Xcloud.id

Institusi: Universitas Indonesia

  • Pertamina Klaim Bensin Bioetanol Ada Aditif Anti-korosi

    Pertamina Klaim Bensin Bioetanol Ada Aditif Anti-korosi

    Jakarta –

    Pertamina kini sudah menjual bahan bakar bensin dengan campuran etanol 5 persen atau bioetanol E5. Produk bioetanol Pertamina yang saat ini sudah dijual adalah Pertamax Green dengan RON 95.

    Penggunaan bahan bakar bioetanol E5 dinilai sebagai langkah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sesuai target Net Zero Emission 2060.

    Pertamax Green 95 dengan kandungan 5 persen Bioetanol (E5) sudah 2 tahun dipasarkan oleh Pertamina Patra Niaga. Penjualan terus tumbuh dan saat ini sudah mencapai 163 SPBU di Pulau Jawa yang memasarkan produk tersebut. Pertamax Green dengan kandungan bioetanol 5 persen saat ini tersedia di beberapa SPBU Pertamina di Jakarta, Bogor, Depok, beberapa kota Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “Kami memahami bahwa dalam memasarkan varian baru perlu waktu untuk edukasi kepada masyarakat atas manfaat dari Bioetanol, selain emisi yang dihasilkan lebih ramah lingkungan, produk ini juga mempunyai karakteristik akselerasi yang baik,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/10/2025).

    Mars Ega menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait karakteristik dari Bioetanol. Menurutnya, di bensin Pertamax Series terdapat aditif yang memiliki fungsi untuk corrosion inhibitor (mengurangi efek korosi) dan demulsifier (mengurai kontaminasi air) untuk mengantisipasi faktor-faktor yang dapat mengganggu performa mesin.

    Sebelumnya, Pusat Kajian Ketahanan Energi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) menyatakan kandungan etanol untuk bahan bakar minyak (BBM) sudah lazim dilakukan di luar negeri, bahkan mencapai 5 persen, 8 persen, dan 10 persen. Selain itu, keberadaannya positif untuk lingkungan, karena bisa mengurangi emisi karbon.

    “Itu sudah lazim dipakai dan berpengaruh sangat baik untuk lingkungan, mereduksi emisi karbon, di Eropa mereka biasa gunakan 5-8 persen. Di Amerika dan Australia begitu juga. Karena ada beberapa tujuan lain, tidak semata-mata kepentingan bisnis, namun agar mengurangi minyak dari fosil,” kata Direktur Eksekutif Puskep UI Ali Ahmudi, di Jakarta, dikutip dari Antara.

    Menurut Ali, perusahaan-perusahaan energi di berbagai negara juga pasti ingin terlibat dalam proses transisi energi untuk mereduksi emisi dan global warming. Salah satunya, adalah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

    Dosen Jurusan Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Muhammad Rifqi Dwi Septian juga punya pandangan serupa. Menurutnya, etanol justru memiliki dampak positif terhadap performa mesin. Kandungan oksigen yang tinggi pada etanol bikin pembakarannya jadi sempurna.

    “Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang, artinya lebih ramah lingkungan,” kata Rifqi.

    (rgr/din)

  • Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengungkapkan, berdasarkan studi dari Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI), memang potensi penumpang Whoosh mencapai 30.000 penumpang per hari.

    Hingga saat ini, Kereta Cepat Whoosh telah melayani hampir 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023. 

    “Pada Weekend, rata-rata penumpang di angka 16.000—18.000 penumpang per hari dan weekday di angka 18.000—21.000 penumpang per hari,” ujar Emir kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Emir menyampaikan, dalam kurun waktu dua tahun ini, rata-rata jumlah penumpang mencapai puncaknya sebanyak 26.000 penumpang per hari—itu pun belum mencapai angka potensial. 

    Adapun, KCIC terus mengambil strategi dalam menjaga keberlanjutan layanan Whoosh melalui railway business maupun non railway business.

    Dari sisi railway business, KCIC menerapkan berbagai kebijakan dan program seperti penerapan sistem dynamic pricing, pengembangan kartu langganan Frequent Whoosher Card, dan layanan rombongan dan program edutrip. 

    Selain itu, Whoosh juga menyediakan penyediaan promo pada momen tertentu, program Boarding Pass True Value atau diskon khusus di destinasi restoran hingga wisata, serta terus menjalin kerja sama dengan rombongan wisata dan perusahaan.

    KCIC juga terus meningkatkan aksesibilitas melalui kolaborasi dengan berbagai operator tranpsortasi agar masyarakat lebih mudah menjangkau stasiun Whoosh.

    Sementara dari sisi non railway business, KCIC terus mengembangkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung ekosistem layanan Whoosh. 

    Fokus pengembangan meliputi kerja sama naming rights, penyewaan area retail untuk tenant di stasiun, layanan advertising, penyediaan fasilitas parkir, whoosh official merchandise, kerjasama branding, penyewaan area untuk utilitas pendukung,  pengembangan properti di sekitar stasiun, dan berbagai kerja sama komersial lainnya.

    “KCIC optimis layanan Whoosh akan semakin diminati masyarakat, menghadirkan kemudahan mobilitas yang modern, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di sepanjang jalur yang dilaluinya,” tambah Emir. 

    Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengungkapkan apabila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari. 

    Dengan jumlah tersebut melalui 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan, seharusnya Whoosh dapat meraup laba. 

    “Dalam pandangan saya, dengan jumlah penumpang sebesar ini setidaknya sudah mulai diproyeksikan akan dapat menutupi biaya operasional atau pun beban pinjaman Whoosh, namun tentu ini tantangannya tidak mudah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Adit menuturkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mampu membidik penumpang dari kelas pekerja dan pengusaha, yang mampu meningkatkan okupansi di hari kerja. 

    Dengan demikian, KCIC tidak hanya bergantung kepada pengguna musim liburan atau akhir pekan seperti saat ini. Selain itu, KCIC juga harus mampu mengisi okupansi di jam-jam yang bukan merupakan jam favorit seperti di malam hari.

    Di samping pendapatan dari tiket, Adit menilai KCIC harus mampu meningkatkan pendapatan yang tidak berasal dari tiket (nonfarebox revenue) agar tercipta diversifikasi pendapatan untuk menambah pendapatan KCIC yang tidak hanya bergantung pada tiket. 

    Misalnya, seperti dari sektor periklanan, penamaan stasiun, properti, penyewaan area komersial, hingga lahan parkiran. 

  • Ahli dari Hasto Khawatir Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor Seret Pers Nasional 15 Oktober 2025

    Ahli dari Hasto Khawatir Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor Seret Pers Nasional 15 Oktober 2025

    Ahli dari Hasto Khawatir Pasal Perintangan Penyidikan UU Tipikor Seret Pers
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, mengungkap potensi Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyeret lembaga pers ke ranah pidana.
    “Jangan sampai kemudian perbuatan yang tidak melawan hukum, seperti misalnya mengajukan gugatan keperdataan, perbuatan-perbuatan pers di dalam menyampaikan satu proses peradilan pidana, atau perbuatan misalnya melakukan pra-peradilan dianggap sebagai perbuatan yang menghalang-halangi penyidikan,” kata Eva dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
    Hal ini disampaikan Eva dalam sidang perkara uji materi nomor 136/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
    Padahal menurut Eva, secara hukum, saluran terkait upaya pembelaan diri dari praperadilan hingga narasi-narasi di media massa adalah saluran resmi untuk mengevaluasi jalannya proses persidangan.
    Dia memberikan contoh di Amerika Serikat,
    obstruction of justice
    atau perintangan penyidikan sah dilakukan sebagai upaya menghindari diri dari penuntutan tanpa melawan aturan hukum.
    Pelaku bisa diseret dengan pasal perintangan penyidikan jika motifnya memang ada dan dilakukan dengan cara melawan hukum.
    “Kalau seorang pelaku melakukan upaya-upaya itu, apakah serta-merta itu juga menjadi satu tindak pidana yang dilakukan olehnya?” kata Eva.
    Sebab itu ada asas
    self-incrimination
     atau hak membela diri yang merujuk pada hak ingkar seorang pelaku kejahatan di persidangan.
    Eva menekankan, pasal perintangan penyidikan dalam UU Tipikor ini harus diberikan penambahan klausul seperti yang diinginkan Hasto, yakni adanya unsur melawan hukum dalam upaya perintangan penyidikan.
    “Rasanya frasa melawan hukum itu semestinya menjadi sesuatu yang harus dimasukkan ketika kita membaca norma Pasal 21 (UU Tipikor) dalam rumusannya yang sekarang,” tandasnya.
    Adapun gugatan ini dilayangkan oleh Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menggugat Pasal 21 UU Tipikor karena dinilai ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pokok.
    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyebut ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor itu tidak proporsional.
    “Pada pokoknya adalah kami menghendaki agar supaya hukuman berdasarkan obstruction of justice ini proporsional, dalam arti bahwa hukuman terhadap perkara ini sepatutnya tidak boleh melebihi dari perkara pokok,” kata Maqdir saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Maqdir mencontohkan, pada kasus suap, pelaku pemberi suap diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan pelaku yang merintangi kasus suap, seperti merusak barang bukti, diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
    “Nah ini yang menurut kami tidak proporsional, hukuman seperti ini,” tutur Maqdir.
    Selain itu, mereka juga meminta adanya penambahan frasa “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

    Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

    APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

    Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

    Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

    Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

    Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

    Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

    Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

    “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

    Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

    Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

    Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

    Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

    Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

    Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

    Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

    Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

    Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

    Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

    “Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

    Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

    Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

    Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

    Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

    Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***

  • Hati-hati, Punya Masalah Gigi-Mulut Bisa Berisiko Stunting

    Hati-hati, Punya Masalah Gigi-Mulut Bisa Berisiko Stunting

    Jakarta –

    Masalah di rongga mulut seperti sariawan, gigi berlubang, gusi bengkak, hingga karang gigi ternyata memiliki kaitan dengan risiko stunting.

    Gangguan mulut yang tampak sepele ini dapat memengaruhi asupan nutrisi, terutama pada ibu hamil dan remaja putri yang seharusnya memperoleh gizi optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak di masa depan.

    Ketika ibu hamil mengalami nyeri gigi, misalnya, rasa sakit yang muncul bisa membuatnya sulit makan. Akibatnya, asupan nutrisi ke janin berkurang dan berpotensi menghambat proses pertumbuhan bayi di dalam kandungan.

    Dokter gigi drg Rakanda Rizki Ramadhani menjelaskan pencegahan penyakit mulut perlu dilakukan sejak dini, khususnya pada masa remaja yang merupakan periode produktif dan penting dalam mempersiapkan diri menjadi calon ibu.

    “Sebenarnya kondisi mulut sangat berpengaruh. Sariawan, gigi berlubang, gusi bengkak bahkan berdarah bisa jadi awal mula masalah yang berujung pada stunting,” ujarnya dalam kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI), di Yayasan Al-Istiqomah Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Rakanda menambahkan, menjaga kesehatan mulut bisa dilakukan dengan langkah sederhana namun konsisten, seperti menyikat gigi dua kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride, rutin periksa gigi setiap enam bulan sekali, serta tidak berbagi sikat gigi dengan orang lain.

    Senada, Ketua penyelenggara kegiatan, Dr drg Indriasti Indah Wardhany, SpPM (K), Subsp Infeksi dan Imunitas, menekankan edukasi ini memang menyasar remaja putri agar mereka lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan mulut dan tubuh secara keseluruhan sejak dini.

    “Remaja putri itu calon ibu. Kalau mereka sudah sehat sejak sekarang, risiko anak mengalami stunting di masa depan bisa ditekan,” kata Indriasti.

    Ia menjelaskan, stunting perlu dicegah sedini mungkin, bahkan sejak 1000 hari pertama kehidupan yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Karena itu, remaja perlu tahu bagaimana menjaga kesehatan gigi, mulut, pola makan, dan kebersihan diri secara menyeluruh.

    “Kalau remajanya sehat, maka generasi berikutnya juga akan sehat. Jadi cegah stunting itu bukan dimulai saat hamil, tapi jauh sebelum itu, termasuk dari menjaga kesehatan gigi dan mulut,” tutupnya.

    (Aida Adha Siregar/suc)

  • Mensos Saifullah Yusuf Hadiri Seminar Nasional Marsinah, Soroti Perjuangan Buruh Perempuan

    Mensos Saifullah Yusuf Hadiri Seminar Nasional Marsinah, Soroti Perjuangan Buruh Perempuan

    Nganjuk (beritajatim.com) – Forum Aliansi Pemuda Nganjuk (FAPN) menggelar seminar nasional yang mengangkat tema “Kepahlawanan Marsinah” di Front One Ratu Hotel, Nganjuk, pada Jumat (10/10/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, yang menjadi keynote speaker. Seminar juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting, di antaranya Didik Prajoko dari Universitas Indonesia, Irwan Setiawan dari Komnas Perempuan, dan Ilham Ali Saifuddin dari Sarbumusi.

    Seminar ini diikuti oleh 250 peserta yang merupakan perwakilan dari organisasi kepemudaan di Nganjuk. Ahmad Malik, Ketua FAPN, mengungkapkan bahwa peserta seminar berasal dari berbagai organisasi yang ada di wilayah Nganjuk.

    Marsinah, seorang perempuan yang menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh, kembali diangkat sebagai tokoh yang perlu mendapatkan pengakuan lebih. Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, mengungkapkan bahwa ide pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional muncul saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025.

    “Lalu kami bekerja keras menyiapkan administrasinya, termasuk dengan pihak keluarga dan teman-teman almarhumah,” ujarnya. Menurutnya, usulan ini menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa Marsinah adalah seorang pejuang tangguh yang berjuang untuk hak-hak buruh dari desa.

    Menteri Sosial Saaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan kekagumannya terhadap Marsinah, yang ia nilai sebagai simbol keberanian. “Sebagai simbol keberanian yang sederhana tapi menggetarkan,” ujarnya.

    Gus Ipul menambahkan bahwa keberanian Marsinah menggugah hati nurani banyak orang, bahwa keringat manusia harus diupah sesuai dengan haknya, meskipun hal tersebut harus dibayar dengan nyawa.

    Para narasumber yang hadir dalam Seminar Marsinah di Nganjuk

    Agus Jabo Priyono, Wakil Mensos, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marsinah sejak masa kuliah. “Meski usianya sama dengan saya, tapi dia mati karena berjuang dan melawan ketidakadilan atas sistem yang menghisap para buruh,” ujarnya.

    Sebagai mantan aktivis 1998, Agus juga menegaskan bahwa Gerakan Reformasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan yang dilakukan Marsinah. “Yang dilakukan Marsinah menginspirasi dan memberikan kontribusi besar dalam sistem perpolitikan di Indonesia, dari ketidakadilan menjadi demokrasi,” tambahnya.

    Di sisi lain, Irwan Setiawan dari Komnas Perempuan juga mengapresiasi langkah Nganjuk yang mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Marsinah, yang pada tahun 2015 diberi penghargaan sebagai perempuan pembela HAM, dianggap layak untuk mendapatkan pengakuan lebih.

    Namun, pandangan berbeda datang dari Didik Prajogo, seorang sejarawan dari Universitas Indonesia. Didik menilai perjuangan Marsinah patut dicontoh karena datang dari kalangan bawah, tidak seperti tokoh-tokoh sejarah pada umumnya yang berasal dari kaum bangsawan atau elit. “Perjuangan tokoh dari desa yang luar biasa dalam merebut keadilan dan kesetaraan,” pungkasnya.

    Marsinah, meskipun hidup hanya sekitar 24 tahun, telah meninggalkan jejak sejarah yang mendalam, terutama dalam perjuangan untuk hak-hak buruh perempuan. Sosoknya kini semakin diakui sebagai salah satu pahlawan yang layak mendapatkan tempat dalam sejarah Indonesia. [suf]

  • Usul Jokowi Konyol Duetkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    Usul Jokowi Konyol Duetkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    GELORA.CO –  Keinginan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi Wakil Presiden bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, dinilai aneh.

    Pengamat Rocky Gerung menyampaikan hal tersebut dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, di kanal Youtube Rocky Gerung Official, pada Kamis 9 Oktober 2025.

    “Mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2029, orang berpikiran ngapain? (Di masa) Prabowo satu tahun aja masih mau dievaluasi, bagaimana mungkin tiba-tiba Gibran harus dipastikan mendampingi Prabowo di 2029. Itu kan konyol,” ujar Rocky.

    Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menganggap, terdapat makna lebih dalam dari keanehan usul Jokowi menjadikan Gibran Wapres dua periode bersama Presiden Prabowo di 2029 mendatang.

    “Walaupun ide itu konyol, tapi dalam kekonyolan usulan Pak Jokowi itu terbaca kegelisahan dia,” sambungnya.

    Menurutnya, terdapat sebab utama yang membuat Jokowi gelisah, sehingga mengharuskan Gibran tetap berada dalam pucuk kekuasaan tertinggi negara.

    “Dia menginginkan reputasi dia sebagai pemimpin Indonesia selama 10 tahun itu tidak dibatalkan oleh satu keputusan pengadilan nanti, entah tentang dia atau tentang anaknya, Gibran,” kata Rocky.

  • GoTo Dukung Dewan Pers Gelar Literasi AI untuk Media demi Tekan Hoaks

    GoTo Dukung Dewan Pers Gelar Literasi AI untuk Media demi Tekan Hoaks

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers bersama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mendukung jurnalisme yang etis dengan menggelar literasi media di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di tengah masifnya penggunaan AI dan media sosial.

    Acara literasi media ini diselenggarakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis 9 Oktober 2025 dengan melibatkan sekitar 100 jurnalis media Indonesia level madya baik cetak, online, radio hingga televisi.

    Hadir sebagai pemateri yakni Plt. Direktur Ekosistem Media Kementerian Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Farida Dewi Maharani,  Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti, dan Founder YouAI dan koresponden CNN Indonesia Roni Satria.

    Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat dan Direktur Public Affairs & Communications Goto Ade Mulya.

    Dalam sambutannya, Komaruddin mengatakan posisi AI sangat perlu menjadi perhatian bersama mengingat AI berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu alias hoaks. Apalagi AI beroperasi tanpa etika sehingga kesadaran etika dari penggunanya menjadi penting.

    “AI itu merupakan smart servant [pelayan yang paling pintar]. Bahkan kadang lebih smart dari majikannya. Anda mencari informasi tinggal buka. Hanya tidak ada ethical consciousness [kesadaran etika],” kata Prof Komaruddin.

    “Yang punya etika bukan AI, tapi penggunanya, Maka itu etika rohnya. Etika tanpa hukum gak ada yang mengawal, tapi hukum tanpa etika itu juga bisa kehilangan ruh,” kata mantan Rektor UIN Jakarta dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini.

    “Nah oleh karena itu, Dewan Pers bersama GoTo melakukan forum ini mengingatkan baik wartawan, masyarakat agar kritis dan bijak. Jadi pendekatan kritis ini penting sekali, melatih nalar dan kita juga punya tanggung jawab etika moral. Sekarang ini, mungkin ya, yang namanya etika moral itu agak terpinggirkan. Dan kami sedih sekali.”

    Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti juga menekankan pentingnya etika di era AI dan medsos.

    Niken menegaskan potensi bias AI salah satunya menghasilkan konten yang menyesatkan. “Kalau kita mencari sesuatu dari AI dan dikasih referensi, kita harus cek referensinya,” katanya.

    Niken juga menjabarkan data Dewan Pers bahwa ada tren kenaikan jumlah pengaduan pers. Tahun 2022, total 691 kasus pengaduan, selesai sebanyak 663 kasus (95,9%) dan dalam proses ada 28 kasus. Pada 2023, naik menjadi 813 kasus, selesai 794 kasus (97,7%). Pada 2024 ada 678 kasus, selesai 667 kasus (98,4%) dan per 30 Juni 2025, ketika penetrasi AI meningkat, ada 625 kasus dengan kasus selesai: 424 (67,8%).

    “Tantangan yang dihadapi pers, banyak berita tidak akurat, tidak berimbang, jadi harus cover both side dan multiple side. Judul yang menyesatkan, dan kurangnya verifikasi informasi,” tegas Niken.

    Plt. Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani mengatakan pemerintah sangat berkomitmen dan sangat mendukung kebebasan pers. “Kita perlu memastikan transformasi ini berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan. Hoax menjadi tantangan tersendiri, bagaimana media bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efisien,” katanya.

    Dia menegaskan pentingnya kode etik karena jika tanpa kode etik maka publik akan bingung untuk membedakan mana informasi yang benar, mana yang tidak. “Sekarang siapapun bisa membuat media, maka menjamur media portal. Tapi sekarang ini media portal turun karena pas kita search sesuatu di Google sekarang itu ada overview, jadi gak masuk ke link-link. Publik sekarang ada di social media,” katanya.

    Foto: (Kiri ke kanan) Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi  Farida Dewi Maharani,  Head of Media Relations Goto Amanda Valani, Direktur Public Affairs & Communications Goto Ade Mulya, Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti, dan Founder YouAI dan koresponden CNN Indonesia Roni Satria. (dok. Dewan Pers)

    Dalam kesempatan itu, Direktur GoTo Ade Mulya mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan ini, tidak bisa dilakukan secara sektoral, tapi butuh kolaborasi lintas sektor antara industri media, teknologi, pendidikan, dan masyarakat sipil.

    “Karena itu, kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari inisiatif Dewan Pers dalam memperkuat ekosistem media yang beretika dan bertanggung jawab. Kerja sama GoTo dan Dewan Pers lahir dari semangat yang sama: memastikan bahwa teknologi khususnya AI digunakan bukan untuk menggantikan peran jurnalis, tapi untuk memperkuat peran manusia dalam menjaga integritas dan kualitas informasi,” katanya.

    Dalam sesi kedua bertajuk Practical and Ethical Use of AI in Journalism yang dipandu Head of Media Relations Goto Amanda Valani, Roni mengatakan AI semestinya memang diperlakukan sebagai tools, atau alat sehingga perlakukan penggunaannya dengan memakai etika.

    “Kalau kita ngomongin etika, start from the human. Kalau dia mau attacking perusahaan/institusi terus pake prompt di Chatgpt, maka itu backfire ke dia-nya karena tidak mengikuti etika jurnalis. Kita nge-treat AI sebagai barang baru yang masuk. Ini hanya alat kok, kita yang punya etika, lakukan seperti biasa kita beretika melakukan prinsip jurnalisme,” kata dosen Prodi Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia ini.

    Roni sebelumnya sudah mengikuti fellowship AI Journalism Lab: Adoption di New York yang digelar CUNY dan Microsoft pada Maret 2025 lalu serta developer dari VOBiasCheck, prototype custom GPT untuk mendeteksi bias, framing, dan narrow sourcing dalam naskah dan artikel. Dalam forum ini, Roni membantu para peserta untuk mempraktikkan langsung berbagai alat berbasis AI yang membantu kerja jurnalis menjadi lebih efisien.

  • Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, tidak dicopot dari jabatannya, tetapi telah menyelesaikan tugasnya seiring dengan restrukturisasi kelembagaan BUMN.

    Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” kata Prasetyo singkat saat ditanya soal status Kartika Wirjoatmodjo setelah pemerintah membentuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada hari ini melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN serta Aminuddin Maruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Pembentukan lembaga baru ini sekaligus menandai pergeseran tata kelola BUMN, di mana fungsi pengawasan dan pengaturan akan lebih terpusat di BP BUMN, bukan lagi melalui kementerian.

    Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir pada periode Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dan sempat melanjutkan tugasnya di awal Kabinet Merah Putih sebelum peralihan struktur kelembagaan dilakukan.

    Dengan terbentuknya BP BUMN, jabatan wakil menteri yang sebelumnya ada di Kementerian BUMN secara resmi tidak lagi digunakan.

    Melansir laman resmi Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2024. Pria yang akrab disapa Tiko itu melanjutkan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri BUMN pada periode 2019-2024.

    Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko memimpin beberapa institusi keuangan ternama di Indonesia, yakni sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2016-2019, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2015-2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, Presiden Direktur & CEO PT Indonesia Infrastructure Finance pada 2011-2013, serta pengalaman profesional lainnya di bidang keuangan.

    Kartika lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973 dan menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1996. Tiko kemudian melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.

  • Jakarta perlu hijaukan bangunan untuk tutupi kekurangan RTH

    Jakarta perlu hijaukan bangunan untuk tutupi kekurangan RTH

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Bangunan Hijau di Indonesia (Green Building Council Indonesia/GBCI) mengemukakan DKI Jakarta perlu meningkatkan penghijauan bangunan yang ada (eksisting) untuk menutupi kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus mengurangi emisi karbon.

    “Jakarta memang RTH-nya tidak terlalu besar,” kata Chairman of GBCI, Ignesjz Kemalawarta dalam Bicara Kota Series ke-19 bertema “Peran Green Building dalam Reduksi Emisi Karbon” di Jakarta, Selasa.

    Dengan kekurangan tersebut, menurut dia, meningkatkan gedung eksisting dengan penghijauan lebih bisa menutupi kekurangan RTH di Jakarta.

    Merujuk data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga 2023, luas RTH di Jakarta mencapai 33,34 juta meter persegi (m2) atau 5,2 persen dari total luas wilayah Jakarta.

    Angka ini masih jauh dari target ideal 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

    Menurut Ignesjz , jumlah bangunan eksisting di Jakarta itu lebih banyak dibandingkan bangunan baru, lebih banyak memberikan kontribusi terhadap emisi karbon dan lebih sulit dikendalikan daripada bangunan baru.

    Namun, dia tak menyebutkan rinci jumlah bangunan eksisting di Jakarta dan yang potensial untuk diterapkan konsep bangunan hijau.

    “Karena itu, sebetulnya di Jakarta memang harus ditingkatkan porsi daripada ‘existing building’-nya ketimbang bangunan yang baru,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa semua bangunan yang sudah disertifikasi (bangunan gedung hijau) itu setiap tiga tahun sekali harus resertifikasi. “Jadi terus dirawat,” kata Ignesjz.

    Bangunan gedung hijau merupakan sebuah praktik pembangunan gedung yang mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya, seperti energi, air, dan material lainnya sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Bangunan ini, kata Ignesjz, juga punya aspek pengendalian banjir.

    Pada kesempatan itu, dosen dan peneliti bidang sains arsitektur dan teknologi bangunan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Ova Candra Dewi mengatakan, teknologi yang diterapkan pada bangunan gedung hijau beragam. Salah satunya terkait perhitungan lahan mampu menahan limpasan air.

    “Prinsipnya di-‘green building’ adalah sebanyak-banyaknya resapan dimasukkan ke dalam tanahnya kembali, karena itu adalah sumber daya. Istilahnya karakter tanahnya dibantu sehingga penyerapannya jauh lebih baik,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.