Xcloud.id

Institusi: Universitas Hasanuddin

  • Presiden Prabowo Ultimatum Penipu Negara, Dr Hasrullah: Panglima Tertinggi Sudah Harus Mengambil Tindakan Nyata

    Presiden Prabowo Ultimatum Penipu Negara, Dr Hasrullah: Panglima Tertinggi Sudah Harus Mengambil Tindakan Nyata

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Hasrullah memuji dan mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelenggara negara yang bermental suka menipu negara. Salah satunya perilaku koruptif.

    Hasrullah menyatakan, pidato yang disampaikan sangat bagus. Dia menilai, apa yang disampaikan dalam pidato tersebut mencerminkan political will yang bagus.

    Hasrullah menilai, apa yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan ultimatum bagi para pemangku jabatan penting agar segera membenahi diri, terutama menghindarkan diri dari perilaku menyimpang.

    Hanya saja, dia mengingatkan agar apa yang disampaikan Prabowo tersebut tidak sekadar sebuah pidato yang menggelegar. Namun harus diimplementasikan pada jajaran yang memang dinilai tidak memiliki niat baik untuk membangun bangsa.

    “Pidato akan punya gigi kalau diimplementasikan, tidak hanya membangun sebuah narasi. Jadi tindakan nyata dari Presiden Prabowo harus dilakukan. Gunakan jaksa, polisi, KPK untuk menindaklanjuti itu,” tandas Hasrullah, Kamis (2/10).

    Hasrullah menambahkan, sebagai panglima tertinggi di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto sudah harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan perilaku pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah mengungkap angka-angka terkait jumlah kekayaan negara yang dikorupsi oleh para pejabat.

    Karena itu, dia menilai perlu ada kebijakan atau semacam tenggang waktu yang diberikan kepada penyelenggara negara untuk berubah. Misalnya tiga bulan, enam bulan atau satu tahun. Jika setelah melewati tenggang waktu tersebut mereka tidak berubah, presiden sudah harus menindaknya.

  • Kejahatan Jalanan di Makassar Sengaja Didesign?

    Kejahatan Jalanan di Makassar Sengaja Didesign?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penyerangan yang diduga dilakukan anggota geng motor di sejumlah titik kota Makassar beberapa hari terakhir diduga didesign.

    Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam beberapa kesempatan.

    Arya penegaskan bahwa rentetan kejahatan jalanan belakangan ini terkesan didesign dan ada pihak yang tidak ingin melihat kota Makassar menjadi aman dan kondusif.

    Pengamat Hukum dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Amir Ilyas, menyebut, sedikitnya ada dua cara pendekatan yang bisa dilakukan Polisi dalam kasus ini.

    “Dengan pendekatan empirik yang berobjekan hukum, misal dengan menggunakan pendekatan kriminologi, sosiologi, politik,” Amir mengungkapkan cara pertama, Minggu (28/9/2025).

    “Kedua, dengan pendekatan pure hukum,” tambahnya.

    Dikatakan Amir pendekatan pertama bersifat probabilitas. Bisa benar dan bisa juga tidak.

    “Misalnya karena kejadian ini berentetan maka dalam dugaan sementara mungkin saja ada yang mendesign di baliknya,” Amir menuturkan.

    Tambahnya, dugaan ini menyasar kelompok tertentu yang tidak ingin Makassar terlihat aman, merusak citra, dan kepemimpinan walikota Makassar.

    “Tapi itu masih dalam wilayah probabilitas,” terangnya.

    Lalu pada pendekatan yang kedua, Amir bilang, pure hukum jelas mengutamakan pada pembuktian hukum, khususnya hukum pidana.

    “Ini tentunya dibutuhkan kerja ekstra dari kepolisian untuk menelusuri atau menangkap, menahan dan menggali informasi dari para pelaku yang terlibat,” tukasnya.

  • Mentan Amran Ajak Kampus Cetak Generasi Unggul

    Mentan Amran Ajak Kampus Cetak Generasi Unggul

    MAKASSAR – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Andi Amran Sulaiman mengajak kampus, khususnya Unhas, untuk terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.

    “Sebagai Ketua IKA, saya mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi kita dengan kualitas luar biasa, bahkan kalau perlu secara eksponensial. Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” kata Mentan Amran usai upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-69 Unhas di Makassar, Sabtu.

    Mentan Amran menekankan Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan.

    Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak takut menghadapi tekanan. “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian, dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” ungkap Andi Amran Sulaiman.

    Selain itu di hadapan sivitas akademika, Amran menyampaikan perkembangan sektor pertanian nasional. Ia menyebutkan transformasi besar yang saat ini tengah dijalankan pemerintah dalam sektor pertanian dari tradisional menuju modern.

    “Alhamdulillah, dengan doa seluruh rakyat dan petani Indonesia, kita sedang menuju capaian swasembada pangan. Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kita bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada,” ucap Mentan Amran.

    Selain itu Mentan Amran juga memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. Mulai dari program cetak sawah hingga perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.

    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan. Hasilnya sudah dirasakan, petani semakin sejahtera, Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen. Bahkan laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujar Mentan Amran.

  • Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi besar di sektor pertanian dari tradisional menuju modern.
    Dia menyebutkan, transformasi itu mulai membuahkan hasil, yakni Indonesia sedang menuju swasembada beras.
    “Insyaallah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada (beras),” tuturnya dalam Upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-69 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (13/9/2025).
    Amran pun memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. 
    Beberapa upaya itu antara lain adalah program cetak sawah, perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.
    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
    Hasil dari transformasi itu sudah dirasakan petani dengan nilai tukar petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen.
    “Petani kini lebih sejahtera. Bahkan, laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujarnya.
    Amran menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia pangan.
    “Satu kata, tindak tegas. Kita tidak boleh kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani,” tegasnya.
    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton.
    Estimasi produksi beras Indonesia itu sejalan dengan proyeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menyebutkan, produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 akan mencapai 34,6 juta ton.
    Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertiggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau melampaui Thailand dan Vietnam.
    Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia tembus 35,6 juta ton pada 2025. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai produsen beras dengan kenaikan tertinggi ke-2 setelah Brasil pada 2025.
    Amran yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas itu menyampaikan pesan khusus bagi almamater tercinta yang telah menjadi tempat ia menimba ilmu dan membentuk karakter kepemimpinannya. 
    Amran pun mengajak Unhas terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.
    Amran juga mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi muda agar memiliki kualitas luar biasa, bahkan secara eksponensial. 
    “Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” katanya. 
    Selain itu, dia menekankan bahwa Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan. 
    Amran juga mengingatkan generasi muda untuk tidak takut menghadapi tekanan. 
    “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian. Dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Hukum Unhas Sepakat dengan Yusril: Anak di Bawah Umur Jangan Lama Ditahan

    Pakar Hukum Unhas Sepakat dengan Yusril: Anak di Bawah Umur Jangan Lama Ditahan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Amir Ilyas, memberikan pandangannya mengenai arahan Menko Bidang Kumham Imipas, Prof. Yusril Ihza Mahendra, terkait penanganan tersangka di bawah umur pembakaran kantor DPRD.

    Seperti diketahui, Yusril mendorong Polda Sulsel agar tidak berlama-lama menahan tersangka anak di bawah umur. Bahkan meminta agar penahanannya ditangguhkan.

    “Pada intinya saya sepakat dengan arahan Yusril tersebut,” ujar Amir kepada fajar.co.id, Rabu (10/9/2025).

    Dikatakan Amir, berkaca pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, maka hukuman bagi anak pelaku tindak pidana memang dibedakan perlakuannya terhadap orang dewasa.

    “UU SPPA bahkan mengatur bahwa batasan usia pertanggungjawaban pidana untuk anak meliputi, di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” sebutnya.

    Amir menjelaskan bahwa usia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

    Sementara untuk usia 12 hingga 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana pokok.

    “Penahanan hanya dapat dikenakan jika anak tersebut berusia 14 tahun dan ancaman pidana yang dilakukan adalah 7 tahun atau lebih,” terangnya.

    Mengenai anggapan bahwa jika penahanan ditangguhkan maka tidak ada efek jera bagi tersangka, Amir memberikan penegasan.

    “Harus diperjelas dulu ini, tentang penangguhan penahanan, penangguhan penahanan beda dengan dibebaskan,” tegasnya.

    “Penangguhan penahanan karena ada yang memberikan jaminan, sehingga orang tersebut tidak ditahan, tetapi tidak dengan serta merta statusnya sebagai tersangka akan terhapuskan,” tambahnya.

  • Ribuan Mahasiswa Unhas Makassar Unjuk Rasa, Tutup Jalan dan Bakar Ban

    Ribuan Mahasiswa Unhas Makassar Unjuk Rasa, Tutup Jalan dan Bakar Ban

    Menyikapi dinamika aksi massa dan keresahan publik, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Jamaluddin Jompa melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengeluarkan maklumat resmi pada 30 Agustus 2025.

    Dalam maklumat itu, Rektor Unhas menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berlandaskan konstitusi.

    Rektor juga menegaskan agar oknum aparat yang melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian Affan Kurniawan diberikan sanksi hukum seberat-beratnya, serta meminta negara menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali.

    Di sisi lain, Rektor Unhas mengutuk keras segala bentuk tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam aksi massa 29 Agustus 2025 yang menewaskan beberapa orang. Ia juga meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap perusakan fasilitas publik dan gangguan ketertiban sosial.

    Khusus kepada mahasiswa Unhas, Rektor menghimbau agar tetap menjaga ketertiban, tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis, serta menyampaikan pendapat dalam koridor hukum yang berlaku.

    “Semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan memudahkan perjuangan bangsa melewati fase penting dalam perjalanan sejarahnya,” demikian penutup maklumat Rektor Unhas.

  • Di Tengah Kasus Korupsi, BP Haji Berubah Jadi Kementerian, Pengamat: Ini Bukan Hanya Keputusan Politis

    Di Tengah Kasus Korupsi, BP Haji Berubah Jadi Kementerian, Pengamat: Ini Bukan Hanya Keputusan Politis

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pengelola (BP) Haji resmi jadi kementerian. Itu setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disahkan DPR.

    Langkah ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin Ali Armunanto menilai, pembentukan kementerian baru ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan langkah pembenahan yang mendesak.

    “Ini bukan hanya keputusan politis. Saya melihatnya sebagai langkah strategis untuk membenahi tata kelola haji yang selama ini semrawut dan sarat kepentingan,” kata Ali kepada fajar.co.id, Rabu (28/8/2025).

    Ia menilai, penyelenggaraan ibadah haji selama ini menjadi ajang rebutan kepentingan banyak pihak, mulai dari politisi, birokrat, hingga ormas keagamaan. Akibatnya, praktik jual beli kuota, kolusi dengan penyelenggara travel, hingga penyalahgunaan dana abadi haji tak pernah benar-benar tuntas.

    “Dana abadi haji jumlahnya ratusan triliun. Itu magnet besar bagi penyimpangan. Apalagi kuota haji juga sering dimainkan. Ini bukan isu baru. Sudah lama terjadi, tapi sulit disentuh karena bercampur dengan kepentingan politik dan keagamaan,” tegasnya.

    Menurutnya, dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah, kewenangan menjadi lebih terpusat dan jelas. Pengawasan bisa diperkuat, dan birokrasi yang terbentuk bisa lebih profesional serta fokus menangani satu urusan: haji dan umrah.

    “Selama ini Kementerian Agama punya terlalu banyak urusan. Haji hanya salah satu dari banyak tugas mereka. Dengan kementerian tersendiri, kebijakan bisa lebih spesifik, pelaksanaan lebih profesional, dan risiko penyimpangan bisa ditekan,” katanya.

  • Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19 Nasional 26 Agustus 2025

    Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19 Nasional 26 Agustus 2025

    Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (25/8/2025).
    Eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto dinilai berjasa pengembangan pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.
    “Beliau berjasa luar biasa dalam pengembagan layanan kesehatan di Indonesia. Beliau adalah seorang dokter militer dan akademisi yang dikenal atas inovasi di bidang kesehatan untuk terapi stroke dan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar pembawa acara pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penganugerahan Tanda Kehormatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73, 74, 75, 76, dan 78/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.
    Prabowo pun mengucapkan secara langsung rasa terima kasihnya kepada 117 tokoh dalam pidatonya di acara tersebut.
    “Saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo.
    Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto lahir 5 Agustus 1964 di Sitisewu, Yogyakarta. Terawan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1990.
    Ia kemudian melanjutkan pendidikan dalam bidang militer dengan masuk Sepawamil 1990. Sekarang, pendidikan ini dikenal sebagai Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia.
    Dalam bidang kedokteran, Terawan melanjutkan studinya ke jenjang S2 di Universitas Airlangga (Unair) dengan mengambil spesialis radiologi dan lulus pada 2004.
    Setelah itu, Terawan melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia berhasil mendapatkan gelarnya pada 2013.
    Karier Terawan di kemiliteran dimulai saat menjadi dokter militer di TNI Angkatan Darat pada 1990. Tugas pertamanya adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat di Mataram, Lombok selama delapan tahun, mulai dari 1990-1998.
    Terawan juga pernah tercatat sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan pada 2009. Selain itu, ia merupakan dokter ahli di RSPAD Gatot Soebroto.
    Setelah itu, Terawan menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto dan memiliki pangkat mayor jenderal pada 2016.
    Ia kemudian ditunjuk menjadi Menkes pada Oktober 2019 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Terawan resmi pensiun dari dunia kemiliteran.
    Jabatan sebagai Menkes tersebut hanya diemban Terawan Agus Putranto selama satu tahun. Saat itu, posisinya sebagai Menkes digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    Jakarta (ANTARA) – Berikut rangkuman sejumlah berita unggulan ANTARA pada Kamis (14/8), yang juga menarik disimak pada hari ini, mulai dari Presiden Prabowo menyampaikan dua pidato kenegaraan hingga kasus kekerasan terhadap dokter RS Sekayu.

    Inilah rangkuman beritanya:

    1. Prabowo sampaikan dua pidato kenegaraan pada HUT Ke-80 RI

    Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan Jakarta, pada Jumat ini. Berita selengkapnya di sini.

    2. Kemenkes dukung proses hukum kasus kekerasan terhadap dokter RS Sekayu

    Kementerian Kesehatan mengirimkan timnya ke Sekayu sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang diambil oleh dr. Syahpri Putra Wangsa, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sekayu yang menjadi korban kekerasan oleh keluarga pasien. Selengkapnya di sini.

    3. Pengalihan arus lalin saat Pesta Rakyat di Monas

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan pengalihan arus lalu lintas saat penyelenggaraan kegiatan Pesta Rakyat di sekitar Monas dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI. Simak penjelasannya di sini.

    4. Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode sebelumnya Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, setelah PDIP melaksanakan Kongres pada awal Agustus 2025. Baca di sini.

    5. Buku Sejarah Indonesia diluncurkan Oktober mendatang

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa buku Sejarah Indonesia akan diluncurkan pada Oktober mendatang.

    Buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang telah mendapatkan berbagai masukan lewat diskusi publik yang digelar di beberapa lokasi, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Padang, dan Universitas Hasanuddin (Makassar). Baca beritanya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Gentar Hadapi DPR Soal Penangkapan Bupati Kolaka Timur, KPK: Apa yang Harus Ditakuti?

    Tak Gentar Hadapi DPR Soal Penangkapan Bupati Kolaka Timur, KPK: Apa yang Harus Ditakuti?

    Liputan6.com, Makassar – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan pihaknya tak gentar jika harus dipanggil Komisi III DPR RI terkait ‘drama’ penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, beberapa waktu lalu. Sebelumnya ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan meminta Fraksi Partai NasDem di Komisi III untuk memanggil KPK dan menjelaskan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan kadernya itu.

    “Kalau diundang kita akan datang, apa yang harus ditakuti? Sepanjang kita melakukan perbuatan yang benar untuk kepentingan bangsa dan negara ini,” kata Johanis Tanak di Universitas Hasanuddin Makassar, Senin (11/8/2025).

    Menurut Johanis, KPK sebagai lembaga antirasuah negara, tentu harus taat pada aturan yang berlaku. Sehingga KPK tidak pernah takut untuk hadir di DPR RI jika diundang hadir nantinya. Sebab, KPK telah menjalankan tugas untuk memberantas korupsi sesuai aturan yang berlaku.

    “Ketika kita melakukan pemberantasan korupsi, apakah tidak menguntungkan bagi masyarakat dan bangsa. Uang negara itu dari rakyat yang seharusnya digunakan untuk rakyat. Ini kita melakukan hal ini, supaya tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi yang menyalahgunakan uangnya rakyat,” ungkapnya.

    Johanis menyinggung terminologi operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat dipertanyakan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ketika kadernya yang merupakan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis ditangkap pada saat mengikuti Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025) lalu.

    “OTT itu salah satu perbuatan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang disebut kitab hukum acara pidana. Ada dikatakan, perbuatan tertangkap tangan, kalau kemudian dia ada disitu, atau ditempat lain, yang jelas kita akan melakukan ketika mendapatkan informasi awal,” jelasnya.

    Meski demikian, kata Johanis pihaknya masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit dengan melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

    “Pokoknya sepanjang masih ada indikasi kita sikat terus, jangan sampai mereka mengambil uang rakyat. OTT itu salah satu perbuatan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang disebut kitab hukum acara pidana,” terangnya.