Xcloud.id

Institusi: Universitas Hasanuddin

  • Anggota Komisi II DPR RI suarakan kewenangan Bawaslu diperluas

    Anggota Komisi II DPR RI suarakan kewenangan Bawaslu diperluas

    Makassar (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI H.M. Taufan Pawe menyatakan mendukung penuh kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu diperluas dalam hal pengawasan dengan menyuarakan penataan ulang Undang-Undang Pemilu, menyatukan regulasi pemilu, pilkada dan penyelenggara pemilu dalam satu undang-undang.

    “Saya berpandangan dan konsisten menyuarakan Bawaslu ke depan di semua tingkatan harus diberikan kewenangan yang lebih luas, mandiri, tidak bisa diintervensi,” kata Taufan saat Rapat Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

    Menurut dia, Bawaslu penting diperkuat mengingat tugasnya berat melakukan pengawasan pemilu hingga pilkada. Bawaslu dapat diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk penindakan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pilkada.

    Selain itu, dari hasil evaluasi Komisi II DPR RI yang juga membidangi salah satunya urusan kepemiluan, Taufan mengatakan ditemukan banyak persoalan, termasuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dinilai amburadul.

    Salah satu evaluasinya adalah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada pada 25 kabupaten/kota di Indonesia.

    Menurut dia, putusan MK tersebut sebagian besar disebabkan penyelenggara pemilu bekerja tidak sesuai standar.

    “Dengan pilkada kemarin, lahir putusan MK memerintahkan 25 daerah dilakukan PSU. Kalau kita meneropong detail putusan MK itu, sebagian besar karena tidak profesionalnya penyelenggara pemilu,” ujar mantan Wali Kota Parepare, Sulsel, itu.

    Untuk itu, Komisi II DPR menekankan pentingnya memperkuat pengawasan pemilu dengan memberikan Bawaslu kewenangan yang lebih besar, termasuk dapat melakukan penindakan tegas terhadap potensi pelanggaran pemilu maupun pilkada.

    “Termasuk soal putusan MK 135, kita menyelaraskan itu semua dalam satu revisi Undang-Undang Pemilu. Kodifikasi regulasi pemilu dan pilkada,” kata legislator berlatar belakang pengacara itu.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Maros Sufirman menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Komisi II DPR kepada Bawaslu.

    Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

    “Kami menyadari bahwa tantangan dalam mengawasi pemilu semakin kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kami,” tuturnya.

    Rapat Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu itu diselenggarakan Bawaslu Maros sebagai ruang evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bersama Komisi II DPR.

    Pembicara yang dihadirkan pada rapat itu adalah Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Prof. Muhammad dan Ketua Bawaslu Sulsel periode 2018-2023 Laode Arumahi.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Sebut Dirinya Presiden Sekaligus Nakhoda dan Kapten di Hadapan Menterinya, Pakar Ungkap Maknanya

    Prabowo Sebut Dirinya Presiden Sekaligus Nakhoda dan Kapten di Hadapan Menterinya, Pakar Ungkap Maknanya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan dirinya pemimpin di hadapan para menterinya. Ia bahkan menggunakan sejumlah kata kiasan untuk penegasan itu.

    Itu diungkapkan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Rabu (6/8/2025). Di hadapan seluruh pembantunya saat rapat paripurna kabinet.

    Saya sebagai nakhoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, sebagai kapten kesebelasan, mengucapkan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara dari hati saya yang paling dalam,” kata Prabowo.

    Di balik pernyataan yang tegas itu, apa pesan di baliknya?

    “Saya kira itu penegasan. Ada tiga pesan yang bisa ditangkap dari pernyataan tersebut,” kata Pakar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma kepada fajar.co.id, Jumat (8/8/2025).

    Sukri menjelaskan, pernyataan Prabowo itu menegaskan bahwa apapun yang diperintahkan Prabowo untuk menterinya harus diikuti. Karena dialah pemimpinnya.

    “Karena kan kita tahu beberapa menteri ada catatan. Sehingga Pak Prabowo mengingatkan kembali,” ucapnya.

    Kedua, ia mengungkapkan bisa jadi hal itu memang ditujukan kepada pihak tertentu. Mengingat banyaknya wacana atau isu yang menyebut bahwa Prabowo bukan satu-satunya pemimpin yang mengontrol menteri.

    “Karena kan berapa frame, berapa bingkai, wacana yang berkembang di masyarakat bahwa beberapa menteri masih tunduk kepada Pak Jokowi. Sehingga pernyataan Pak Prabowo itu juga dianggap memberikan pesan kepada orang yang menganggap bahwa Pak Prabowo mungkin belum sepenuhnya menguasai kabinet,” jelasnya.

  • Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia masih berjalan sesuai rencana meski peluncuran finalnya mundur dari target semula sekitar 17 Agustus.

    “Waktu itu memang kita sampaikan sebagai ancer-ancer di dalam. Tapi sekarang kita masih dalam proses reading dan editing setelah uji publik selesai. Jadi ini memang bagian dari tahapan yang kami jalani,” kata Fadli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proses penyempurnaan buku sejarah ini tidak serta-merta cepat karena memerlukan kehati-hatian dan pelibatan banyak pihak.

    “Target kita mungkin akan ada beberapa kali lagi proses untuk membahas masukan-masukan. Tapi sejauh ini on the right track,” ujarnya.

    Meski peluncuran tidak dilakukan pada momen HUT ke-80 RI seperti sempat diwacanakan, Fadli menyebut pihaknya tetap menargetkan buku tersebut rampung dan dirilis dalam tahun ini.

    Sejauh ini, uji publik sudah dilakukan di beberapa kota dan kampus besar, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

    “Di UI itu di FIB, saya yang buka. Kita berharap sebenarnya ada debat, tapi memang tidak terlalu banyak debat,” ujarnya.

    Peserta uji publik terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati sejarah, komunitas, hingga tokoh masyarakat.

    Setelah rangkaian uji publik, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan dengan proses diskusi dan pembacaan mendalam (reading) oleh para sejarawan dan editor, termasuk melibatkan tokoh senior seperti Prof. Taufik Abdullah yang turut hadir memberi masukan.

    Fadli juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap diskusi publik, dan tak keberatan jika ada pihak yang ingin menggelar acara untuk membahas hasil penyusunan sejarah tersebut.

    “Bisa xaja [diskusi], tidak usah acara besar. Siapa yang mau undang, kita datangin. Tidak ada yang kita rahasiakan. Kita justru ingin ada diskusi, ada discourse. Jangan sendiri-sendiri, di luar atau di belakang. Kita maunya di depan,” tegas Fadli Zon.

  • Pertamina Patra Niaga kembangkan inovasi sosial lewat Puanmakari

    Pertamina Patra Niaga kembangkan inovasi sosial lewat Puanmakari

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan keberadaan Shelter Puanmakari di Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan wujud komitmen perusahaan dalam pengembangan inovasi sosial.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan program tersebut menjadi percontohan nasional dalam penguatan kapasitas perempuan dan pendampingan anak korban kekerasan berbasis komunitas.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen tidak hanya menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga aktif membangun kesejahteraan sosial melalui penerapan prinsip ESG di setiap lini operasional,” ujarnya saat kunjungannya ke shelter tersebut.

    Dalam kunjungannya, Mars Ega meninjau berbagai layanan yang ada di shelter, termasuk psikologi tatap muka, pendampingan komunitas, serta platform psikologi daring (online) yang telah diakses luas oleh masyarakat.

    Shelter Puanmakari merupakan satu program unggulan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang telah meraih Proper Emas dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Penghargaan Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup menjadi bukti kontribusi kami dalam membangun dari desa, mendorong pemerataan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat demi masa depan yang lebih baik,” jelas Mars Ega.

    Salah satu program Shelter Puanmakari adalah Sekolah Anak Percaya Diri (SAPD), yang hingga saat ini, terdapat 57 anak aktif mengikuti program SAPD dari total 160 partisipan yang terdata.

    Program tersebut didukung tim profesional, termasuk 2 psikolog, 1 konselor, dan 1 guru pendamping, yang secara konsisten memberikan layanan pemulihan dan penguatan mental anak-anak.

    Salah satu alumni SAPD, Risma Yanti, yang kini tengah menempuh pendidikan di Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, mengaku bahwa program sekolah itu telah mengubah hidupnya.

    “Dulu saya pemalu dan jarang keluar rumah. Setelah ikut SAPD, saya jadi percaya diri dan punya banyak teman. Harapan saya adik-adik bisa terus belajar dan percaya diri agar bisa meraih masa depan yang lebih baik,” sebutnya.

    Shelter tersebut juga telah menjadi ruang aman dan pemberdayaan bagi 221 perempuan, yang sebagian besar adalah penyintas kekerasan.

    Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Fanda Chrismianto menambahkan para perempuan tersebut tidak hanya mendapatkan layanan pemulihan, tetapi juga pelatihan dan edukasi untuk bangkit secara sosial dan ekonomi.

    Ia menyampaikan pencapaian Puanmakari tidak hanya sekadar angka, melainkan bukti komitmen kuat dalam membangun keberlanjutan sosial.

    “Puanmakari adalah bukti bahwa keberhasilan bisnis bisa berjalan berdampingan dengan keberpihakan pada kemanusiaan. Kami akan terus mendukung lahirnya inovasi sosial lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, karena inilah esensi keberlanjutan yang sesungguhnya,” ujarnya.

    Puanmakari juga meraih berbagai penghargaan nasional dan regional di antaranya Padmamitra Award dari Kementerian Sosial RI (2020) dan penghargaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel (2024).

    Shelter Puanmakari telah menjangkau lebih dari 400 penerima manfaat dan menjadi model rujukan nasional dalam program pemulihan korban kekerasan berbasis komunitas.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Juga Beri Amnesti ke Ongen yang Terjerat UU ITE karena Hina Jokowi Nasional 3 Agustus 2025

    Prabowo Juga Beri Amnesti ke Ongen yang Terjerat UU ITE karena Hina Jokowi Nasional 3 Agustus 2025

    Prabowo Juga Beri Amnesti ke Ongen yang Terjerat UU ITE karena Hina Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan amnesti kepada
    Yulianus Paonganan
    atau
    Ongen
    yang terjerat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (
    UU ITE
    ) terkait penghinaan terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, sebanyak 1.178 narapidana memenuhi syarat menerima amnesti, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP
    Hasto Kristiyanto
    yang terjerat kasus suap dan perintangan penyidikan, serta Yulianus Paonganan terkait kasus pelanggaran UU ITE yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
    “Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178, karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto (Sekjen PDIP) dan yang kedua ada atas nama Yulianus Paonganan atas kasus ITE terkait penghinaan terhadap kepala negara,” kata Supratman dalam konferensi pers Jumat (1/8/2025).
    Supratman mengatakan, 99 persen data penerima amnesti berasal dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas).
    Narapidana yang menerima amnesti terdiri dari kasus penggunaan narkotika, pelaku makar tanpa senjata di Papua, orang dengan gangguan jiwa, penderita paliatif, disabilitas dari sisi intelektual, dan faktor usia.
    “Kemudian tadi yang saya sebutkan Dr. Yulianus Paonganan dan Pak Hasto Kristiyanto,” ujarnya.
    Pada 18 Desember 2025, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Yulianus Paonganan selaku pemilik akun @ypaonganan, sebagai tersangka kasus penyebaran konten pornografi.
    Yulianus melalui akun Facebook dan juga Twitter miliknya menyebarkan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang duduk bersama artis Nikita Mirzani.
    Di dalam foto itu terdapat tulisan #papadoyanl*e. Kalimat yang menjadi tagar itu kemudian dituliskan Yulianus sebanyak 200 kali.
    Kalimat itulah yang dianggap polisi mengandung unsur pornografi.
    Yulianus, atau yang biasa dipanggil Ongen, pun dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
    Dia juga dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    Atas perbuatannya itu, Yulianus diancam hukuman penjara minimal enam tahun atau maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 250 juta atau Rp 6 miliar.
    Sejumlah media massa mengabarkan bahwa Yulianus adalah seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, IPB langsung membantahnya.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    , di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat nama Yulianus Paonganan.
    Pria ini tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan program studi Biologi.
    Di dalam riwayat pendidikan yang tercantum dalam situs itu, Yulianus meraih gelar sarjana di Universitas Hasanuddin pada tahun 1997.
    Dia kemudian meraih gelar master di IPB pada tahun 2000.
    Di Universitas Nusa Cendana, Yulianus diketahui mengajar pada tahun 2006-2009 dengan sejumlah mata kuliah, seperti Biologi Laut, Ekologi Hewan, Limnologi, Planktonologi, dan Biostatistik.
    Dia juga sempat menjadi anggota staf Menteri Perhubungan pada periode 2009-2010.
    Selain aktif mengajar, Yulianus juga diketahui menciptakan pesawat tanpa awak (drone).
    Di laman Facebook miliknya terdapat sejumlah foto kegiatan Yulianus ketika tengah merakit drone.
    Ada pula foto pria kelahiran Batusitanduk, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, 10 Juli 1970, itu saat bersama perwira-perwira TNI Angkatan Laut dengan drone.
    Selain menciptakan drone, Yulianus dalam media sosialnya juga mencantumkan bahwa dirinya seorang pimpinan redaksi di Maritime Media Group.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

    Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menyerap berbagai masukan.

    Ia mengatakan semua masukan tersebut dibutuhkan untuk memperkaya perspektif, mengingat keputusan ini merupakan fase krusial bagi bangsa Indonesia.

    “Kita ingin tentunya menuju Indonesia Emas, demokrasi bisa bersanding dengan kesejahteraan,” kata Bima di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

    Bima mengingatkan keputusan terkait sistem Pemilu perlu diambil secara hati-hati, dan keputusan tersebut dibuat tidak tergesa-gesa.

    Oleh karena itu, menurut Bima. penting untuk menghitung dampak yang ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun aspek lainnya.

    “Jadi poin saya adalah kita harus hati-hati. Apakah serentak atau memisah itu semua harus dihitung,” ujarnya.

    Kehati-hatian ini dinilai penting agar sistem Pemilu yang ditetapkan nantinya tidak kembali mengalami perubahan di masa mendatang.

    Ia berharap sistem yang diputuskan dapat bersifat ajek dan berkelanjutan. “Jangan sampai berubah lagi, berubah lagi. Kita mau ke mana? Harus ajek sistem ini, itu poinnya. Sistemnya harus ajek,” jelasnya.

    Bima mengatakan pihaknya masih mengkaji berbagai masukan terkait sistem Pemilu. Ia juga membuka ruang diskusi, termasuk dengan civitas akademika, dalam rangka mendukung proses revisi tersebut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu

    Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen menindak tegas para pelaku beras oplosan, minyak goreng hingga pupuk palsu yang sangat merugikan masyarakat.

    Mentan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, mengatakan kementerian yang dipimpinnya mulai menata berbagai sarana produksi mulai dari hulu sampa ke hilir.

    “Contoh ada pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian,” ujar Mentan, usai menghadiri acara wisuda berbagai jenjang pendidikan di Universitas Hasanuddin (Unhas).

    Begitupun dengan minyak goreng, kata dia lagi, sudah ada sekitar 20-an kasus serta beras oplosan yang jumlahnya jauh lebih besar yakni mencapai 212 merek dan telah beredar di masyarakat.

    “Beras oplosan dari ratusan merek ini merugikan masyarakat mencapai Rp99 triliun. Katakanlah kerugian Rp100 triliun, maka kalau itu terjadi 10 tahun kan Rp1.000 triliun, kalau 5 tahun berarti Rp500 triliun,” ujarnya lagi.

    “Ini kita harus selesaikan bersama. Kami sudah menyurati langsung ke Pak Kapolri dan Jaksa Agung langsung dan kami telpon juga. Bahkan Satgas Pangan juga sudah bekerja,” ujar Andi Amran.

    Dirinya terus mencoba membenahi Kementerian Pertanian. Mentan mengaku bersyukur reformasi birokrasi meningkat tajam dan itu dibuktikan dengan kembalinya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    “Kemudian untuk KPI, antikorupsi, jadi kami diminta khusus testimoni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi itu adalah ukurannya bahwa sekarang sudah membaik. Kita tidak boleh puas dan terus mencoba menata,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Keponakan Bupati Soppeng Nakhodai BPC HIPMI Makassar, Begini Komitmennya

    Keponakan Bupati Soppeng Nakhodai BPC HIPMI Makassar, Begini Komitmennya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rifat Syawal, terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Cabang (Muscab) XIV
    Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIMPI) Kota Makassar, pada Maret 2025 lalu.

    Dia pun bersama pengurus lainnya resmi dilantik, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (11/7/2025) malam.

    Pelantikannya dilakukan Ketua BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Amar Ma’ruf Sulaeman, dengan pengambilan sumpah, sekaligus mengokohkan Muh Rifat Syawal untuk menahkodai wadah berhimpun para pengusaha muda di Kota Makassar ini. Hadir pula Walikota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham.

    Pengusaha muda yang bergerak di bidang Minyak dan Gas ini, tak lain merupakan kemanakan Bupati Soppeng, Suwardi Haseng. Rifat siap berinovasi, bersinergi, dan bergerak untuk kemajuan industri digital Kota Makassar.

    “Alhamdulillah, saya Muh. Rifat Syawal, merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Ketua BPC HIPMI Makassar,” ujarnya.

    “Saya berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di seluruh penjuru Kota Makassar. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan sepenuh hati dan dedikasi,” sambungnya di akun Instagramnya @rftforhipmi.

    Rifat juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, saya yakin kita dapat membawa BPC HIPMI Makassar menuju masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

    Pemuda yang tumbuh besar di Kabupaten Soppeng ini, lahir di Makassar 28 Desember 2002, dari pasangan pengusaha konstruksi asal Soppeng, H Haeruddin dan Hj. Suriana. Ia tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar.

  • UNHAS: Nelson Mandela, Jusuf Kalla, Syekh Yusuf, dan Perdamaian Dunia

    UNHAS: Nelson Mandela, Jusuf Kalla, Syekh Yusuf, dan Perdamaian Dunia

    Oleh: Hafid Abbas
    (Promotor Doktor Kehormatan Nelson Mandela dari UNHAS 2005)

    Pada 1947, di masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan multi campuses management dengan menempatkan Universitas Indonesia (UI) sebagai pembina dan pengelola berbagai universitas di tanah air sesuai dengan corak keunggulannya masing-masing, misalnya: Kampus UI di Bandung untuk Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UI di Surabaya (Kedokteran dan Kedokteran Gigi), dan Makassar (Ekonomi dan Hukum), dan seterusnya.

    Dengan pendekatan itu, mutu pendidikan tinggi lebih merata dan sekaligus menciptakan harmoni interaksi antarpusat-pusat keunggulan keilmuan (center of excellence) agar saling bersinergi bagi pemajuan ekonomi, sosial dan budaya antardaerah di seluruh tanah air.

    Barulah pada 1956, pusat-pusat keunggulan itu diperluas mandat keilmuannya menjadi universitas-universitas yang lebih otonom. Pada 10 Sept. 1956, misalnya, Kampus UI di Makassar secara resmi berubah menjadi Universitas Hasanuddin (UNHAS) seperti wujudnya saat ini.

    Karenanya tidaklah mengherankan jika alumni UNHAS banyak dikenal ketokohannya di bidang Ekonomi, seperti Jusuf Kalla dan Tanri Abeng, dan Baharuddin Lopa untuk hukum.

    Setelah melintasi perjalanan sejarahnya lebih tujuh dekade, kini UNHAS telah tercatat sebagai salah satu Universitas Berkelas Dunia, berada di peringkat 951-1000 menurut QS World University Ranking 2025, dengan pencapaian tertinggi pada indikator rasio dosen-mahasiswa di posisi ke-484 di dunia (Tribun-Timur, 24/06/2025). Sedangkan Webometrics (2024) menempatkan UNHAS di peringkat ke-480 terbaik di Asia, dan ke-11 terbaik di antara lebih 4500 perguruan tinggi di tanah air.

  • Pengamat: Jangan Sampai Ada Dua Matahari dalam Kepengurusan Golkar Sulsel

    Pengamat: Jangan Sampai Ada Dua Matahari dalam Kepengurusan Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tensi panas jelas Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan tak terelakkan. Meskipun hingga kini jadwal pasti Musda belum ditetapkan, sejumlah kader potensial mulai mengemuka menunjukkan tajinya masing-masing.

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma berpandangan sebagai partai besar dengan pengalaman begitu panjang, Golkar selalu mampu menghadirkan dinamika internal yang kompetitif namun demokratis.

    Prof Sukri menilai bahwa Taufan Pawe masih memiliki peluang besar sebagai petahana.

    “Pak Taufan Pawe kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kursi Ketua DPRD Sulsel, tetapi kan kursinya bertambah,” jelasnya, dikutip pada Senin (7/7/2025).

    Prof Sukri menyatakan, Taufan Pawe juga menjadi sosok yang mewakili DPD II Golkar Sulsel dalam menyampaikan dukungan kepada Bahlil Lahadalia saat Musyawarah Nasional (Munas) guna menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

    Namun begitu, hasil pemilu yang menunjukkan hilangnya beberapa kursi legislatif menjadi catatan penting yang tak bisa diabaikan.

    Kata Prof Sukri, DPP bisa saja menilai hal itu sebagai kekurangan, apalagi jika disandingkan dengan riak-riak ketidakpuasan dari DPD II yang pernah muncul ke permukaan.

    “Tetapi kan bisa saja dukungan itu memang murni diberikan DPD II bukan karena melihat Pak Taufan Pawenya, tetapi karena DPD II mau mendukung Bahlil. Jadi bisa saja siapa pun Ketua DPD I-nya, 25 suara itu tetap saja untuk Bahlil,” ungkapnya.

    Tidak berhenti di situ, faksi-faksi di tubuh Golkar juga dinilai sebagai potensi gangguan jika tidak dikelola dengan baik.