Xcloud.id

Institusi: Universitas Esa Unggul

  • Efisiensi birokrasi lebih penting daripada debatkan pemilihan gubernur

    Efisiensi birokrasi lebih penting daripada debatkan pemilihan gubernur

    struktur pemerintahan cukup terdiri dari pemerintah pusat dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) tanpa melibatkan daerah tingkat I (provinsi)

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi untuk mendukung layanan publik ketimbang riuh memperdebatkan mekanisme pemilihan gubernur.

    Menurutnya, yang mendesak saat ini hierarki pemerintahan yang lebih sederhana akan mendukung efektivitas pelayanan publik.

    Jamiluddin juga menilai usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD tidak efektif dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

    Ia berpendapat, jika alasan seperti biaya tinggi, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan potensi polarisasi politik dijadikan dasar usulan tersebut, maka langkah yang lebih tepat adalah menghapuskan jabatan gubernur dan lembaganya secara keseluruhan.

    “Dengan begitu, bupati atau wali kota dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat tanpa melalui gubernur,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

    Jamiluddin membeberkan dua keuntungan utama jika jabatan gubernur ditiadakan. Pertama, jarak komunikasi antara kabupaten/kota dengan pusat menjadi lebih pendek.

    “Hal ini akan memangkas alur birokrasi dan administrasi, yang sejalan dengan prinsip manajemen modern yang menginginkan pelayanan cepat, efisien, dan transparan,” katanya.

    “Negara dapat meniadakan cost (biaya) untuk 38 kantor gubernur,” tambahnya.

    Dengan tidak adanya pemerintahan di tingkat provinsi, negara bisa mengalihkan anggarannya untuk kesejahteraan rakyat.

    Sebelumnya, Tingginya angka golongan putih (golput) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memunculkan wacana gubernur dipilih melalui DPRD atau presiden mewakili pemerintah pusat.

    Hal itu didasarkan biaya untuk menggelar pemilihan gubernur (pilgub) cukup tinggi, sementara partisipasi pemilih rendah.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    Bagikan Sembako di Jaktim, Gibran Dicibir Pedas, Disebut ‘Konyol’ dan Malah Lakukan Tugas Ketua RT

    GELORA.CO  – Pengamat politik Rocky Gerung menyindir aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan sembari membagikan bingkisan bantuan untuk korban banjir di Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis, (28/11/2024).

    Rocky menilai pemberian bantuan itu bukanlah tugas Gibran sebagai seorang wapres. Bahkan, dia menganggap tindakan Gibran itu konyol.

    Kata mantan dosen Universitas Indonesia itu, Gibran tak perlu datang ke lokasi pengungsian guna memberikan bantuan sembako. Pasalnya, membagikan sembako adalah tugas aparat setempat.

    Rocky menyebut Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia seharusnya menangani urusan makro.

    “Tugas Gibran bukan di situ, tugas Gibran memantau pembangunan, memantau desain pelaksanaan, desain dari plan kabinet kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan itu. Itu kan tugas ketua RT,” kata Rocky dalam videonya yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat (29/11/2024). 

    Menurut Rocky, aksi Gibran itu merupakan bentuk cawe-cawe dan pencitraan politik.

    “Bagian-bagian ini kita lihat cawe-cawe. Mulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya,” katanya.

    Gibran turut disorot karena adanya tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Jadi tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir. Terutama yang ada tulisan sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol,” kata Rocky.

    “Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari wapres yang namanya Gibran.”

    Rentan dipolitisasi

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, juga menyoroti tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    Jamiluddin menyebut tulisan tersebut sangat tak layak ditampilkan jika anggaran sembako itu bersumber dari APBN.

    “Kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi,” kata Jamiluddin, Minggu, (1/12/2024), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Dia mengatakan jika sembako itu diberikan sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, pembagian itu lebih baik itu dilakukan oleh Kementerian Sosial.

    Dengan demikian, wapres akan menempatkan Kementerian Sosial sesuai fungsi dan tugasnya secara proporsional.

    “Sebab hal itu memang bagian tugas dari kementerian tersebut,” ujar Jamiluddin.

    Menurut dia, hal itu akan menjauhkan penafsiran di tengah masyarakat, bantuan itu terkait politik.

    “Orang juga tidak menafsirkan pemberian bantuan itu sebagai persiapan Pilpres 2029,” kata dia.

    Jamiluddin mengimbau Gibran tak lagi membagikan sembako yang dananya berasal dari APBN.

    Dia menilai tak elok jika tugas Gibran sebagai wapres hanya membagikan sembako dan kegiatan seremonial.

    “Hal itu tentu dapat mendegradasi derajat seorang wapres. Wapres harus dikembalikan sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.”

    Cak Imin mengaku tak tahu

    Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, buka suara mengenai tas sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran”.

    “Saya tidak tahu ya, saya belum tahu,” kata Cak Imin di Hotel Sultan, Senayan Jakarta Pusat, Sabtu (31/11/2024) malam, dikutip dari Tribun Depok.

    Kemudian, Cak Imin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bantuan seperti dalam bentuk goodie bag seperi itu harus juga dilihat dari sumber anggaran. 

    “Biasanya kan bantuan itu sesuai anggaran, bantuan dari kementerian, bantuan dari wapres, bantuan dari presiden. Itu mungkin karena faktor sumber anggaran,” kata Cak Imin

  • Profil Calon Bupati Tangerang dan Wakilnya, Ada Anak Mantan Bupati

    Profil Calon Bupati Tangerang dan Wakilnya, Ada Anak Mantan Bupati

    Bisnis.com, JAKARTA – Sama halnya dengan pilkada Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang juga ada 3 kandidat calon wali kota dan wakilnya.

    Ketiga pasangan calon itu yakni Mad Romli dan Irvansyah Ahmat dengan nomor urut 1 yang merupakan Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Kemudian Mochamad Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah nomor urut 2, Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju Plus, dan Zulkarnain dan Lerru Yustira nomor urut 3 Kandidat Perseorangan.

    Jelang pencoblosan 27 November mendatang, simak profil paslon wali kota dan wakil bupati Tangerang berikut ini

    1. Mad Romli

    Dilansir dari laman hajimadromli.com, Mad Romli lahir di Tangerang pada tanggal 5 Mei 1972. Dia adalah seorang pria yang beragama Islam. Beliau telah menikah dan memiliki pendidikan terakhir S2. 

    Selain itu, H. MAD ROMLI, SH., MM juga memiliki pengalaman di bidang legislatif dan eksekutif. Dia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2009-2014.

    Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2014-2019. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang untuk periode 2018-2023. Selain itu, dia juga merupakan seorang wiraswasta.

    Pengalaman Organisasi:

    1. Menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada periode 2009-2014.

    2. Melanjutkan peran sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada periode 2014-2020.

    3. Kemudian, menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang pada periode 2020-2025.

    Riwayat Pekerjaan:

    1. Menjadi Direktur Utama PT. Rosalina Jaya pada periode 2005-2009.

    2. Setelah itu, menjadi Komisaris PT. Rosalina Jaya pada periode 2010-2014.

    3. Selain itu, juga menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2009-2014.

    4. Menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2014-2019.

    5. Saat ini, menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang pada periode 2018-2023.

    Riwayat Pendidikan:

    1. Menamatkan SD di SDN Sindangsono 3 Kabupaten Tangerang pada tahun 1985.

    2. Melanjutkan ke SMPN/MTSN dan menamatkannya di MTSN Balaraja Kabupaten Tangerang pada tahun 1988.

    3. Lulus dari SMA Mandiri Balaraja Kabupaten Tangerang pada tahun 1991.

    4. Meraih gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten pada tahun 2004.

    5. Melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar S2 dari Magister Manajemen IMMI Jakarta pada tahun 2010.

    2. Irvansyah Asmat (calon wakil wali kota)

    Irvansyah Asmat, S.I.P., M.Si. (lahir 2 Juli 1976) adalah seorang akademikus dan politikus Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2009 hingga 2014 mewakili daerah pemilihan Banten III.

    Irvansyah merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lulusan IISIP Jakarta dan mendapat gelar Master Sains dari Universitas Satyagama pada tahun 2007.

    Dia juga sedang mengambil Program Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, dan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Esa Unggul tahun.

    Sebelum menjadi anggota DPR RI, Irvansyah sebelumnya telah aktif di PDIP. Dia memulai karier politiknya dari tingkat dasar sebagai anggota dan akhirnya diangkat menjadi Kepala Sekretariat DPP PDIP sejak tahun 2003.

    Dia mendapatkan jumlah suara dari hasil Pemilu 2009 sebanyak 20.265 dan kemudian ditempatkan pada Komisi II DPR selama 1 tahun kemudian ditugaskan di Komisi V selama 1 tahun dan selanjutnya ditugaskan di Komisi VII sebagai Sekretaris POKSI (Kelompok Fraksi) PDI Perjuangan. Selain itu, ia juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Poksi Badan Legislasi DPR RI selama 5 tahun. 

    Organisasi

    Departemen Organisasi DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010)
    Ketua Dewan Pembina Serikat Rakyat Buruh Tani dan Nelayan (2009-sekarang)
    Departemen Organisasi DPP PDI Perjuangan (2010-2015)
    Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (2011-2016)
    Ketua Umum Yayasan BEKSI, Jakarta
    Riwayat Karier/Pekerjaan
    Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan 2003-2009, 2015-2019
    Anggota DPR/MPR RI 2009-2014
    Dosen Universitas Bung Karno s/d 2021
    Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan 2015 s/d Sekarang

  • Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca, Jumat (22/11/2024). Anies Baswedan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya yang juga menarik fokus pembaca, yakni kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail yang dimeriahkan Dewa 19, swing voters Pilgub Jateng 2024 yang masih tinggi, Bawaslu yang akan melakukan patroli siber pada masa tenang Pilkada 2024, hingga Golkar yang menegaskan SK kepengurusan partai sah.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dukungan Anies Baswedan kepada Pramono-Rano Bakal Pengaruhi Swing Voters Kalangan Terdidik
    Dukungan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terbuka ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pramono-Rano) dinilai bakal memengaruhi swing voters atau pemilih mengambang dari kalangan rasional dan terdidik. Dukungan tersebut bisa menarik swing voters versi survei Litbang Kompas sebanyak 23,8%.

    Hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Elektabilitas Pramono-Rano 38,3%, RK-Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3%.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, masuknya Anies berpotensi mempertebal selisih elektabilitas Pramono-Rano dengan RK-Suswono. Alasannya, dukungan Anies kepada Pramono-Rano berpeluang dapat memengaruhi pemilih rasional dan terdidik untuk memilih paslon yang didukungnya.

    2. Dimeriahkan Dewa 19, Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail di Bandung Barat Dihadiri Ribuan Warga
    Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2, Jeje Ritchi Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda bersama Asep Ismail, menggelar kampanye akbar terakhir sebelum masa tenang, pada Jumat (22/11/2024). Kampanye Jeje Govinda-Asep Ismail bertema “Konser Bandung Barat Berjamaah” ini berlangsung meriah di Lapangan Pangelajar, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meski hujan deras mengguyur.

    Kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail tersebut dimeriahkan oleh penampilan band legendaris Dewa 19 feat Virzha dan dihadiri ribuan warga serta pendukung pasangan yang mengusung jargon “Berjamaah”. Tak hanya itu, sejumlah selebritas seperti Nagita Slavina, Mamah Amy (ibunda Raffi Ahmad), Alshad Ahmad, Nisa Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah juga turut hadir memeriahkan acara.

    3. Swing Voter Pilgub Jateng Besar, Andika: Saya Berharap Mereka Memilih Tanpa Tekanan
    Angka swing voters Pilgub Jateng 2024 cukup besar berdasarkan hasil survei. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa berharap jangan ada tekanan kepada pemilih mengambang itu untuk menentukan pilihannya saat pencoblosan pada 27 November nanti.    

    Andika Perkasa mengungkap beberapa alasan yang membuat angka swing voters Pilgub Jateng yang masih cukup besar.

    4. Bawaslu Akan Gelar Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pilkada 2024
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan patroli pengawasan selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan dari patroli pengawasan Bawaslu ini untuk memastikan agar masa tenang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

    Sebagai informasi, patroli pengawasan masa tenang akan dilaksanakan pada H-3 sebelum pemungutan suara pilkada, yaitu dari 23 hingga 26 November 2024.

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan patroli ini akan melibatkan panitia pengawas pemilihan di tingkat kecamatan (panwascam) serta aparat keamanan, dan juga mengajak tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan patroli.

    5. Tegaskan SK Kepengurusan Golkar di Bawah Bahlil Sudah Final, Idrus: Mari Bersatu
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan persoalan kepengurusan Golkar di bawah Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar telah selesai dan sudah final. Hal tersebut, kata Idrus ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

    Menurut Idrus, sudah saatnya, seluruh kader Golkar untuk bersatu kembali dan tidak lagi mempersoalkan SK kepengurusan Golkar tersebut. Pasalnya, tradisi partai Golkar adalah tradisi dialektika dan pertarungan ide dan gagasan yang berorientasi membesarkan partai dan bangsa.

  • Punya banyak pendukung, Anies bisa dongkrak elektabilitas Pramono

    Punya banyak pendukung, Anies bisa dongkrak elektabilitas Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sosok Anies Baswedan berpeluang mendongkrak elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena memiliki basis pendukung yang banyak.

    “Memang untuk Jakarta, Anies ini relatif banyak pendukung. Makanya, bisa menggaet Anies itu berpeluang akan menambah suara atau elektabilitas paslon,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, Jamil menilai “Anak Abah” atau pendukung Anies terdiri dari beberapa kelompok, mulai dari tingkat sangat fanatik, sedang hingga yang hanya jadi sekadar pengikut.

    Ia menyebut hanya kelompok yang sekadar pengikut saja yang kemungkinan akan ikut memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sementara itu, pendukung fanatik justru berniat untuk mencoblos semua pasangan calon (paslon) karena tidak bisa merelakan suara mereka selain ke Anies.

    Di sisi lain, Jamil mengungkapkan kelompok fanatik juga masih enggan melabuhkan pilihannya ke Pram-Doel karena partai pengusungnya, yakni PDIP, sangat berseberangan dengan Anies.

    Namun, kelompok ini juga tidak menginginkan suara mereka lari ke paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Begitu pula ke paslon independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    “Karena itu mereka lebih baik pilih semua, coblos semua,” kata Jamil.

    Dalam sejumlah survei, elektabilitas Pram-Doel tercatat mengalami peningkatan.

    Survei Indopolling Network menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano), meraih elektabilitas 48,4 persen, lebih tinggi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di angka 39,4 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,8 persen.

    Baca juga: SMRC: Elektabilitas Pramono-Rano Karno lebih tinggi dari RK-Suswono

    Sedangkan hasil survei Saiful Mujani Research& Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno menyalip Ridwan Kamil-Suswono dan juga Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Pramono-Rano mendapatkan 46 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono sebesar 39,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,1 persen.

    Begitu pula hasil Survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga menunjukkan persaingan ketat Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.

    Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen. Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    TRIBUNJAKARTACOM – Presiden ke-7 RI, Jokowi sampai terbang ke Jakarta untuk mendukung Cagub nomor 1, Ridwan Kamil.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu rela turun gunung mengampanyekan paslon nomor 1 itu demi mengalahkan pesaing terkuat, paslon jagoan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membaca alasan di balik dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta itu.

    Menurut Jamil, sapaan karibnya, Jokowi ogah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kalah dari Pram-Rano yang didukung PDIP.

    Hal itu menegaskan rivalitas Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sudah menjadi rahasia umum.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil, Senin (18/11/2024).

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” lanjutnya.

    Terlebih, peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    Jokowi Dukung Ridwan Kamil

    Sebelumnya dieritakan, Jokowi bertemu dengan Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Jokowi terang-terangan mengutarakan dukungannya untuk Ridawan Kamil bisa memimpin Jakarta.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI, Jokowi bertemu dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di sebuah kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Ini adalah pertemuan kedua bagi Jokowi dan RK di masa kampanye berlangsung. Dua pekan lalu, RK telah sowan menyambangi Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Menurut Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pertemuan itu tampaknya berkaitan dengan stagnannya elektabilitas RK-Suswono di Jakarta. Hal itu kiranya membuat Jokowi khawatir RK-Suswono kalah dalam Pilkada Jakarta.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil saat dimintai tanggapannya, Senin,

    Jamil, sapaan karibnya, menilai Jokowi tampaknya tidak ingin RK-Suswono kalah. Hal itu bagi Jokowi bisa saja sebagai petaka politik baginya.

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” ujar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

    Jamil melihat rivalitas antara Jokowi dan Megawati itu tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga meluas ke Jakarta.

    “Jadi, kesannya Jokowi tidak ingin paslon yang diusung PDIP menang,” tuturnya.

    Pasalnya, saat ini peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terhadap pasangan
    Ridwan Kamil
    (RK)-Suswono cenderung melemah adalah karena pilihan elite partai tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.
    “Pilihan paslon (pasangan calon) lebih dominan atas kacamata elite partai. Celakanya, pilihan elite partai itu tidak mencerminkan aspirasi akar rumput partainya,” ujar Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dan dosen Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (6/11/2024).
    Menurut Jamil,
    KIM Plus
    menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam menentukan pasangan calon yang diusung pada
    Pilkada Jakarta
    . Pemilihan pasangan RK-Suswono dilakukan dengan pendekatan
    top down
    .
    ”
    Gap
    elite partai dan akar rumputnya menimbulkan perbedaan pilihan terhadap paslon. Perbedaan ini lah yang membuat KIM Plus tak solid memenangkan RK-Suswono,” jelasnya.
    Jamil menyebutkan, pendekatan
    bottom up
    seharusnya digunakan untuk memastikan pasangan calon mencerminkan aspirasi akar rumput.
    Dengan begitu, partai-partai dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung pasangan calon mereka.
    “Paslon yang diusung tentu lah akan mencerminkan aspirasi akar rumput partainya. Kalau ini dilakukan, tentu partai yang tergabung dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung paslon pilihannya,” tambah Jamil.
    Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dukungan dari pemilih PKB, NasDem, dan Demokrat lebih kuat ke pasangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    dibandingkan RK-Suswono.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, Demokrat ke Pramono-Rano; pemilih Gerindra, Golkar, PKS cenderung ke RK-Suswono,” demikian hasil survei Litbang Kompas dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Berikut rincian persentasenya:
    Pemilih PKB
    –
    Ridwan Kamil-Suswono
    : 11,6 persen
    – Dharma-Kun: 4,7 Persen
    – Pramono-Rano: 60,5 persen
    – Belum tentukan: 23,2 persen
    Pemilih Nasdem
    – Ridwan Kamil-Suswono: 27,3 persen
    – Dharma-Kun: 0 persen
    – Pramono-Rano: 45,5 persen
    – Belum tentukan: 27,2 persen
    Pemilih Demokrat
    – Ridwan Kamil-Suswono: 26,2 persen
    – Dharma-Kun: 2,4 persen
    – Pramono-Rano: 40,5 persen
    – Belum tentukan: 30,9 persen
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.