Xcloud.id

Institusi: Universitas Indonesia

  • Dekan Pembimbing Doktoral Bahlil Lahadalia Disorot, MWA UI Didorong Gelar Proses Etik – Page 3

    Dekan Pembimbing Doktoral Bahlil Lahadalia Disorot, MWA UI Didorong Gelar Proses Etik – Page 3

    Diketahui, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) menangguhkan gelar doktor Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu sempat dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Terbuka Gelar Doktor di UI pada Rabu, 16 Oktober 2024.

    Namun setelahnya, penganugerahan gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari UI untuk Bahlil Lahadalia itu dicibir sejumlah pihak. Tak sedikit yang menilai pemberian gelar doktor tersebut janggal karena studi S3 Bahlil hanya ditempuh kurang dari dua tahun.

    Desakan-desakan ini diduga membuat MWA UI mengambil tindakan menangguhkan gelar doktor Bahlil Lahadalia (BL). Pada Nota Dinas dengan Nomor ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024, Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Staquf mengirimkan surat kepada Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro perihal Penyampaian Siaran Pers terkait Mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG UI.

    “Sesuai dengan hasil rapat Koordinasi 4 (empat) Organ Universitas Indonesia yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 November 2024 di Kampus UI Salemba, berikut kami lampirkan Siaran Pers terkait dengan Mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia,” tulis Ketua MWA UI pada surat resminya, dikutip Rabu (13/11/2024).

    Surat yang dikeluarkan pada 12 November 2024 itu ditembuskan kepada Ketua, Sekretaris Senat Akademik UI, selanjutnya kepada Ketua, Sekretaris Dewan Guru Besar UI. Selanjutnya kepada Sekretaris Universitas dan Kepala Biro Humas dan KIP.

    “Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika,” kata Gus Yahya pada surat tersebut.

    UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya.

     

  • 5 Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo Megapolitan

    5 Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo Megapolitan

    Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    MENDEKATI
    hari pencoblosan, persaingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta kian sengit, terutama antara pasangan calon Ridwan Kamil – Siswono dengan Pramono Anung – Rano Karno. Setidaknya itu ditunjukkan lewat survei dari sejumlah lembaga.
    Pramono-Rano yang pada awal penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU Jakarta masih tertinggal secara popularitas maupun elektabilitas dari Ridwan Kamil-Siswono, kini pasangan calon itu terus naik.
    Bahkan, hasil survei sejumlah lembaga menempatkan mereka di urutan teratas.
    Litbang
    Kompas,
    misalnya, dalam survei yang digelar pada 20-25 Oktober 2024,
    elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 34,6 persen, sementara Pramono-Doel unggul tipis sebesar 38,3 persen.
    Adapun calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, sementara yang tidak menjawab atau belum memutuskan 23,8 persen. Adapun
    margin of error
    sebesar 2,9 persen.
    Sementara survei terbaru yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 31 Oktober-9 November 2024,
    selisih elektabilitas kedua pasangan membesar.
    Elektabilitas Pramono-Rano mencapai 46 persen. Angka itu terpaut nyaris 7 persen dari Ridwan Kami-Suswono sebesar 39,1 persen.
    Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 5,1 persen. Adapun
    margin of error
    2,9 persen.
    Berdasarkan hasil survei,
    Pilkada Jakarta
    sejauh ini belum dapat dipastikan apakah akan berlangsung dalam satu atau dua putaran, mengingat belum ada kandidat yang elektabilitasnya lebih dari 50 persen. Fakta lain, masih tingginya
    undesided voter
    s atau pemilih bimbang.
    Sehingga hasil akhir pada Pilkada Jakarta kali ini akan sangat ditentukan oleh strategi dan pendekatan politik yang jitu atau relevan di akhir masa kampanye, sampai jelang hari pencoblosan.
    Dengan begitu, dapat mengubah keputusan pemilih di detik terakhir ‘last second decision’.
    Ada sejumlah ceruk pemilih yang dapat terus dipersuasi dan bisa menjadi penentu kemenangan. Salah satu yang menjadi rebutan kontestan adalah para pemilih loyal
    Anies Baswedan
    , bekas gubernur Jakarta yang tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta.
    Loyalis Anies yang kerap disebut ‘Anak Abah’ di antaranya masih menanti kemana Anies akan mengarahkan dukungan politiknya.
    Itu artinya di mana Anies berlabuh, dapat turut memastikan siapa yang akan menang, atau setidaknya Pilkada Jakarta kali ini berlangsung satu atau dua putaran.
    Sikap politik Anies boleh dikata dapat menjadi semacam
    game changer
    yang bisa mengubah peta persaingan, memastikan kemenangan pada salah satu kontestan.
    Setidaknya sampai artikel ini ditulis, Anies belum secara terbuka menyatakan dukungannya. Sesuatu yang tentu dinanti, meski bisa jadi tak akan terjadi sampai di hari pemilihan.
    Kendati demikian, dan sekalipun belum secara gamblang menyatakan dukungan lewat satu pernyataan politik, namun perjumpaan Anies dengan Pramono-Rano di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024), menghadirkan impresi politik tersendiri.
    Apalagi pertemuan itu kemudian diunggah di akun Instagram resmi
    @aniesbaswedan
    , dengan ‘quote’ yang mengesankan adanya sokongan politik. Anies menyebut pertemuan tersebut untuk membicarakan masa depan Jakarta.
    “
    Pagi ini, menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta dan masa depannya dengan Mas @pramonoanungw dan Bang @si.rano di rumah. Ditemani lontong sayur dan kopi buatan @fery.farhati, bikin percakapan makin hangat dan menyenangkan
    ,” bunyi keterangan di unggahan itu.
    Perjumpaan dengan gestur yang hangat di masa kampanye, kemudian dipublikasikan lewat akun pribadi, dan setelah itu diamplifikasi lewat berbagai kanal media terutama media sosial, membawa pesan politik simbolik yang kuat.
    Menjadi semacam kode keras, yang dapat dibaca dan diinterpretasikan khalayak sebagai bentuk dukungan Anies kepada Pramono-Rano.
    Komunikasi simbolik lewat kode keras ala Pramono-Rano dengan Anies sebenarnya juga dilakukan oleh calon gubernur Ridwan Kamil.
    Makan malam Ridwan Kamil bersama
    Prabowo Subianto
    dengan kemeja warna senada baru-baru ini, kemudian foto-foto momen itu diunggah di media sosial Instagram
    @prabowo
    sejatinya juga adalah kode keras atau dukungan politik sang presiden.
    Dalam akun media sosial Instagram pribadi Prabowo pada Jumat (10/10/2024), ada tiga foto yang diunggah, menunjukkan Prabowo sedang makan dengan Ridwan Kamil.
    Melalui deskripsi unggahannya tertulis, ”
    Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat
    .”
    Sementara itu, Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya
    @ridwankamil
    di waktu yang hampir bersamaan, juga mengunggah momen makan malamnya dengan Prabowo.
    Pertemuan yang melibatkan dua kandidat gubernur dengan dua tokoh politik, tanpa ada pernyataan dukungan politik secara gamblang sejatinya merupakan (sebatas) kode keras sebagai komunikasi simbolik kepada khalayak pemilih.
    Kode keras sebagai komunikasi simbolik adalah penggunaan tanda, simbol, atau bahasa, termasuk gestur (bahasa tubuh) yang memiliki makna spesifik untuk menyampaikan pesan tertentu.
    Dalam konteks komunikasi simbolik, kode keras merujuk pada pesan yang bersifat eksplisit, tegas, dan memiliki interpretasi yang sejalan dengan keinginan penyampai pesan kepada khalayak.
    Dampak kode keras sangat signifikan. Selain untuk memberikan pesan secara terbuka, kode keras juga dapat diandalkan bila satu pesan mau secara implisit, menciptakan makna tersembunyi, tapi efektif dalam menggiring opini publik, atau dalam konteks kampanye politik bisa dengan mudah mempersuasi pemilih.
    Itu sebabnya kode keras bisa digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan terutama dari seorang tokoh sentral kepada pada pendukungnya.
    Sehingga sekalipun tidak atau belum secara verbal menyampaikan sikap politiknya, tapi bila secara simbolik dukungan politik itu sudah diarahkan, maka membuka peluang ‘followers’ mengikuti.
    Kode keras sebagai komunikasi politik dapat menggalang opini khalayak secara kolektif, sehingga sering digunakan dalam membangun citra atau persepsi untuk membingkai suatu isu agar sesuai dengan narasi politik tertentu.
    Dalam ilmu komunikasi, kode keras sebagai komunikasi simbolik dapat dijelaskan melalui beberapa teori komunikasi politik yang berfokus pada penggunaan simbol, tanda, dan makna untuk memengaruhi audiens atau khalayak.
    Seperti Teori Simbolisme Politik yang menjelaskan bahwa simbol-simbol politik digunakan untuk membangkitkan emosi, membangun identitas kelompok, dan memberikan makna kolektif.
    Sehingga dalam konteks kode keras sebagai komunikasi simbolik, sekalipun adalah alat untuk menyampaikan pesan secara implisit, tetapi dampak kuat dalam menggiring opini.
    Murray Edelman dalam bukunya “The Symbolic Uses of Politics” menjelaskan bahwa simbol-simbol politik menciptakan realitas sosial yang memengaruhi perilaku dan preferensi pemilih tanpa perlu adanya penjelasan panjang.
    Begitu pula dalam Teori Semiotika (
    Semiotics
    ) yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dan dikembangkan oleh Roland Barthes, mempelajari hubungan antara tanda (
    sign
    ), penanda (
    signifier
    ), dan petanda (
    signified
    ).
    Kode keras dalam konteks ini berfungsi sebagai tanda yang memiliki makna tersirat bagi audiens segmen tertentu.
    Roland Barthes dalam “Mythologies” menjelaskan bagaimana tanda-tanda (seperti simbol atau slogan) dalam budaya populer membawa makna ideologis.
    Penggunaan warna (seperti merah untuk revolusi atau putih untuk kebersihan moral) adalah contoh kode keras yang dapat dipahami melalui makna budaya dan konteks politiknya.
    Dalam Teori Framing oleh Erving Goffman juga menjelaskan bagaimana pesan dikemas atau “dibingkai” untuk membentuk cara audiens memahami sebuah isu.
    Dalam konteks ini, di ranah komunikasi politik, kode keras digunakan untuk membingkai pesan secara simbolik agar lebih mudah diterima dan mempersuasi.
    Goffman menjelaskan framing sebagai cara untuk mengorganisasi pengalaman sosial dan makna melalui simbol atau narasi tertentu.
    Kehadiran Pramono-Rano dan diterima secara sadar oleh Anies di kediamannya, juga menyertakan media, termasuk media sosial adalah upaya framing politik yang tentu saja sudah dikalkulasi dampaknya.
    Kode keras juga relevan bila dijelaskan lewat Teori Komunikasi Nonverbal, yang antara lain menekankan pentingnya gestur, ekspresi wajah, pakaian, dan simbol visual lainnya dalam memastikan efektivitas komunikasi politik.
    Seperti yang dikemukakan oleh Albert Mehrabian bahwa komunikasi nonverbal bisa lebih efektif dalam menyampaikan emosi dan makna dibandingkan kata-kata.
    Sehingga kode keras seringkali muncul dalam bentuk nonverbal untuk menghadirkan impresi, memberi pesan kuat.
    Begitu pula dalam Teori Propaganda yang mempelajari bagaimana pesan-pesan politik dirancang untuk memengaruhi opini publik secara luas.
    Dalam propaganda, kode keras melalui narasi atau momen interaksi sederhana yang mudah diingat dan dipahami dapat menggerakkan emosi.
    Harold Lasswell dalam “Propaganda Technique in the World War” menjelaskan pentingnya simbol termasuk melalui kata-kata atau interaksi sederhana untuk menyampaikan pesan kompleks. Penggunaan gestur (seperti simbol-simbol kampanye) adalah bentuk propaganda simbolik.
    Kode keras dalam komunikasi politik menjadi efektif karena dapat memanfaatkan emosi dan identifikasi kelompok. Membangun pesan persuasif sederhana, tetapi memiliki dampak besar.
    Itu artinya, kedatangan Pramono-Doel ke kediaman Anies, bila dibaca atau diterima khalayak, terutama oleh ‘Anak Abah’ sebagai bagian dari kode keras dukungan politik Anies, kemudian secara kolektif beringsut atau memilih Pramono-Rano, lantas mereka memenangkan pemilihan, sejatinya Anies telah ikut menangkan Pramono-Rano.
    Apalagi bila kemudian Anies tidak hanya sebatas memberikan kode keras lewat komunikasi simbolik, tapi langsung tampil memberikan pernyataan politik atau dukungannya secara terbuka, misalnya dalam kampanye akbar atau jelang masa tenang sebelum hari pencoblosan, tentu makin jelas ‘barang itu’ (kontribusinya).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minim Skrining Jadi ‘Biang Kerok’ Kanker Serviks-Payudara Masih Tinggi di RI

    Minim Skrining Jadi ‘Biang Kerok’ Kanker Serviks-Payudara Masih Tinggi di RI

    Jakarta –

    Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang kasus kanker tertinggi secara global, termasuk jenis kanker serviks dan payudara. Kedua kasus tersebut menjadi pemicu kematian terbanyak wanita di Indonesia akibat kanker.

    Lebih dari 70 persen pasien teridentifikasi kanker saat sudah berada di stadium empat. Pada fase ini, kemungkinan bertahan hidup pasien dalam lima tahun ke depan ‘hanya’ berada di bawah 50 persen.

    Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof dr Ari Fahrial Syam, SpPD, menekankan minimnya skrining dini menjadi pemicu kasus kanker serviks dan payudara pada wanita relatif masih tinggi.

    “Kalau bicara soal kanker itu berarti tumor ganas, kalau kita bicara tumor ada jinak dan ganas, nah bagaimana kita mendeteksi, syukur-syukur saat dideteksi pada tumor jinak, misalnya melalui mammogram kanker payudara kalau ditemukan masih jinak tidak perlu diangkat payudaranya, kalau sudah kanker, satu payudara mesti diangkat,” tutur Prof Ari dalam agenda The 12th Annual Women’s Health Expo & Bazaar 2024, Sabtu (16/11/2024).

    “Termasuk juga kanker serviks, kita ingin menemukan yang masih polip misalnya, atau masih infeksi kronis, kalau kita temukan di situ, kita sudah bisa putus mata rantainya menjadi kanker,” lanjut dia.

    Perkembangan kanker di stadium lanjut memicu penyebaran sel kanker terus meluas. Karenanya, sebelum mengeluhkan gejala, sebaiknya rutin melakukan skrining. Skrining IVA test dan pap smear untuk kanker serviks, serta usg mammae untuk kanker payudara.

    “Yang penting menurut saya juga bukan sekadar pemeriksaan kesehatan, tetapi follow up-nya, banyak pegawai-pegawai, tenaga klinis dalam pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan, meski sudah diberi hasil, tidak difollow up, baik dari petugas maupun yang diskrining,” terang dia.

    “Padahal itu penting karena kembali lagi, pasien-pasien yang ditemukan stadium 1 survival rate 90 persen, stadium 4, kurang dari 50 persen, kalau kita temukan dari sel pre cancer dia tidak akan pernah kena kanker karena sudah dihilangkan,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Kanker Usus Besar Mulai Intai Generasi Muda RI, Waspadai BAB Disertai Keluhan Ini

    Kanker Usus Besar Mulai Intai Generasi Muda RI, Waspadai BAB Disertai Keluhan Ini

    Jakarta –

    Proporsi kasus kanker usus besar di Indonesia dilaporkan sudah mulai disusul oleh generasi muda. Perbandingannya dengan kasus di usia lanjut kini adalah 40 dan 60 persen.

    “Artinya sudah hampir 50:50 sekarang. Kasus kanker di usia 30 dan 40 sudah mulai umum, di usia 20 sudah mulai beberapa kali dilaporkan,” tutur Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof dr Ari Fahrial Syam, SpPD, saat ditemui di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11/2024).

    Prof Ari mengingatkan agar masyarakat aktif melakukan skrining. Pasalnya, bila dibawa ke fasilitas kesehatan saat sudah bergejala, peluang kesembuhan relatif sudah amat berkurang dibandingkan ketika teridentifikasi di stadium awal.

    “Kita bilang bahwa kita memang masih sangat rendah karena sampai saat ini, untuk angka deteksi dini, pemerintah belum menerapkan mass skrining, jadi belum ada skrining massal kanker ke masyarakat,” lanjut Prof Ari.

    “Kasus itu datang dia ketika sudah bergejala, nah memang ada, oke berapa kelompok, misalnya kanker usus besar kita melakukan riset projectnya, riset tersebut kita bisa bilang mendeteksi 5-10 persen kalau dia calon pre cancer tapi kan kalau tidak ada programnya ini akan terlambat,” khawatirnya.

    Dirinya mendorong pemerintah untuk segera menjalankan skrining massal, utamanya sejumlah penyakit prioritas. Hasil skrining tersebut juga ditegaskan Prof Ari perlu ditindaklanjut, yakni mendapatkan edukasi, perawatan, atau pengobatan.

    Gejala Pertanda Kanker Stadium Lanjut

    Secara umum, saat sel kanker berkembang di stadium awal, pasien kerap tidak mengeluhkan gejala apapun.

    “Umumnya pasien-pasien datang sudah di stadium akhir 3 dan 4, sudah bergejala itu sudah terlambat. Gejalanya bisa berak darah, susah BAB, muntah-muntah, itu kira-kira tumornya sudah besar, kanker, tumor ganas itu kan ada benjolan di usus yang jadi menutup,” beber Prof Ari.

    Ia sekaligus mengingatkan agar generasi muda sebisa mungkin tidak membiasakan sedentary lifestyle, malas bergerak, diikuti dengan pola makan tinggi daging merah, hingga kurangnya serat.

    (naf/kna)

  • Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) memberikan sejumlah saran terkait strategi alternatif yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam publikasi analisis makroekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2025, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan rasio pajak tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak, di antaranya adalah menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

    “Walaupun kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan, kenaikan PPN tidak menjamin penerimaan akan meningkat signifikan, terutama di negara-negara yang memiliki sektor informal yang cukup besar,” tulis Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM UI, dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    Menurut tim riset, beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal dapat terdorong akibat tingginya aktivitas informal yang membatasi basis pajak. Solusi yang diberikan mesti menyasar masalah terkait, mulai dari pemberian insentif, simplifikasi rezim perpajakan, hingga perampingan proses registrasi kegiatan usaha.

    Penerimaan perpajakan juga dapat didorong melalui keterbukaan perdagangan internasional, seiring naiknya nilai transaksi perdagangan yang dinilai akan mampu menaikkan penerimaan dari PPN.

    “Semakin tingginya volume perdagangan internasional dari kegiatan impor dan ekspor akan mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi domestik yang kemudian berdampak positif pada penerimaan PPN,” lanjut publikasi itu.

    LPEM UI menilai bahwa potensi ini dapat digali dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan perdagangan untuk memudahkan fasilitas transaksi perdagangan internasional, sekaligus mendorong bisnis untuk terlibat dalam pasar internasional.

    Hal-hal itu juga perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang mumpuni, serta mendorong platform lokapasar atau e-commerce untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, sehingga memudahkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.

    “Strategi lainnya adalah dari sisi administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, yang juga berdampak positif pada iklim investasi. Aspek krusial dalam reformasi perpajakan di berbagai negara menekankan pada peningkatan administrasi perpajakan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi administrasi,” tulis LPEM UI.

    Selain itu, reformasi institusi dinilai krusial meningkatkan produktivitas pegawai pajak, salah satunya dengan investasi di infrastruktur digital perpajakan yang dapat memodernisasi aktivitas operasional dan mendorong peningkatan efisiensi secara keseluruhan.

    LPEM UI lantas menggarisbawahi bahwa eksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital semakin krusial untuk meningkatkan ruang fiskal.

    Terkait wacana Kementerian Keuangan untuk menjaring pajak ekonomi digital seperti kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam, dan pajak pada transaksi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, peninjauan lebih lanjut dinilai penting untuk dilakukan seluruh pemangku kepentingan industri.

    “Formulasi kebijakan perpajakan yang rinci dan relevan untuk sektor digital yang saat ini belum diatur akan memberikan kepastian dan memfasilitasi tingkat kepatuhan dari pelaku usaha ekonomi digital,” tertulis dalam hasil riset tersebut.

  • UI gandeng Puskesmas Untung Jawa untuk periksa kesehatan gratis

    UI gandeng Puskesmas Untung Jawa untuk periksa kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pengabdi Universitas Indonesia (U) menggandeng Puskesmas Kelurahan Untung Jawa, Kepulauan Seribu untuk menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat kelompok pekerja sentra kuliner.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan serta mendeteksi dini penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Guru Besar Universitas Indonesia Indri Hapsari Susilowati di Jakarta, Sabtu.

    Indri mengatakan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang bekerja sama dengan puskesmas.

    Terlebih, pembentukan Pos UKK di Taman Arsa dan Sakura Pulau Untung Jawa sudah diinisiasi UI bersama Dinas Kesehatan, Kelurahan dan Puskesmas Pulau Untung Jawa sejak 2022 sampai sekarang.

    “Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini kami berharap derajat kesehatan pekerja dan lingkungan kerja semakin meningkat dan sehat,” ujar Asmida.

    Asmida menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar pekerja tetap sehat dan produktif serta terlindungi dari risiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan di tempat kerja.

    Ditekankan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Puskesmas Kelurahan Untung Jawa untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Lalu, Penanggung jawab Kesehatan Kerja dan Olahraga (Pj Kesjaor) Puskesmas Kelurahan Untung Jawa Karina Dayanti Putri berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan pemeriksaan gratis tetapi juga edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan secara rutin.

    Kegiatan pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, berat badan dan lingkar perut serta konsultasi kesehatan dengan dokter secara langsung.

    Selain itu, masyarakat juga mendapatkan penyuluhan mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit dan saran untuk segera ke puskesmas jika ada kondisi kesehatan tertentu yang menjadi temuan.

    Lebih dari 30 peserta usia dewasa berpartisipasi dalam acara ini.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapan Penundaan Penerimaan Mahasiswa Baru S3 SKSG Dicabut? Ini Respon UI

    Kapan Penundaan Penerimaan Mahasiswa Baru S3 SKSG Dicabut? Ini Respon UI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Wali Amanat atau MWA Universitas Indonesia (UI) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya belum bisa memastikan kapan pencabutan moratorium penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). 

    Perlu diketahui, moratorium atau penundaan sementara ini dilakukan menyusul dari Nota Dinas MWA UI Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL/01/01/2024 pada 12 November 2024, yang menangguhkan kelulusan doktoral Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    “Ya sampai kemudian UI secara kelembagaan yakin bahwa mekanisme untuk penerimaan mahasiswa itu bisa dikawal dengan baik,” ujarnya ketika ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (15/11/2024).

    Lebih lanjut, Kakak dari eks Menag Yaqut Cholil Qoumas ini menyatakan hingga saat ini pihak-pihak UI, baik itu senat akademik maupun rektorat terus bekerja untuk pembenahan dengan mengaudit sistem akademik UI secara menyeluruh.

    “Ya, sedang berlangsung sekarang [audit sistem akademik]. Ini untuk perbaikan ke dalam,” tandasnya.

    Sebelumnya, UI telah menangguhkan kelulusan doktoral Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Penangguhan kelulusan Bahlil itu dilakukan menyusul temuan tim investigasi UI terkait polemik disertasi mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut. 

    Tidak hanya menangguhkan kelulusan Bahlil, UI juga memutuskan untuk menunda sementara alias moratorium penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). 

    Moratorium ini dilakukan hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) Ul akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG,” tulis Ketua MWA UI Yahya Cholil Staquf, seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024). 

  • PPN Naik jadi 12% Tahun Depan, Siapa Paling Dirugikan?

    PPN Naik jadi 12% Tahun Depan, Siapa Paling Dirugikan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 terhadap pengeluaran belanja masyarakat.

    Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi ‘Indonesia Economic Outlook 2025’, LPEM FEB UI menyebut kenaikan PPN berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin.

    Laporan itu menyatakan, antara 2013 hingga 2019, dengan tarif PPN sebesar 10%, beban PPN rata-rata untuk 20% rumah tangga termiskin adalah sekitar 3,93%. Sedangkan, beban PPN rata-rata untuk 20% rumah tangga kaya mencapai 5,04%.

    Adapun setelah pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022, terjadi progresivitas beban PPN di seluruh rumah tangga.

    “Dari tahun 2022 hingga 2023, rata-rata beban PPN untuk 20% kelompok termiskin adalah 4,79%, sedangkan untuk 20% kelompok terkaya adalah 5,64%,” demikian bunyi laporan LPEM FEB UI dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    LPEM FEB UI menyebut, kenaikan tarif PPN pada 2022 dari 10% menjadi 11% memberikan dampak yang cukup regresif.

    Lihat saja, kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan beban belanja sekitar 0,86 poin persentase untuk 20% rumah tangga termiskin. Sedangkan 20% rumah tangga terkaya naik yang lebih kecil, yaitu 0,71 poin persentase.

    Berdasarkan laporan LPEM FEB UI di atas kenaikan PPN pun berpotensi menambah beban belanja rumah tangga miskin.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan [kenaikan PPN pada 2025 jadi 12%], tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

  • Kanker Usus Besar di RI Meningkat di Usia Muda, Dekan FKUI Beberkan Pemicunya

    Kanker Usus Besar di RI Meningkat di Usia Muda, Dekan FKUI Beberkan Pemicunya

    Jakarta –

    Tren kasus kanker usus besar di Indonesia dilaporkan terus meningkat, bahkan pada generasi muda. Kanker usus besar menjadi kanker dengan angka kematian tertinggi ke-5 di Indonesia, dengan catatan jumlah kasus baru mencapai 34.189 menurut data Global Cancer Observatory (Globocan).

    Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof dr Ari Fahrial Syam, SpPD mewanti-wanti tren kasus kanker semakin banyak terjadi pada usia 40 tahun ke bawah. Laporan ini jelas berbeda dibandingkan catatan lima hingga 10 tahun lalu yang nyaris didominasi lanjut usia.

    “Tren kasus kanker usus besar meningkat di usia muda karena gaya hidup, orang kan sekarang sering pegang gadget, jadi malas bergerak, pola makan steak, daging, beef steak kan ada di mana-mana, terlebih juga kurang makan sayur. Sekarang bukan hanya 60 tahun ke atas, tetapi usia 20 mulai ada yang terkena kanker kolorektal, dan usia 30, 40 tahun, sudah umum,” tutur Prof Ari saat ditemui detikcom di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11/2024).

    “Dan faktor risiko lainnya, di kita masih banyak yang merokok, satu dari tiga orang dewasa merokok, obesitas tinggi, menyebabkan kanker kolorektal (usus besar) cenderung semakin muda,” lanjutnya.

    Sayangnya, 70 persen kasus kanker usus besar ditemukan saat sudah di stadium lanjut. Walhasil, peluang kesembuhan semakin berkurang, berada di bawah 50 persen.

    “Biasanya kalau sudah muncul gejala itu sudah stadium lanjut. Proporsi usia muda kena kanker sekarang sudah hampir 50:50,” beber Prof Ari.

    Gejala yang kerap tidak disadari adalah sulitnya buang air besar, perdarahan saat BAB, hingga muncul benjolan tumor.

    “Itu makanya pentingnya skrining. Makanya kita minta pemerintah segera melakukan skrining massal yang juga berkaitan dengan kolorektal skrining,” pungkas dia.

    (naf/naf)

  • 4 Ivan Sugianto: Dari Intimidasi, Pamer Beking, hingga Temuan PPATK Regional

    4 Ivan Sugianto: Dari Intimidasi, Pamer Beking, hingga Temuan PPATK Regional

    Ivan Sugianto: Dari Intimidasi, Pamer Beking, hingga Temuan PPATK
    Seorang sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menerima penghargaan dari Pimpinan KPK pada tahun 2021 sebagai Penyuluh Antikorupsi Inspiratif.
    BELAKANGAN
    ini, media sosial dihebohkan aksi pengusaha asal Surabaya bernama
    Ivan Sugianto
    yang meminta siswa salah satu SMA di Surabaya untuk bersujud dan menggonggong di hadapannya.
    Dalam video viral di media sosial memperlihatkan Ivan Sugianto mendatangi seorang siswa di sekolah tersebut. Dia meminta seorang siswa untuk meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong seperti anjing.
    Peristiwa tersebut diduga lantaran Ivan Sugianto tak terima anaknya diejek memiliki rambut yang mirip dengan anjing pudel oleh siswa tersebut.
    Cuplikan video yang berujung viral itu menjadi sorotan publik. Tindakan Ivan Sugianto dikecam, dinilai tidak manusiawi, apalagi kepada seorang anak.
    Kemarahan publik ternyata tidak hanya sebatas mengecam perbuatan tersebut. Publik juga menguliti siapa sebenarnya Ivan Sugianto sehingga berani melakukan perbuatan tercela.
    Setelah cuplikan video tersebut semakin viral, ditemukan fakta bahwa Ivan Sugianto merupakan pengusaha toko gadget dan klub malam ternama di Surabaya.
    Ditambah lagi, di media sosial beredar foto-foto swafoto Ivan Sugianto dan anaknya bersama seorang pejabat dari TNI di dalam mobil, termasuk foto Ivan bersama aparat di ruangan
    vice control
    Polrestabes Surabaya.
    Tentu publik bertanya, siapa Ivan Sugianto sehingga bisa ada di ruang-ruang resmi institusi negara?
    Di tengah ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum, tindakan Ivan Sugianto mencoreng citra institusi penegakan hukum. Di saat banyak masyarakat yang membutuhkan keadilan, Ivan Sugianto menunjukkan dirinya bisa duduk di
    vice control
    Polresta Surabaya, seolah-olah memiliki kekuatan yang lebih dari masyarakat pada umumnya.
    Kedekatan antara pengusaha dan aparat penegak hukum sebenarnya bukan peristiwa baru di Indonesia.
    Tidak hanya kepada para pengusaha, seharusnya aparat penegak hukum wajib menerima masyarakat umum dalam hal pemberian layanan publik dan penegakan hukum. Artinya, seharusnya tidak ada pembeda di dalam masyarakat.
    Nyatanya, tidak sedikit kedekatan seperti ini berujung menjadi celah yang disalahartikan. Mungkin bagi sebagian pengusaha, kedekatan pengusaha dengan aparat penegak hukum dirasa memberikan kekebalan hukum, keamanan, menakuti-nakuti lawan, dan bebas dari permasalahan.
    Banyak juga di antaranya yang mengoleksi foto-foto dengan para pejabat untuk menunjukkan bahwa ‘dia bukanlah orang sembarangan’.
    Praktik-praktik seperti ini harus dibasmi dan dituntaskan. Pemicu terjadinya ketidakadilan dan kejahatan adalah ketika diberikannya ruang bagi orang yang merasa memiliki kekuatan absolut.
    Sebagai upaya reformasi penegakan hukum di negara hukum, perlu adanya upaya dari TNI/Polri/Institusi negara lainnya untuk membatasi penggunaan ruang-ruang institusi negara untuk bertemu dalam hal yang bukan kepentingan umum.
    Memang tidak ada larangan bahwa aparat tidak boleh dekat dengan pengusaha. Namun, berbicara soal etika, penegak hukum harus memberikan rasa keadilan bagi semua orang.
    Polri harus mengklarifikasi kepada publik bahwa tidak ada hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara Ivan Sugianto dengan aparat penegak hukum di Polresta Surabaya.
    Jangan sampai citra Polri yang saat ini sedang menuju perbaikan justru menjadi sia-sia hanya karena ulah dari segelintir orang.
    Ternyata, masalah Ivan Sugianto tak sampai di situ. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) belakangan juga memblokir rekening Ivan Sugianto karena dugaan
    pencucian uang
    , termasuk rekening Valhalla Specta Club Surabaya.
    Dari kasus
    intimidasi
    , pamer beking, ternyata berujung temuan PPATK. Di luar ekspektasi publik, dari yang hanya berharap dapat ditangkap dan dihukum seadil-adilnya, ternyata berujung kepada adanya indikasi pencucian uang.
    Tentu ini menjadi pertanyaan sekaligus sindiran kepada PPATK, kenapa harus viral dulu baru ada temuan? Menjadi aneh, ketika PPATK tiba-tiba memblokir kasus yang awalnya adalah intimidasi.
    Pertanyaan kemudian muncul, seandainya tidak ada kasus intimidasi ini, mungkin kita tidak akan mendapat kabar bahwa ada pemblokiran rekening Ivan Sugianto oleh PPATK.
    Adanya dugaan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan secara hukum. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana
    Pencucian Uang
    dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya.
    Dengan adanya pemblokiran dari PPATK, tahap selanjutnya, aparat penegak hukum harus membuktikan tindak pidana asal sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
    Pada tahap inilah diperlukan integritas aparat penegak hukum untuk membuktikan siapa saja pihak yang terlibat dengan Ivan Sugianto.
    Mungkin dari tragedi ini menjadi kontemplasi (renungan) bagi seluruh pihak untuk kembali pada kepada jalan keadilan. Reformasi hukum harus benar-benar dijalankan. Negara ini bukanlah milik segelintir orang, sudah saatnya negara ini bebas dari ketidakadilan.
    Sebagai penutup menjadi kontemplasi bagi kita semua dari Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, “Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya.”
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.