Xcloud.id

Institusi: Universitas Indonesia

  • Raih Gelar Doktor UI, Pimpinan Baleg DPR Teliti Desain Pemerintahan Desa Demi Pembangunan Ekonomi Lokal – Page 3

    Raih Gelar Doktor UI, Pimpinan Baleg DPR Teliti Desain Pemerintahan Desa Demi Pembangunan Ekonomi Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri memberikan perhatian pada dinamika tata kelola desa di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan ruang bagi desa untuk mandiri, berinovasi dan membangun ekonomi lokal.

    Iman Sukri melakukan penelitian terhadap tiga desa yakni Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Desa Kutuh di Kabupaten Badung di Bali serta Desa Waturaka di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

    Ketiga desa ini dipilih karena memperlihatkan kombinasi menarik antara inovasi tata kelola, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan dan peran nilai budaya.

    Berkat penelitiannya, Iman Sukri mendapat gelar doktor dengan hasil Sangat Memuaskan atas Disertasinya yang berjudul “Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal” Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia pada Jumat (3/10/2025) di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

    “Namun realitas di lapangan yang masih menunjukkan dua wajah ganda desa. Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup,” ungkap Iman dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

  • Viral Punya Pasangan Gigi Berlubang Disebut Bisa Menular, Begini Kata Dokter Gigi

    Viral Punya Pasangan Gigi Berlubang Disebut Bisa Menular, Begini Kata Dokter Gigi

    Jakarta –

    Viral narasi di media sosial Threads yang membahas masalah gigi berlubang bisa menular. Pembuat narasi tersebut juga mengajak orang lain untuk selektif dalam memilih pasangan.

    “Siapa yang baru tau kalo gigi berlubang itu menular????? 😭🤚🏻 bae2 deh milih pasangan,” tutur warganet @leaaxxxx dilihat detikcom, Minggu (5/10/2025).

    Lantas, bagaimana sih faktanya?

    Ketua Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI), Prof Dr drg Febriana Rahmayanti, Sp PM, Subsp Infeksi dan Imunitas mengatakan proses terjadinya gigi berlubang atau karies sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak faktor.

    Ia menjelaskan, proses terbentuknya karies atau gigi berlubang tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui interaksi beberapa faktor, seperti keberadaan bakteri Streptococcus mutans, konsumsi karbohidrat olahan yang mudah melekat pada gigi, serta lamanya sisa makanan menempel di permukaan gigi.

    “nah si bakteri streptococcus mutans itu bisa menyebabkan adanya gigi yang tadinya keras itu menjadi lunak, sehingga terjadi proses gigi berlubang. jadi itu perlu faktor tersebut,” ucapnya saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Menanggapi isu penularan penyakit mulut antar pasangan, Prof Febriana menegaskan bahwa yang berpindah bukanlah penyakit lubang giginya, melainkan bakterinya. Ia menambahkan, pola perpindahan tersebut tidak hanya dapat terjadi antar pasangan, tetapi juga antara ibu dan anak, terutama ketika terdapat pertukaran alat makan atau paparan air liur secara tidak sengaja.

    “Perpindahan si bakteri dari streptococcus mutans yang memang ada di dalam rongga mulut kita, di dalam air ludah, yang bisa berpindah kepada orang yang lain,” ucapnya lagi.

    Meskipun begitu, Prof Febriana menyebut perpindahan bakteri tidak otomatis menyebabkan seseorang mengalami gigi berlubang. Hal ini dikarenakan membutuhkan waktu dan kondisi tertentu.

    “Makanya di sini peran kebersihan mulut, cara sikat gigi yang baik itu harus diperhatikan,” ucapnya lagi.

    (suc/suc)

  • Menyoal Kemungkinan KLB Nasional Pasca 8 Ribuan Anak Keracunan MBG

    Menyoal Kemungkinan KLB Nasional Pasca 8 Ribuan Anak Keracunan MBG

    Jakarta –

    Dorongan penetapan status kejadian luar biasa (KLB) nasional mencuat pasca lebih dari 7 ribu anak dilaporkan keracunan makanan bergizi gratis (MBG). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG hingga 27 September 2025.

    Kasus yang paling banyak disorot adalah insiden keracunan yang menimpa 1.300-an siswa di Bandung Barat dalam waktu kurang dari sepekan. Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab penuh dalam program MBG juga didesak untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Walhasil, pemerintah menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bermasalah dan mulai mewajibkan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) untuk seluruh SPPG sebelum beroperasi. Sayangnya, baru ada 198 dari 10.012 dapur MBG yang mengantongi sertifikat tersebut, berdasarkan data BGN per 30 September. Targetnya dalam sebulan ke depan, seluruh SPPG sudah memiliki sertifikasi terkait.

    Karenanya, sejumlah pihak kemudian menilai kondisi keracunan MBG yang belakangan marak dinilai sudah tepat masuk dalam level KLB nasional.

    Apa Kata Pakar?

    Pakar epidemiologi Iwan Ariawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia menjelaskan sejumlah tahapan yang menjadi pertimbangan suatu kondisi dinyatakan KLB nasional. Menurutnya, belum tepat bila keracunan MBG saat ini masuk dalam status tersebut.

    KLB disebutnya masih terjadi pada lingkup kabupaten dan kota. “Penanganan KLB masih dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, meskipun tetap dipantau dengan ketat oleh tingkat nasional di Kemenkes,” tuturnya saat dihubungi detikcom Sabtu (4/10/2025).

    KLB nasional ditetapkan saat KLB di daerah meluas ke banyak provinsi dan meningkat dalam waktu cepat, serta memerlukan penanganan komprehensif dari tingkat nasional oleh sejumlah lembaga maupun kementerian, dalam hal ini Kemenkes RI, BNPB, BGN, dan beberapa institusi terkait.

    “Penetapan KLB nasional dilakukan oleh Menkes setelah mempertimbangkan luasnya daerah yang mengalami KLB, peningkatan kasus yang cepat serta kemampuan daerah dalam menangani KLB,” lanjutnya.

    Hal itu juga dibarengi dengan pertimbangan yang dilakukan bersama sejumlah pakar di bidang kesehatan masyarakat.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • SPBU Swasta Batal Beli, Ini Kata Pakar Soal Kandungan Etanol di BBM

    SPBU Swasta Batal Beli, Ini Kata Pakar Soal Kandungan Etanol di BBM

    Jakarta –

    SPBU swasta membatalkan pembelian base fuel dari Pertamina. Alasannya terkait kandungan etanol. Namun pakar menyebut etanol sudah hal lazim digunakan.

    Pusat Kajian Ketahanan Energi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) menyatakan kandungan etanol untuk bahan bakar minyak (BBM) sudah lazim dilakukan di luar negeri, bahkan mencapai 5 persen, 8 persen, dan 10 persen, selain itu keberadaannya positif untuk lingkungan, karena bisa mengurangi emisi karbon.

    “Itu sudah lazim dipakai dan berpengaruh sangat baik untuk lingkungan, mereduksi emisi karbon, di Eropa mereka biasa gunakan 5-8 persen. Di Amerika dan Australia begitu juga. Karena ada beberapa tujuan lain, tidak semata-mata kepentingan bisnis, namun agar mengurangi minyak dari fosil,” kata Direktur Eksekutif Puskep UI Ali Ahmudi, di Jakarta, dikutip dari Antara.

    Menurut Ali, perusahaan-perusahaan energi di berbagai negara juga pasti ingin terlibat dalam proses transisi energi untuk mereduksi emisi dan global warming. Salah satunya, adalah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

    “Jadi ini sudah global, bukan lagi lokal dan regional. Dan itu dilakukan oleh Shell, Total, BP di luar negeri. Hampir semuanya,” katanya pula.

    Ali mempertanyakan, alasan penolakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di tanah air terhadap BBM impor Pertamina dengan alasan mengandung etanol 3,5 persen, padahal angka tersebut jauh di bawah kandungan etanol di luar negeri dan tentu saja aman untuk mesin kendaraan bermotor. Apalagi mesin-mesin terbaru, yang memang dirancang lebih ramah lingkungan.

    “Apalagi kendaraan 2010-an ke sini sudah relatif ramah lingkungan, teknologinya rata-rata sudah adaptif. Sudah dipersiapkan untuk itu. Justru di berbagai negara, jauh di atas 3,5 persen. Makanya kalau sebesar itu (kandungan etanol 3,5 persen) tidak masalah,” ujar dia lagi.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, BP dan Vivo batal membeli BBM base fuel dari Pertamina. Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkap bahwa dua SPBU swasta itu enggan membeli dari Pertamina lantaran ada kandungan etanol dalam base fuel yang diimpor.

    “Isu yang disampaikan rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten, kontennya itu ada kandungan etanol dimana secara regulasi itu diperkenankan etanol dalam jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20 persen, nah sedangkan ada etanol 3,5 persen nah ini yang membuat kondisi temen-temen SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena konten etanol tersebut,” jelas Achmad.

    BP mengamini hal tersebut. Menurutnya, kargo BBM yang sudah berlabuh di Tanjung Priok itu tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan perusahaan. Alasannya karena ada kandungan etanol pada base fuel tersebut.

    “Kalau yang sudah sampai di Priok memang sampai saat ini kami belum menerima, salah satu concernnya karena etanol, memang diformulasi kami sampai saat ini belum mengandung etanol,” jelas Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura.

    (riar/riar)

  • Siapa Pun Presiden Kabinetnya Harus Golkar? Bahlil Dinilai Tidak Punya Prinsip

    Siapa Pun Presiden Kabinetnya Harus Golkar? Bahlil Dinilai Tidak Punya Prinsip

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali jadi sorotan.

    Pasalnya, menteri ESDM itu menyatakan bahwa kader-kader Partai Golkar harus mengisi kabinet, siapa pun presiden yang memimpin kabinet tersebut.

    Hal itu pun mendapat kritikan tajam dari penulis kondang Indonesia, Tere Liye.

    Melalui akun media sosialnya, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menilai pernyataan Bahlil tidaklah keren. “Ini tuh nggak keren, cuy,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Pria bernama asli Darwis itu menyebut, pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa partai yang dipimpinnnya hanya haus kuasa dan tidak punya prinsip.

    “Ini tuh justeru menunjukkan jika Golkar hanyalah partai yg haus kekuasaan, ikut siapapun yg menang, pindah2 tdk punya prinsip–yg penting dapat bagian,” kritik Tere Liye.

    Dia juga menyindir Bahlil dan partainya tidak berani jadi oposisi dan takut miskin. “Nggak berani jadi oposisi, takut banget miskin,” tutupnya.

    Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan Bahlil pada acara diklat yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Pada kesempatan itu, Bahlil memberi kiasan bahwa Partai Golkar tak ubahnya seperti Teh Botol Sosro yang membangun brand sebagai minuman untuk semua jenis makanan.

    Dia beralasan, Partai Golkar didirikan sebagai instrumen politik yang membantu pemerintah.

    Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tidak pernah ada ketua umum Partai Golkar yang menjadi presiden maupun wakil presiden.

  • Peneliti CSIS Ungkap Potensi Efek Government Shutdown AS terhadap Perekonomian RI

    Peneliti CSIS Ungkap Potensi Efek Government Shutdown AS terhadap Perekonomian RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penghentian operasional pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown diperkirakan bisa berdampak kepada perekonomian global, termasuk Indonesia. Namun, besaran dampak yang juga bisa memengaruhi target pertumbuhan ekonomi pemerintah RI akan tergantung dengan lamanya durasi shutdown.

    Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Deni Friawan menilai dampak government shutdown terhadap perekonomian Indonesia akan relatif terbatas apabila berlangsung kurang dari dua pekan. Namun, jika situasi tersebut berlarut hingga sebulan atau lebih, pengaruhnya terhadap perekonomian global akan semakin besar.

    “Kalau misalnya lebih dari tiga atau empat minggu dan berlarut-larut, permasalahan domestik Amerika Serikat ini tentunya akan punya dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, mengingat US punya peranan yang besar terhadap perekonomian dunia. Dan itu pastinya akan berdampak ke perekonomian Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung,” jelas Deni kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, ketidakpastian global akan meningkat apabila penutupan pemerintahan berlangsung lama. Situasi ini mendorong investor melakukan flight-to-safety dengan memindahkan investasinya ke aset yang dianggap aman seperti emas atau ke negara-negara maju, termasuk AS. Kondisi tersebut berpotensi memicu capital outflow dari negara berkembang, termasuk Indonesia, baik di pasar saham maupun obligasi.

    “Tentu akan menekan rupiah dan menekan IHSG. Itu yang pertama,” ujar peneliti ekonomi lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Kyung Hee University, Korea Selatan itu.

    Selain berdampak pada pasar keuangan, Deni menyebut shutdown yang berkepanjangan juga bisa mengurangi konsumsi masyarakat AS. Jika daya beli turun, permintaan terhadap ekspor dari negara mitra, termasuk Indonesia, berisiko melemah. Selama ini, ekspor Indonesia ke AS didominasi produk tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik.

    “Jadi tentu ini menjadi tambahan tekanan terhadap ekspor Indonesia yang sebelumnya juga sudah tertekan dari dampak reciprocal tariffs yang dilakukan sampai 19% itu,” terangnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia ke AS pada Agustus 2025 sebesar US$2,72 miliar, turun 12,39% secara bulanan (month-to-month/mtm), namun masih naik 2,96% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Lebih lanjut, Deni menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy) pada 2025 yang ditetapkan pemerintah sudah sulit dicapai bahkan sebelum adanya shutdown. “Jadi adanya shutdown ini semakin mempersulit pencapaian target 5.2% itu,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan sebelumnya, pemerintah AS yang dipimpin Presiden Donald Trump menghentikan sebagian operasionalnya sejak Rabu (1/10/2025) akibat belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan Kongres terkait pendanaan federal.

  • Waka Baleg DPR raih gelar doktor usai teliti tata kelola tiga desa

    Waka Baleg DPR raih gelar doktor usai teliti tata kelola tiga desa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Sukri meraih gelar doktor dalam program studi Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia setelah meneliti governance atau tata kelola di tiga desa.

    Iman menjadi doktor setelah mempertahankan disertasinya berjudul “Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal”.

    “Disertasi ini wujud kegelisahan akademik saya tentang governance dan pemerintahan desa di Indonesia,” ujar Iman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan ruang bagi desa untuk mandiri, berinovasi, dan membangun ekonomi lokal. Namun, kata dia, realitas di lapangan masih menunjukkan dua wajah ganda desa.

    “Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia melakukan penelitian untuk mengungkap sejauh mana desa-desa mampu menjalankan amanah UU Desa, serta memahami bagaimana praktik tata kelola yang dikontekstualisasikan dengan budaya, kepemimpinan, dan sumber daya lokal dapat menghasilkan model tata kelola yang lebih relevan dan berkelanjutan.

    Ia kemudian meneliti tiga desa, yakni Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; serta Desa Waturaka, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

    Menurut ia, ketiga desa tersebut diteliti karena memperlihatkan kombinasi menarik antara inovasi tata kelola, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan, dan peran nilai budaya.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola di desa tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berdialog dengan budaya lokal, kepemimpinan adat, serta partisipasi masyarakat.

    “Konsep ini diharapkan menjadi kontribusi akademis dalam memperkaya teori governance sekaligus kontribusi praktis dalam memberikan model pembangunan desa yang lebih relevan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memuji disertasi Iman Sukri yang dinilai menambah gagasan baru untuk pembangunan desa.

    “Kajian soal desa dan seluk-beluknya, serta berbagai aspeknya tidak akan kering karena pembangunan ujungnya ada di desa. Oleh karena itu, kajian Iman Sukri ini benar-benar membawa gagasan baru yang cukup penting buat pembangunan desa lebih sukses lagi,” kata Muhaimin.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga Sebut Shutdown Pemerintahan AS Bikin Perundingan Tarif 19% Tertunda

    Airlangga Sebut Shutdown Pemerintahan AS Bikin Perundingan Tarif 19% Tertunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap dampak pasti penghentian operasional pemerintahan Amerika Serikat (AS), atau government shutdown, kepada Indonesia adalah proses perundingan dagang mengenai tarif impor. 

    Sebelumnya, pemerintah menyebut penerapan tarif impor 19% terhadap barang Indonesia ke AS belum berlaku secara riil di lapangan. Kedua negara masih menyusun dokumen hukum atau legal drafting untuk penerapan tarif 19% untuk barang Indonesia ke AS dan sebesar 0% untuk sebaliknya. 

    Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga masih mengupayakan negosiasi untuk pengecualian sejumlah komoditas Indonesia dari bea masuk ke AS sebesar 19% itu. Proses bilateral itu masih berlangsung antara tim negosiator RI dengan pemerintah AS. 

    “Ya dampaknya jelas terkait dengan perundingan dagang. Dengan shutdown ya berhenti dulu,” jelas Airlangga kepada wartawan, Jumat (3/10/2025). 

    Namun demikian, Airlangga menyebut government shutdown di AS tidak akan banyak berpengaruh terhadap finalisasi perundingan tarif impor itu. Apalagi, tarif sebesar 19% itu sudah bersifat final. “Saya rasa sih enggak [berpengaruh], enggak banyak pengaruh. Relatif kita sudah selesai itu,” terangnya. 

    Airlangga juga menilai shutdown tidak akan berdampak kepada nilai tukar rupiah dan pasar keuangan RI. “Tidak itu kan pemerintah Amerika, beda,” papar Menko Perekonomian sejak 2019 itu. 

    Sementara itu, Peneliti dari Center for Strategic and International (CSIS) Indonesia, Deni Friawan menilai dampak government shutdown di AS terhadap perekonomian Indonesia akan terbatas apabila durasi penghentian operasional pemerintahan di sana hanya kurang dari dua pekan. Besaran dampaknya akan berbeda kalau durasinya bisa satu bulan. 

    “Kalau misalnya lebih dari tiga atau empat minggu dan berlarut-larut, permasalahan domestik Amerika Serikat ini tentunya akan punya dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, mengingat US punya peranan yang besar terhadap perekonomian dunia. Dan itu pastinya akan berdampak ke perekonomian Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung,” jelas Deni kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Peneliti CSIS sejak 2007 itu menilai dampak government shutdown kepada perekonomian di Indonesia maupun negara lain akan semakin meningkatkan ketidakpastian global. 

    Situasi ketidakpastian yang meningkat akan membuat investor mencari aset-aset investasi yang lebih aman, atau perilaku flight-to-safety. Investor akan melarikan investasinya ke aset yang lebih aman seperti emas, atau modalnya ke negara-negara yang dinilai lebih aman seperti AS. 

    Dengan begitu, terjadi aliran modal asing keluar alias capital outflow dari negara-negara seperti Indonesia yang terkategorikan sebagai emerging markets. Hal itu bisa terjadi baik di pasar saham maupun obligasi domestik. 

    “Tentu akan menekan rupiah dan menekan IHSG. Itu yang pertama,” jelas peneliti ekonomi lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Kyung Hee University, Korea Selatan itu. 

  • Kandungan Etanol dalam BBM Cermin Keberpihakan pada Energi Alternatif

    Kandungan Etanol dalam BBM Cermin Keberpihakan pada Energi Alternatif

    Bisnis.com, JAKARTA – Penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar persoalan teknis menaikkan angka oktan, melainkan mencerminkan cara sebuah negara memandang ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan arah kebijakan iklimnya. Hal itu ditegaskan Prof. Andy N. Sommeng, ahli energi sekaligus Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

    “Membicarakan BBM yang dicampur etanol sejatinya berbicara tentang pergeseran paradigma energi—dari sekadar memenuhi kebutuhan mobilitas menuju upaya menghubungkan sektor pertanian, energi, dan iklim,” ujar Andy di Jakarta, Jumat (4/10/2025).

    “Etanol bukanlah sekadar zat aditif yang meningkatkan angka oktan bensin, melainkan simbol bagaimana sebuah negara memandang ketahanan energi dan kedaulatan pangan.”

    Andy menjelaskan, Brasil menjadi contoh klasik bagaimana bioetanol dijadikan instrumen strategis. Sejak krisis minyak 1970-an, negara itu memanfaatkan keunggulan tebu untuk memproduksi etanol, melahirkan mobil fleksibel berbahan bakar biofuel, dan menjadikannya kebanggaan nasional. “Apa yang semula lahir dari krisis minyak kini menjadi kebanggaan nasional dan instrumen diplomasi energi,” katanya.

    Di Amerika Serikat, jagung dijadikan tulang punggung etanol bukan semata demi lingkungan tetapi juga menopang lobi agrikultur. “E10 menjadi standar nasional bukan hanya karena alasan teknis, melainkan karena adanya sinergi politik energi, politik pangan, dan politik negara bagian penghasil jagung,” terang Andy.

    Menurutnya, negara-negara Eropa Barat lebih berhati-hati dengan campuran E5 atau E10 sambil mengembangkan kendaraan listrik, sementara India, Tiongkok, Thailand, dan Filipina melihat etanol sebagai instrumen strategis mengurangi impor minyak dan menyerap surplus produksi pertanian.

    Bagaimana dengan Indonesia? Andy menyebut, program bioetanol pernah diujicoba dengan peluncuran Pertamax E5–E10, namun terhenti karena keterbatasan pasokan.

    “Energi terbarukan berbasis nabati di negeri ini justru lebih cepat maju di jalur biodiesel ketimbang bioetanol. Ini menunjukkan bahwa pilihan energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan konsistensi kebijakan,” ujarnya.

    Andy menegaskan bioetanol bukan sekadar energi alternatif, melainkan energi politis. “Di balik setiap angka blending—E3, E5, E10, E20, E85, E100—terselip narasi tentang bagaimana sebuah bangsa menghadapi persoalan iklim, bagaimana ia memperlakukan petaninya, dan bagaimana ia membangun ketahanan energi,” katanya.

    Ia menutup dengan refleksi filosofis, mengutip Heidegger. “Teknologi bukan sekadar alat, melainkan cara manusia menyingkap dunia. Dalam hal ini, etanol adalah cara bangsa-bangsa menyingkap dunianya masing-masing: Brasil menyingkap dunia tebu, Amerika dunia jagung, India dunia molase, dan Indonesia dunia sawit. Pertanyaannya: dunia apa yang ingin kita singkap melalui kebijakan energi kita ke depan?” pungkas Andy.

  • Kabupaten Trenggalek Raih Penghargaan UI Green City Metric 2025

    Kabupaten Trenggalek Raih Penghargaan UI Green City Metric 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabupaten Trenggalek sukses menyabet penghargaan Universitas Indonesia (UI) Green City Metric. Tahun ini, , Kabupaten Trenggalek mendapatkan peringkat 8, naik dari tahun sebelumnya yang berada di tingkat 12.

    Sementara itu, pada tahun sebelumnya, Kabupaten Trenggalek dinobatkan sebagai Peserta Baru Terbaik dalam bidang keberlanjutan (sustainability). Perangkingan dalam penghargaan ini sendiri berdasarkan 6 kategori penilaian meliputi penataan tata ruang dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas, serta tata pamong.

    “Alhamdulillah, intinya kita di tahun mendapatkan penghargaan dari UI Green City Matric. Tahun ini kita di tingkat 8 untuk kabupaten yang pembangunannya berkelanjutan,” ujar Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistiyowati dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

    Dia melanjutkan, raihan tersebut meningkat dari 2024 yang berada di peringkat 12 dan menjadi pendatang baru terbaik.

    “Ini merupakan salah satu penyemangat untuk kita lebih berbuat mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang dengan visinya Net Zero Karbon, Berpendapatan Tinggi dan Berdaya Saing Kolektif untuk RJPD kita tahun 2025-2045,” terangnya.

    Ratna menegaskan penghargaan ini juga menjadi komitmen yang dipegang teguh oleh Kabupaten Trenggalek terkait pengembangan kota yang berkelanjutan. Menurutnya proses yang dilalui Kabupaten Trenggalek belum berakhir, dan masih ada tantangan besar yaitu dari sisi pendanaan serta penguatan kolaborasi untuk inovasi.

    “Pak Bupati selalu menyampaikan bahwa, jangan keterbatasan anggaran itu dijadikan alasan untuk tidak bisa berinovasi. Justru dengan keterbatasan itu kita bisa berinovasi yang hasilnya alhamdulillah juga di apresiasi dari pihak luar,” tandas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]