Xcloud.id

Institusi: Universitas Hasanuddin

  • Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak

    Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak

    Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bak peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu”, proyek
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    menuai pro-kontra, bahkan mendapat banyak kritik, namun tetap jalan terus. 
    Mewakili pemerintah, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    berpandangan penulisan sejarah memang diperlukan untuk pembaruan mengisi kekosongan selama 26 tahun.
    Pasalnya, sejarah disebut seolah berhenti di presiden-presiden terdahulu, seperti Presiden ke-1 RI Soekarno, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
    Selain itu, menurut Fadli Zon, penulisan sejarah ulang ini juga akan melengkapi temuan-temuan arkeologis dan temuan sejarah lainnya, dengan
    tone
    positif sesuai dengan perspektif Indonesia.
    Namun, di sisi lain, publik dan sejumlah fraksi di DPR berpandangan proyek penulisan sejarah ulang ini tertutup dan dilakukan dalam waktu yang terlalu singkat.
    Apalagi, pemerintah disebut hanya ingin memasukkan sejarah yang tone-nya positif saja, sehingga kemungkinan akan ada sejarah yang hilang.
    Melihat kontroversi dan polemik yang timbul dari penulisan sejarah ulang ini, Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    pun turun tangan.
    Anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik penulisan ulang sejarah.
    Anggota Komisi X DPR dari fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta penulisan sejarah ulang ditunda. Sebab, menurut dia, proyek tersebut terkesan tertutup dan waktunya terlalu singkat.
    “Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” kata Habib Syarief dalam rapat kerja dengan Fadli Zon.
    Habib Syarief mengungkapkan, dia tidak mendapatkan data lengkap dan penjelasan rinci mengenai siapa saja yang terlibat dalam tim penulisan sejarah, padahal sudah berupaya mencarinya.
    Ditambah lagi, dia mengatakan, masalah sosialisasi awal penulisan sejarah ulang yang menurutnya tidak kunjung terlaksana.
    “Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar (ada sosialisasi),” ujarnya.
    Selain itu, dia menyoroti soal target penyelesaian penulisan sejarah ulang yang hanya tujuh bulan.
    Dalam pandangannya, target tersebut sangat singkat untuk penyusunan sejarah yang kerap memakan waktu puluhan tahun.
    “Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” katanya.
    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends langsung meminta agar penulisan ulang sejarah dihentikan.
    Sebab, dia mengaku khawatir jika proyek tersebut diteruskan, justru akan semakin melukai korban yang masih mencari keadilan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat.
    “Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” ujar Mercy.
    Apalagi, menurut dia, ada pernyataan Fadli Zon yang meragukan kebenaran terjadinya pemerkosaan massal 1998.
    “Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf tetap penting. Karena korban benar-benar terjadi,” katanya.
    Mercy lantas mengingatkan bahwa sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat.
    Sebab, banyak sisi kelam sejarah yang tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa.
    “Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ujar Mercy.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Hasan Nasbi
    menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
    Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya. Sebab, banyak pihak mengkritik soal proyek penulisan sejarah yang sedang digagas pemerintah.
    “Kita sudah pernah baca belum naskah yang dibuat oleh para sejarawan? Ada puluhan sejarawan profesor, doktor akademisi dari berbagai universitas yang sedang melanjutkan penulisan sejarah,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” tegas Hasan.
    Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
    Menurutnya, jangan sampai pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah justru terburu-buru karena ditekan oleh desakan publik.
    “Mau enggak kita menunggu dan memberi waktu? Kan ketergesa-gesaan ini juga bagian dari tekanan media sosial. Orang yang bekerja sekarang itu tidak boleh ditekan-tekan dengan opini media sosial yang terburu-buru karena mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka,” ucap Hasan.
    Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
    “Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
    Selain itu, ia menyorot tidak semua kejadian sejarah dapat ditulis.
    Hasan mencontohkan soal pekerja seks komersil (PSK) bagi tentara Jepang saat di masa penjajahan.
    “Dan tulisan sejarah tidak mungkin merangkum seluruh kejadian. Ada enggak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa kita dulu di masa Jepang, pimpinan putra menyediakan PSK terhadap tentara Jepang,” ungkapnya.
    “Ada nggak ditulis dalam sejarah kita, kejadian nggak? Kejadian, PSK dibawa dari Karawang kok. Tapi dalam sejarah kita ditulis nggak itu?” lanjut Hasan.
    Menurut Hasan, para sejarawan tentu punya pertimbangan dalam menyusun ulang sejarah Indonesia.
    “Jadi, penulisan sejarah pasti ada pertimbangan mata. Ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini, untuk apa? Memetik pelajaran di masa lalu dan untuk membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang,” ujarnya.
    Menbud Fadli Zon mengatakan saat ini uji publik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia telah dimulai di DPR dan sejumlah universitas.
    “Uji publiknya bulan Juli ini, tapi teman-teman DPR kemarin sudah mulai, di Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, di Universitas Hasanuddin,” ujar Fadli Zon saat ditemui di acara Pagelaran Wayang di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/7/2025) lalu.
    Fadli mengatakan, proses uji publik yang kini dilakukan berjalan lancar, tidak ada masalah. “Enggak ada masalah,” katanya.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya.
    Menurutnya, penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
    Dasco memaparkan, pembentukan tim ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan para pimpinan DPR lainnya.
    “Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” ujar Dasco, Sabtu (5/7/2025).
    Dasco menjelaskan, tim yang diturunkan terdiri dari Komisi III DPR dan Komisi X DPR.
    Dia menekankan, alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan bakal bekerja secara profesional.
    “Yang terdiri dari komisi hukum, Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan, Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” tuturnya.
    Sementara itu, Dasco berharap, dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan tidak lagi menjadi polemik.
    “Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” imbuh Dasco.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali tampil tegas di hadapan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu, 2 Juli 2025, ia menyampaikan bahwa langkahnya memerangi mafia beras sempat mengundang teguran dari salah satu petinggi negara.

    Teguran itu datang usai Amran membongkar dugaan kerugian negara yang mencapai Rp99 triliun akibat praktik kecurangan dalam distribusi beras.

    Namun begitu, Amran tak gentar. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan data konkret dari hasil investigasi gabungan antara Kementan, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional.

    Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Hasilnya cukup mencengangkan, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), 21 persen beratnya tidak sesuai dengan label.

    Tak hanya itu, hanya 20–40 persen dari beras subsidi yang benar-benar dijual sesuai ketentuan. Selebihnya, beras subsidi dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    “Ini kami lakukan karena muncul anomali. Tiga bulan berturut-turut harga di tingkat petani turun, tapi di konsumen justru naik. Padahal stok beras di Bulog melimpah,” kata Amran dalam rapat tersebut.

    Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya mendapatkan teguran saat berusaha membenahi tata niaga pangan.

    Dalam pidato wisuda di Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu, Amran pernah menceritakan bahwa ia ditegur setelah menutup perusahaan yang terlibat mafia pangan.

  • Polisi Tetapkan Dosen FIB Unhas Tersangka Pelecehan Seksual, Modus Bimbingan Skripsi Makassar 24 Juni 2025

    Polisi Tetapkan Dosen FIB Unhas Tersangka Pelecehan Seksual, Modus Bimbingan Skripsi Makassar 24 Juni 2025

    Polisi Tetapkan Dosen FIB Unhas Tersangka Pelecehan Seksual, Modus Bimbingan Skripsi
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Mantan dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.
    Status tersebut disematkan kepada dosen berinisial FS setelah penyidik Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Sulsel melakukan penyelidikan panjang.
    “Iya sudah (tersangka). Kita sudah buatkan suratnya untuk penetapan tersangka,” kata Kanit IV Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel, AKP Ramdan Kusuma dikonfirmasi awak media, Selasa (24/6/2025).
    Ramdan mengatakan, saat ini berkas tersangka FS tinggal menunggu adminstrasi lanjutan.
    “Cuma untuk administrasinya masih di pimpinan. Nanti setelah itu, dikirim pemberitahuan ke kejaksaan maupun tersangka itu sendiri. Surat pemberitahuan (penetapan tersangka),” ucap Ramdan.
    FS disangkakan Pasal 6A dan Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

    Dalam Pasal 6A berbunyi tentang pelecehan seksual fisik dan pelakunya dapat dipenjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.
    Sementara itu, Pasal 6C mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, dan pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp300 juta.
    Untuk diketahui, kasus pelecehan seksual ini terjadi pada 25 September 2024, ketika korban menemui FS untuk bimbingan mengenai rencana penelitian skripsinya.
    Setelah bimbingan, korban pun meminta izin untuk pulang, namun oleh FS korban dipaksa agar tidak meninggalkan ruangan.
    FS kemudian memegang tangan dan memeluk korban, namun korban berhasil melawan dan menghindari tindakan bejat tersebut.
    Usai kejadian itu, korban pun langsung melaporkan FS ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unhas.
    Pendalaman internal pun dilakukan, hingga bukti rekaman CCTV didapatkan. Internal Unhas pun mengambil langkah tegas dengan mencopot FS dari jabatannya dan menonaktifkannya sebagai dosen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amran Sulaiman: KKSS akan Membangun Lima Sekolah Unggulan dan Universitas

    Amran Sulaiman: KKSS akan Membangun Lima Sekolah Unggulan dan Universitas

    “Alhamdulillah, setelah terpilih, kami langsung bergerak cepat. Yang ditunggu adalah aksi nyata,” ujarnya.

    Dalam pidatonya, Amran menekankan pentingnya pendidikan dan kolaborasi dalam membangun masa depan yang lebih baik.

    “Tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya pendekatan tegas dalam sistem pendidikan yang akan diterapkan organisasi ini.

    “Seperti berlian yang terbentuk dari tekanan, kami ingin mencetak generasi tangguh melalui proses seleksi ketat dan pelatihan berstandar tinggi,” tegas Amran

    “Kami tidak ingin sekadar mencetak lulusan biasa. Dari seribu mahasiswa, mungkin hanya dua ratus yang lulus karena kami hanya menginginkan yang terbaik,” jelasnya.

    Selain sekolah unggulan, KKSS juga menggandeng Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk mendirikan perguruan tinggi dengan fokus pada fakultas kedokteran, pertanian, dan bisnis.

    “Kami ingin dokter, ahli pertanian, dan pebisnis masa depan berasal dari pendidikan terbaik yang kami siapkan,” tambah Amran yang juga Ketua IKA UNHAS.

    Momen penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KKSS dan Unhas menjadi sorotan, menandai dimulainya kolaborasi strategis dalam dunia pendidikan.

    Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, KKSS berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar keluarga Sulawesi Selatan di seluruh Indonesia.

    Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional asal Sulsel, diantaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding yang juga Sekjen BPP KKSS, lalu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar, serta sejumlah gubernur dan bupati asal Sulawesi Selatan. (Pram/fajar)

  • Pakar ekonomi: Perlu kemudahan usaha migas wujudkan swasembada energi

    Pakar ekonomi: Perlu kemudahan usaha migas wujudkan swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu menyatakan pentingnya kemudahan usaha hulu migas guna mewujudkan swasembada energi.

    “Tanpa kemudahan usaha, tidak akan bisa mencapai swasembada energi seperti Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, dengan potensi migas relatif besar yang dimiliki sekalipun,” ujar Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kemudahan usaha merupakan faktor penting, bisa menjadi daya tarik bagi para investor. Melalui kemudahan tersebut, usaha hulu migas dapat berjalan, sehingga dapat meningkatkan produksi, mendukung ketahanan energi, dan pada akhirnya mampu menuju swasembada energi.

    Hamid menambahkan, untuk mencapai swasembada energi, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan membuka peta pengelolaan sumber daya energi, diikuti kebijakan yang mendukung dan memberi kemudahan usaha, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan.

    “Jika tidak ada regulasi yang cukup dan memudahkan, akhirnya usaha di bidang migas di Indonesia menjadi mahal sehingga orang tidak mau masuk ke bisnis itu,” katanya.

    Di antara berbagai regulasi yang harus disederhanakan dan dipermudah, tambahnya, antara lain bidang investasi hulu migas dan bidang fiskal.

    “Harus memudahkan, karena berkaitan dengan penggunaan modal atau dana. Jika tidak, akan sangat mahal,” katanya.

    Selain regulasi investasi, menurut dia pentingnya regulasi di bidang fiskal agar usaha hulu migas bisa jalan, seperti kebijakan tax holiday dan semacamnya.

    Tak kalah penting adalah penyederhanaan dan kemudahan berbagai perizinan, lanjut dia, karena selama ini perizinan berbelit-belit dan membutuhkan waktu sangat lama. Padahal, KKKS membutuhkan perizinan yang efisien agar bisa segera melakukan operasi.

    Dia mengungkapkan selama ini kalau ada rencana investor masuk untuk KKKS untuk bidang energi membutuhkan empat sampai lima tahun untuk memperoleh izin, seharusnya bisa selesai satu tahun, sehingga tahun kedua sudah bisa mengerjakan ladang-ladang migas yang berpotensi.

    Begitu pula perizinan di tingkat daerah, dikatakannya saat ini terlalu berbelit-belit dan bisa menghambat usaha hulu migas, oleh karena itu sebaiknya izin prinsipnya di atur di pemerintah pusat.

    Pada pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya penyederhanaan regulasi.

    Hal itu juga terkait dengan rencana Pemerintah, yang akan melelang 60 Wilayah Kerja Migas (WK) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target lifting miyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2029.

    “Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok (WK) migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi menyederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” ujar Presiden saat itu.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    Tolak Keras Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Garuda Asta Cita Nusantara: Harus Segera Dilakukan Moratorium

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Raja Ampat, kawasan yang dijuluki surga bawah laut tercantik di ujung Papua itu, kini terancam oleh aktivitas tambang nikel.

    Menyikapi polemik tersebut, Pengurus Pusat Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) memberikan reaksi keras dan tegas. Ketua Umum PP GAN, Muhammad Burhanuddin, meminta agar semua aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan segera dihentikan.

    Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), yang berprofesi sebagai pengacara itu juga meminta kepada aparat terkait untuk menghentikan dan membuat moratoriun lingkungan.

    “Aktivitas tambang di sana berpotensi merusak lingkungan. Karena itu, harus segera dilakukan moratorium demi kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan bagi generasi akan datang,” tulis Muhammad Burhanuddin, dalam rilis yang dikirim ke media ini.

    Dengan moratorium diharapkan akan membantu mencegah kerugian atau kerusakan lebih besar, sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi.

    “GAN beserta LBH GAN akan mengawal terus penyelesaian kasus penambangan di Raja Ampat,” ujar Muhammad Burhanuddin, melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, dikutip Sabtu (14/6/2025).

    Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan temuan di empat wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat. Pertambangan di kawasan itu, katanya, dilakukan pada empat lokasi pulau-pulau kecil oleh PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRB.

    Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan yang berada Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat.

  • Hilirisasi produk pertanian, Indonesia bisa jadi superpower

    Hilirisasi produk pertanian, Indonesia bisa jadi superpower

    Mentan memberikan kuliah umum, di hadapan mahasiswa program Magister dan Doktoral Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Senin (9/6/2025). Foto: Kementan

    Hilirisasi produk pertanian, Indonesia bisa jadi superpower
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 09 Juni 2025 – 20:30 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi produk pertanian merupakan jalan cepat Indonesia untuk menjadi negara mandiri dan berpengaruh secara global, bahkan menjadi negara superpower.

    Pernyataan tersebut disampaikan Mentan saat memberikan kuliah umum tentang Perkembangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di AAS Building, Makassar, di hadapan mahasiswa program Magister dan Doktoral Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Senin (9/6/2025)

    Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi, tetapi juga pada menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, inovasi, dan pengembangan industri hilir.

    “Hilirisasi adalah kunci transformasi pertanian kita. Kalau ini bisa kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dengan komitmen kuat, maka Indonesia bisa menjadi negara superpower,” tegasnya.

    Ia mencontohkan, kelapa dalam yang semula hanya dijual Rp1.350 per kilogram bisa bernilai hingga Rp145 ribu per liter jika diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO). Komoditas lain seperti kakao dan mete juga bisa mengalami peningkatan nilai hingga 38 kali lipat. Bahkan, kelapa sawit kini telah diolah menjadi biofuel (B50) yang berfungsi sebagai pengganti solar.

    Lebih jauh, Mentan Amran menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa S2 dan S3, dalam mendukung agenda hilirisasi melalui riset dan inovasi. Menurutnya, pemerintah telah menyusun strategi investasi pertanian yang terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Dengan investasi sebesar Rp371 triliun, sektor pertanian bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp9.000 triliun dan menciptakan 8 juta lapangan kerja. Karena itu, kebijakan kita sekarang difokuskan langsung kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

    Dalam kuliah bertema Blueprint Kementerian Pertanian dan Perkembangan Kebijakan Pertanian, Mentan Amran juga menyoroti kondisi krisis pangan global yang tengah melanda 58 negara. Ia mengingatkan bahwa krisis pangan tak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik. “Kalau kebijakan bermasalah, maka negara juga akan bermasalah. Maka dari itu, sektor pertanian harus diperkuat dari hulu ke hilir,” tegasnya.

    Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah strategis. Di antaranya, refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran, menyederhanakan 241 regulasi yang menghambat produksi, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pertanian.

    Hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Data BPS mencatat bahwa produksi beras nasional pada Januari – Juli 2025 mencapai 21 juta ton, naik 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan USDA bahkan memperkirakan total produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun 2025, melebihi target 32 juta ton.

    Atas keberhasilan tersebut, FAO menganugerahkan Agricola Medal kepada Pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan tertinggi dari dunia internasional atas kontribusi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan global.

    Selain memaparkan data dan strategi terkait pembangunan pertanian, Mentan Amran juga memberikan pesan moral dan motivasi kepada para mahasiswa. “Kalau ingin jadi pemimpin, harus punya inovasi. Kalau tidak, rezekinya rata-rata air. Mau sukses, harus ditekan seperti berlian di suhu tinggi. Kalau tidak ada tekanan, cari tekanan. Cari tantangan besar,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan keunggulan komparatif Indonesia. “Negara kita bisa menanam sepanjang tahun, air mengalir terus. Kalau kita kuat, dunia akan kehilangan pasarnya. Kita punya 280 juta penduduk, itu potensi besar,” jelasnya.

    Mentan Amran juga mengingatkan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. “Saya sudah menangkap pejabat korup di Kementan. Percuma pintar kalau tidak jujur. Kalau ada orang pintar tapi tidak punya karakter, itu musibah bagi negara. Karena dia akan pintar membohongi,” tegasnya.

    Ia menutup kuliah umumnya dengan keyakinan kuat bahwa pertanian Indonesia, jika terus didorong melalui modernisasi dan hilirisasi, akan menjadi kekuatan utama bangsa. Dengan komitmen bersama, Indonesia bukan hanya mampu swasembada pangan, tetapi juga berdiri sebagai negara mandiri dan berdaulat di panggung global.

    Penulis: Robby Hatibie/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    Menjembatani Akses dan Literasi Keuangan: Literasi Keuangan Jadi Prioritas di Timur Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Angka inklusi keuangan Indonesia terus meningkat. Namun di balik capaian itu, tersembunyi sebuah tantangan besar: ketimpangan antara akses dan pemahaman.

    Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 88,57%, tapi indeks literasi masyarakatnya baru mencapai 36,88%.

    Artinya, lebih dari separuh masyarakat di wilayah ini sudah menggunakan layanan keuangan—tanpa benar-benar memahami manfaat, risiko, dan hak-haknya sebagai konsumen.

    Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, dan pelaku industri salah satunya adalah Easycash, menggelar kegiatan edukasi fintech melalui program INFINITY (Indonesian Fintech Youth Community).

    INFINITY Goes to Campus 2025 kali ini digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar. Acara ini mengusung tema “Mengenal Ragam Produk dan Layanan Fintech di Indonesia, dan Bersama Jadi #SiPalingFintech”, sebagai langkah konkret memperkuat literasi keuangan generasi muda di kawasan timur Indonesia.

    Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, menekankan pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan di era digital. “Generasi muda perlu memahami risiko dan tanggung jawab sebagai konsumen layanan keuangan digital, serta menjadi agen literasi keuangan yang dapat menyebarkan pemahaman dan wawasan kepada lingkungan sekitar,” ujarnya.

    Acara “INFINITY Goes To Campus” ini juga diharapkan dapat mempromosikan pengembangan fintech yang inklusif dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya literasi keuangan digital.

  • Musda Golkar Kian Panas, Appi Bakal Borong Dukungan DPD II Kabupaten Kota?

    Musda Golkar Kian Panas, Appi Bakal Borong Dukungan DPD II Kabupaten Kota?

    Bahkan, sejumlah pihak meyakini bahwa pada Pemilu mendatang, perolehan kursi Partai Golkar di Sulsel akan meningkat signifikan.

    Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan, menilai bahwa Appi bukan hanya Wali Kota Makassar, tapi juga kader Golkar yang aktif membesarkan partai pada pileg 2024.

    “Konsolidasi yang beliau lakukan sangat kuat, baik di tingkat kota maupun ke daerah lain,” ungkapnya.

    Belum lama ini, Appi melakukan safari politik ke DPD II di daerah jelang Musda DPD I Golkar Sulsel. Andi Lukman menilai seperti yang dilakukan Appi justru bisa mendatangkan manfaat jangka panjang bagi Makassar.

    Konsolidasi lintas daerah, tambah Lukman, membuka peluang kerja sama antarwilayah dan memperkuat jaringan politik yang bisa berpengaruh pada alokasi anggaran dan dukungan program pembangunan pusat.

    “Pemimpin hari ini harus bisa membangun jejaring lintas daerah dan nasional. Kalau Wali Kota Makassar punya akses lebih luas karena posisinya di partai besar, itu bisa memperkuat daya tawar kota ini di tingkat provinsi bahkan pusat,” terangnya.

    Lebih jauh, Lukman mengingatkan bahwa di era demokrasi yang terbuka, aktivitas politik kepala daerah tidak boleh dianggap sebagai pengabaian tugas. Ia menekankan perlunya membedakan antara kritik politik berbasis opini dan evaluasi berbasis data serta kinerja faktual.

    “Menyerang aktivitas politik kepala daerah seolah-olah itu pelanggaran, tanpa melihat dampaknya terhadap kebijakan dan pelayanan publik, justru melemahkan semangat demokrasi. Kritik harus berbasis capaian, bukan asumsi,” jelasnya.

  • Dahlan Dahi, Sosok Penting di Balik Islah Hendry dan Zulmansyah Akhiri Konflik PWI

    Dahlan Dahi, Sosok Penting di Balik Islah Hendry dan Zulmansyah Akhiri Konflik PWI

    Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah dinamika organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sempat terpecah, muncul nama Dahlan Dahi sebagai mediator kunci. Anggota Dewan Pers periode 2025-2028 yang juga menjabat sebagai Chief Digital Officer (CDO) Kompas Gramedia ini berhasil mempertemukan dua kubu kepengurusan PWI, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, dan menghasilkan kesepakatan penting.

    Dahlan Dahi, jurnalis senior yang malang melintang di berbagai platform media, mulai dari media kampus hingga ranah digital, menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap soliditas organisasi wartawan. Pengalamannya yang luas dan kemampuannya membangun komunikasi yang efektif menjadi modal penting dalam memfasilitasi pertemuan antara kedua tokoh PWI tersebut.

    Pertemuan yang dimediasi oleh Dahlan Dahi ini membuahkan hasil yang menggembirakan bagi insan pers. Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang sepakat untuk mengakhiri konflik kepengurusan dan menyelenggarakan Kongres Persatuan paling lambat pada 30 Agustus 2025. Kesepakatan ini tentu menjadi angin segar bagi PWI, membuka harapan baru untuk persatuan dan fokus pada isu-isu yang lebih krusial bagi perkembangan pers di Indonesia.

    Keterlibatan Dahlan Dahi dalam upaya mendamaikan kedua kubu PWI ini semakin menegaskan perannya sebagai tokoh penting dalam ekosistem pers Indonesia. Selain mengemban amanah di Dewan Pers dan memimpin transformasi digital di Kompas Gramedia, ia juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga keharmonisan dan persatuan di antara para jurnalis.

    Latar belakang Dahlan Dahi yang kaya di dunia jurnalistik, dimulai dari aktivisme di media kampus hingga kepemimpinan di media mainstream dan digital, memberikan legitimasi dan kepercayaan dalam perannya sebagai mediator. Kemampuannya memahami berbagai perspektif dan membangun jembatan komunikasi menjadi kunci keberhasilan tercapainya kesepakatan antara Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

    Lahir di Wanci, Wakatobi, perjalanan karier Dahlan Dahi dimulai dari bangku kuliah Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin (Unhas). Alih-alih fokus pada perkuliahan, kecintaannya pada dunia tulis-menulis membawanya aktif di media kampus Identitas. Dari sinilah, bakat dan minatnya di bidang jurnalistik mulai terasah.

    Langkah profesionalnya di dunia pers dimulai di Binabaru (kini Berita Kota), kemudian berlanjut ke Harian Surya di Surabaya, Tabloid Bangkit di era reformasi, TV7, Tribun Timur, hingga akhirnya merambah ke ranah digital bersama Tribunnews. Pengalamannya yang beragam di berbagai platform media memberikan perspektif yang luas dalam memahami dinamika industri pers.

    Keahliannya dalam mentransformasi media konvensional ke platform digital terbukti saat memimpin Tribun Timur hingga menjadi bagian dari Tribunnews yang memiliki jaringan luas. Kini, sebagai CDO Kompas Gramedia, Dahlan Dahi berada di garis depan inovasi media digital di salah satu grup media terbesar di Indonesia.

    Terpilihnya Dahlan Dahi sebagai anggota Dewan Pers tentu bukan tanpa alasan. Pengalamannya yang kaya, pemahamannya yang mendalam tentang tantangan dan peluang pers di era digital, serta komitmennya terhadap jurnalisme berkualitas menjadi modal berharga dalam menjalankan tugasnya di Dewan Pers.

    Baru-baru ini, Dahlan Dahi juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Digital Dewan Pers. Peran ini semakin menegaskan fokusnya pada isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan media digital di Indonesia.

    Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan PWI dapat kembali fokus pada penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme wartawan, dan kontribusinya dalam menjaga kualitas pers di Indonesia. Peran sentral Dahlan Dahi dalam mewujudkan persatuan ini patut diapresiasi dan menjadi catatan penting dalam sejarah organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut. Keberhasilannya memediasi konflik ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang tidak hanya cakap dalam pengembangan media, tetapi juga peduli terhadap keutuhan dan kemajuan komunitas pers secara keseluruhan. [beq]