Xcloud.id

Institusi: Universitas Indonesia

  • “Langkah Membumi Ecoground” di Taman Peruri kumpulkan 16 ribu mangrove

    “Langkah Membumi Ecoground” di Taman Peruri kumpulkan 16 ribu mangrove

    Jakarta (ANTARA) – Festival daur ulang “Langkah Membumi Ecoground 2025” yang berlangsung di Taman Kota Peruri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berhasil mengumpulkan sebanyak 16.000 pohon mangrove untuk ditanam di wilayah pesisir Indonesia.

    “Langkah Membumi Ecoground” di Taman Peruri bertema “CollaborAction for the Earth” merupakan aksi lingkungan yang diusung oleh Bibli bersama tiket.com, Ranch Market dan Dekoruma dengan membawa isu “waste management”, “circularity” dan “clean air”.

    “Pencapaian 16.000 mangrove ini adalah buah nyata dari gotong royong,” ujar COO dan Co-Founder Blibli, Lisa Widodo dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis.

    Ia menjelaskan, 16.000 pohon mangrove berasal dari 10.500 mangrove yang dikumpulkan melalui gerakan “Langkah Membumi Ecoground” dengan rincian 6.000 pohon dari pembelian tiket dan 1.000 pohon dari “community run” bersama Brodo Active.

    Selain itu 1.000 pohon dari “community cycling” WCC Seli dan 2.500 pohon dari pelari “Fresh Track” dalam rangka “Ranch Market anniversary”.

    Adapun 5.500 pohon lainnya berasal dari partisipasi masyarakat melalui program tukar tambah, misi tanam pohon dan “take back packaging”.

    “Kami sangat mengapresiasi kontribusi pelanggan, komunitas, mitra bisnis, hingga pemerintah yang bersama-sama menunjukkan bahwa aksi kecil ketika dilakukan secara kolektif, dapat menghadirkan dampak besar bagi bumi,” katanya.

    Ia menerangkan, fase pertama penanaman 16.000 mangrove dilakukan bersama platform perubahan iklim “Jejakin” di Desa Ujung Alang, Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah.

    Kawasan itu merupakan wilayah pesisir yang mengalami tekanan lingkungan cukup tinggi serta menghadapi degradasi ekosistem mangrove yang signifikan. Hal itu menyebabkan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan terdampak langsung.

    Karena itu, penanaman mangrove atau bakau ini menjadi sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon, melindungi wilayah pesisir, serta meningkatkan biodiversitas dan hasil laut seperti ikan, udang dan kepiting yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

    Selain di Taman Kota Peruri, gerakan Langkah Membumi diperluas melalui program “Goes to University” yang telah menjangkau lebih dari 800 mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara, President University dan Universitas Indonesia (UI).

    “Langkah Membumi Ecoground 2025” juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong gaya hidup berkelanjutan, meliputi keterlibatan pemerintah, produsen produk, lembaga finansial dan masyarakat itu sendiri.

    “Tahun ini, Taman Kota Peruri menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat melahirkan ruang hijau yang hidup, penuh energi, dan berdampak. Mari terus melangkah, dengan semangat ‘CollaborAction for the Earth’, kita bisa melangkah lebih jauh untuk menjaga bumi kita bersama,” kata Lisa.

    “Terima kasih kepada pemerintah, para ‘business leaders’, ‘ecopreneurs’, ‘impact partners’ dan seluruh ‘changemakers’ sejati yang langkahnya berarti bagi masa depan bumi,” katanya.

    Pewarta: Alviansyah Pasaribu
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mendorong penetrasi IPv6 yang saat ini porsinya  kecil yaitu 18%. Mayoritas perangkat internet di RI masih bergantung pada protokol internet lawas yang terbatas, IPv4.

    Sekadar informasi, IPv6 adalah versi terbaru dari Protokol Internet (IP) yang dirancang untuk menggantikan IPv4, dengan menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dan unik.

    Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) untuk mengatasi masalah kelelahan alamat IPv4 yang semakin terbatas seiring pertumbuhan perangkat terhubung . IPv6 mendukung fitur seperti konfigurasi otomatis, keamanan bawaan melalui IPsec, dan efisiensi routing yang lebih baik .

    Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya mengatakan saat ini penetrasi IPv6 telah mencapai 15.3% – 18%. Pencapaian ini telah meletakkan dasar bagi pengalaman internet yang lebih stabil dan mendukung awal perkembangan ekosistem Internet of Things (IoT) di Tanah Air.

    “Namun, untuk menghubungkan puluhan miliar perangkat cerdas di masa depan dan merevolusi layanan digital publik, percepatan adopsi harus terus dilakukan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Indonesia, kata Teguh, adalah mengakselerasi adopsi ini bersama teknologi pendukung dalam kerangka Net5.5G, seperti SRv6 Slicing, 400/800GE, dan Wi-Fi 7, serta memanfaatkan AI untuk mengelola jaringan yang otonom termasuk jaringan area luas (Wide Access Networks atau WAN), jaringan kampus (campus network), dan jaringan distribusi pusat data (Data Center Network atau DCN).

    Teguh mendorong regulator, operator, pelaku industri, dan pemerintah daerah untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara nyata, karena yang dibutuhkan kini adalah eksekusi terkoordinasi agar Indonesia dapat menjadi bangsa digital yang kuat, inklusif, dan kompetitif secara global.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Vivi Yulaswati mengatakan transformasi digital adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Visi 2045.

    Saat ini, menurutnya, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$360 miliaratau sekitar Rp6 kuadriliun. Meski peluang di masa depan begitu besar, tantangan yang dihadapi juga signifikan. 

    “Net5.5G dan IPv6 Enhanced menjadi infrastruktur strategis yang akan mengakselerasi produktivitas nasional dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi.” 

    Salah satunya, adalah tingkat literasi digital Indonesia yang masih menduduki paling rendah di ASEAN, yaitu sekitar 62% dari rata-rata di kawasan adalah 70%. Selain itu, masih tingginya risiko kebocoran data, juga masih menjadi tantangan tersendiri. 

    Ilustrasi konektivitas

    Mendukung

    Dari sisi regulasi, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian  Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan migrasi ke IPv6 Enhanced dan Net5.5G memberikan landasan untuk membangun arsitektur jaringan yang lebih aman secara native, yang krusial bagi kedaulatan data dan keamanan siber nasional.

    “Pemerintah berkomitmen menciptakan yang mendukung inovasi lokal dalam ekonomi gigabit ini,” kata Raden.

    Menurutnya, kehadiran teknologi IPv6 dan Net 5.5G memiliki kemampuan untuk memperluas kapasitas jaringan lewat ruang alamat yang jauh lebih besar, peningkatan keandalan, serta kemampuan untuk mendukung aplikasi digital tingkat lanjut. Kombinasi keduanya juga membuka peluang besar bagi IoT dan ekonomi digital, terutama dalam hal pengelolaan data dan pertumbuhan layanan berbasis konektivitas.

    “Indonesia menunjukkan perkembangan positif, dimana adopsi IPv6 naik dari 6% pada 2022 menjadi 16% pada 2024. Pemerintah menargetkan 31% adopsi pada 2030, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya penetrasi 5G yang baru 4,4% populasi mengakses 5G/Net5.5G, serta kurangnya infrastruktur pemancar, keterbatasan perangkat, dan masalah alokasi spektrum,” kata Raden. 

    Di sisi lain, pemanfaatan 5G juga masih tertinggal secara regional, dengan kecepatan rata-rata 58,3 Mbps dan waktu penggunaan yang rendah. Namun potensi masa depannya tetap besar, dimana Net5.5G menawarkan latensi ultra rendah, jaringan lebih cerdas, dan dukungan penuh untuk smart city hingga kendaraan otonom. 

    Wijaya pun menegaskan kehadiran teknologi IPv6 mampu membawa manfaat pada ekspansi IoT, keamanan jaringan, efisiensi routing, dan masa depan digital Indonesia.

    Respons Operator

    Sementara itu, Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna menjelaskan, bagi para operator seluler adopsi IPv6 membawa peningkatan keamanan signifikan karena IPsec menjadi komponen wajib dalam arsitektur IPv6, dan memungkinkan enkripsi end-to-end.

    “IPv6 juga menghapus fragmentasi oleh router, sehingga hanya pengirim yang dapat melakukan fragmentasi, yang pada akhirnya menekan risiko serangan, sekaligus menuntut firewall IPv6 yang lebih kuat,” ujarnya. 

    Selain itu, IPv6 membantu mengatasi kebutuhan skalabilitas dan efisiensi routing dengan menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar. Peralihan dari manajemen routing manual ke sistem yang lebih terprogram membuka jalan bagi otomatisasi jaringan yang lebih fleksibel dan adaptif, terutama menghadapi beban trafik yang terus meningkat.

    Lebih jauh Indra mengungkapkan, IPv6 juga menawarkan efisiensi performa dan biaya, salah satunya melalui pengurangan ketergantungan pada CGNAT yang sebelumnya menjadi bottleneck. “Telkomsel menegaskan, telah membangun fondasi IPv6 sebagai default yang kuat pada core, transport, dan layanan untuk mendukung Net5.5G dan teknologi masa depan,” ujarnya. 

    President, Carrier IP Marketing & Solution Department Huawei Li Haifeng mengatakan seiring dengan makin pentingnya AI dalam strategi operator, IPv6 Enhanced Net5.5G mendorong integrasi mendalam antara jaringan dan AI. “Solusi AI WAN Huawei dengan arsitektur tiga-lapis yang terdiri dari router AI, koneksi, dan otak,” kata Li.

    Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan melakukan upaya kolaboratif besar untuk mempercepat transformasi digital Indonesia diluncurkan hari ini dalam konferensi “IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025” di Jakarta. Konferensi ini mempertemukan pemerintah, asosiasi industri, operator, akademisi, serta penyedia teknologi dan pelaku sektor swasta lainnya untuk menyepakati sebuah strategi nasional dalam pengembangan konektivitas generasi berikutnya.

    Konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Universitas Indonesia, dan Telkom University (Tel-U) ini, menjadi bukti nyata pendekatan kolaboratif multipihak. 

    Puncak dari semangat kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran resmi whitepaper “Building Indonesia’s Connection Highway Based on IPv6 and Net5.5G” yang disusun bersama oleh BAPPENAS dan KOMDIGI.

  • Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI membahas upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, hingga pakar kajian manusia (human studies).

    Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pembahasan FGD berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia.

    “Kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita karena ini dalam perangkat rekrutmen politik, ya,” ucapnya saat memimpin forum FGD yang dilaksanakan di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/12).

    Menurut Yasonna, kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

    Dia menilai, penurunan kualitas demokrasi berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.

    Selain itu, Yasonna menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.

    “Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kecenderungan kritik atau keluhan masyarakat didengar setelah viral. Sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.

    “Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.

    Dia menekankan, setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun, menurut dia, perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.

    FGD ini turut menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika diperlukan.

    Pakar ilmu politik UIN Jakarta sekaligus Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan penyebab utama kemunduran demokrasi bukan hanya budaya politik, melainkan melemahnya prinsip checks and balances.

    Untuk itu, dia menegaskan pentingnya menjaga checks and balances serta menghormati kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi.

    Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Mohammad Novrizal mengatakan penguatan demokrasi hanya dapat dicapai apabila negara memberi ruang lebih besar bagi partisipasi publik yang bermakna, baik dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan.

    Dia menekankan perlunya pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan secara layak dalam pembentukan undang-undang.

    “Dengan kondisi yang ada sekarang, saya lihat memang kalau kita cuman prosedural, ya, sudah, hasilnya seperti ini. Padahal, sebetulnya, demokrasi itu benar-benar diniatkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan semua rakyat,” ucapnya.

    Di sisi lain, pakar human studies sekaligus dosen Universitas Islam 45 Bekasi Rasminto mengatakan tujuan amandemen UUD 1945 periode 1999–2002 belum sepenuhnya tercapai karena masih ada permasalahan substansial, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun implementasi hukum.

    Menurut dia, masyarakat masih menghadapi kesenjangan literasi politik. Hal itu dapat diatasi dengan penguatan bab kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 agar demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat tata kelola pemerintahan, termasuk penegasan norma partisipasi publik dalam legislasi.

    Selain itu, dia menilai, perlu pembenahan sistem pemilu dan partai politik, khususnya terkait keseimbangan antara derajat keterwakilan dan stabilitas pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik agar tidak membuka ruang bagi oligarki.

    “Tujuan utama bernegara adalah memakmurkan rakyat maka konstitusi harus memastikan negara berjalan secara simetris, adil, dan tidak elitis,” tegas Rasminto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan

    Puskapol UI: Revisi UU Pemilu harus lindungi perempuan dari kekerasan

    Depok (ANTARA) – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) meminta agar revisi Undang-undang Pemilu harus bisa melindungi perempuan dari kekerasan politik.

    “Revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk memastikan adanya struktur regulasi yang melindungi perempuan dan mendorong partisipasi politik yang lebih setara,” kata Direktur Puskapol UI Hurriyah di Depok, Kamis.

    Ia mengatakan melalui policy brief yang disusun berdasarkan hasil riset Puskapol UI, pihaknya merekomendasikan dua langkah strategis untuk memastikan revisi UU Pemilu benar-benar mendukung demokrasi yang inklusif dan setara gender.

    Pertama, kata dia, memperkuat afirmasi gender, dengan penguatan kebijakan afirmasi di dalam kepengurusan partai, yakni menyertakan minimal 30 persen di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu dengan mengubah frasa memperhatikan menjadi memuat 30 persen keterwakilan perempuan.

    Selain itu, menurut dia, juga perlu menerapkan sistem zipper murni dan didistribusikan calon perempuan minimal 30 persen di dapil (daerah pemilihan).

    “Berikan insentif bagi partai yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar. Tetapkan syarat minimal tiga tahun keanggotaan partai dan pendidikan kader untuk calon legislatif,” ujarnya.

    Kedua, kata Hurriyah, dengan melakukan integrasikan perlindungan terhadap kekerasan politik berbasis gender.

    Oleh karena itu, menurut dia, mendefinisikan kekerasan politik berbasis gender dalam UU, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, rahasia, dan sensitif korban.

    “Berikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban, saksi, dan pelapor. Wajibkan KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi partai, calon, dan pemilih tentang kekerasan politik berbasis gender sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi,” ujarnya.

    Puskapol UI bersama anggota koalisi lainnya menyerukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pembuat kebijakan, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil yang lebih luas untuk bersama-sama mengawal revisi UU Pemilu agar menciptakan ruang politik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

    “Demokrasi yang inklusif bukan hanya hak perempuan, tetapi prasyarat bagi keadilan dan kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa langkah konkret ini, demokrasi kita berisiko terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Hurriyah.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional..,

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional sehingga hal itu merupakan perkembangan positif.

    “Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Ali menyatakan, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan, apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu BUMN migas tersebut semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

    “Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” katanya.

    Terlebih, lanjutnya, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

    Menurut dia, upaya penguatan sektor hulu Pertamina tersebut tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.

    Seperti halnya perusahaan-perusahaan migas kelas dunia, tambahnya, Saudi Aramco, Total, Exxon Mobile semua melakukan penguatan sektor hulu.

    “Kehormatan dari perusahaan migas itu adalah hulu. Grade A -nya adalah hulu. Jadi melalui produksi crude oil maupun gas. Jadi sudah benar jika Pertamina melalui PHE ingin fokus dan memperkuat sektor hulu. Karena kekuatan utama memang di hulu,” ujarnya.

    Terkait hal itu Ali mengingatkan, agar Pertamina Hulu Energi terus meningkatkan kinerja baik eksplorasi maupun eksploitasi, terlebih di tengah upaya menahan laju penurunan produksi migas alami (natural decline).

    Melalui peningkatan kinerja, Pertamina diharapkan bisa semakin berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi upaya swasembada energi sebagaimana menjadi cita-cita Pemerintah.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional jelang akhir 2025.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, per 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri tercatat telah mencapai 606,02 ribu barel per hari (bph). Dia pun optimistis produksi tetap akan terjaga hingga akhir tahun ini.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI (12/11/), Djoko memaparkan, setidaknya terdapat sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar yang berkontribusi pada capaian produksi minyak nasional

    Berdasarkan data SKK Migas, dari 10 KKKS dengan produksi minyak terbesar per 10 November 2025, tujuh di antaranya merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah Exxon Mobil Cepu Ltd (PI Pertamina 45%) 153.900 bph, Pertamina Hulu Rokan (151.02 bph), Pertamina EP (68.497 bph).

    Kemudian Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph), Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph), Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph) dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distribusi Dokter Tak Merata, Guru Besar FKUI Ramai-ramai Tuding Menkes

    Distribusi Dokter Tak Merata, Guru Besar FKUI Ramai-ramai Tuding Menkes

    Jakarta –

    Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menegaskan hubungan antara fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan wajib harmonis. Jika renggang, dampaknya bisa langsung terasa, mulai dari berkurangnya jumlah dokter spesialis yang dihasilkan hingga masalah distribusi dokter di berbagai daerah.

    “Hubungan baik itu harus ada antara FK dan RS. Jadi kalau hubungan antara dekan dan direktur RS tidak baik, ini salah siapa? Salah menterinya. Dulu nggak ada masalah, kenapa ganti menteri jadi bermasalah?” beber Prof Ari dalam konferensi pers Selasa (5/11/2025) yang dihadiri lebih dari 20 guru besar sejumlah FK di Indonesia.

    Ia menyebut persoalan ini harus segera dibereskan karena Indonesia tengah menghadapi krisis dokter spesialis.

    Prof Ari kemudian menyinggung kasus seorang ibu di Papua yang meninggal saat akan melahirkan, sebuah tragedi yang menurutnya menggambarkan nyata persoalan distribusi dokter spesialis di lapangan.

    “Empat rumah sakit, semuanya kekurangan. Ada satu RS yang tersedia dokter obgyn dan anastesi. Tapi tidak bisa kelas 3, syaratnya harus masuk VIP,” sorot Prof Ari.

    Ia mencontohkan situasi di Jakarta sebagai perbandingan.

    “Di sini saja dokter obgyn bisa puluhan. Di RSCM ada berapa? Tapi begitu bicara distribusi, masalahnya kelihatan. Masih ada provinsi yang bahkan tidak punya layanan endoskopi,” sebutnya.

    Menurutnya, akar masalah bukan sekadar teknis. Ada aspek kebijakan yang dinilai tak beres.

    “Kalau ditanya siapa yang salah, Kemenkes mau nggak disalahin?” katanya setengah berkelakar.

    Meski begitu, Prof Ari menegaskan hubungan FKUI dengan RSCM saat ini masih baik.

    “Insyaallah baik-baik saja. Saya masih diundang teman-teman RSCM. Kalau bicara pendidikan staf pengajar, teman-teman itu berhubungan dengan Ketua Departemen. Kadep itu dari rumah sakit. Jadi kuncinya ada di departemen FKUI.”

    Tapi baik saja, menurutnya tidak cukup. Ia mengingatkan sinergi harus terus dijaga agar proses pendidikan dokter spesialis berjalan lancar.

    “Apakah peserta didik bisa ditempatkan dengan baik? Selama ini komunikasinya masih berjalan,” katanya.

    Meski relatif baik, ia juga mengakui adanya gesekan di level pimpinan. “Hubungannya dingin-dingin empuk antara dekan dengan direkturnya. Ini harus segera dicari solusinya. Kalau tidak, kasus-kasus seperti ibu yang meninggal itu akan terulang lagi,” ujarnya.

    Dampak dari hubungan tak harmonis dinilai Prof Ari bisa ikut berimbas pads jumlah peserta didik berkurang, jumlah lulusan menurun, dan ujungnya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dokter spesialis yang layak.

    “FK memproduksi dokter spesialis, RS adalah tempat pendidikannya. Kalau hubungannya tidak harmonis, ya jumlah dokter spesialis berkurang. Masyarakat yang dirugikan,” kata Prof Ari.

    Ia menekankan perlunya duduk bersama antara fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan untuk memastikan RS dapat berjalan optimal sebagai lahan pendidikan. Tanpa itu, penguatan SDM medis hanya akan jadi wacana.

    Prof Ari menutup dengan refleksi pengalamannya dua dekade lalu.

    “Dua puluh tahun lalu saya ke Singapore General Hospital hanya untuk melihat fasilitas endoskopi. Indonesia seharusnya sudah jauh lebih maju sekarang, tapi kita masih berkutat pada masalah relasi lembaga yang seharusnya bisa diselesaikan,” tutupnya.

    Ketimpangan distribusi dokter spesialis bukan sekadar isu administratif, angka-angkanya memprihatinkan. Prof Yudhi Maulana Hidayat, Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dalam kesempatan yang sama mengungkap bahwa 80,7 persen dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar.

    “Untuk bidang obgyn, datanya jelas. Jakarta, Bogor, Bekasi penuh. Kenapa? Mereka takut kehilangan emas monas, takut kalah sama Bandung,” kata Prof Yudhi.

    Yang ia maksud dengan ’emas monas’ adalah peluang ekonomi, fasilitas lengkap, dan kenyamanan bekerja yang membuat dokter enggan keluar dari pusat kota.

    Ambon bahkan tidak punya satu pun dokter obgyn. “Satu pun nggak ada,” tegasnya.

    Lalu siapa yang bertanggung jawab atas distribusi ini?

    “Jadi itu tugasnya bos dari pak Dekan, Menteri Kesehatan. Artinya kita sepakat distribusi dokter spesialis ini buruk. Daerah terpencil, terluar, masih kosong,” kata Prof Yudhi.

    Ia menegaskan sektor pendidikan kedokteran dan sektor layanan kesehatan tidak bisa saling lempar tanggung jawab. Ketika hubungan fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan terganggu, efeknya nyata, kuota peserta didik tersendat, lulusan berkurang, dan daerah-daerah yang sudah kekurangan makin terpuruk.

    Menurut Prof Yudhi, solusi tidak bisa hanya bersandar pada skema yang ada. Salah satu yang ia dorong adalah peningkatan kuota jalur university-based hingga 30 persen.

    “Jangan dipaksakan hospital-based di rumah sakit yang belum siap. Di rumah sakit yang sudah menjalankan pendidikan university-based, kalau dipaksakan juga hospital-based, nanti terjadi tumpang tindih. Ada dualisme pendidikan dalam satu RS pendidikan,” ujarnya.

    Dualisme ini bukan sekadar persoalan administratif. Prof Yudhi meyakini hal ini bisa menabrak standar kompetensi, memecah alur pelatihan, membingungkan peserta didik, dan akhirnya menurunkan kualitas lulusan. Padahal, Indonesia sedang sangat membutuhkan dokter spesialis baru, bukan justru kehilangan kemampuan untuk mencetaknya.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: AIPKI Menampik Ada ‘Permainan’ di Uji Kompetensi Dokter”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Adopsi EV Pesat, Pemerintah Geber Pengembangan Industri Semikonduktor

    Adopsi EV Pesat, Pemerintah Geber Pengembangan Industri Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan strategi percepatan pengembangan industri semikonduktor nasional dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan hilirisasi mineral, khususnya pasir silika. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menilai bahwa pengembangan ekosistem EV membuka peluang kuat untuk membangun fondasi industri semikonduktor dalam negeri. 

    “Terkait dengan pengembangan EV, ini membuka arah baru menuju pengembangan industri semikonduktor,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Senin (1/12/2025). 

    Indonesia saat ini tengah menyiapkan kolaborasi internasional untuk mempercepat lahirnya talenta dan pusat riset cip nasional. 

    Pemerintah telah menggandeng West Arizona University dan Purdue University, yang keduanya berencana bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk pengembangan chip designer.

    Selain itu, Indonesia juga akan mendorong hilirisasi pasir silika yang menjadi bahan baku pembuatan silicon feedstock hingga wafer semikonduktor. Upaya ini diharapkan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan memperkuat rantai pasok industri cip.

    “Indonesia juga akan melakukan hilirisasi dari pasir silika yang tentunya ini menjadi bahan baku untuk silicon feed dan juga cip semikonduktor atau wafer di bidang assembling,” tuturnya. 

    Pada tahap assembling, testing, dan packaging (ATP), Indonesia disebut sudah memiliki pijakan awal. 

    “Kita sekarang sudah mulai di Pulau Batam, kapasitasnya sudah 9% dari total pasar yang ada di Indonesia sendiri,” ujarnya.

    Pemerintah juga menggunakan kebijakan percepatan adopsi kendaraan listrik untuk memacu permintaan terhadap komponen berbasis cip. Sepanjang Januari–September 2025, pertumbuhan motor listrik dan mobil listrik tercatat mencapai 18,27%. 

    “Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif Rp7 triliun dalam 2 tahun,” katanya.

    Dorongan tersebut mulai menarik komitmen investasi besar dari sejumlah produsen EV global. BYD tercatat telah merealisasikan 90% dari total investasinya senilai Rp11,2 triliun, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun.

    CERI juga menambah investasi Rp5,2 triliun dan memiliki 2–3 merek kendaraan hingga 2030. Wuling menggelontorkan Rp9,3 triliun untuk otomotif serta Rp7,5 triliun untuk pabrik baterai. Sementara itu, VinFast dari Vietnam menginvestasikan Rp3,7 triliun dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Hyundai turut memperbesar ekspansinya melalui investasi tambahan Rp20 triliun untuk pengembangan kendaraan listrik. Meski begitu, pemerintah juga mencatat bahwa pasar kendaraan berbahan bakar internal combustion engine (ICE) masih mendominasi. 

    “Walaupun investasi di electric vehicle masih tinggi, pasaran IC atau internal combustion engine juga masih besar, masih 80%,” pungkasnya. 

  • Guru Besar FKUI Ungkap Strategi Antisipasi Penyakit Pasca Bencana Alam Sumatera

    Guru Besar FKUI Ungkap Strategi Antisipasi Penyakit Pasca Bencana Alam Sumatera

    Jakarta –

    Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam mengungkapkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai antisipasi merebaknya penyakit pasca bencana alam di utara Sumatera. Paling utama adalah pemberian alat-alat perlindungan diri dari bekas banjir.

    Prof Ari mengungkapkan risiko penyakit pasca bencana alam banyak muncul dari infeksi bakteri akibat kurangnya alat perlindungan bagi korban.

    “Mereka harus dilengkapi dengan alat pelindung diri saat membersihkan bekas banjir, misal dengan sepatu bot, masker, sarung tangan pelindung kepala dan mata. Mengingat bakteri ini bisa masuk dari luka pada kaki dan tangan atau tertelan,” ungkap Prof Ari pada detikcom, Minggu (30/11/2025).

    Prof Ari mengatakan desinfektan juga harus didistribusikan untuk masyarakat. Khususnya, yang akan melakukan pembersihan lokasi pasca banjir.

    Kondisi para pengungsi juga harus dijaga sedemikian rupa. Pemberian makan dan minum yang cukup dan bergizi dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan risiko infeksi yang besar pasca bencana alam.

    Beberapa kebutuhan lain yang perlu dipenuhi meliputi selimut dan alas tidur yang memadai, masker, sabun, dan hand sanitizer untuk menekan risiko penularan infeksi.

    “Kita semua berharap musibah ini cepat berlalu dan kondisi kerusakan bisa segera teratasi, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” sambungnya.

    Risiko Infeksi Pasca Bencana Alam

    Prof Ari mengungkapkan situasi pasca bencana alam dapat meningkatkan berbagai risiko masalah kesehatan. Ini disebabkan oleh daya tahan tubuh korban yang rendah hingga lingkungan yang sangat mendukung untuk pertumbuhan penyakit.

    “Masyarakat berdampak banjir ini yang umumnya tinggal dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat karena pasca banjir berisiko untuk terinfeksi oleh infeksi saluran pencernaan antara lain diare atau demam tifoid,” kata Prof Ari.

    Selain itu, masalah kesehatan yang rentan muncul pasca bencana alam adalah tetanus dan leptospirosis. Infeksi tetanus misalnya, dapat terjadi ketika warga membersihkan lokasi banjir dan mengalami luka, sehingga berpotensi memicu infeksi bakteri clostridium tetani yang banyak dijumpai pada debu dan kotoran hewan.

    Beberapa gejala yang muncul akibat tetanus meliputi kekakuan tangan, badan, dan tengkuk, serta rasa sakit.

    “Kita masih ingat bahwa setelah Tsunami di Aceh dilaporkan banyak kasus masyarakat yang terinfeksi tetanus. Pasien tetanus biasanya terjadi setelah 4-21 hari setelah masuknya kuman ke dalam tubuh,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Guru Besar FKUI Ungkap Sederet Risiko Kesehatan Pasca Bencana Alam Utara Sumatera

    Guru Besar FKUI Ungkap Sederet Risiko Kesehatan Pasca Bencana Alam Utara Sumatera

    Jakarta –

    Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menyoroti risiko dampak kesehatan yang dapat dialami korban bencana alam di Utara Sumatera. Seperti yang diketahui, beberapa wilayah seperti di Aceh dan Sumatera Utara tengah terdampak rentetan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

    Sampai Sabtu (29/11/2025) sore, tercatat ada sekitar 303 orang yang meninggal dunia dari musibah tersebut. Prof Ari menjelaskan bencana ini dapat memicu penurunan daya tahan tubuh korban akibat tingkat stres tinggi, istirahat yang kurang, hingga asupan yang seadanya.

    Menurut Prof Ari, situasi ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, khususnya infeksi.

    “Di satu sisi mereka akan terpapar dengan berbagai penyakit infeksi termasuk infeksi saluran pernafasan atas bahkan sampai terjadi infeksi paru sampai pneumonia,” ungkap Prof Ari pada detikcom, Minggu (30/11/2025).

    “Selain itu, masyarakat berdampak banjir ini yang umumnya tinggal dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat karena pasca banjir berisiko untuk terinfeksi oleh infeksi saluran pencernaan antara lain diare atau demam tifoid,” sambungnya.

    Selain itu, risiko penyakit lain yang dapat muncul adalah tetanus dan leptospirosis. Tetanus adalah infeksi bakteri yang menghasilkan racun yang menyerang saraf sehingga menyebabkan kekakuan dan kejang otot, sementara leptospirosis merupakan infeksi bakteri dari air atau tanah terkontaminasi yang dapat menyebabkan demam, nyeri otot, dan gangguan organ.

    Potensi tetanus dapat muncul pada orang-orang yang sedang membersihkan area banjir, lalu terluka atau tertusuk paku yang membuat bakteri clostridium tetani lebih mudah masuk tubuh.

    “Sementara, leptospirosis terjadi karena pasien tertular melalui paparan dengan kotoran tikus. Penyakit leptospirosis juga dikenal dengan penyakit demam kuning. Karena memang pasien dengan leptospirosis ini mengalami demam tinggi, menggigil, mual, muntah dan mata, kulit serta buang air kecil berwarna kuning,” ujar Prof Ari.

    Infeksi leptospirosis sering disebut sebagai hepatitis non-virus. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat memicu komplikasi seperti gagal ginjal akut, pankreatitis, meningitis, dan perdarahan.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Kepala Bappenas Sebut Arah Pembangunan Pangan-Kesehatan Harus Komprehensif

    Kepala Bappenas Sebut Arah Pembangunan Pangan-Kesehatan Harus Komprehensif

    JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi Indonesia harus lebih komprehensif.

    “Beberapa isu dan tantangan yang terjadi mengindikasikan perlunya intervensi dan tata kelola yang berkelanjutan untuk mentransformasi sistem pangan dan gizi di Indonesia. Arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi, ke depan harus lebih komprehensif,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 28 November.

    Rachmat mengatakan, pembangunan pangan dan kesehatan perlu responsif terhadap tantangan beban kesehatan yang dihadapi ke depan, seperti perubahan iklim, transisi demografi, konflik, dan perkembangan teknologi kesehatan.

    Terlebih lagi, lanjutnya, pembangunan pangan dan gizi telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

    Tercatat, 81 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami kerawanan pangan di tengah ancaman triple planetary crisis, berupa perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, polusi, serta degradasi lingkungan.

    Indonesia juga sedang menghadapi Triple Burden of Malnutrition, dengan merujuk data Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang menunjukkan persentase anak di kondisi stunting 19,8 persen, underweight 16,8 persen, wasting 7,4 persen, dan overweight 3,4 persen, serta tingginya defisiensi zat gizi mikro.

    Selain itu, kata dia, satu dari dua anak usia sekolah dan dua dari tiga perempuan usia subur mengalami defisiensi zat gizi mikro.

    Melalui forum Pra-WNPG XII yang diselenggarakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menjawab permasalahan pangan dan gizi, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam transformasi sistem pangan dan gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam forum tersebut mencakup perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

    “Kita memiliki waktu sekitar lima tahun lagi menuju 2030 untuk menyelesaikan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2041, kita berharap keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah),” kata Rachmat.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengapresiasi kontribusi para pakar dan akademisi dalam forum tersebut, serta menyambut baik rekomendasi yang akan memperkuat kebijakan pangan dan gizi nan berkelanjutan.

    Forum itu ditindaklanjuti diskusi antara Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Profesor Eriyatno, Ketua AIPG AIPI (Akademi Ilmu Pangan dan Gizi, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) Profesor Aman Wiratakusumah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) sekaligus Profesor Rina Agustina, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia di Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB) Profesor Hardinsyah, serta Asisten Deputi Bidang Stabilisasi Harga Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan M. Siradj Parwito.

    Diskusi tersebut menyoroti strategi transformasi sistem pangan dan gizi, terkait ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, serta kelembagaan dan tata kelola.

    Forum yang menjadi langkah awal menuju puncak WNPG XII itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi WNPG XII.

    Tim yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pakar, mitra pembangunan, dan organisasi profesi ini diharapkan oleh Bappenas dapat menghasilkan rekomendasi solutif berbasis evidence-based terhadap isu strategis serta pembaruan rekomendasi, konsep, dan metodologi indikator pembangunan pangan dan gizi yang lebih akurat.