Xcloud.id

Institusi: Universitas Indonesia

  • Konflik Thailand-Kamboja Memanas, RI Ingatkan Komitmen Gencatan Senjata

    Konflik Thailand-Kamboja Memanas, RI Ingatkan Komitmen Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemerintah RI pun mendorong kedua negara untuk kembali berpegang pada komitmen gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia memandang eskalasi konflik di perbatasan kedua negara tersebut dapat berdampak pada stabilitas kawasan.

    “Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja,” kata Yvonne saat dihubungi detikcom, Minggu (4/12/2025).

    Yvonne menegaskan, Indonesia mendorong Thailand dan Kamboja untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord. Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk menurunkan ketegangan dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

    “Indonesia mendorong kedua negara untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord,” ujarnya.

    “Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia mendorong kedua negara untuk terus memprioritaskan penyelesaian secara diplomasi,” katanya.

    Indonesia berharap Thailand dan Kamboja dapat menahan diri serta mengedepankan semangat kerja sama regional, sejalan dengan komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan.

    Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto menilai Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi mediator untuk mendamaikan konflik.

    “Menurut saya Bapak Presiden bisa berperan sebagai mediator agar Thailand dan Kamboja mau menyelesaikan sengketa mereka secara damai sesuai amanat Pasal ayat (3) Piagam PBB dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d,” ujar Hikmanto kepada wartawan, Minggu (14/12).

    Hikmahanto berpendapat perang antara Thailand dan Kamboja turut berdampak bagi Indonesia. Menurutnya, konflik tersebut bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN.

    (bel/dek)

  • Ekonomi Digital dan Hijau Diyakini Bisa Perkuat Ketahanan Indonesia

    Ekonomi Digital dan Hijau Diyakini Bisa Perkuat Ketahanan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi digital dan ekonomi hijau didorong untuk menjadi fokus baru pertumbuhan nasional. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus berkelanjutan.

    Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sektor ICT mencatat pertumbuhan di atas 8% dan bahkan sempat menyentuh angka 9%. Capaian tersebut mencerminkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital.

    “Ini sektor yang sangat inklusif dan mampu mendorong sektor-sektor lain ikut tumbuh,” tutur Fithra saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Minggu (14/12/2025).

    Selain ekonomi digital, Fithra juga menekankan pentingnya ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam agenda diplomasi ekonomi Indonesia. Ia menilai pendekatan ini krusial agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak mengorbankan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

    Menurut Fithra, ekonomi hijau sejatinya bukan sektor yang sepenuhnya baru. Namun, selama ini, potensi lingkungan belum dimaksimalkan sebagai kekuatan ekonomi nasional.

    Fithra meyakini, pemanfaatan ekonomi digital dan hijau dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Dengan menjadikan kedua sektor tersebut sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, Indonesia diharapkan mampu menarik investasi berkualitas yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung prinsip keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang.

  • Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat Megapolitan 14 Desember 2025

    Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat Megapolitan 14 Desember 2025

    Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Tumpukan sampah terlihat memenuhi area pinggir jalan tepat di depan Puskesmas Serpong 1, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Minggu (14/12/2025).
    Sampah didominasi limbah rumah tangga itu menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan pasien.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sebagian sampah telah dibungkus menggunakan karung dan plastik.
    Meskipun begitu, masih banyak sampah yang dibuang tanpa dibungkus, seperti sisa sayuran, kasur, dan bekas kotak sayuran.
    Bau tidak sedap dari
    tumpukan sampah
    itu tercium hingga ke ruang pelayanan Puskesmas Serpong 1 yang diketahui merupakan aset milik Universitas Indonesia (UI).
    Jarak antara tumpukan sampah dan ruang pelayanan sekitar 30 meter. Namun, bau tak sedap itu tetap tercium sehingga membuat warga, terutama pasien, merasa risih dan terganggu.
    Warga bernama Annisa (28) mengatakan, bau sampah tersebut sangat mengganggu. Terlebih lokasinya berada di depan puskesmas yang seharusnya memiliki lingkungan bersih dan sehat.
    “Kecium baunya. Ini kan puskesmas ya, harusnya kan baunya lebih segar. Tapi ini malah jadi bau sampah,” kata Annisa saat ditemui di lokasi, Minggu (14/12/2025).
    Menurut dia, keberadaan tumpukan sampah di sekitar fasilitas kesehatan dinilai tidak pantas karena dapat mengganggu pasien yang datang.
    Ia berharap, tumpukan sampah tersebut segera dibersihkan agar tidak terus mengganggu masyarakat maupun pasien yang berobat ke puskesmas.
    “Harapannya ya semoga dibersihkan biar aromanya enggak menyengat sampai ke puskesmas,” ucap dia.
    Sementara itu, pedagang tas dan sepatu di sekitar lokasi, Agus (45), mengatakan sampah tersebut sudah menumpuk selama sepekan dan belum juga diangkut.
    “Ini sampah sudah ada kurang lebih tujuh hari,” kata Agus.
    Baginya, bau tak sedap itu sangat mengganggu aktivitasnya yang berjarak sekitar 20 meter dari tumpukan sampah.
    Terlebih, tumpukan sampah itu dapat berdampak pada kesehatan warga di sekitar.
    Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah gangguan pernapasan serta keluhan pada kulit.
    “Dampaknya sudah pasti ke pernapasan. Ini sudah agak sedikit enggak enak. Di tangan juga kadang terasa gatal-gatal. Tapi intinya baunya sudah menyengat banget,” kata Agus.
    Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.
    “Harapannya pemerintah kota Tangsel, artinya Pak Wali Kota, dinas terkait, ataupun Cipeucang, segera mengatasi dan mencari solusi supaya sampah ini tidak berserakan dan aromanya enggak terlalu menyengat,” ucap Agus.
    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengakui sampah di wilayahnya sempat tidak tertangani optimal dalam beberapa hari terakhir.
    Kondisi itu disebabkan oleh proses perbaikan dan penataan konstruksi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
    “TPA Cipeucang sedang dalam tahap perbaikan dan penataan konstruksi dan timbunan sampahnya, sehingga memang dalam beberapa hari belakangan sampah tidak dapat masuk dulu,” ujar Benyamin Davnie saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu.
    Adapun perbaikan saat ini difokuskan pada landfill 3 di TPA Cipeucang. Setelah proses tersebut rampung, area
    landfill
    kembali bisa menampung sampah dari seluruh wilayah Tangsel.
    “Cipeucang
    landfill
    3 yang sedang dalam perbaikan dan mah bisa nampung sampah, bulan ini akan selesai perbaikannya,” jelas dia.
    Meskipun begitu, Benyamin memastikan, pihaknya tetap mengupayakan solusi jangka pendek dengan mengajukan pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah di luar daerah.
    “PSEL sudah kita ajukan peminatannya dan masih menunggu tahap berikutnya dari KLH,” ucap Benyamin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi Edukasi

    6 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi Edukasi

    8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri (PTN) bisa mencoba peruntungan dengan mendaftar jalur tanpa tes selain dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
    Salah satu jalur yang bisa dicoba adalah mendaftar jalur
    ekstrakurikuler
    (Ekskul). Biasanya, beberapa PTN menyediakan jalur khusus atau golden ticket bagi
    siswa
    yang ikut ekskul tertentu.
    Kampus yang menyediakan jalur ekskul antara lain Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Gadja Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Meski ada jalur tanpa tes, perlu diketahui bahwa tidak semua ekskul bisa diikuti sertakan pada jalur golden ticket tersebut.
    Berikut
    Kompas.com
    rangkuman beberapa ekskul yang bisa digunakan untuk meningkatkan daftar jalur tanpa tes:
    Ekskul tersebut termasuk ekskul yang banyak disediakan PTN untuk jalur tanpa tes. Namun yang diperkenankan ikut hanya siswa yang pernah menjadi ketua atau sekretaris.
    Kampus yang menyediakan jalur ini antara lain IPB University, UNJ, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Lampung (Unila).
    Peserta Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di
    sekolah
    juga termasuk ekskul yang bisa ikut serta mendaftar jalur masuk PTN tanpa tes.
    Kampus yang menyediakan jalur ini antara lain Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Negeri Malang (UM), UNS, UPN Veteran Jawa Timur.
    Siswa yang ikut olimpiade juga bisa ikut mendaftar jalur tanpa tes di PTN. Ekskul tersebut dulu sering disebut sebagai Karya Ilmiah Remaja (KIR) atau ekskul Olimpiade Penelitian Sains Indonesia (OPSI).
    Melalui ekskul tersebut siswa bisa ikut banyak olimpiade secara nasional atau internasional. Prestasi dalam Olimpiade tersebut yang bisa digunakan untuk masuk PTN dan PTS impian.
    PTN yang menerima siswa dengan bakat di bidang Olimpiade misalnya Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), UGM, Universitas Hasanuddin (Unhas), dan semua PTN yang membuka jalur mandiri prestasi.
    Ada beberapa kampus di Indonesia yang membuka jalur masuk PTN untuk para penghafal Al-Quran bagi siswa beragama Islam.
    Seperti UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gudung Djati, UIN Syarif Hidayatullah, ada Unair, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Jambi (UNJ), dan masih banyak PTN menerima siswa yang mampu menghafal banyak juz Al-Quran.
    Tak hanya yang beragama Islam, siswa yang berprestasi bidang agama lain seperti Katolik, Kristen, Budha dan Hindu juga bisa memanfaatkan ekskul ini untuk masuk kampus impian.
    Selain prestasi di bidang keagamaan, siswa juga bisa mencoba peruntungan untuk daftar PTN impiannya lewat jalur prestasi non-akademik seperti olahraga.
    Namun, sebaiknya harus banyak mengumpulkan prestasi pada bidang olahraga yang diikuti pada ekskul tersebut sehingga peluang untuk diterima kampus impian semakin luas.
    Paling tidak minimal pernah mengikuti dan mendapatkan medali minimal tingkat provinsi.
    Hampir sama dengan olahraga, bagi siswa yang ikut ekskul di bidang kesenian juga sebaiknya memperbanyak diri untuk ikut berbagai macam kompetisi.
    Ekskul seni antara lain adalah musik, tari, drama, melukis, dan fotografi.
    Siswa ikut Organisasi Siswa Intira Sekolah (OSIS) juga bisa menggunakan kesempatan masuk PTN impian tanpa tes. Selain bisa masuk PTN, kamu bisa mendapatkan beasiswa melalui bukti kepesertaan OSIS.
    Siswa yang menjadi anggota PMR juga bisa menggunakan bukti keanggotaannya untuk masuk PTN impian seperti Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
    Serta beberapa PTN lain yang memiliki jalur leadership atau kepemimpinan bagi mantan ketua PMR.


    Demikian informasi mengenai 9 ekskul di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk masuk PTN tanpa tes. Semoga berhasil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hilirisasi Jadi Strategi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Hilirisasi Jadi Strategi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, DEPOK – Indonesia memiliki potensi yang kuat menuju negara maju dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, memperkuat industrialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

    Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan membeberkan gagasan hilirisasi mineral kritis yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya. 

    Dany memaparkan pentingnya lompatan strategi ekonomi Indonesia yakni melalui hilirisasi, inovasi, dan pembangunan mutu SDM. Hilirisasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena fokus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. 

    Dengan begitu, kegiatan ekspor bukan sekadar dari komoditas mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, Dany juga memperkenalkan sebuah konsep bertajuk “DAI: Distinctive, Adaptive, Inclusive”. Ketiga prinsip ini dapat menjadi kerangka kebijakan agar Indonesia mampu mengambil lompatan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai target.

    “Indonesia naik kelas bukanlah narasi politik, tapi ini adalah orkestrasi kerja bersama. Kerja bersama dengan komitmen, dengan hati, dengan tulus. Bukan sekadar kita memahami Astacita, tapi kita bekerja untuk Astacita, maka kita harus mengorkestrasikan itu ke dalam program-program sesuai dengan milestone bidang kita,” ujarnya dalam bedah buku terbarunya yang berjudul “Indonesia Naik Kelas” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (12/12/2025).

    Adapun bedah buku ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, pegiat ekonomi hingga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono. 

    Dany juga menyinggung isi bukunya banyak berkaitan dengan angka 8, seperti terdiri dari 88 bab, 80 subbab, dan lebih dari 138 ribu kata. Di dalamnya, Dany membahas tentang konsep nilai tambah, strategi industrialisasi, perbandingan kebijakan beberapa negara, hingga kerangka konsep DAI sebagai fundamental pengembangan industri nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi nasional. Hanya saja, lanjutnya, ada faktor penentu lain yang benar-benar krusial sebagai penentu apakah Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju atau tidak, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Selain hilirisasi sumber daya alam, kita juga jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Dalam hal ini, Indonesia tertinggal jauh,” ujarnya.

    Hashim menyoroti perbandingan historis antara perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan pada 1960 silam. Kata dia, Indonesia sempat berada di atas Korea Selatan, namun pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh Negeri Ginseng tersebut.

    Selain pendidikan, Hashim juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Mengacu data Bank Dunia, ia menyebut rasio pajak Indonesia seperti jalan di tempat alias stagnan di angka 12% selama satu dekade, kalah dari Kamboja yang bisa mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 18%. 

    Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi negara industri maju.

    “Hilirisasi bukan sekadar program. Ini strategi fundamental bangsa untuk memperdalam rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia,” katanya.

  • Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi

    Reindustrialisasi Berpotensi Dorong Lapangan Kerja & Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA—Reindustrialisasi dengan menjadikan industri menjadi motor penggerak produktivitas nasional akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang luas sekaligus mendorong perekonomian.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki prioritas meningkatkan produktivitas nasional. Meningkatkan produktivitas dalam sektor perusahaan, seperti meningkatkan skill tenaga kerja dan manajemen.

    Selain itu, meningkatkan produktivitas antar sektor, dengan industrialisasi yang meningkatkan kompleksitas produk. Industri manufaktur menjadi perhatian utama, terutama segmen menengah.

    “Untuk meningkatkan produktivitas nasional ini industrialisasi menjadi pilihan. Terutama industri manufaktur harus dibangkitkan lagi. Karena itu, Pemerintah melakukan intervensi terutama pada industri menengah untuk meningkatkan produktivitas,” kata Menaker Yassierli dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara “Produktif & Inovatif: Membangun Karier, Mencipta Karya, Menginspirasi Negeri” yang digelar oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kamis (11/12/ 2025) di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.

    Turut hadir Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara, Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono, dan Ketua Badan Kejuruan (BK) Teknik Industri PII Wiza Hidayat.

    Acara yang diramaikan oleh ratusan pelaku industri, akademisi, dan para mahasiswa ini, merupakan kolaborasi Kemnaker dengan PII yang dinisiasi oleh Badan Kejuruan (BK) Teknik Industri PII. Pelaku industri yang hadir sebagai pembicara antara lain Group CEO Paragon Corp. Herman Subakat, Founder SKHA Consulting Herianto Pribadi, dan CEO Mizan Content & Publishing Group Ali Zaenal Abidin.

    Saat ini, Kemenaker memiliki Kalkulator Produktivitas, yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas. Produktivitas diukur dengan asesmen dan pengukuran produktivitas perusahaan dari sebelum adanya intervensi, berupa konsultansi peningkatan produktivitas.

    “Kemudian diukur lagi dengan kalkulator produktivitas setelah adanya intervensi,” ujarnya.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan bahwa reindustrialisasi akan menguatkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, reindustrialisasi berarti menata ulang dan mempercepat transformasi industri agar produktivitas meningkat melalui perbaikan proses dan teknologi.

    “Indonesia Emas 2045 menuntut kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi produsen, menciptakan nilai tambah, memperkuat industri manufaktur, dan membangun rantai pasok yang tangguh. Daya saing juga naik lewat kualitas dan efisiensi biaya,” kata Ilham Habibie

    Reindustrialisasi, kata Ilham Habibie, juga akan membuka secara luas lapangan kerja yang memiliki nilai tambah. Kemandirian industri juga akan menguat melalui penguatan pemasok lokal dan inovasi.

    “Selain inovasi, tantangan berikutnya adalah menumbuhkan industri yang selaras dengan transisi hijau, dengan hemat energi, rendah emisi, dan industri sirkular,” ujarnya.

    Dalam kaitan peningkatan produktivitas, pakar Industri dan teknokrat Mathiyas Thaib menyampaikan bahwa efisiensi, efektivitas, dan produktivitas memerlukan inovasi. Namun, inovasi itu mensyaratkan adanya ruang bebas untuk pengembangan yang tidak terkurung dalam standarisasi dan prosedur.

    “Ini memang terkesan seperti revolusi. Tapi itulah yang dibutuhkan kalau mau inovasi yang benar-benar meningkatkan produktivitas,” ujar Mathiyas.

  • Kebakaran Terra Drone, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

    Kebakaran Terra Drone, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebakaran maut yang menewaskan 22 korban di Gedung Terra Drone, Kemayoran Jakarta, menyeret manajemen lokal ke jerat pasal pidana berlapis. Polda Metro Jaya juga akan memeriksa petinggi perusahaan global tersebut di Jepang, menyingkap tanggung jawab korporasi dan dugaan pelanggaran standar keselamatan gedung.

    Angka 22 telah menjadi palu godam yang memukul kesadaran publik Jakarta. Itu adalah jumlah korban jiwa yang tewas mengenaskan akibat kebakaran tragis di Gedung Terra Drone, Cempaka Baru, Kemayoran, pada Selasa (9/12/2025) siang.

    Tragedi ini bukan sekadar insiden kebakaran biasa, melainkan cermin brutal atas longgarnya standar keselamatan bangunan komersial yang menjebak puluhan pekerja di dalam ruko enam lantai yang tidak layak. Kini, fokus segera beralih dari duka menuju ranah hukum, di mana manajemen lokal dan petinggi global perusahaan teknologi ini harus menghadapi potensi jerat pidana serius.

    Penyidik Polda Metro Jaya tak membuang waktu. Kematian massal akibat kekurangan oksigen dan kegagalan evakuasi menjadi pintu masuk untuk menganalisis dugaan kelalaian struktural dan operasional perusahaan. Kepolisian memastikan pertanggungjawaban akan mengerucut pada badan pengurus harian (board of directors atau BOD) Terra Drone.

    Sinyal keseriusan penanganan kasus ini terkonfirmasi pada Kamis (11/12/2025). Managing Director Terra Drone di Indonesia Michael Wisnu Wardhana ditangkap oleh penyidik di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah Michael tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra membenarkan penangkapan tersebut sebagai langkah lanjutan penyidikan. “(Tersangka disangkakan) Pasal 187, 188, 359 KUHP,” ujar Roby Saputra.

    Sangkaan berlapis ini memperjelas fokus penyidikan, yaitu pada dugaan kejahatan yang menyebabkan kebakaran (Pasal 187 KUHP), kelalaian yang menyebabkan kebakaran (Pasal 188 KUHP), dan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa (Pasal 359 KUHP).

    Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, selesai melakukan identifikasi tujuh jenazah korban kebakaran di ruko Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 10 Desember 2025. – (Beritasatu.com/Steve Yanto)Pasal Pidana dan Ancaman Hukuman

    Analisis hukum yang muncul segera mengindikasikan, manajemen lokal Terra Drone di Indonesia menghadapi sanksi pidana berlapis, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun.

    Pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Riza Alifianto menegaskan, ancaman pidana utama yang dihadapi petinggi Terra Drone adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang. Pasal ini secara spesifik menyebutkan pidana penjara paling lama lima tahun.

    “Pasal yang sama berlaku untuk kelalaian yang menyebabkan luka berat, sesuai Pasal 360 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman yang serupa,” jelasnya saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025) malam.

    Riza menambahkan, kunci penerapan pasal ini terletak pada pembuktian kelalaian fatal yang mencakup kegagalan penyediaan fasilitas keselamatan, seperti akses tangga darurat yang sangat kecil, dan keteledoran dalam pengelolaan bahan berbahaya, yakni baterai litium drone yang diduga menjadi pemicu utama insiden.

    “Penyidik dapat memperkuat sangkaan dengan Pasal 187 KUHP jika kebakaran tersebut terbukti disengaja. Namun, yang lebih relevan dalam konteks kelalaian adalah Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian yang memicu kebakaran yang menimbulkan bahaya maut, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ancaman hukuman terhadap tersangka Michael Wisnu Wardhana tidak hanya berhenti pada KUHP. Jika penyidik menerapkan pasal-pasal dari undang-undang sektoral yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan cipta kerja terkait kepatuhan tata ruang, ancaman pidana bisa meningkat secara drastis.

    “Dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3) juncto Pasal 61 dan 69 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” tambahnya.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sendiri telah menguatkan dugaan ini. Ia menyoroti bahwa gedung Terra Drone, yang ia sebut sebagai gedung tumbuh yang terjepit di antara bangunan lama, tidak memiliki kelengkapan persyaratan administrasi maupun teknis. Pramono menyebut tangga dalam gedung itu sangat kecil sebuah kondisi yang menutup semua kemungkinan bagi pekerja untuk turun ke bawah saat asap pekat memenuhi ruangan.

    “Gedung kemarin itu (Terra Drone), gedung yang tumbuh. Kiri-kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi,” tegas Gubernur Pramono, mengindikasikan pelanggaran serius terhadap tata ruang dan keselamatan.

    Ironi Ruko Terra Drone

    Sementara Michael Wardhana ditangkap, pihak manajemen perusahaan berupaya merespons sorotan publik terhadap kondisi bangunan. Human Resource Business Partner Terra Drone Umaidi Suhari menyampaikan, bangunan yang mereka tempati adalah ruko enam lantai dengan karakteristik umum layaknya ruko komersial biasa.

    “Kantor kami adalah ruko. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa ruko pada umumnya. Struktur dan fasilitasnya juga serupa dengan banyak ruko lain,” ujar Umaidi. Ia mengakui, ruko tersebut hanya memiliki satu unit lift dan satu jalur tangga sebagai akses.

    Pernyataan ini justru menyingkap ironi tata ruang bangunan komersial yang seharusnya dilengkapi dengan standar keselamatan tinggi, terutama karena digunakan sebagai service center yang menyimpan bahan mudah terbakar, hanya berpegangan pada struktur minim ruko pada umumnya.

    Umaidi menambahkan, tragedi ini benar-benar di luar kontrol manajemen. “Pada saat kejadian, kondisinya benar-benar di luar kontrol kita semua,” katanya sambil menyampaikan duka mendalam dan janji pemenuhan hak-hak karyawan.

    Menarik Benang Merah ke Tokyo

    Peristiwa mematikan ini tidak berhenti pada manajemen lokal. Karena Terra Drone di Indonesia merupakan bagian dari Terra Drone Corporation yang berpusat di Tokyo, Jepang, penyidikan turut menyentuh aspek yurisdiksi internasional dan tanggung jawab korporasi global.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengonfirmasi, penyidik akan meminta keterangan dari para petinggi Terra Drone yang berstatus warga negara Jepang.

    “Pastinya akan diminta keterangan oleh penyidik,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi Beritasatu.com, tetapi ia enggan menjelaskan secara rinci mekanisme pemeriksaan terhadap WNA Jepang tersebut.

    Pada tingkat strategis, kendali perusahaan dipegang oleh pendiri sekaligus chief executive officer (CEO) Terra Drone Corporation, Toru Tokushige. Struktur kepemimpinan global ini juga melibatkan figur-figur kunci asal Jepang seperti Teppei Seki dan Kota Kandori.

    Namun, menjerat individu petinggi di Jepang memerlukan pembuktian yang sangat detail, yaitu adanya peran aktif atau pengetahuan langsung dari mereka dalam pengambilan keputusan yang secara sengaja mengabaikan standar keselamatan di Jakarta.

    Menurut pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul penyidik kepolisian dapat memeriksa dan memanggil para petinggi Terra Drone yang berada di luar negeri dengan teknis yang berlaku dalam penyidikan, kecuali jika pemeriksaan tersebut memerlukan penggunaan mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance atau MLA) atau ekstradisi karena adanya perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

    “Jika bukti kuat menunjukkan petinggi global terlibat dalam keputusan yang menyebabkan kelalaian fatal langsung periksa saja,” jelasnya saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025) malam

    Tentu, tambah Chudry, penjeratan pidana petinggi Terra Drone ini melalui mekanisme internasional yang ada etika bilateral kedua negara. “Tragedi ini memaksa polisi menyidik sekecil apa pun, dari standar ruko, manajemen lokal hingga keputusan manajemen global, demi mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 22 nyawa,” tutupnya.

  • DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    DJP Agresif Panggil WP Jumbo, Ingin Ijon Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar. 

    Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun. 

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun. 

    Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun. 

    Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani. 

    “Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025). 

    Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta. 

    Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya. 

    “Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP,” tuturnya. 

    Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya. 

    “Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak,” ucapnya. 

    Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran. 

    “Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi,” lanjut Prianto. 

    Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. 

    Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas. 

    Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan. 

    “Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%],” paparnya. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman. 

    “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

  • Waspada, Ancaman PTSD Mengintai Korban Bencana Alam

    Waspada, Ancaman PTSD Mengintai Korban Bencana Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh tidak hanya membuat para korban terdampak kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga. Bencana alam juga meninggalkan dampak psikologis terhadap para korban. 

    Mengutip laman resmi Universitas Indonesia, salah satu gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan pada korban bencana alam adalah stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD). Meski bantuan logistik terus berdatangan, dampak yang paling sulit dipulihkan bagi banyak korban bencana alam justru adalah trauma PTSD yang perlahan bisa menggerogoti kehidupan sehari-hari para korban. 

    Definisi PTSD

    Gangguan stres pascatrauma adalah kondisi kesehatan mental yang disebabkan oleh peristiwa yang sangat menegangkan atau menakutkan baik sebagai korban yang mengalami peristiwa tersebut atau hanya melihat sebagai saksi kejadian. Orang yang terserang PTSD umumnya akan mengalami gejala umum seperti ingatan buruk yang suka teringat kembali, mimpi buruk, kecemasan parah, dan pikiran yang tidak terkendali tentang peristiwa tersebut.

    Mengutip Mayo Clinic, Kamis (11/12/2025) sebagian besar orang yang mengalami peristiwa traumatis mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan mengatasi traumanya untuk sementara waktu. Namun, seiring waktu dan dengan menjaga diri dengan baik, mereka biasanya akan membaik. 

    Ribuan korban banjir bandang di Aceh Utara mengungsi sepekan lebih di tenda darurat kawasan kebun sawit. – (Beritasatu.com/Muzakir)

    Jika gejalanya memburuk, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan memengaruhi kemampuan orang tersebut untuk berfungsi sehari-hari, maka individu tersebut kemungkinan mengalami PTSD. Inilah kenapa setelah gejala PTSD muncul, penanganan yang tepat sangat penting untuk meredakan gejala dan membantu orang dengan PTSD bisa kembali pulih dan berfungsi lebih baik.

    Gejala

    Gejala gangguan stres pascatrauma dapat dimulai dalam tiga bulan pertama setelah peristiwa traumatis terjadi. Namun, patut diingat terkadang gejalanya mungkin tidak muncul hingga bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. 

    Gejala ini berlangsung lebih dari satu bulan dan menyebabkan masalah serius bagi orang yang mengalaminya, mulai dari bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain, hingga ke pekerjaan. Gejala PTSD dapat memengaruhi kemampuan orang yang mengalaminya untuk melakukan tugas-tugas hariannya seperti biasa. Secara umum, gejala PTSD dikelompokkan menjadi empat jenis. Pertama ingatan yang mengganggu, menghindari, pemikiran negatif dan suasana hati, dan perubahan dalam reaksi fisik dan emosional. Gejala dapat bervariasi dari waktu ke waktu atau bervariasi dari orang ke orang.

    Gejala Tipe 1: Gejala yang Menganggu 

    Gejala ingatan yang mengganggu dapat meliputi, mengingat memori menyedihkan tentang peristiwa traumatis yang muncul berulang kali yang mana hal tersebut termasuk memori yang tidak diinginkan

    Mengalami kembali peristiwa traumatis seolah-olah terjadi lagi, juga dikenal sebagai kilas balik.Kerap mengalami mimpi buruk atau mimpi menakutkan tentang peristiwa traumatis.Ada tekanan emosional yang parah atau reaksi fisik terhadap sesuatu yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.Gejala Tipe 2: Selalu MenghindarBerusaha keras untuk tidak memikirkan atau membicarakan peristiwa traumatis.Menjauhi tempat, aktivitas, atau sosok yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.Gejala Tipe 3: Perubahan Negatif Pikiran negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia.Timbul perasaan emosi bersifat negatif yang berkelanjutan seperti rasa takut, menyalahkan, rasa bersalah, marah, atau malu.Ada masalah ingatan, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis yang dialami atau dilihat. Merasa terasing dari keluarga dan teman.Tidak tertarik pada aktivitas yang pernah dinikmati sebelumnya.Kesulitan merasakan emosi positif.Mati rasa secara emosional.Gejala Tipe 4: Perubahan Reaksi Fisik dan EmosionalMudah terkejut. Gampang merasa ketakutan.Selalu waspada terhadap bahaya.Melakukan perilaku merusak diri sendiri, seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat.Kesulitan tidur.Susah berkonsentrasi.Gampang kesal, amarah yang meleda-ledak, atau perilaku agresif.Reaksi fisik meliputi berkeringat, napas tersengal-sengal, detak jantung cepat, atau tubuh gemetar.Untuk anak-anak berusia 6 tahun ke bawah, gejalanya meliputi mengulang kembali peristiwa traumatis atau aspek-aspek peristiwa traumatis. Mimpi menakutkan yang mungkin atau mungkin tidak termasuk aspek-aspek peristiwa traumatis.Kegiatan trauma healing untuk anak-anak di Kota Padang, yang menjadi korban bencana banjir Sumatera. – (Beritasatu.com/Delfi Neski)

    Gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat berubah-ubah intensitasnya seiring waktu. Kondisi ini kerap memburuk ketika seseorang berada dalam situasi yang memicu stres atau berhadapan dengan hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatis. Faktor pemicu bisa muncul pada momen tertentu, termasuk pada waktu yang sama setiap tahun ketika kejadian traumatis itu pernah terjadi.

    Beberapa penyintas melaporkan gejala yang muncul kembali hanya karena pemicu sederhana. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami peperangaan dapat kembali mengingat kejadian itu ketika mendengar suara knalpot mobil. Begitu pula dengan korban kekerasan seksual, yang bisa merasa kewalahan saat melihat laporan berita mengenai kasus serupa.

    Kapan Harus Mencari Pertolongan

    Para ahli kesehatan jiwa menyarankan agar segera mencari bantuan profesional apabila pikiran atau perasaan yang mengganggu terkait peristiwa traumatis berlangsung lebih dari satu bulan, terutama jika gejalanya semakin berat. 

    Salah satu alarm paling serius adalah munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Dalam situasi seperti ini, bantuan harus dicari secepat mungkin. Hal ini berlaku bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga jika Anda melihat seseorang yang dikenal memiliki pikiran untuk bunuh diri, segera cari pertolongan dengan menghubungi pihak keluarga atau teman dekat, pemuka agama, atau hotline layanan pencegahan bunuh diri.

    Penyebab PTSD

    Gangguan stres pascatrauma (PTSD) seseorang bisa dipicu karena mengalami, menyaksikan, atau mengetahui peristiwa yang melibatkan kematian, ancaman kematian, cedera serius, atau pelecehan seksual. 

    Seperti halnya banyak gangguan kesehatan mental, PTSD diduga muncul akibat berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi:

    Pengalaman traumatis yang sangat menegangkan termasuk jumlah serta tingkat keparahan trauma yang pernah dialami.Risiko kesehatan mental yang diwariskan seperti riwayat keluarga yang mengalami kecemasan atau depresi.Ciri kepribadian yang bersifat bawaan atau temperamen seseorang.Cara otak mengatur zat kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respons terhadap stres.

    Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap PTSD setelah menghadapi peristiwa traumatis.

    Gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia. Namun, risiko seseorang untuk mengembangkan PTSD dapat meningkat setelah mengalami peristiwa traumatis tertentu. Risiko tersebut bertambah besar jika orang tersebut mengalami trauma yang sangat parah, cedera fisik saat kejadian, atau pernah mengalami trauma masa kanak-kanak, seperti pelecehan. 

    Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko PTSD antara lain:

    Memiliki pekerjaan yang membuat seseorang sering terpapar peristiwa traumatis, seperti anggota militer atau petugas pertolongan pertama.Mengalami gangguan kesehatan mental lain, seperti kecemasan atau depresi.Konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan narkoba.Tidak mendapat dukungan emosional yang kuat dari keluarga atau teman.Memiliki kerabat sedarah dengan gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD atau depresi.Zaskia Adya Mecca turun langsung menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. – (Instagram.com/@zaskiadyamecca)Faktor Risiko

    Sejumlah peristiwa traumatis dapat memicu munculnya PTSD, di antaranya:

    Peperangan Pelecehan fisik saat masa kecilKekerasan seksual.Penyerangan fisik.Ancaman dengan senjata.Kecelakaan.

    Selain itu, berbagai kejadian ekstrem lainnya juga dapat menyebabkan PTSD, seperti kebakaran, bencana alam, perampokan, pencurian, kecelakaan pesawat, penyiksaan, penculikan, diagnosis medis yang mengancam jiwa, serangan teroris, dan peristiwa mengancam nyawa lainnya.

    Komplikasi PTSD

    PTSD dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, hingga kesehatan fisik dan kemampuan menikmati aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan mental lain, seperti:

    Depresi dan gangguan kecemasan.Penyalahgunaan narkoba atau alkohol.Pikiran atau upaya bunuh diri.

    Pemahaman mengenai faktor risiko dan dampak PTSD penting untuk mendorong deteksi dini dan perawatan yang tepat bagi para penyintas trauma.

    Pencegahan

    Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang awalnya mengalami gejala mirip PTSD, seperti tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Rasa takut, kecemasan, kemarahan, depresi, dan rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. 

    Mendapatkan bantuan dan dukungan sejak dini bisa mencegah gejala stres biasa berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, termasuk PTSD. Dukungan tersebut bisa berupa bantuan dari keluarga atau teman yang bersedia mendengarkan cerita dan memberikan kenyamanan. 

    Selain itu, mendapatkan penanganan dari profesional kesehatan mental melalui terapi singkat juga dapat membantu proses pemulihan. Dukungan sosial yang kuat sangat penting untuk mencegah seseorang beralih pada cara mengatasi masalah yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau narkoba.

  • Rhenald Kasali Ungkap Potensi dan Risiko AI bagi UMKM

    Rhenald Kasali Ungkap Potensi dan Risiko AI bagi UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menilai adopsi kecerdasan buatan (AI) akan membuka peluang baru bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Namun, pada saat yang sama keberadaan AI juga menimbulkan risiko baru yang harus dihadapi oleh UMKM.

    “Sebenarnya, usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung sebagian besar ekonomi, menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerentanan yang signifikan,” kata Rhenald seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    Menurutnya, platform digital memberikan jangkauan nasional atau global secara langsung. Pemanfaatan teknologi AI yang tepat, lanjutnya, dapat meningkatkan produktivitas hingga melibatkan pelanggan secara langsung melalui berbagai inovasi pengusaha.

    “Namun, di sisi lain, kerentanan tetap mendalam, seperti misalnya soal asimetri data. Platform mengumpulkan kumpulan data perilaku yang sangat besar, sementara UMKM hanya menerima wawasan yang terbatas,” ujar dia.

    Selain itu, Rhenald juga menyoroti bagaimana algoritma dalam platform digital menimbulkan bias pencarian hingga penetapan harga algoritmik yang tidak transparan.

    “Selanjutnya, ada juga risiko ketergantungan. Ini karena platform mengintegrasikan logistik, pembayaran, dan periklanan, sehingga UMKM menjadi semakin bergantung pada sistem yang tidak mereka kendalikan,” kata dia.

    Pendiri Rumah Perubahan itu menilai sistem yang mengandalkan otomasi dapat menciptakan hasil yang diskriminatif atau eksklusif, sehingga berdampak bagi persaingan usaha.

    “Untuk itu, memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara adil dan terbuka saat ini adalah misi utama organisasi dan otoritas di seluruh dunia,” ujarnya.

    Lebih jauh, Rhenald mengatakan penting bagi para pemangku kepentingan seperti regulator hingga akademisi untuk memperkuat peran masing-masing guna mendorong penegakan hukum, tata kelola, serta kerja sama di era digital saat ini.

    “Mari kita atasi kompleksitas ini bersama-sama. Mari kita bangun kerangka kerja regulasi yang memberdayakan inovasi, bukan membatasinya. Mari kita pastikan bahwa era AI menjadi era peluang bersama, sumber daya bersama, dan data bersama,” kata Rhenald.