Institusi: Universitas Indonesia

  • Budi Arie Eks Menkominfo Disorot Usai 11 Pegawai Ditangkap Sekongkol dengan Bos Judol

    Budi Arie Eks Menkominfo Disorot Usai 11 Pegawai Ditangkap Sekongkol dengan Bos Judol

    GELORA.CO –  Eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menjadi sorotan setelah 11 pegawai Kominfo terlibat kerja sama dengan bos judi online. 

    Budi Ari yang juga bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online selalu berbicara soal tindak tanduk para bos judi online. 

    Setelah Budi Ari tak menjabat lagi sebagai Menkominfo dan digantikan oleh Meutya Hafid terkuak bahwa 11 pegawai Kominfo terlibat kerja sama dengan bos judi online. 

    Bahkan mereka menerima uang puluhan juta setiap memverifikasi situs-situ judi online. 

    Budi Ari menjadi sorotan apakah terlibat menerima dana dari bos judi online? 

    Polda Metro Jaya telah berhasil membongkar siasat licik pegawai Kominfo dalam membina 1.000 situs judi online. 

    Polda Metro Jaya menggeledah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) atau yang dulu Kementerian Komunikasi dan Informasi. 

    Padahal, para pegawai Kementerian Komdigi itu diberi tugas untuk mengecek dan memblokir situs judi online yang kian meresahkan di masyarakat.

    Kini, polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. 

    “11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, ada juga beberapa staf ahli Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11/2024)..

    Diduga ada pejabat Kementerian Komdigi yang terlibat dalam “kongkalikong” situs judi online ini.

    Untuk melancarkan bisnis haramnya itu, para oknum Komdigi ini menyewa ruko untuk dijadikan kantor satelit di kawasan Bekasi, Jaka Setia, Jawa Barat.

    Ade Ary menturkan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

    “Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau dia sudah kenal sama mereka (pemilik/pengelola situs judi online), mereka tidak blokir dari data mereka,” ucap dia.

    Polisi sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. “Masih ada yang DPO segala macam,” ujar Kabid Humas.

    Dikutip dari Tribunnews.com, kantor satelit yang dioperasikan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komdigi itu terletak di sebuah ruko di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi.

    Kantor satelit yang terdiri dari tiga lantai itu tampak sudah dipasang police line atau garis polisi. 

    Lantai satu tampak kosong, sedangkan lantai dua dan tiga terlihat puluhan komputer berjejer.

    “Iya ini (kantor satelit),” kata Kombes Ade Ary. 

    Namun, Ade Ary enggan memberi penjelasan lebih rinci perihal kasus tersebut. Pihaknya masih melakukan rangkaian pengembangan. 

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra sempat menanyakan langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut.

    “5.000 web (judi online) yang diblokir berapa?” tanya Wira.

    “Tergantung pak setelah didatakan. Tergantung, karena ada yang bisa masuk ada yang enggak,” jawab oknum pegawai Komdigi.

    Wira mendapati jawaban dari 5.000 terdapat 1.000 website yang tidak diblokir atau dengan istilah mereka dibina.

    “Biasanya 4.000 pak, 1.000 sisanya dibina,” kata tersangka.

    “Dibina? Maksudnya?” tanya Wira lagi.

    “Dijagain pak supaya tidak terblokir,” tutur oknum tersebut.

    Dari satu situs judi online yang dibina diketahui uang keuntungan sebesar Rp 8,5 juta.

    “Setiap web itu kurang lebih 8 juta setengah rupiah,” ujar tersangka.

    Artinya total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai Rp 8,5 miliar.

    Pengakuan oknum tersebut, bahwa bisnis ini dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. 

    Sosok Budi Arie Setiadi

    Dilansir dari Kompas.com, Budi menghabiskan masa kecilnya di Jakarta.

    Ia menempuh pendidikan di SD dan SMP Fons Vitae II Jakarta Utara.

    Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Kolose Kanisius di Jakarta Pusat pada 1988.

    Selepas lulus dari bangku SMA pada 1990, Budi berkuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI).

    Selama berkuliah di kampus tersebut, Budi berkiprah sebagai aktivis dan mendapat panggilan sebagai Muni.

    Ia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fisip UI pada 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995.

    Selain itu, Budi juga mendirikan dan membina membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI serta aktif di Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI.

    Penah berkarier sebagai jurnalis

    Budi juga terjun ke dunia jurnalistik ketika ia masih mahasiswa, salah satunya menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993–1994.

    Di sisi lain, Budi pernah menjalani profesi sebagai jurnalis di Media Indonesia pada 1994.

    Dua tahun setelahnya, ia bersama koleganya mendirikan Mingguan Ekonomi bernama Kontan.

    Budi menghabiskan waktunya sebagai jurnalis di media tersebut hingga 2001.

    Setelah itu, ia berpindah ke PT Mandiri Telekomunikasi Utama.

    Di perusahaan ini, Budi sempat menduduki jabatan sebagai direktur utama pada 2001-2009.

    Budi juga mengemban tugas lain sebagai Pemimpin Umum Tabloid Bangsa pada 2008-2009.

    Kemudian, Budi melanjutkan kariernya sebagai pengusaha dengan menjadi Direktur PT Daya Mandiri pada 2010-2014 dan Direktur Utama NKR Investama sekaligus Direktur PT Sarana Global Informasi pada 2009-2014.

    Ia juga pernah menjadi Direktur Utama di PT Mitra Lumina pada 2011-2014.

    Perjalanan politik Budi Arie Setiadi

    Selepas berkecimpung di dunia media dan usaha, Budi memutuskan terjun ke politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-P Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 2005-2010.

    Jabatan lain yang pernah diemban Budi adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta.

    Pada Agustus 2013, Budi memutuskan mendirikan relawan Pro Jokowi alias Projo.

    Di organisasi relawan tersebut, Budi menduduki posisi sebagai pendiri.

    Budi mendirikan Projo untuk mengusung Jokowi yang maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

    Projo terus mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hingga Pilpres 2019.

    Pada Jumat (25/10/2019), Jokowi melantik Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendampingi Abdul Halim Iskandar sebagai menteri.

    Budi menduduki jabatan tersebut selama empat tahun.

    Setelahnya, ia mengemban tugas baru sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo.

    Jokowi melantik Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru di Istana, Negara, Jakarta pada Senin (17/7/2023).

  • Memacu pertumbuhan ekonomi melalui transisi energi

    Memacu pertumbuhan ekonomi melalui transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Sekitar 20 orang dari berbagai usia dengan tertib mengantre di halte Fatmawati untuk menunggu kedatangan bus listrik D21 berwarna oranye yang akan membawa mereka menuju Universitas Indonesia.

    Alasan memilih bus listrik, selain karena lebih nyaman (tidak berisik) juga lebih dingin dibandingkan bus berbahan bakar solar.

    PT Transportasi Jakarta selaku operator Transjakarta menargetkan sampai dengan akhir 2024 akan mengoperasikan 300 bus listrik untuk memberikan pelayanan kepada warga Jakarta.

    Kehadiran bus listrik ini sudah barang tentu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), industri baterai, bengkel, suku cadang, dan lainnya yang pada akhirnya bisa menggerakkan ekonomi.

    Pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik ini juga sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka khususnya butir dua: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

    Hadirnya kendaraan berbasis baterai bisa mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang mampu mendorong ekonomi. ANTARA/ HO-PLN

    Dari butir ini transisi energi menjadi keharusan, dari energi berbasis fosil beralih energi ramah lingkungan untuk mendorong perekonomian.

    Namun, untuk mewujudkan transisi energi tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan agar dalam pelaksanaannya memberikan keadilan bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan manusia.

    Transisi energi juga mencerminkan upaya Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mencapai swasembada energi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi (8 persen) pada 2029.

    Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut Indonesia harus bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) melalui transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi hijau.

    Banyak pihak

    Untuk mempercepat transisi energi tentu membutuhkan peran banyak pihak mengingat dalam pelaksanaannya tidak sekadar membuat kebijakan agar beralih dari energi fosil ke terbarukan. Di dalamnya juga harus mempertimbangkan soal ketahanan energi dan keberlanjutan.

    Harus diakui transisi energi menjadi keharusan seiring dengan komitmen Indonesia bersama negara-negara di dunia untuk memangkas emisi gas rumah kaca yang menyumbang kepada pemanasan global (global warming).

    Pada Conference of Parties (COP-28) tahun lalu, Indonesia bersama dengan 200 negara menyepakati keputusan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat (triple up) dan melipatgandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030.

    Penting pada era transisi energi melibatkan masyarakat. ANTARA/ HO-PLN

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut Pemerintah ke depan harus bisa mengintegrasikan kesepakatan COP-28 di dalam perencanaan energi nasional dan sektoral, serta mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan percepatan pembangunan energi terbarukan.

    Salah satu indikator yang menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap transisi energi adalah naiknya tingkat bauran energi terbarukan pada listrik dan bahan bakar cair. Tentunya beriringan dengan makin menurunnya penggunaan energi fosil.

    Pemerintah harus memberikan jaminan percepatan transisi energi berkeadilan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan target bauran energi terbarukan Indonesia serta strategi untuk merealisasikannya ke dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan diundangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Selanjutnya, peningkatan target bauran energi terbarukan ini perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan disampaikan kepada Badan Iklim PBB tahun depan.

    Pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi, yang selaras dengan pembatasan suhu bumi di angka 1,5 derajat Celcius.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNI dan UI kembangkan ekosistem keuangan di lingkungan pendidikan

    BNI dan UI kembangkan ekosistem keuangan di lingkungan pendidikan

    Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI,Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi mengembangkan ekosistem keuangan digital yang bertujuan untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

     

     

    “Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo di Jakarta, Jumat.

     

    Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

     

    Dengan sistem itu, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

     

    Proses pengisian kartu rencana studi pun dapat langsung dilakukan setelah pembayaran dan mahasiswa bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI, yakni wondr by BNI.

     

    BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

     

    “Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI,” ujar Okki.

     

    CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

    Dengan desain yang sederhana dan mudah diakses, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

     

    Untuk diketahui, kerja sama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988. Selama lebih dari satu dekade terakhir, BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekspor Mobil Buatan Indonesia Tahun 2024 Diprediksi Turun

    Ekspor Mobil Buatan Indonesia Tahun 2024 Diprediksi Turun

    Jakarta

    Ekspor mobil buatan Indonesia tahun 2024 diprediksi menurun. Turunnya angka ekspor ini dikarenakan faktor permintaan global yang melemah. Tapi di beberapa wilayah, ada yang menunjukkan peningkatan permintaan pengiriman.

    “Ekspor kita rasa akan turun juga karena permintaan melemah,” buka Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024). “Secara umum demand di global itu turun. Mungkin antara 5-10%. Tapi beda-beda wilayah,” sambung Bob.

    Menurut Bob, ada sejumlah wilayah yang permintaannya turun, ada juga sejumlah wilayah yang permintaannya naik. Tapi naiknya permintaan lebih karena mereka menambah pasokan, bukan lantaran permintaan yang tinggi.

    “Ada satu fenomena yang kita butuh waktu juga untuk mempelajarinya. Karena di beberapa negara tujuan ekspor, malah naik. Nah, naiknya ini kita tengarai, karena antisipasi pemerintah sana atas gangguan logistik, imbas perang. Sehingga mereka meningkatkan persediaan. Jadi bukan karena demand (yang tinggi),” terang Bob.

    Saat ini sedang terjadi perang yang melibatkan Israel dengan beberapa negara di timur tengah seperti Palestina, Libanon, serta Iran. Kata Bob, jika eskalasi perang makin kuat, maka bukan tidak mungkin jalur logistik Terusan Suez ditutup. Sehingga sebelum hal itu terjadi, negara importir memperbanyak stok mobil dari Indonesia.

    “Jadi mereka nambah stok. Saat ini kan Israel dan Iran sudah saling ‘berbagi’ nih. Jadi nanti kalau Terusan Suez itu kena, nanti akan memutar ke Tanjung Harapan. Jadi selain waktunya yang bakal lebih lama, cost-nya juga akan lebih tinggi,” kata Bob lagi.

    “Kita melihat bahwa beberapa negara tujuan ekspor kita meningkatkan inventory untuk mengantisipasi hal seperti itu,” tukas Bob.

    (lua/rgr)

  • Menjawab Tudingan ‘Persaingan Bisnis’ di Balik Isu Bahaya BPA

    Menjawab Tudingan ‘Persaingan Bisnis’ di Balik Isu Bahaya BPA

    Jakarta

    Edukasi tentang bahaya Bisphenol A (BPA) kerap dibenturkan dengan isu persaingan bisnis. Seolah, kebijakan yang mengatur penggunaan BPA dalam kemasan plastik hanya menguntungkan produsen tertentu yang tidak menggunakan bahan tersebut.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Ulul Albab, SpOG mengingatkan semua pihak untuk fokus pada upaya melindungi masyarakat dari dampak kesehatan. Bagaimanapun, riset-riset yang membuktikan risiko paparan BPA bagi kesehatan sudah banyak dipublikasikan di jurnal ilmiah.

    Soal isu persaingan bisnis, dr Ulul menilainya sebagai hal yang wajar. Pemahaman baru yang dianggap mengganggu kestabilan, biasanya memang akan berhadapan dengan upaya-upaya pembelokan seperti itu.

    “Dulu ketika COVID, ketika belum tahu banyak yang meninggal, maka isu COVID itu dibelokkan dengan isu yang macam-macam,” kata dr Ulul mencontohkan.

    Faktanya, pemeriksaan BPOM pada fasilitas produksi air minum berkemasan polikarbonat periode 2021-2022 menunjukkan, kadar BPA yang bermigrasi pada air minum lebih dari 0,6 ppm (standar BPOM) meningkat berturut-turut hingga 4,58 persen. Begitu pula dengan hasil pengujian migrasi BPA di ambang 0,05-0,6 ppm, meningkat berturut-turut hingga 41,56 persen.

    Sementara itu di negara maju, European Food Safety Authority (EFSA) makin memperkecil batas aman paparan BPA pada manusia. Jika pada 2015 badan ini telah menetapkan Tolerable Daily Intake (TDI) sebesar 4 mikrogram/kg berat badan/hari, pada April 2023 batas tersebut diturunkan lagi menjadi 0,2 nanogram/kg berat badan/hari atau sekitar 20 ribu kali lebih rendah.

    Peserta detikcom Leaders Forum membahas kontroversi BPA. Foto: Rifkianto Nugroho/detikHealth

    Di sisi lain, perilaku pengguna galon air guna ulang sulit untuk dikontrol sehingga dapat meningkatkan risiko lepasnya partikel BPA. Temuan Asosiasi Pemasok dan Distributor Depot Air Minum Indonesia (Apdamindo) menyebut, banyak warga masih menggunakan galon berusia 10-15 tahun hingga warnanya kekuningan.

    Menurut dr Ulul, penggunaan BPA dalam kemasan makanan dan minuman dipermasalahkan bukan hanya di Indonesia. Banyak negara lain juga mempermasalahkan risikonya bagi kesehatan sehingga perlu diatur.

    “Posisi IDI sebagai lembaga profesi untuk para dokter adalah kita menyampaikan bahwa hal yang sebenar-benarnya. Apakah itu diterima atau tidak? Itu adalah nomor dua, tapi yang pasti kita harus berani menyampaikan bahwa ini adalah masalah lho, terkait yang dialami oleh masyarakat dan harus kita suarakan,” jelasnya.

    Sementara itu, pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MScEng menjelaskan, BPA dalam industri plastik digunakan sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan plastik jenis polikarbonat (PC). Menurutnya, penggunaan yang tidak terkontrol berisiko menyebabkan leaching atau luruhnya partikel BPA.

    “Ibaratnya, polimer seperti untaian kalung. Satu mata rantai dari kalung tersebut di antaranya adalah BPA. Pada saat digunakan, akan sangat mungkin tali tersebut ada yang copot, sehingga menimbulkan permasalahan,” jelas Prof Chalid dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Prof Chalid mengingatkan, ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya leaching atau peluruhan BPA dalam kemasan polikarbonat ke dalam air minum di dalamnya. Misalnya seperti paparan cahaya matahari dalam proses distribusi, suhu tinggi, hingga proses pencucian.

    “Bisa jadi karena faktor penggunaannya, faktor transportasi dari sistem produksi sampai kepada masyarakat, kepada retail, kemudian konsumen, kemudian konsumen itu dipakai lagi, kemudian digunakan ulang, setelahnya dibersihkan lagi, dan seterusnya,” kata Prof Chalid.

    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Ulul Albab, SpOG, mengatakan dampak klinis paparan BPA sudah dibuktikan dalam banyak jurnal ilmiah. Salah satunya terkait fertilitas atau kesuburan, karena sifat BPA dapat mengganggu keseimbangan hormon.

    (avk/up)

  • Kata Toyota soal Prabowo Wajibkan Menteri Pakai Pindad Maung

    Kata Toyota soal Prabowo Wajibkan Menteri Pakai Pindad Maung

    Jakarta

    Presiden Prabowo mewajibkan jajaran menteri di kabinet merah putih menggunakan mobil produk Pindad, Maung. Sebelumnya, menteri-menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan mobil buatan Jepang, Toyota Crown. Menanggapi kebijakan baru Presiden Prabowo, Toyota mengikuti keputusan pemerintah.

    “Ya itu kan keputusan pemerintah ya. Kita ikut saja kalau pemerintah memutuskan (pakai) Maung,” kata Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024).

    Pindad Maung Foto: Dok. Pindad

    Bob menambahkan, sebagai perusahaan manufaktur otomotif roda empat, Toyota tidak hanya membuat mobil. Tapi juga mengembangkan sumber daya manusia, industrinya juga, termasuk menyuplai komponen ke industri otomotif lainnya.

    “Jadi kita melihat bahwa, memperbesar kue itu jauh lebih penting daripada berebut kue. Jadi perbesar aja (marketnya). Karena kalau kita berhasil mengembangkan domestik market, itu juga akan berdampak kepada ekspornya,” tambah Bob.

    Mobil dinas menteri era pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan model Toyota Crown Foto: Lamhot Aritonang

    Sebelumnya Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy juga sudah merespons arahan Prabowo terkait mobil menteri. Anton mengatakan, Toyota mengikuti keputusan pemerintah.

    “Intinya kami menyesuaikan dengan request dari pemerintah, yang pastinya sudah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saat ini kami belum mendapatkan info lebih lanjut khususnya untuk mobil menteri,” kata Anton kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

    Lantas bagaimana dengan nasib Toyota Crown yang dibeli era pemerintahan Presiden Jokowi? Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hal tersebut masih dipikirkan.

    “Ya nanti kita pikirkan,” ujar Prasetyo.

    (lua/dry)

  • Alasan Mobil Hybrid Tetap Perlu Insentif dari Pemerintah, Meski Penjualannya Laris

    Alasan Mobil Hybrid Tetap Perlu Insentif dari Pemerintah, Meski Penjualannya Laris

    Depok

    Pada Agustus 2024 lalu pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif kepada produk-produk mobil hybrid. Pemerintah berdalih, mobil hybrid sudah cukup laris tanpa adanya insentif. Berbeda dengan mobil listrik full baterai (BEV) yang harus disuntik insentif agar penjualannya laris. Nah, kendati penjualan mobil hybrid dianggap laris, menurut Toyota, mobil hybrid perlu mendapatkan insentif di masa depan. Ini alasannya.

    “(Mobil hybrid) itu laku karena dia tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah mencapai level ekonomisnya?” ujar Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024).

    Menurut Bob, mobil hybrid dikatakan sudah mencapai level ekonomis ketika produksinya sudah mencapai angka 100 ribu per tahun. Untuk mencapai angka tersebut, selain harus didukung insentif dari pemerintah, industri otomotif Indonesia juga harus membuat mobil hybrid yang harganya lebih terjangkau untuk segmen menengah ke bawah.

    “Jadi hybrid itu satu industri itu butuh volume sekitar 100 ribuan supaya ada investment. Kita belum sampai. Kita juga masih segmen yang middle-up, seperti Zenix itu kan. Kita belum sampai ke yang middle-low. Jadi melihat seperti itu sih kita merasa bahwa memang masih dibutuhkan (insentif) supaya masuk ke economic scale-nya,” sambung Bob.

    Lanjut Bob menambahkan ada beberapa part elektrifikasi yang sangat penting dibuat di dalam negeri, seperti baterai, VCU (vehicle control unit), motor, dan axle. “Ini adalah komponen-komponen pentingnya yang kita butuh economic scale untuk investasi baru,” jelas Bob.

    “Nah itu yang harus kita kejar. Jadi jangan sampai nanti (kita buat mobil) hybrid, tapi ekosistemnya ada di luar Indonesia. Jadi kita ingin ekosistemnya juga ada di Indonesia. Apalagi untuk segmen-segmen yang middle-low ya. Karena kan di Asia Tenggara ini Indonesia rajanya middle-low. Nah kalau middle-low ini bisa cepat masuk ke elektrifikasi, volume-nya kan lebih besar daripada middle-up kan,” kata Bob lagi.

    Bob pun meminta pemerintah supaya menolong industri otomotif yang sudah mapan di dalam negeri, dengan pekerja-pekerja Indonesia, memiliki orientasi ekspor, dan juga sudah memiliki ekosistem.

    “Kenapa sih nggak ditolong gitu ya kan? Yang ditolong bukan industrinya, tapi konsumennya. Jadi kalau pemerintah kasih insentif, yang dikasih insentif itu bukanlah industri.
    Melainkan konsumennya,” terang Bob.

    Bob optimis pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo bakal lebih memperhatikan lagi mobil hybrid yang sudah diproduksi di dalam negeri. “Ya, kami (Toyota) optimis,” ujar Bob.

    (lua/rgr)

  • Setangguh-tangguhnya Polikarbonat, BPA di Galon Tetap Akan Luruh dalam Kondisi Ini

    Setangguh-tangguhnya Polikarbonat, BPA di Galon Tetap Akan Luruh dalam Kondisi Ini

    Jakarta

    Plastik polikarbonat (PC) hingga kini masih banyak dipakai pada kemasan galon air minum guna ulang. Kemasan air minum polikarbonat biasanya digunakan secara berulang melalui proses pembersihan dan pengisian ulang.

    Salah satu yang menjadi perhatian terkait penggunaan bahan polikarbonat adalah risiko migrasi senyawa Bisphenol A (BPA), senyawa yang digunakan bahan dalam pembuatan jenis plastik tersebut. Paparan BPA disebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, salah satunya gangguan sistem hormon tubuh.

    Pakar polimer Universitas Indonesia Prof Dr Mochamad Chalid, SSi, MSc.Eng menjelaskan proses distribusi dan bagaimana kemasan polikarbonat diperlakukan sangat memengaruhi proses peluruhan senyawa BPA ke produk air minum.

    Seringkali kemasan polikarbonat yang didistribusikan pada masyarakat terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Paparan suhu yang tinggi pada kemasan air minum polikarbonat dapat meningkatkan risiko peluruhan BPA ke dalam air.

    “Harus ada prosedur di situ, misalnya simpan dalam suhu sekian atau ditransport dengan suhu sekian. Harus ada prosedurnya, sementara ini belum ada,” kata Prof Chalid dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

    Selain faktor suhu yang tinggi, terdapat beberapa faktor lain yang berisiko dapat membuat kemasan air berbahan polikarbonat menjadi lebih rentan. Misalnya, banyak galon polikarbonat bermerek masuk ke depot isi ulang, kemudian melalui proses pencucian menggunakan deterjen dan digosok tidak semestinya, kemudian kembali lagi ke pabrik untuk digunakan ulang.

    Prof Chalid mengatakan umumnya kemasan air polikarbonat bisa digunakan secara berulang selama 4 tahun. Belum lagi paparan bahan dengan kadar pH atau kadar keasaman tertentu yang juga memengaruhi peluruhan BPA dari galon air minum.

    “Ketika dibersihkan menggunakan sabun, selain itu menggunakan sikat-sikat itu, tentu memperbesar terjadinya peluruhan ini,” jelas Prof Chalid.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok dan Distributor Depot Air Minum Indonesia (Apdamindo) Budi Darmawan mengatakan banyak galon air minum yang sudah usang masih beredar dan digunakan di masyarakat. Dengan kondisi warnanya mulai menguning dan bahkan kecokelatan, tentunya sulit untuk menjamin keamanannya.

    “Banyak yang bahkan memakai galon untuk air isi ulang, dengan kondisi galonnya sudah tua, kisaran lebih dari 10 tahun. Saya miris bila melihat kondisinya, terutama di daerah-daerah,” katanya.

    (avk/up)

  • Ramai-ramai Produsen Bikin Mobil Hybrid, Begini Respons Toyota

    Ramai-ramai Produsen Bikin Mobil Hybrid, Begini Respons Toyota

    Jakarta

    Mobil hybrid semakin menjamur di Indonesia. Bahkan merek-merek yang dulunya mulai berniaga di Indonesia dengan mobil listrik, kini juga ikutan melahirkan mobil hybrid, contohnya Hyundai yang baru merilis All New Santa Fe Hybrid. Bagaimana respons Toyota selaku merek Jepang yang mempopulerkan mobil hybrid di Indonesia?

    Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menjelaskan, tidak masalah dengan semakin banyaknya mobil hybrid di pasar Indonesia. Menurut Nandi, mobil hybrid bisa menjadi opsi bagi konsumen yang menginginkan mobil ramah lingkungan, namun tidak ingin dibuat sulit dengan kekurangan-kekurangan seperti yang ada di mobil listrik full baterai (BEV).

    Toyota Innova Zenix Hybrid Foto: Dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    “Kalau menurut saya, customer itu maunya peace of mind. Kalau dia peace of mind-nya tidak mau mikir ganjil genap ya pilih listrik. Kalau peace of mind dia nggak mau ribet ngecas ya hybrid. Kalau cuma buat PP (pergi-pulang) dengan jarak tetap bisa juga pilih (mobil listrik) baterai,” ungkap Nandi di Universitas Indonesia, Depok (30/10/2024).

    Saat ini lini produk hybrid Toyota sangat lengkap. Di segmen SUV kompak ada Yaris Cross Hybrid, di segmen MPV ada Innova Zenix Hybrid, lantas di segmen SUV ada Corolla Cross Hybrid dan RAV4 PHEV, juga ada Alphard Hybrid dan Vellfire Hybrid di segmen MPV premium.

    Toyota Alphard Hybrid Foto: Grandyos Zafna

    Selain Toyota, kini Hyundai juga mulai bermain di segmen hybrid dengan memperkenalkan All New Santa Fe Hybrid belum lama ini. Sebelumnya merek dari Inggris, MG, juga memperkenalkan mobil hybrid terbarunya MG VS.

    Dengan makin banyaknya produsen bermain di segmen hybrid, apakah nantinya mobil hybrid bisa mendapatkan insentif dari pemerintah, sama seperti mobil listrik full baterai?

    “Waktu diskusi kemarin, konsep pemerintah yang masih menggunakan fuel tak dapat insentif. Tetapi kalau konsepnya nanti pengurangan emisi, hitungannya selama model itu bisa mengurangi emisi, maka bisa dapat insentif,” bilang Nandi.

    (lua/din)

  • Siapa Tega Bunuh Wanita dengan Cara Tebas Kepala?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Oktober 2024

    Siapa Tega Bunuh Wanita dengan Cara Tebas Kepala? Megapolitan 31 Oktober 2024

    Siapa Tega Bunuh Wanita dengan Cara Tebas Kepala?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bagian kepala dari mayat wanita berinisial SH (40) yang ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara, akhirnya ditemukan di Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (29/10/2024) malam.
    Namun, sosok pelaku pembunuhan yang tega menebas kepala SH hingga terpisah dari tubuhnya masih tanda tanya.
    Polisi masih memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan kepala SH guna membantu proses penyelidikan kasus pembunuhan tersebut.
    “Kami sudah mengumpulkan semua keterangan saksi dari warga sekitar dan CCTV,” kata Kasubdit Jatanras AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi, Rabu (30/10/2024).
    “Yang pasti, kami berjanji akan mengungkap segera siapa pelakunya,” lanjut Rovan.
    Rovan mengungkapkan, lokasi penemuan bagian kepala milik jasad SH hanya berjarak sekitar 600 meter dari lokasi penemuan badannya.
    Diketahui, bagian tubuh SH ditemukan di dermaga kapal belakang sebuah pom bensin, Jalan Tuna, Muara Baru, Selasa pukul 10.00 WIB.
    Sedangkan lokasi penemuan bagian kepala di Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Selasa pukul 24.00.
    “Lokasi penemuan badan dan kepala berjarak kurang lebih (radius) 600 meter,” ungkap Rovan.
    Sejauh ini, dokter forensik Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur, telah mengidentifikasi sosok SH. Diketahui, korban seorang perempuan yang lahir pada 9 April 1984.
    Korban merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Babakan, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
    “Dokter forensik berhasil mengidentifikasi korban sehingga pihak kepolisian bisa menghubungi keluarga korban. Jam 03.00 WIB subuh, pihak keluarga sudah membuat laporan polisi di Polda,” ujar Rovan.
    Seorang warga bernama Saodah (60) mengungkapkan, bagian kepala dari mayat SH ditemukan warga di balik tembok yang ada di pinggir Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, pada Selasa sekitar pukul 24.00 WIB.
    Tembok tersebut merupakan pembatas yang memisahkan area Kompleks Pantai Mutiara dengan jalan dekat Rumah Pompa Waduk Pluit.
    Penemuan bagian kepala SH itu bermula dari warga yang mencium bau tak sedap di sekitar tembok sejak Selasa sore.
    “Bau sekali di sini. Daerah sini nih (salah satu bagian tembok) baunya, pokoknya antara amis dan bau-bau gitu,” ucap Saodah saat diwawancarai di lokasi, Rabu.
    Saodah sendiri mengaku mencium bau tak sedap di sekitar tembok tersebut pada Selasa sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, ia dan rekannya hendak pulang ke rumah usai berkegiatan di sekitar Waduk Pluit.
    Katanya, bau yang sangat menyengat dari titik tersebut membuat para pengendara motor yang melintas penasaran. Warga pun ramai-ramai mencari tahu apa yang menjadi sumber bau di balik tembok itu.
    “Ya, baunya itu menyengat keluar, jadi orang itu bingung bau apa ini, gitu. Jadi orang lewat itu yang naik motor ramai-ramai pada melihat, astagfirullahaladzim,” tambah Saodah.
    Setelah ditelusuri, di balik tembok tersebut terdapat bungkusan karung warna putih. Usai dicek, bungkusan itu berisi kantong warna hitam yang di dalamnya ternyata berisi kepala.
    Tak lama usai penemuan itu, pihak kepolisian mulai berdatangan ke TKP dan mengevakuasi kepala korban.
    Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam mengungkapkan, ada luka bekas senjata tajam di tubuh korban.
    “Ada luka senjata tajam, diduga menggunakan senjata tajam, berdasarkan posisi atau bekas irisannya di bagian leher. Perut jenazah ini membesar, dan kulit arinya mengelupas di bagian perut dan jari-jari tangan,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu.
    Ade berujar, mayat SH ditemukan dalam kondisi terbungkus karung berwarna putih yang dilapisi busa, selimut, kardus bekas kulkas, dan karung kecil.
    Saat ditemukan, jasad SH mengenakan kaus hitam berlengan panjang, bra berwarna merah, dan tanpa celana.
    “Kaki dan tangan jenazah ini terikat tali,” kata Ade.
    Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Haniva Hasna, menilai langkah pelaku pembunuhan yang membuang dua bagian tubuh SH tak begitu jauh bisa saja merupakan bentuk intimidasi.
    “Kenapa (bagian kepala dan tubuh korban) dibuang, tetapi tidak jauh? Ada indikasi si pelaku itu melakukan hal ini karena untuk mengintimidasi. Nah intimidasinya itu entahlah kepada siapa, entah kepada korban itu sendiri atau orang-orang di lingkungan terdekat dari korban,” ungkap Haniva dalam program Kompas Petang, dikutip dari YouTube
    Kompas TV
    , Rabu.
    Menurut Hasna, secara logika harusnya pelaku pembunuhan membuang bagian kepala maupun jasad korban sejauh-jauhnya, tidak berdekatan satu sama lain.
    Dengan begitu, penemuan bagian tubuh korban akan menjadi sulit dilakukan.
    “Tapi kalau (dibuangnya) dekat berarti kan ada indikasi-indikasi tertentu, siapa tahu pelakunya ingin mengintimidasi keluarga atau lingkungan sekitar dari korban itu sendiri,” ujar Haniva.
    Haniva mengaku belum bisa memastikan apakah pelaku pembunuhan adalah orang dekat korban atau bukan.
    Namun, ia mempelajari bahwa proses pembunuhan dan pembuangan jasad korban dilakukan secara serius dan direncanakan.
    “(Dapat dilihat) bagaimana cara pelaku membuangnya (jasad korban), (dibungkus) dengan bahan-bahan apa, berarti ini adalah orang-orang yang terlibat dalam hubungan tertentu dengan si korban ini, entah itu keluarga dekat atau teman-temannya, atau rekan bisnis atau yang lain,” jelasnya.
    (Penulis: Baharudin Al Farisi, Shinta Dwi Ayu | Editor: Jessi Carina, Akhdi Martin Pratama, Irfan Maullana, Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.