dibagikan dalam rangka Pilpres dan Pileg. Faktor ini tidak lagi muncul di awal 2025,” ujar Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, deflasi tahunan yang terjadi di awal tahun 2025 turut mencerminkan adanya tekanan pada permintaan domestik.

    Sebagaimana diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025, yang merupakan pertama kali sejak Maret 2000.

    Deflasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah.

    Selain itu, suplai bahan pangan yang stabil dan penurunan daya beli masyarakat turut berkontribusi menyebabkan deflasi bulan ini.

    “Bagaimana dengan bulan Maret 2025? Kemungkinan akan mengalami inflasi year on year (yoy) yang tipis, mengingat diskon listrik sudah berakhir dan Lebaran terjadi di bulan Maret, maju 11 hari dari tahun sebelumnya di bulan April,” tuturnya.

    Adapun Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) mengalami deflasi sebesar 9,02 persen (yoy), memberikan kontribusi deflasi sebesar 1,77 persen (yoy). Namun, dua komponen lainnya, yaitu inflasi inti dan harga bergejolak, masih mencatat kenaikan harga secara tahunan.

    Sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, bawang putih dan ikan segar, masih mengalami kenaikan harga, memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan.

    “Biasanya daya beli itu dikaitkan dengan komponen inti. Komponen inti ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil (kontribusi) terhadap (nilai) inflasi (tahunan) sebesar 1,58 persen,” ucapnya.

    Ia mengatakan bahwa sejumlah komoditas pangan dan tembakau juga masih mengalami inflasi secara tahunan, seperti cabai rawit, bawang putih, kangkung, bawang merah, ikan segar, minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret kretek mesin (SKM), sehingga menyebabkan inflasi pada komponen harga bergejolak.

    “Komponen harga bergejolak mengalami inflasi (tahunan) sebesar 0,56 persen (yoy) dengan andil (kontribusi terhadap nilai) inflasi (tahunan) hanya sebesar 0,10 persen,” tuturnya.

    Amalia menyampaikan bahwa pada Februari 2025 terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,48 persen secara bulanan (mtm) dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 105,48 pada Februari 2025.

    “Secara year-on-year (tahunan) juga terjadi deflasi sebesar 0,09 persen dan secara tahun kalender (year-to-date/ytd) mengalami deflasi sebesar 1,24 persen,” ujarnya.

    Data menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) secara year-to-date (ytd) hingga Februari mencatat deflasi sebesar 1,24 persen. Diskon tarif listrik sendiri menyumbang deflasi sebesar 1,47 persen pada Januari dan 0,67 persen pada Februari. Jika tidak memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut, inflasi ytd seharusnya mencapai 0,9 persen.

    Sumber : Antara

  • Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merancang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menjadi kiblat bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan membangun industri nasional. 

    Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RIPIN 2015-2035 diundangkan dan ditandatangani pada 6 Maret 2015 lewat Peraturan Pemerintah No 14.2015 tentang RIPIN 2015-2035. 

    Sedawarsa berlalu, jika dilihat dari sasaran indikator pembangunan industri pada tahun ini, nyaris sebagian besar gagal terwujud sesuai target. Indikator pembangunan industri lainnya seperti pertumbuhan sektor industri nonmigas jauh di bawah target RIPIN 2015. 

    Adapun, kala itu pemerintah membidik kinerja industri tumbuh 9,1% pada 2025. Sementara itu, pada tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri hanya tumbuh di angka 4,75% [year-on-year]. 

    Di sisi lain, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga ditargetkan tumbuh ke angka 27,4% yoy. Namun, faktanya hingga saat ini baru mencapai 18,98% yoy. Capaian tersebut bahkan jauh lebih rendah dari dua dasawarsa lampau di level 28%. 

    Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Badai PHK

    Penurunan kinerja industri makin tak terelakkan dengan berbagai kabar penutupan pabrik yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri, mulai tekstil, alas kaki, hingga peralatan listrik. 

    Melihat kondisi tersebut, Dosen Universitas Paramadina Muhammad Ikhsan mengatakan terdapat sinyal deindustrialisasi dini yang tampak dari sejumlah variabel industri tersebut. 

    “Kontribusi [industri] terhadap PDB kita pernah sampai 32% paling tinggi setelah krisis tahun 2000-an, tapi sekarang angkanya di 18% jadi cenderung turun kalau kita bandingkan dengan negara yang lain seperti China, Thailand atau lainnya. Kita mungkin sedikit lebih baik dari Filipina,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Kendati demikian, jika melihat dari segi kinerja investasi dan ekspor industri pengolahan nonmigas, kondisinya relatif menggembirakan. Sepanjang 2024, ekspor manufaktur naik 5,33% dengan total nilai US$196,54 miliar dibandingkan tahun lalu. 

    Capaian ekspor tahun lalu itu berkontribusi 74,25% dari total nilai ekspor nasional yang mencapai US$264,70 miliar. Industri manufaktur juga memberikan andil terhadap capaian surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$31,04 miliar pada 2024. 

    Bahkan dari sisi realisasi investasi sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp721,3 triliun atau berkontribusi 42,1% terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 triliun.