Institusi: Universitas Indonesia

  • Rangkul Alumni, Kandidat Ketum ILUNI FHUI Ini Gabungkan Seni Budaya – Page 3

    Rangkul Alumni, Kandidat Ketum ILUNI FHUI Ini Gabungkan Seni Budaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Ketum ILUNI FHUI) 2024-2027 Raden Rahmat Bastian bersama dengan para alumni FHUI dari berbagai angkatan menggelar nonton bareng (nobar) film Anak Kolong di studio 5, Hollywood XXI, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

    Rahmat menjelaskan, tujuan digelarnya event Nobar tersebut sebagai bentuk silaturahmi ke sesama alumni FHUI. “Hal ini sesuai dengan misi yang kami usung sebagai kandidat no 5, yaitu membangun konektivitas dan jaringan networking bagi ILUNI FHUI dan mahasiswa FHUI,” ucapnya, usai Nobar.

    Menurutnya, membangun konektivitas dan networking itu tidak harus dilakukan secara serius dan mainstream. Tapi bisa dengan cara-cara yang santai tapi menghibur, supaya muncul suasana keakraban diantara para alumni.

    “Saya juga beberapa hari ini disibukkan sebagai keynote speaker di berbagai seminar daring. Di webinar “From Basic to Breakthrough: Building Your Career in Arbitration. Diskusi berjalan dengan sangat menarik karena  bermanfaat bagi para alumni dan mahasiswa yang ingin menekuni bidang arbitrase,” paparnya panjang lebar.

    Dalam webinar tersebut, ia berharap, para peserta webinar bisa mendapatkan jejaring dan wawasan dari narasumber yang kompeten. Selanjutnya, ia juga ambil bagian dalam webinar “Mastering Advocacy Skill: Applying LEFT (Legal, Economic, Finance, and Tax)”.

    Masih berperan sebagai keynote speaker, ia bangga bisa bersanding dengan senior-senior alumni FHUI seperti Ichwan Sukardi dan Satya Bakti Parikesit.

    “Sharing pengalaman mereka sangat berharga terkait strategi keahlian advokasi kombinasi unik hukum, ekonomi, keuangan, serta perpajakan. Mereka banyak bercerita pengalaman mereka di bidangnya masing-masing dan real world case studies sesuai jenjang karir selama tiga dekade,” beber CEO PT Kalimatera Kotawaringin itu.

  • Profil Febby Rastanty yang Resmi Menikah dengan Perwira Polisi Bernama Drajad Djumantara

    Profil Febby Rastanty yang Resmi Menikah dengan Perwira Polisi Bernama Drajad Djumantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Febby Rastanty resmi mengakhiri masa lajangnya hari ini. Dia resmi menjadi suami Drajad Djumantara yang merupakan anggota kepolisian berpangkat inspektur satu (Iptu). Lalu siapa sebenarnya Febby Rastanty yang diketahui berprofesi sebagai artis sekaligus model dan juga penyanyi itu?

    Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Sabtu (9/11/2024) Febby Rastanty merupakan gadis kelahiran Jakarta, 1 Februari 1996 yang lahir dari pasangan Rasyid Jayaruddin dan Anice Worang.

    Ayah Febby sendiri berasal dari Palembang sementara itu ibunya berasal dari Manado. Ayah Febby telah meninggal dunia akibat kanker usus yang dideritanya pada 12 Juli 2015.

    Anak pertama dari dua bersaudara ini merupakan lulusan SMP 45 Jakarta dan SMA 70 Jakarta yang lulus SMA pada 2013.

    Febby melanjutkan studinya dengan mengambil Jurusan Hukum di Universitas Indonesia dan lulus dengan predikat cum laude pada 2018.

    Karier Febby di dunia hiburan sendiri dimulai pada 2004 dengan membintangi film berjudul Tina Toon dan Lenong Bocah dengan berperan sebagai Mentari.

    Film keduanya adalah Angel’s Cry yang menancapkan dirinya sebagai seorang aktris.

    Tak berhenti di dunia akting, nama Febby semakin berkibar usai dirinya bergabung dengan grup vokal Blink pada 2012.

    Sebelum diketahui menjalin hunungan dengan Drajad, Febby sempat dikaitkan dengan putra artis Venna Melinda yang kini menjadi anggota DPR, Verrel Bramasta. Keduanya sempat terlibat kerja sama dang menghasilkan single lagu berjudul Cinta Kita Muda.

    Sepupu artis Ranty Maria itu semakin terkenal di dunia hiburan seusai dirinya sukses memerankan tokoh bernama Zara di sinetron Karena Aku Sayang di tahun 2022.

    Hubungan Febby Rastanty dengan Drajad Djumantara sendiri ternyata sudah berlangsung sejak 2019. Namun, keduanya pandai menyimpan kedekatan. Lantaran secara tiba-tiba keduanya menggelar acara lamaran yang dilangsungkan Agustus 2024 yang kemudian dilanjutkan acara pernikahan yang digelar keduanya hari ini di The Tribrata Dharmawangsa Jakarta Selatan.

  • Profil Drajad Djumantara, Perwira Polisi Muda Yang Mampu Taklukkan Hati Febby Rastanty

    Profil Drajad Djumantara, Perwira Polisi Muda Yang Mampu Taklukkan Hati Febby Rastanty

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Febby Rastanty dan Drajad Djumantara resmi menjadi pasangan suami istri setelah keduanya melangsungkan acara pernikahan di The Tribrata Dharmawangsa Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah sosok suami Febby Rastanty itu? 

    Sosok Drajad Djumantara sontak menjadi perhatian netizen, lantaran dirinya bukan dari latar belakang pekerja hiburan. Diketahui, Drajad merupakan perwira muda di institusi kepolisian. 

    Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (9/11/2024) Drajat Djumantara merupakan lulusan akademi kepolisian (Akpol) 2017. Kini, Drajad sendiri memangku jabatan sebagai Kasubnit IV Satreskrim Polsek Taman Sari Jakarta Barat. 

    Lahir dari ayah bernama Dedi Kusnadi yang juga merupakan anggota kepolisian berpangkat Komisaris Besar Polisi, dan ibunya bernama Sumiarty merupakan Senior Agency Director di sebuah perusahaan asuransi yang telah meninggal dunia pada 2023. 

    Anak kedua dari lima bersaudara itu diketahui juga sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Universitas Indonesia. 

    Hubungan Drajad dengan Febby sendiri ternyata sudah cukup lama yakni sejak 2019. Namun, keduanya pintar menyimpan rapat hubungan keduanya, bahkan sebelum akhirnya diketahui memiliki hubungan dengan Drajad. 

    Febby sendiri sempat dikaitkan memiliki hubungan dengan putra artis Venna Melinda, Verrell Bramasta terlebih keduanya memiliki project musik bersama dengan berduet lewat single Cinta Kita Muda. 

    Hubungan keduanya sendiri terendus media saat pernikahan Jessica Mila dan Yakub Putra Hasibuan yang digelar pada 2023. Di mana Febby tampak hadir bersama Drajat saat menghadiri acara resepsi Jessica Mila itu. 

    Keduanya, resmi mengumumkan hubungannya usai Drajad melamar Febby pada Agustus 2024. Hubungan keduanya resmi melangkah ke jenjang pernikahan. 

  • 5
                    
                        Polemik Baru Disertasi Bahlil Lahadalia 
                        Nasional

    5 Polemik Baru Disertasi Bahlil Lahadalia Nasional

    Polemik Baru Disertasi Bahlil Lahadalia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    menuai polemik.
    Setelah dipertanyakan dari sisi kewajaran waktu pengerjaan dan substansinya, muncul isu baru terkait keabsahan penelitian Bahlil yang mengambil program doktoral di Universitas Indonesia itu.
    Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) merasa keberatan nama organisasinya itu dicatut sebagai informan dalam disertasi itu.
    Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar menyampaikan bahwa surat keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.
    Sebab, Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya dalam rangka menyelesaikan program studi doktor di UI.
    “Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).
    Melky menyampaikan bahwa pihaknya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.
    Saat itu, Ismi Azkya mengaku kepada Jatam sedang melakukan penelitian untuk dirinya sendiri sebagai tim peneliti di Lembaga Demografi UI, bukan orang lain.
    “Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI,” kata Melky.
    “Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang,” ucapnya. 
    Melky menegaskan, ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa hal ini adalah bagian proses penyelesaian
    disertasi Bahlil
    .
    “Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” kata Melky.

    Selain itu, kata Melky, Ismi Azkya juga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, sampai akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.
    “Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut,” ucapnya.
    Pihak Universitas Indonesia (UI) memberi tanggapan atas Jatamnyayng mengajukan keberatan kepada mereka atas pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Bahlil.
    UI menyinggung bahwa disertasi itu masih dapat direvisi.
    “Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut,” ujar Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).
    “Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya,” ucapnya.
    Namun, Amelita tak bisa mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi.
    Ia juga tidak mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.
    Bahlil Lahadalia meraih gelar doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (16/10/2024).
    Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian
    cumlaude.
    Dikutip dari laman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Bahlil tercatat masuk UI sebagai mahasiswa Doktoral pada 13 Februari 2023.
    “Saya menyatakan Saudara Bahlil Lahadalia lahir di Banda Maluku Tengah, Maluku tanggal 7 Agustus 1976, menjadi Doktor dalam bidang Kajian Strategik dan Global,” kata Promotor Prof. Chandra Wijaya dalam sidang terbuka yang disiarkan secara daring, Rabu.
    Chandra mengatakan, Bahlil kini telah resmi menyandang gelar doktor dan berhak menerima semua hal dan kehormatan berkaitan dengan gelar tersebut.
    “Sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku,” ujarnya.
    Adapun Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
    Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
    Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
    Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
    Kemudian, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan Megapolitan 9 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah berita di Jabodetabek menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Jumat (8/11/2024), salah satunya mengenai duduk perkara kericuhan di Teluknaga.
    Selain itu, berita tentang pernyataan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang kecewa terkait ketidakhadiran dua dari tiga calon gubernur Jakarta juga ramai dibaca.
    Sementara itu, berita mengenai protes warga Teluknaga terkait operasi
    truk tanah
    sebelum terjadi kericuhan yang mengakibatkan kaki bocah terlindas turut menarik perhatian.
    Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Bocah berinisial ANP (9) terluka parah setelah terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (7/11/2024) sekitar pukul 09.00 WIB.
    Truk dengan nomor polisi B 9304 KYW yang dikemudikan oleh DWA (21) melindas kaki kiri ANP saat bocah tersebut dibonceng seorang wanita berinisial SD (20).
    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, ANP dan SD bergerak dari arah Kosambi menuju Teluknaga.
    Ketika SD mencoba mendahului truk dari sebelah kiri, mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
    “SD terjatuh ke arah kiri, sementara ANP terjatuh ke kanan dan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan,” ujar Kombes Zain.
    ANP yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis.
    Baca selengkapnya
    di sini
    Pramono Anung
    menjadi satu-satunya calon gubernur (cagub) yang hadir dalam acara Dialog Jakarta bertema “Ragam Perspektif Membangun Kota” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, pada Kamis (7/11/2024).
    Sebenarnya, ketiga cagub diundang dalam acara ini. Namun, Ridwan Kamil (RK) berhalangan hadir, sementara Dharma Pongrekun diwakili oleh Kun Wardana.
    “Tadi pagi kami mendadak menerima informasi pembatalan secara sepihak. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan cagub dan kurangnya penghargaan terhadap ruang akademik dan ilmiah,” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI 2024, Muhammad Rihandi, dalam sambutannya.
    Rihandi menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang awalnya menyatakan akan hadir tetapi membatalkan secara sepihak.
    Di sisi lain, Pramono mengakui bahwa memiliki kesempatan untuk menghadiri acara tersebut merupakan hal yang menyenangkan.
    Pasalnya, ia bisa mendapatkan banyak masukan tajam dari para panelis, salah satunya soal literasi.
    Seorang mahasiswa UI mengeluhkan minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Atmo Prakoso (45), warga Teluknaga, menyampaikan bahwa protes warga terkait operasional truk tanah sudah berlangsung tiga kali dalam tiga hari berturut-turut sebelum kericuhan pecah pada Kamis (7/11/2024) pagi.
    Menurut Atmo, aksi pertama dilakukan di Kantor Kecamatan Kosambi, Jalan Salembaran, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (5/11/2024).
    “Sebelum kejadian ini (truk melindas bocah berusia 9 tahun), sudah ada protes dan demo selama tiga hari berturut-turut. Bahkan, di kantor kecamatan sendiri ada aksi protes,” ungkap Atmo.
    Aksi protes berlanjut pada Rabu (6/11/2024) di Kampung Melayu, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
    “Besoknya ada protes di Kampung Melayu ke pemerintah. Lalu besoknya kejadian itu terjadi,” ungkap Atmo.
    Dalam insiden pada Kamis pagi, Atmo menyebutkan bahwa sopir truk sempat menjadi sasaran amukan massa.
    “Sopirnya sempat diamuk karena emosi warga yang meledak saat itu. Namun, ada juga yang berusaha mengamankannya,” jelasnya.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Dampak Penyeragaman Kemasan Rokok Polos Capai Rp308 Triliun, RI Rugi Banyak!

    Jakarta: Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.
     
    Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.
     
    Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.
    “Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujar Andry dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.
     
    Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.  Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.
     
    Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.
     
    Lebih dari itu, ia mengingatkan industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.
     
    “Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.
     

     

    Bertentangan dengan kedaulatan ekonomi

    Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menilai Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.
     
    Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.
     
    “Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan,” tutur dia.
     
    Hikmahanto menekankan Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.  
     
    “Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional,” tambahnya.
     
    Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.
     
    “Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?” imbuh dia.
     
    Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. “Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol,” paparnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Bahlil Revisi Disertasi Usai Diprotes Jatam, Said Didu Bilang Harus Dibatalkan

    Bahlil Revisi Disertasi Usai Diprotes Jatam, Said Didu Bilang Harus Dibatalkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memprotes disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pasalnya dalam disertasi itu, Jatam dicatut sebagai informan utama.

    Merespons hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberi sentilan terhadap Universitas Indonesia yang selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi terbaik.

    “Betapa rusaknya negeri ini. Perguruan Tinggi terbaik seperti @univ_indonesia sudah menghalalkan etika keilmuan,” kata Said Didu dalam akun X, Jumat, (8/11/2024).

    Menurutnya, disertasi tersebut seharusnya tidak sekadar direvisi setelah ujian terbuka.

    “Jika data disertasi yang digunakan salah atau diperoleh secara tidak sah maka disertasi batal – bukan direvisi setelah ujian terbuka,” tambahnya.

    Sebelumnya, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menyampaikan keberatannya atas disertasi doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berjudul, “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

    “Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ungkap Melky.

    Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia menyebut bahwa Bahlil sedang menjalani fase revisi naskah disertasi doktoralnya usai digelarnya sidang promosi doktoral beberapa waktu lalu. (selfi/fajar)

  • Indonesia Negara Tropis, Kok Bisa Banyak Anak Kekurangan Vitamin D?

    Indonesia Negara Tropis, Kok Bisa Banyak Anak Kekurangan Vitamin D?

    Jakarta

    Indonesia termasuk negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun. Kondisi tersebut seharusnya membuat masyarakat Indonesia tercukupi akan kebutuhan vitamin D.

    Namun studi malah menemukan warga Indonesia, termasuk anak-anak, cenderung mengalami defisiensi vitamin D. Berdasarkan data dari South East Asian Nutrition Surveys II (SEANUTS II), anak-anak di Indonesia belum memenuhi kebutuhan rata-rata kalsium dan vitamin D sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang mereka.

    Guru besar Fakultas Ilmu Kesehatan Anak Universitas Indonesia Prof Dr dr Rini Sekartini SpA(K) mengatakan meski tinggal di negara tropis, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kekurangan vitamin D pada anak. Termasuk banyak orang tua yang takut kulit anak menggelap saat terkena sinar matahari.

    “Kalau main di luar juga orang tua cenderung menutup tubuh anak dengan penuh, jadi paparan sinar matahari yang masuk itu dikit sekali. Termasuk jg yg di daerah rural. Mereka kan sering main outdoor, tapi tetap juga defisiensi vitamin d,” kata dr Rini saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Sengaja menghindari sinar matahari, bisa membuat tubuh anak menjadi kekurangan vitamin D. Dampaknya pun sangat banyak, mulai dari cepat lelah hingga autoimun atau kondisi ketika kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri.

    Kata dr Rini, pemenuhan gizi termasuk memberikan sarapan dengan gizi seimbang sangat penting bagi anak-anak sekolah. Sarapan sehat tidak hanya berfungsi meningkatkan energi, tetapi sumber utama mereka agar tetap fit dalam beraktivitas.

    “Secara umum, anak-anak yang mengonsumsi susu pada saat sarapan memiliki asupan mikronutrien esensial lebih tinggi terutama kalsium dan vitamin D,” tandas dr Rini.

    (kna/kna)

  • Respons UI soal Jatam Keberatan Dicatut dalam Disertasi Bahlil
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 November 2024

    Respons UI soal Jatam Keberatan Dicatut dalam Disertasi Bahlil Nasional 8 November 2024

    Respons UI soal Jatam Keberatan Dicatut dalam Disertasi Bahlil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Universitas Indonesia
    (UI) memberi tanggapan atas Jaringan Advokasi Tambang (
    Jatam
    ) yang mengajukan keberatan kepada mereka atas pencatutan nama organisasinya dalam
    disertasi
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    .
    Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI Amelita Lusia menyinggung bahwa proses disertasi itu masih dapat direvisi.
    “Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut,” ujar Amelita kepada
    Kompas.com
    , Jumat (8/11/2024).
    “Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya,” kata dia.
    Amelita belum mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi.
    Ia juga belum mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.
    Sementara itu, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.
    Keberatan ini dilayangkan karena Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya dalam rangka menyelesaikan program studi doktor di UI.
    “Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat.
    Melky menerangkan bahwa pihaknya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.
    Saat itu, Ismi Azkya mengaku kepada Jatam sedang melakukan penelitian untuk dirinya sendiri sebagai tim peneliti di Lembaga Demografi UI, bukan orang lain.
    “Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI,” kata Melky.
    “Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang,” sambungnya.
    Melky menegaskan ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa hal ini adalah bagian proses penyelesaian disertasi Bahlil.
    “Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” jelas Melky.
    Selain itu, Ismi Azkya juga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, sampai akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.
    “Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut,” kata Melky.
    Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global UI pada 16 Oktober 2024 lalu.
    Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.
    Adapun Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
    Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
    Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
    Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
    Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
    Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.
    “Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan,” kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Kronologi Jatam Dicatut Jadi Informan Disertasi Bahlil di UI
                        Nasional

    2 Kronologi Jatam Dicatut Jadi Informan Disertasi Bahlil di UI Nasional

    Kronologi Jatam Dicatut Jadi Informan Disertasi Bahlil di UI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaringan Advokasi Tambang (
    Jatam
    ) mengajukan keberatan kepada
    Universitas Indonesia
    (UI) atas pencatutan nama organisasi mereka, dalam disertasi yang disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    .
    Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah diwawancarai oleh Bahlil. Dia pun menduga ada praktik perjokian karya ilmiah demi kepentingan disertasi Bahlil agar bisa meraih gelar doktor.
    “Kami menduga peneliti bernama Ismi Azkya merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahlil Lahadalia,” ujar Melky dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).
    “Ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya,” imbuh dia.
    Melky menguraikan bahwa pada 28 Agustus 2024 seorang peneliti bernama Ismi Azkya datang ke kantor Sekretariat Jatam. Saat itu Ismi mengaku sebagai peneliti dari Lembaga Demografi UI.
    Islm datang bersama seorang rekannya yang juga disebut sebagai peneliti Lembaga Demografi UI. Keduanya menyatakan tengah melakukan penelitian mengenai hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap masyarakat.
    “Berulang kali ia menyebutkan, ‘Saya sedang meneliti,’ yang menunjukkan ia sebagai peneliti aktif yang berkepentingan langsung, bukan untuk orang lain, terkhusus Bahlil Lahadalia,” kata Melky.
    Namun, Jatam mengaku terkejut saat mengetahui nama organasi mereka dicantumkan sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil, untuk menyelesaikan studi di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.
    Setelah sidang terbuka promosi doktor pada 16 Oktober 2024, Jatam menerima salinan disertasi Bahlil yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.
    “Di dalam disertasi tersebut, kami menemukan nama Jatam sebagai informan utama. Selain itu, kami juga menemukan verbatim yang menggambarkan isi percakapan antara dua pegiat Jatam dengan Ismi pada 28 Agustus 2024,” ungkap Melky.
    Sehari setelah sidang, dua pegiat Jatam mencoba menghubungi Ismi melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta klarifikasi.
    Namun, mereka mendapatkan dua pernyataan yang berbeda. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ismi awalnya menyatakan bahwa informasi dari Jatam tidak digunakan untuk disertasi Bahlil.
    Setelahnya, Ismi justru menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp kepada pegiat Jatam. Dia mengaku hanya diminta membantu mewawancarai pihak Jatam.
    “Begini bunyi pesannya: Sebelumnya mohon maaf, kak, saya kurang paham sejauh itu karena saya hanya diminta untuk bantu wawancara. Untuk penjelasan lebih jelas bisa hubungi kontak berikut kak,” kata Melky mengutip pesan Ismi Azkya.
    Namun, Ismi tidak menjelaskan identitas kontak yang dikirimkannya. Tak lama setelahnya, Ismi justru memblokir nomor kontak dua pegiat Jatam yang mencoba menghubunginya.
    “Menurut kami, tindakan yang dilakukan Ismi Azkya dan Bahlil Lahadalia merupakan bentuk penipuan intelektual yang mencederai integritas dan marwah pendidikan Indonesia,” tutur Melky.
    Adapun surat keberatan atas pencatutan nama Jatam sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil sudah dilayangkan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.
    “Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” kata Melky.
    Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI).
    Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.
    Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
    Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
    Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
    Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
    Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
    Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.
    “Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan,” kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.
    Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan bahwa keberatan yang diajukan Jatam dapat menjadi pertimbangan bagi kampus. Sebab, proses disertasi Bahlil tersebut masih dapat direvisi.
    “Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut,” ujar Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia, kepada
    Kompas.com
    , Jumat (8/11/2024).
    “Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.