Xcloud.id

Institusi: Universitas Esa Unggul

  • Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Akhir masa jabatannya diwarnai sejumlah drama politik, mulai dari gagalnya revisi UU Pilkada hingga pisah jalan dengan PDIP.

    Di akhir masa jabatan Jokowi, ada isu untuk menyukseskan keikutsertaan anak bontotnya, Kaesang Pangarep, ke Pilkada Serentak 2024. Kala itu, Kaesang terganjal syarat usia minimal.

    Padahal, nama Kaesang sudah muncul di berbagai survei. Dia memuncaki survei Pilgub Jateng dan muncul sebagai opsi di Pilgub DKI Jakarta.

    Pada 21 Agustus 2024, DPR menggelar revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat itu digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

    Revisi dilakukan super cepat. Hasil revisi diketok hanya dalam hitungan jam. Beberapa poin revisi pun bertolak belakang dengan putusan MK.

    Salah satu poin revisi dikaitkan dengan pencalonan Kaesang. Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik.

    Manuver DPR itu membuat masyarakat murka. Gerakan “Peringatan Darurat” meledak di internet. Mahasiswa dan para aktivis turun ke jalan. Sejumlah selebritas juga ikut mendemo DPR.

    Karena desakan kuat, DPR membatalkan revisi tersebut.

    “Bahwa pada hari ini 22 Agustus Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini RUU Pilkada batal dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

    Kaesang tak lagi punya peluang maju. Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencalonkan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Kemunculan Mulyono

    Gerakan Peringatan Darurat diyakini sejumlah pihak sebagai bentuk muaknya publik terhadap politik Jokowi. Revisi kilat UU Pilkada disandingkan dengan perubahan aturan pencalonan Pilpres 2024 yang memuluskan jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.

    Mulai dari momen Peringatan Darurat, warganet mulai mengulik berbagai hal tentang keluarga Jokowi. Salah satu hal yang dilakukan adalah memanggil Jokowi dengan nama kecilnya, Mulyono.

    Panggilan Mulyono menjadi bulan-bulanan warganet di setiap pembahasan yang berkaitan dengan Jokowi. Julukan itu juga dipakai massa aksi Peringatan Darurat untuk mengolok-olok Jokowi.

    PDIP dan beberapa politisi yang berseberangan dengan Jokowi pun menggunakan julukan Mulyono. Misalnya, cagub Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang membalas sindiran soal jalan rusak. Dia mengatakan jalan yang dimaksud sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat.

    “Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu di perbatasan-perbatasan, itu jalan nasional. Itu jalan jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” kata Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa (24/9).

    Setelah ramai penggunaan julukan Mulyono, Kaesang dan Bobby ikut menggunakannya. Namun, mereka memakainya untuk gimik, bukan mengolok-olok Jokowi.

    Kaesang memakai rompi bertulis Mulyono. Sementara itu, Bobby memperkenalkan diri sebagai keluarga Mulyono selama kampanye di Sumut.

    “Saya hadir di sini bersama istri saya ibu Kahiyang Ayu Boru Siregar. Sini, Ayo sini. Ini Boru Siregar. Ini yang namanya ibu Kahiyang Ayu Siregar. Inilah anaknya–yang kalau sekarang orang bilangnya–kami anak dan menantu Mulyono, orang bilang sekarang,” kata Bobby di Tapanuli Selatan, Sabtu (28/9).

    Tindak-tanduk keluarga Jokowi juga menjadi sorotan publik. Misalnya, gaya hidup mewah yang dipertontonkan Erina Gudono, menantu Jokowi.

    Erina memperlihatkan sedang makan kue brioche seharga US$25 di California bersama Kaesang. Dia juga mengunggah foto perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream G650.

    Salah satu momen mengejutkan adalah saat pelantikan Prabowo-Gibran di Kompleks Parlemen. Saat itu, kamera menyorot sejumlah tokoh, anggota dewan dan para hadirin menyambut dengan tepuk tangan.

    Giliran kamera menyorot Kaesang, Bobby Nasution, dan Kahiyang Ayu. Respons anggota dewan dan hadirin justru sorakan “huuu”. Anak dan mantu Jokowi itu hanya tersenyum ke kamera.

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai “Mulyono” adalah bentuk kemarahan masyarakat Indonesia. Dia berkata masyarakat Indonesia punya budaya memberi sanksi sosial dengan julukan aneh kepada orang-orang yang dianggap bersalah.

    “Tidak keliru kalau dikatakan orang, rakyat di Indonesia akhirnya tidak menyebut Jokowi, tapi Mulyono itu karena kemuakan rakyat kepada beliau. Umum di Indonesia ketika kita sudah tidak suka terhadap seseorang, makan akan muncul julukan-julukan terhadap orang tersebut,” ujar Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Hubungan Jokowi dengan PDIP kandas setelah 20 tahun. Semua bermula dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    PDIP sudah mengumumkan pengusungan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk pilpres. Pengumuman itu pun dihadiri oleh Jokowi.

    Beberapa waktu kemudian, Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Pasangan itu pun menang dengan perolehan suara 58 persen.

    Tak berhenti di situ, partai-partai pendukung Jokowi juga membentuk blok kekuatan politik bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka menggandeng semua partai di berbagai daerah, kecuali PDIP.

    Koalisi raksasa itu menggempur PDIP di basis-basis massa pada Pilkada Serentak 2024. PDIP hanya menang di DKI Jakarta. Provinsi-provinsi lainnya di Jawa dikuasai oleh KIM Plus.

    PDIP mengambil langkah tegas. Mereka menerbitkan surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution. SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby.

    Tiga surat pemecatan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” bunyi keterangan pemecatan Jokowi di surat tersebut.

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai kekesalan PDIP terhadap Jokowi “sudah sampai ubun-ubun”. Menurutnya, pemecatan terhadap Jokowi pun dilakukan dengan rasa balas dendam.

    Dalam surat pemecatan, PDIP menulis dua “dosa” Jokowi. Pertama, melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Kedua, menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstisusi (MK). PDIP menganggap tindakan Jokowi sebagai pelanggaran berat.

    “Dua dosa yang dikemukakan oleh PDIP itu menurut saya mencoreng citra dan reputasi Jokowi,” ujarnya.

    “Ini pandai PDIP dengan memberikan dua dosa tadi itu kan akan memberi stigma yang negatif terhadap Jokowi seumur hidupnya bahwa Jokowi cacat secara politis, baik sebagai kader maupun sebagai presiden,” lanjut Jamiluddin.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Menolak pensiun

    Selepas jabatan presiden, Jokowi dan Iriana kembali ke kampung halaman mereka di Solo. Mereka sempat tak muncul di publik beberapa hari.

    Meski demikian, itu bukan tanda Jokowi pamit dari kancah politik nasional. Dia kembali bermanuver menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Jokowi mulai menerima sejumlah politisi di rumahnya, termasuk cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil. Dia juga pernah menerima kunjungan cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

    Ayah Gibran itu juga terbang ke Jakarta pada Senin (18/11). Dia berkumpul dengan para relawan dan menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Jokowi juga ikut di sejumlah kegiatan kampanye Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Dia berkata memang memberi dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah. Menurut Jokowi, ia hanya mendukung, tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh rakyat.

    “Seingat saya yang kita berikan endorse 84 seingat saya,” kata Jokowi di Solo, Selasa (3/12).

    “Kalau ada yang menang itu bukan karena endorse. Karena calonnya, bukan saya. Dan karena penerimaan rakyat, penerimaan masyarakat itu baik saya sekali lagi saya bisa ngapain, wong sudah pensiun,” ucap Jokowi.

  • Karena No Viral No Action

    Karena No Viral No Action

    loading…

    Publik diyakini sedang menantikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Publik diyakini sedang menantikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan skandal korupsi para pejabat negara . Diketahui, Hasto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara sebagaimana diungkap Juru Bicara PDIP Guntur Romli.

    “Masyarakat tentu berharap video dugaan kasus korupsi itu segera di-publish. Sebab, mayoritas masyarakat sudah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang dilakukan petinggi negara,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (29/12/2024).

    Bila video itu dirilis, ia mengatakan, publik akan mengetahui para petinggi negara yang diduga melakukan korupsi. Dengan begitu, kata dia, masyarakat bisa mendesak aparat hukum, terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

    “Hal itu perlu dilakukan karena di Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang diduga koruptif agar masyarakat dapat memviralkannya melalui media sosial,” kata Jamiluddin.

    “Hal itu akan dilakukan masyarakat karena berharap agar semua koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa seperti di China, para koruptor ditembak mati,” sambungnya.

    Kendati demikian, Jamiluddin menilai, hukuman mati untuk para koruptor sulit terwujud di Indonesia. Pasalnya, kata dia, perilaku koruptif terkesan sudah menjadi mainan sebagian para elite.

    Para elite disebut melalukan praktik rasuah baik sendiri maupun berjamaah. Celakanya, kata dia, perilaku koruptif itu dilakukan dengan cara saling melindungi. Menurutnya, perilaku koruptif elite negara itu sengaja ditutupi selama masih satu frekuensi dengan penguasa.

  • Prabowo Menang 1 Putaran, Jokowi Dipecat PDIP

    Prabowo Menang 1 Putaran, Jokowi Dipecat PDIP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah dinamika politik terjadi di tahun 2024 berkat dua gelaran besar, yaitu Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Pergeseran peta politik terjadi melibatkan nama-nama besar, seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri.

    Catatan pertama adalah kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pencapaian mereka melebihi prediksi sejumlah lembaga survei.

    Beberapa lembaga survei memprediksi Prabowo-Gibran akan unggul, tetapi pilpres akan digelar dua putaran. Hal itu karena elektabilitas mereka belum solid di atas 50 persen.

    Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Perolehan itu setara 58 persen dari total suara sah.

    Sementara itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan 40.971.906 suara. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

    Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas gugatan dua paslon. Namun, MK menyatakan Prabowo-Gibran tetap menang Pilpres 2024.

    Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Prabowo menjadi Presiden kedelapan Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo.

    Jokowi dipecat PDIP

    Pilpres 2024 menjadi puncak keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Anak Jokowi, Gibran, mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Padahal, PDIP kala itu sudah mendeklarasikan Ganjar-Mahfud.

    Menantu Jokowi, Bobby Nasution, ikut mendukung Prabowo-Gibran. PDIP pun memecatnya. Bobby bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

    Setelah pilpres, Pilkada Serentak 2024 dimulai. Loyalis Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan bekerja sama di berbagai daerah.

    Mereka bertarung melawan PDIP di sejumlah daerah strategis. Misalnya, di DKI Jakarta saat KIM Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka melawan jagoan PDIP Pramono Anung dan Rano Karno.

    Di Jawa Tengah, KIM Plus memasang Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Mereka menghadapi Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di wilayah yang dikenal dengan julukan kandang banteng.

    KIM Plus juga memasang Bobby Nasution dan Surya di Sumatera Utara. Begitu pula di Banten dengan memasang Andra Soni-Dimyati.

    Di Jatim, KIM Plus memasang Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Koalisi ini mengusung Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pilgub Jabar.

    KIM Plus menekuk PDIP di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. PDIP hanya menang di DKI Jakarta.

    Setelah pilkada, PDIP mengumumkan daftar kader yang dipecat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

    Jokowi menanggapi santai pernyataan itu. Dia tak memastikan apakah akan bergabung dengan partai lain dalam waktu dekat.

    “Ya berarti partainya perorangan,” ucap Jokowi saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto, Kamis (5/12).

    Pemecatan Jokowi diresmikan PDIP dalam SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. PDIP mencantumkan sejumlah alasan pemecatan Jokowi, termasuk intervensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Revisi UU Pilkada dan peringatan darurat

    Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, MK memutus perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024. Dua perkara itu berkenaan dengan syarat pencalonan kepala daerah.

    Putusan nomor 60 menyatakan ambang batas pencalonan 20-25 persen bertentangan dengan konstitusi. MK mengubahnya menjadi 6,5-10 persen tergantung jumlah penduduk masing-masing daerah.

    Sementara itu, putusan 70 menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah ditentukan saat penetapan pasangan calon.

    DPR langsung menggelar rapat revisi UU Pilkada 21 Agustus. Rapat digelar super kilat dan bertentangan dengan putusan MK.

    Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. DPR pun tetap memberlakukan ambang batas pencalonan 20-25 persen.

    Masyarakat murka. Mereka mengaitkan langkah DPR itu dengan upaya pencalonan Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi, di pilkada tahun ini. Kaesang mulai muncul di sejumlah survei, tapi usianya belum memenuhi syarat bila menggunakan putusan MK.

    Sebagian pihak juga mengaitkan perubahan kilat aturan ini mirip Pilpres 2024. Kala itu, aturan pencalonan diubah via MK dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berhasil mencalonkan diri.

    Kemarahan publik pun terwujud dalam gerakan “Peringatan Darurat” di internet. Lalu berlanjut ke aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen.

    Mahasiswa, buruh, masyarakat sipil turun ke jalan menuntut keadilan. Tembok parlemen dikoyak. Massa aksi masuk ke wilayah parlemen.

    Desakan kuat membuat DPR tunduk. DPR memutuskan tak membawa revisi itu ke tingkat paripurna untuk pengesahan. Pilkada Serentak 2024 digelar merujuk dua putusan MK.

    Baca selanjutnya di halaman berikut>>

    Serangkaian drama mewarnai Pilgub DKI Jakarta 2024 sejak masa pencalonan. Mulanya, petahana Anies Baswedan yang baru beres ikut pilpres ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta lagi.

    Dia menjadi kandidat terkuat di sejumlah survei. Elektabilitas Anies mengungguli mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Anies juga sudah mengantongi dukungan dari PKB, PKS, dan NasDem. Namun, tiga partai itu tak mencapai titik temu saat membahas siapa calon wakil gubernur.

    Di tengah perjalanan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang baru menang pilpres membuat sejumlah manuver. Mereka menarik RK ke Jakarta. Padahal, RK hampir pasti menang di Pilgub Jabar menurut survei-survei.

    Partai-partai pendukung Prabowo itu juga membentuk KIM Plus. Mereka menarik sejumlah partai di kubu Anies untuk bergabung. Hasilnya, PKS, PKB, dan NasDem merapat dengan ganjaran kursi di kabinet baru.

    Asa Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 masih menyala saat MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Anies bisa maju bila direstui PDIP.

    Meski begitu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat keputusan mengejutkan. Dia mencalonkan dua kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno. Anies gagal nyalon.

    Pilgub DKI Jakarta 2024 pun diikuti tiga peserta. Ridwan Kamil dan Suswono didukung gerbong KIM Plus, Pramono-Rano didukung PDIP, serta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang maju dari jalur perseorangan.

    RK-Suswono memulai dengan elektabilitas tinggi. Sementara itu, Pramono-Rano berstatus sebagai kuda hitam dengan popularitas dan elektabilitas masih jauh tertinggal. Sementara itu, Dharma-Kun menghiasi persaingan dengan elektabilitas yang merangkak dikit demi sedikit.

    Di awal tahapan, sejumlah lembaga survei memprediksi RK-Suswono bisa menang satu putaran. Namun, hasil resmi KPU DKI Jakarta menunjukkan Pramono-Rano menang dengan 50,07 persen suara. Sang kuda hitam menang satu putaran.

    RK-Suswono sempat berencana menyeret hasil itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka tak kunjung mendaftarkan gugatan hingga batas waktu Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

    Tren cawe-cawe

    Istilah cawe-cawe berubah menjadi tren politik di tahun 2024. Istilah ini pertama kali didengungkan oleh Presiden Jokowi saat bertemu para pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 Mei 2023.

    Saat itu, menjelang Pemilu Serentak 2024, Jokowi mengatakan dirinya harus ikut campur tangan. Namun, ia memberi penekanan cawe-cawe dilakukan demi kepentingan nasional, bukan sekadar urusan capres-cawapres.

    Meski begitu, beberapa bulan kemudian anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Singkat cerita, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.

    Tren cawe-cawe tak berhenti di pilpres. Saat pilkada bergulir, praktik cawe-cawe juga dilakukan Prabowo yang sudah berstatus presiden.

    [Gambas:Photo CNN]

    Dia memberi dukungan, baik berupa surat hingga pernyataan via video, ke beberapa calon kepala daerah. Misalnya, video dukungan untuk pemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng.

    Prabowo juga menulis surat untuk warga Jakarta memilih Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Meski begitu, istana menampik Prabowo melanggar aturan dalam dukungan tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Prabowo memberi dukungan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo meng-endorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai,” ucap Hasan melalui keterangan tertulis, Minggu (10/11).

    Catatan kritis

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengkritisi sejumlah dinamika politik di tahun 2024. Pertama, soal cawe-cawe yang terus dinormalisasi oleh para elite.

    Jamiluddin mengatakan netralitas penyepenggara negara menjadi kunci demokrasi berjalan baik. Namun, praktik cawe-cawe mulai dibiasakan sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

    “Idealnya kan netralitas dijaga, ini cenderung kurang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk elite-elite tertentu, seperti Pak Jokowi yang cenderung cawe-cawe. Itu yang saya melihat gejala umum menurunnya demokrasi di Tanah Air,” kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Catatan lainnya dari Jamiluddin adalah para elite politik yang memaksakan kehendak lewat revisi UU Pilkada. Menurutnya, momen tengah tahun ini menampar para elite politik agar lebih mendengar aspirasi rakyat.

    “Jadi satu pelajaran bagi elite politik kalau mereka terus bermain-main dengan keinginan-keinginan elite tanpa mengakomodir harapan-harapan rakyat, bisa lama-kelamaan akan terjungkal dengan sendirinya,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyoroti blokade politik yang dilakukan lewat Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, hal ini bisa berdampak buruk bagi politik Indonesia.

    Meski begitu, Indonesia masih diberkati oleh dua hal. Pertama, putusan progresif Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga blokade masih bisa dilawan.

    “Nah tentu ini juga akan menjadi bagian dari cacat demokrasi kita dan harus diperbaiki ke depan,” ujar Asrinaldi.

    Dia berkata Indonesia juga terberkati dengan gerakan masyarakat sipil saat DPR tiba-tiba merevisi UU Pilkada. Gerakan itu bisa membatalkan praktik legislasi yang sewenang-wenang.

    Menurut Asrinaldi, gerakan semacam ini harus lebih terkonsolidasi. Dengan demikian, rakyat punya tumpuan untuk mengawal proses politik ke depannya.

    “Untuk demokrasi, keberadaan masyarakat sipil itu penting dan itu harus dikonsolidasikan dan penting untuk diikutkan dalam proses demokrasi kita,” ucapnya.

  • Sosok Belly Villsen, Mahasiswa S2 Hukum Otaki Penyiraman Air Keras ke Mantan, Nasibnya Terancam DO – Halaman all

    Sosok Belly Villsen, Mahasiswa S2 Hukum Otaki Penyiraman Air Keras ke Mantan, Nasibnya Terancam DO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Belly Villsen, mahasiswa S2 hukum otaki penyiraman air keras ke mantan yang bernama Natasya Hutagalung.

    Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Dikutip dari pddikti.kemdiktisaintek.go.id, Belly Villsen merupakan mahasiswa magister (S2) Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

    Ia masuk sebagai mahasiswa baru pada 26 Februari 2024.

    Hingga berita ini diturunkan, status akademiknya masih aktif 2024/2025 ganjil.

    Sedangkan jenjang S1-Hukumnya ia selesaikan di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat.

    Belly Villsen kelahiran tahun 1999, atau kini masih berusia 25 tahun.

    Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto membenarkan yang bersangkutan adalah mahasiswanya.

    Oleh karenanya, kampus akan mengambil langkah tegas.

    Gregorius tidak menutup kemungkinan Belly Villsen bisa Drop out (DO) karena otaki penyiraman air keras ke mantannya.

    “Kami punya (kampus) kode etik mahasiswa, peraturan akademik, kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta,” katanya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

    Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah diunggah akun Facebook atas nama Tarida Hutagalung pada 25 Desember 2024 kemarin.

    Akun tersebut mengunggah foto korban sebelum dan sesudah disiram air keras oleh Belly Villsen.

    Selain itu, Tarida Hutagalung juga menuliskan kronologi singkat penyiraman air keras:

    Kejadian malam Natal yang seharusnya menjadi hari sukacita Natal dan hari Ulang Tahun Keponakan kami, Anak Kami Natasya Hutagalung Menjadi kabar dukacita bagi kami sekeluarga. 

    Anak kami disiram air keras di wajah yang mengenai mata dan seluruh tubuhnya sehingga membuat anak kami mengalami luka parah di bagian wajah , mata dan seluruh tubuhnya.

    Kami keluarga besar Hutagalung mohon bantuan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat dan keluarga, agar Pelaku segera ditangkap dan diberi hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan seberat-beratnya.

    Semoga pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan memberikan keadilan kepada anak Kami. 

    Anak kami Natasya Hutagalung berasal dari kabupaten Ketapang Kalbar tinggal di Kecamatan Sandi berkuliah di Jogja di Sekolah Tinggi  Pemerintahan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta.

    Sekarang anak kami sedang dalam perawatan intensif di Rumah sakit Sardjito Jogja. 

    Hingga Sabtu, postingan Tarida Hutagalung sudah dibagikan sebanyak 1,4 ribu kali.

    Ratusan pengguna Facebook lainnya ikut meramaikan dengan berbagai komentarnya.

    Termasuk mendesak pelaku segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya.

    Dua pelaku penyiraman air keras pada mahasiswi di Jogja (Kompas.com/ Wisang Seto Pangaribowo)

    Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio membeberkan pemicu penyiraman air keras ini.

    Semua bermula saat hubungan asmara Belly Villsen dengan Natasya Hutagalung kandas pada Agustus 2024.

    Namun, pelaku tidak terima diputus oleh korban.

    “Namun (korban) gak mau. Akhirnya ada ancaman pelaku intinya kalau gak bersatu kalau sakit ya sama-sama merasakan. Kalau hancur ya, hancur semua,” jelas Probo, dikutip dari TribunJogja.com.

    Singkat cerita, Belly Villsen menyusun rencana untuk mencelakai Natasya Hutagalung.

    Pelaku mencari eksekutor dengan membuat postingan lowongan pekerjaan di Facebook.

    Akhirnya Belly Villsen mendapat seorang pria bernama Satim.

    Pelaku utama membuat cerita bohong guna menyakinkan pelaku kedua agar mau menyiramkan air keras ke korban.

    “Si B dia membuat cerita bahwa seolah-seolah dia ini seorang perempuan Sen Lung membuat cerita dia dikhianti suaminya seorang pelakor. Pelakornya ini adalah korban,” jelas Probo.

    Pelaku Satim mengiyakan dengan imbalan uang sebanyak Rp 7 juta.

    Satim tidak langsung melakukan perintah Belly Villsen.

    Ia awalnya melakukan survei lokasi kos korban sampai lima kali di kawasan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta 

    Hingga tibalah di hari eksekusi yang bertepatan pada Hari Raya Natal.

    Kala itu, Natasya Hutagalung hendak pergi ke gereja sekira pukul 19.00 WIB.

    “Langsung tidak kata disiramkan ke korban kena muka dan sekujur tubuh. Kemudian korban berteriak pelaku langsung lari,” ujar Probo.

    Kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan atau pasal 354 KUHP ayat dua tentang penganiayaan berat atau 353 ayat dua atau 351 ayat dua tentang penganiayaan berat.

    Belly Villsen dan Satim terancam hukuman 12 tahun.

    Sementara kondisi korban terluka parah di bagian wajah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Tersangka Penyiraman Air Keras Mahasiswi di Jogja Dijerat Pasal Berlapis

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunJogja.com/Miftahul Huda)(Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo)

  • VIDEO Jokowi Berpotensi Dilupakan Rakyat Jika Tak Segera Gabung Parpol: Projo Bisa Jadi Alternatif – Halaman all

    VIDEO Jokowi Berpotensi Dilupakan Rakyat Jika Tak Segera Gabung Parpol: Projo Bisa Jadi Alternatif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan terkait masa depannya di dunia politik pasca dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan potensi Jokowi untuk dilupakan rakyat jika terlalu lambat mengambil keputusan.

    Menurut Jamiluddin, kemungkinan dilupakannya Jokowi, lantaran publik Indonesia merupakan kategori orang-orang yang gampang melupakan.

    Apabila Jokowi tidak lagi berperan di dunia politik, maka kata dia, bukan tidak mungkin ketokohan Jokowi akan memudar begitu saja.

    Oleh karena itu, Jokowi dinilai perlu segera memutuskan langkahnya, baik bergabung dengan partai politik lain atau membentuk partai baru.

    “Masalah waktu perlu dipertimbangkan mengingat orang Indonesia cepat lupa. Kalau Jokowi terlalu lama memutuskan masuk partai atau membentuk partai, dikhawatirkan Jokowi akan dilupakan orang,” kata Jamiluddin saat dimintai analisisnya, Rabu (18/12/2024).

    Meski demikian, kata dia, belum tentu Jokowi bisa bergabung ke parpol yang sudah ada saat ini.

    Sebab, dengan Jokowi pindah atau berlabuh ke parpol yang sudah ada, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau tidak mau harus mengikuti idealisme partai tersebut. 

    “Bisa jadi, idealisme partai tersebut tak sepenuhnya sesuai dengan idealisme yang akan diwujudkannya,” kata dia.

    Oleh karenanya, kemungkinan terbesar bagi Jokowi melanjutkan karier politik yakni bersama dengan organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo)

    Organisasi itu diyakini potensial untuk dibentuk oleh Jokowi menurut Jamiluddin, lantaran basis massanya sudah dipastikan mengakar kepada idealisme Jokowi.

    “Jokowi tentu dapat menggunakan Projo sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan politiknya. Hal itu akan lebih mudah diwujudkan ketimbang Jokowi masuk ke partai lain,” kata dia.

    Peluang itu relatif terbuka lantaran struktur organisasi Projo sudah sampai kecamatan. 

    Karena itu menurut dia, Projo tak sulit berubah dari ormas menjadi partai politik.

    Meski begitu, Jamiluddin kembali mengingatkan Jokowi untuk bisa memperhatikan momentum untuk kembali berkiprah di partai.

    Sebaiknya menurut dia, paling lama enam bulan ke depan harus Jokowi memutuskan masuk partai tertentu atau membentuk partai. 

    “Dengan interval waktu tersebut, masyarakat Indonesia masih mengingat Jokowi. Dengan begitu dukungan terhadap Jokowi akan berpeluang tetap terjaga,” tandas Jamiluddin.(*)

     

  • Pemecatan PDIP Bikin Reputasi Jokowi Kian Terpuruk

    Pemecatan PDIP Bikin Reputasi Jokowi Kian Terpuruk

    loading…

    Pemecatan yang dikeluarkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai kader membuat citra dan reputasi Jokowi kian terpuruk. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pemecatan yang dikeluarkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader membuat citra dan reputasi Jokowi kian terpuruk. Melalui surat pemecatan itu, Jokowi diprediksi sulit diterima parpol lain.

    “Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi,” ujar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Rabu (18/12/2024).

    Dia menyinggung pertimbangan pemecatan lainnya lantaran Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Hal ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.

    Bahkan, Jokowi bisa dipersepsikan sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal, tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.

    “Hal ini kiranya menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya,” katanya.

    Menurut Jamiluddin, hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal sama terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya.

    “Jadi, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya,” tuturnya.

    “Kalau pun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus,” tambahnya.

    (jon)

  • Aplikasi Bantuan Darurat Bencana Karya Siswa SMA Jakarta

    Aplikasi Bantuan Darurat Bencana Karya Siswa SMA Jakarta

    JAKARTA – Tak ada salahnya, apps Bantuan Cepat (BAPAT) harus jadi aplikasi wajib di gawai kalian. Selain karena karya anak bangsa — masih duduk di SMU — aplikasi ini perlu buat warga Indonesia yang memang dikepung oleh bencana alam. 

    Aplikasi BAPAT dibikin oleh siswa SMA Jakarta Intercultural School (JIS) Michael Mulianto untuk menghadapi tanggap darurat bencana. Aplikasi yang akan segera dirilis di Play Store itu memungkinkan penggunanya untuk memahami situasi dan keadaan gawat darurat ketika bencana.

    “BAPAT ini adalah solusi dalam memberi bantuan cepat saat keadaan darurat terutama ketika bencana,” kata Michael di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america, Jakarta, Sabtu 9 November.

    Siswa kelas 3 SMA ini menjelaskan, BAPAT adalah aplikasi interaktif berisi berbagai materi soal bantuan di sekitar pengguna ponsel cerdas. BAPAT berfungsi untuk memberikan langkah-langkah panduan kepada penggunanya; tentang cara bertindak mengatasi beberapa jenis bencana termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, banjir dan topan.

    Aplikasi ini punya bot obrolan (semacam robot) yang dapat memberikan saran untuk lebih dari 50 penyakit serta menemukan rumah sakit terdekat bila diperlukan. Ada juga tombol panggilan darurat yang dapat digunakan pengguna saat mengalami masalah serius.

    Meski saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris, kata dia, BAPAT masih akan dikembangkan agar tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga manfaatnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

    BAPAT, lanjut dia, memiliki fitur yang memiliki performa lebih baik saat ponsel dalam keadaan terhubung jaringan internet atau daring/online. Kendati begitu, aplikasi dapat digunakan saat ponsel di luar jaringan (luring/offline) internet.

    “Beberapa fitur memang ‘online’ tapi yang ‘offline’ tetap bisa tapi terbatas. Setiap orang kini punya ‘smartphone’ bahkan di desa sekalipun sehingga bisa memanfaatkan itu,” kata dia.

    BAPAT memang masih perlu banyak pengembangan di sana-sini. Contohnya, BAPAT harus dibikin semenarik mungkin supaya bisa jadi bacaan dan dipahami terlebih dahulu. Karena hampir tak mungkin BAPAT dibaca oleh orang yang baru saja terkena musibah bencana alam. Mereka sudah dipusingkan bagaimana menyelamatkan diri.

    Tapi setidaknya, BAPAT ini sudah banyak membetot perhatian. Bahkan Profesor Dr Ir Kazan Gunawan (Guru Besar Tetap Universitas Esa Unggul), Profesor Dr Moermahadi Soerja Djanegara (Guru Besar Tetap Program Studi Akuntansi STIE Kesatuan Bogor, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI) dan Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak (Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana, purnawirawan Perwira Tinggi TNI-AD, mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana) hadir dalam peluncuran BAPAT.

    Selain itu, hadir Kolonel Farid Ma’ruf (Komandan SATGASGAB, mantan Komandan Korem 162/WB), Jason Sudirdjo (Siswa SMA ACS Jakarta, Founder of Heart For Lombok Foundation), perwakilan Palang Merah Indonesia dan lainnya.

  • Prabowo Diminta Evaluasi Ulang Jubir dan Utusan Khusus, Pengamat: Jangan karena Faktor Kedekatan – Halaman all

    Prabowo Diminta Evaluasi Ulang Jubir dan Utusan Khusus, Pengamat: Jangan karena Faktor Kedekatan – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga menilai, perlu adanya evaluasi oleh pihak Istana Kepresidenan dalam memilih orang yang menduduki jabatan tertentu di bawah jajaran Presiden dan Wakil Presiden.

    Pernyataan Jamiluddin tersebut didasari karena belakangan ini dua pejabat publik setingkat juru bicara dan utusan khusus Presiden RI membuat polemik di publik.

    Adapun kedua sosok tersebut yakni, Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati.

    Kekinian, Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya ramai-ramai “dirujak” oleh warganet atas pernyataannya yang dinilai merendahkan seorang pedagang es teh bernama Sunhaji.

    Menurut Jamiluddin, seharusnya pejabat publik dalam setiap berkomunikasi harus mewakili karakter dan kepentingan presiden. 

    “Salah satunya, Prabowo dalam berkomunikasi kerap meninggikan derajat rakyatnya,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2024).

    Dengan begitu, dia mengindikasikan kalau pemilihan jubir dan utusan khusus presiden tidak menggunakan standar atau kriteria yang ketat.

    Dirinya lantas berkelakar kalau pemilihan jubir dan utusan khusus itu hanya didasari pada kedekatan, bukan diukur dari kompetensi.

    “Ada kesan mereka dipilih karena faktor kedekatan, bukan atas kompetensi dan integritas,” kata dia.

    Atas hal tersebut, Jamiluddin berharap perlu dilakukan evaluasi oleh pihak Istana terhadap pemilihan figur yang mengisi jabatan khusus di bawah Presiden.

    Hal itu penting kata dia, agar pernyataan blunder yang belakangan ini dilakukan tidak kembali terjadi di kemudian hari.

    “Agar hal demikian tak terulang lagi, maka utusan khusus dan jubir kepresidenan layak dievalusi ulang. Mereka yang tak memenuhi kriteria, selayaknya segera diganti,” kata dia.

    Lebih jauh, dirinya juga berujar kalau evaluasi perlu dilakukan agar utusan khusus dan jubir kepresidenan tidak menjadi beban presiden. 

    Pasalnya, kata dia, akan sangat memprihatinkan apabila staf khusus dan jubir kepresiden justru merusak reputasi dan citra presiden. 

    “Padahal salah satu tugas mereka justru membentuk dan menjaga reputasi dan citra presiden,” tandas Jamiluddin.

  • Abaikan Aspek Empati, Gus Miftah dan Adita Irawati Pantas Ditendang dari Istana

    Abaikan Aspek Empati, Gus Miftah dan Adita Irawati Pantas Ditendang dari Istana

    GELORA.CO – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai juru bicara (jubir) dan utusan khusus kepresidenan yang tak menjalankan tugas dengan baik harus dievaluasi.

    Hal itu merepons Jubir Presiden, Adita Irawati dan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang melakukan blunder baru-baru ini. Dua sosok orang istana itu blunder karena tak bijak memilih diksi saat berbicara di hadapan masyarakat.

    Jamiluddin menyebut, pilihan diksi itu mengindikasikan minimnya wawasan Adita dan Miftah mengenai psikologis, sosiologis, budaya, dan etika masyarakat Indonesia.

    “Dua sosok itu juga alpa memperhatikan human relation dalam berkomunikasi. Akibatnya, komunikasi yang dilakukan Adita dan Miftah mengabaikan aspek empati,” kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, komunikasi yang dilakukan juga mengesankan ketidaksetaraan. Adita dan Miftah justru berkomunikasi seolah memposisikan derajat lebih tinggi dari masyarakat.

    “Hal itu mengesankan dua sosok itu berkomunikasi tanpa mengenal audiennya. Akibatnya mereka berkomunikasi kepada audien, bukan dengan audien,” ujar Jamiluddin.

    “Komunikasi seperti itu seharusnya tak boleh terjadi, karena posisi Adita dan Miftah sebagai orang dekat presiden. Dua sosok ini seharusnya dalam setiap berkomunikasi mewakili karakter dan kepentingan presiden,” sambungnya.

    Karena itu, kata Jamiluddin, gaya berkomunikasi orang dekat Presiden Prabowo Subianto seharusnya tak jauh dengan karakter yang ditampilkan Prabowo.

    “Hal itu tampaknya yang tak dimiliki Adita dan Miftah. Dua sosok ini mengunakan langgam berkomunikasi sendiri yang jauh dari langgam komunikasi presiden,” kata Jamiluddin.

    Maka dari itu, Jamiluddin berharap agar jubir maupun utusan presiden yang tak memenuhi kriteria untuk segera diganti. Hal itu perlu dilakukan agar utusan khusus dan jubir kepresidenan tidak menjadi beban presiden.

    “Sungguh ironi bila staf khusus dan jubir kepresiden justru merusak reputasi dan citra presiden. Padahal salah satu tugas mereka justru membentuk dan menjaga reputasi dan citra presiden,” ujarnya.

  • Paslon harus rangkul suku Betawi jika Pilkada dua putaran

    Paslon harus rangkul suku Betawi jika Pilkada dua putaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Paslon harus rangkul suku Betawi jika Pilkada dua putaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Silitonga mengemukakan bahwa pasangan calon harus merangkul suku Betawi untuk bisa meraih kemenangan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dilaksanakan dua putaran.

    “Mereka juga perlu meyakinkan bahwa orang Betawi itu ke depan tidak semakin terpinggirkan dan harus ada program yang bisa mengangkat martabat mereka,” kata Jamiluddin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Jamiluddin mengatakan tentu setiap pemilih memiliki harapan pada program yang dikenalkan setiap pasangan calon (paslon).

    Program itu tentunya yang bisa untuk diimplementasikan sehingga bisa diterima masyarakat luas.

    “Kalau program-program seperti itu mereka bisa lebih diimplementatif maka ada peluang mereka bisa mendapatkan sisa-sisa suara untuk memenangkan putaran kedua,” ujarnya.

    Dia menyatakan perlunya program yang memberikan perhatian kepada warga kelas bawah, menengah ke atas maupun merangkul suku khususnya Betawi.

    Terlebih diharapkan suku Betawi dapat berperan lebih dalam menentukan arah masa depan Jakarta serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan.

    Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 mengatakan Suku Betawi yang merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia.

    Sedangkan di Jakarta, suku Betawi menempati urutan kedua, dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27 persen dari total populasi Jakarta.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan, tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

    Sumber : Antara