Xcloud.id

Institusi: Universitas Esa Unggul

  • Edukasi Cara Memijat Bayi di Posyandu Guji Baru Jakbar

    Edukasi Cara Memijat Bayi di Posyandu Guji Baru Jakbar

    Jakarta –

    Pijat bayi merupakan salah satu metode stimulasi sentuhan yang telah terbukti mampu mendukung perkembangan motorik, sensorik, dan emosional bayi. Stimulasi sentuhan adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir (bahkan sebaiknya sejak di dalam kandungan) dilakukan setiap hari, untuk merangsang semua sistem indera pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan (Wijayanti & Edmiandini, 2017). Salah satu bentuk stimulasi yang bisa dilakukan sejak bayi lahir adalah dengan pijat bayi yang dapat dilakukan oleh ibu. Berdasarkan penelitian T. FIeld & Scafidi dari Universitas Miami, AS, terapi sentuhan (pijat) bisa memberikan efek positif secara fisik, antara lain kenaikan berat badan bayi dan peningkatan produksi ASI. Hasil penelitiannya yaitu bayi mengalami kenaikan berat badan 20 – 47 persen perhari setelah dipijat dibandingkan kelompok bayi yang tidak dipijat. Ini disebabkan bayi yang dipijat mengalami peningkatan kadar enzim penyerapan dan insulin sehingga penyerapan terhadap sari makanan pun menjadi lebih baik. Dengan begitu bayi menjadi lebih cepat lapar karena lebih sering menyusu sehingga meningkatkan produksi ASI (Putri, Alissa 2016). Bayi yang mengalami banyak sentuhan, khususnya dari ibu bisa mengurangi depresi dan kecemasan, tidurnyapun bertambah tenang diikuti bertambahnya berat badan.

    Sangat disayangkan, ketika ibu yang memiliki bayi tetapi belum memahami manfaat serta mengetahui teknik yang benar dari memijat bayi. Oleh karena itu, sebagai bentuk nyata Kampus Jakarta dari Universitas Esa Unggul yang memiliki lokasi berdekatan dengan Posyandu Guji Baru Jakarta Barat, berupaya melaksanakan pelatihan bagaimana memijat bayi yang benar kepada kelompok para ibu di Posyandu. Kegiatan ini memberikan edukasi dan pelatihan yang disampaikan oleh narasumber ahli yaitu Donna Alifia, Amd. Keb, CHE berlatar belakang bidang ilmu kebidanan memahami dan berpengalaman dalam pemijatan bayi. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat. Tim terdiri atas Tisa Putrinda, S.Sn., M.Sn. selaku ketua, dengan anggotanya Irma Damayantie, S.Ds., M.Ds, Erwin Rezasyah, S.Ds, M.I.D dan didampingi beberapa mahasiswa. Tim berlatar belakang bidang ilmu Desain Komunikasi Visual dan Desain Interior juga berupaya memberikan edukasi lewat media buku saku yang menarik dan efisien tentang panduan pijat bayi yang benar.

    Duri Kepa adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Kelurahan ini memiliki penduduk terbanyak di kecamatan Kebon Jeruk, yakni 73.972 jiwa (2021). Rukun Warga (RW) 02 Duri Kepa memiliki Posyandu Guji Baru yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi ,balita, remaja, dan lansia. Posyandu Guji Baru terletak di Jl. Patra Guji Baru, RT.05/RW.02 Duri Kepa. Jumlah bayi dan balita cukup banyak, yaitu sekitar 125 orang. Pelayanan dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Menurut laporan dari Ketua Posyandu Guji Baru, jumlah bayi dan balita di kawasan ini adalah yang tertinggi dibandingkan RT maupun RW lain sekitar Kelurahan Duri Kepa.

    Kegiatan abdi masyarakat dilaksanakan pada pada hari Jumat, 14 Februari 2025 dimulai pukul Pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB. Pelatihan ini diawali dengan pemberian edukasi tentang mengapa perlu melakukan pijat bayi, manfaat pijat bayi, lalu dilanjutkan dengan demonstrasi langsung diiringi pemijatan yang dilakukan bersamaan oleh peserta. Jumlah peserta yang hadir sekitar 35 orang yang terdiri dari para ibu serta bayi yang turut serta dibawa pada saat pelatihan. Para peserta diajak untuk mempraktikkan langsung teknik pijat dan mencoba pada bayi masing-masing di bawah pengawasan narasumber ahli.

    Materi yang disampaikan meliputi pengenalan, manfaat, waktu yang tepat melakukan pijat bayi, posisi memijat, peralatan yang perlu disiapkan, tanda-tanda bayi yang siap atau tidak nyaman untuk dipijat, serta materi inti yaitu tata cara tahapan mememijat bayi yang benar. Kegiatan pelatihan pijat bayi berlangsung selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Setelah narasumber menjelaskan cara memijat bayi yang benar, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang dijawab satu persatu oleh narasumber dengan lengkap dan jelas. sebagai penutup kegiatan pemijatan bayi diberikan hadiah bagi peserta yang hadir paling awal, dan peserta yang aktif mengajukan pertanyaan yang baik.

    Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Beberapa ibu mengaku baru pertama kali mengetahui manfaat menyeluruh dari pijat bayi, karena selama ini, peserta hanya memijat bayi jika bayi sakit dengan membawa bayi ke dukun pijat. Mereka juga merasa lebih percaya diri untuk mempraktikkannya di rumah. Karena selain mendapatkan pelatihan langsung dari narasumber ahli, para peserta juga mendapatkan buku saku (booklet) panduan pijat bayi yang kecil dan praktis bisa dibawa pulang sehingga peserta dapat mempraktikkan pemijatan di rumah masing masing. Menurut ketua Posyandu Ibu Nurasia, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena meningkatkan pemahaman dan keterlibatan para ibu dalam perawatan bayi. Harapannya, kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara berkala dengan materi kesehatan lainnya.

    Catatan redaksi: Penulis merupakan dosen DKV Universitas Esa Unggul

    (up/up)

  • Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    Prabowo Harus Perintahkan Tito Batalkan Kepmendagri soal Empat Pulau

    GELORA.CO -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus bertanggung jawab atas dampak upaya pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Terlebih pemindahan kepemilikan empat pulau itu terkesan sepihak karena tidak melibatkan Aceh. 

    Empat pulau yang dipindahkan adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    “Pengalihan empat pulau itu telah membuat gesekan antara warga Aceh dan Sumut. Padahal selama ini warga dua provinsi itu hidup damai,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Senin 16 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan, untuk mencegah konflik lebih luas, Presiden Prabowo Subianto harus segera memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk membatalkan keputusannya tersebut. 

    “Hanya dengan membatalkan keputusan pengalihan empat pulau tersebut, ekskalasi amarah warga Aceh dapat diredakan,” kata Jamiluddin. 

    Bahkan, Jamiluddin menyarankan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi Mendagri Tito dalam rangka mencegah potensi konflik horizontal terjadi. 

    “Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi Tito sebagai Mendagri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Nelayan dari Kabupaten Aceh Singkil, yang tergabung kedalan gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas) mengancam bakal melakukan patroli atau sweeping di wilayah empat pulau Aceh yang pindahkan ke Sumut. 

    Sweeping dilakukan untuk mempertahankan empat pulau Aceh yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun saat ini sudah beralih ke wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025.

    “Langkah ini untuk memastikan nelayan dari Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara tidak masuk melakukan aksi penangkapan ikan di empat pulau ini,” tegas Ketua gerakan aliansi nelayan Aceh Singkil (Ganas), Rahmi Yasir, Jumat 13 Juni 2025

  • Kader PSI Sebut Jokowi sebagai Nabi Baru, Pengamat: Ini Tipikal Orang Tidak Normal

    Kader PSI Sebut Jokowi sebagai Nabi Baru, Pengamat: Ini Tipikal Orang Tidak Normal

    Dia menilai orang yang suka mengultuskan figur tentu punya penilaian yang tak rasional, sehingga publik selayaknya menyueki.

    “Orang yang suka mengultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Oleh karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (12/5/2025).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu juga mengatakan orang yang mengultuskan figur perlu dicek kesehatan jasmani dan rohani. “Sebab, orang yang normal tidak akan menyamakan Jokowi dengan nabi,” kata Jamiluddin.

    Terlebih lagi, lanjut dia, Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Dalam banyak hal disebut sebagai figur antagonis.

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang atau ABS,” ungkapnya.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

    Dedy dalam tulisannya di media sosial X mengklaim bahwa Jokowi itu sosok yang memenuhi syarat menjadi nabi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat,” demikian Dedy menuliskan di X.

    Pemilik akun X Bernama Lelaki Biasa @BiasaAgung menulis: “SS dulu ah sebelum dihapus”.

    Dia pun turut menyetarakan hasil screenshot berisikan tweet dari kader PSI dengan nama akun Dedy Nur @DedynurPalakka.

    Dedy Nur pun membalas komentar Lelaki Biasa dengan kalimat berikut ini: “Enggak bakalan saya hapus. Saya malah berharap ini disebarkan secara luas agar dunia tahu bahwa ada nabi baru yang lahir dari Indonesia”. (Besse Arma/Fajar)

  • Kader PSI Sebut Jokowi Memenuhi Syarat Jadi Nabi, Jamiluddin Ritonga Sarankan Cek Kesehatan Jasmani dan Rohani

    Kader PSI Sebut Jokowi Memenuhi Syarat Jadi Nabi, Jamiluddin Ritonga Sarankan Cek Kesehatan Jasmani dan Rohani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka yang menyebut mantan Presiden RI, Joko Widodo memenuhi syarat menjadi nabi terus menuai sorotan tajam.

    Sorotan salah satunya datang dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai pernyataan politikus PSI, yang menyamakan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai nabi ialah ciri orang yang suka mengultuskan figur.

    Dia menilai orang yang suka mengultuskan figur tentu punya penilaian yang tak rasional, sehingga publik selayaknya menyueki.

    “Orang yang suka mengultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Oleh karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (12/5).

    Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu juga mengatakan orang yang mengultuskan figur perlu dicek kesehatan jasmani dan rohani. “Sebab, orang yang normal tidak akan menyamakan Jokowi dengan nabi,” kata Jamiluddin.

    Terlebih lagi, lanjut dia, Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Dalam banyak hal disebut sebagai figur antagonis.

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang atau ABS,” ungkapnya.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

    Dedy dalam tulisannya di media sosial X mengeklaim bahwa Jokowi itu sosok yang memenuhi syarat menjadi nabi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat,” demikian Dedy menuliskan di X seperti dikutip Kamis. (fajar)

  • Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

    GELORA.CO -Pernyataan Politikus PSI Dedy Nur Palakka lewat cuitannya di akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal Twitter @Dedynurpalakka yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi, menuai kritik. 

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa Politikus PSI yang menyamakan Jokowi adalah orang yang irasional.

    “Orang yang suka mengkultuskan seseorang tentu tipikal orang irasional. Karena itu, penilaian orang seperti ini tak perlu dihiraukan,” tegas Jamiluddin kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai Politikus PSI tersebut perlu dicek kejiwaannya. Sebab, Jokowi yang notabene manusia biasa malah disamakan dengan nabi.

    “Bahkan orang seperti itu perlu di cek kesehatan jasmani dan rohaninya. Apalagi Jokowi hingga saat ini sosok kontroversial. Bahkan Jokowi dalam banyak hal disebut sosok antagonis,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. 

    Di sisi lain, Jamiluddin menyebut tipikal politikus seperti Dedy Nur Palakka biasanya cenderung asal bapak senang (ABS). Sehingga rasionalitas dikesampingkan dan puja-puji yang selalu mereka elu-elukan. 

    “Jadi, penilaian irasional semacam itu akan terus bermunculan bila di negeri ini banyak yang asal bapak senang (ABS). Sosok seperti ini umumnya penjilat dan pernyataannya selayaknya dianggao angin lalu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, akun centang biru Politikus PSI Dedy Nur Palakka @DedynurPalakka pada 9 Juni 2025 lalu meretweet cuitan dari The Last Dodo @bengkel dodo dengan komentar “Mantan Presiden Indonesia yang paling dekat dengan Rakyat namanya” cuit DedynurPalakka. 

    Kemudian, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @Marquez_93 “Hadeh ngetag Jokowi lagi, kok nggak ketika ketemu sekalian lu jilat kaki Jokowi Bro.”

    “@jokowi presiden terbaik yang pernah dilahirkan oleh Indonesia ?? Iyakan bang @alisyarief ??,” timpal Dedy Nur lagi. 

    Lalu, cuitan Dedy Nur tersebut dibalas oleh akun @okedahcoy “Ada yang koordinir”.

    Seperti tak terima dengan kicauan tersebut, Dedy Nur pun kembali membalasnya “Ngga ada, rakyat datang dengan sadar ? fakta seperti ini yang agak susah diterima oleh akal Anda dkk. Tapi tidak mengapa, itu biasa dalam arena politik yang penuh dengan persepsi terbolak balik ?,” balas Dedy Nur. 

    Lalu, akun Binsar Panjaitan pun membalas kicauan Dedy Nur “Lama-lama jokowi jadi dukun pesugihan. Di saat rakyat sulit dapat duit/kerja lihat muka Jokowi jadi gampang hidupnya,” tegas @HalomoanHa91790.

    Sontak, Dedy Nur pun membalasnya dengan menyamakan Jokowi seperti nabi. “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna ?,” cuitnya

  • Berideologi Nasionalis, Jokowi Tidak Cocok Pimpin PPP

    Berideologi Nasionalis, Jokowi Tidak Cocok Pimpin PPP

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dianggap tidak cocok menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lantaran memiliki ideologi nasionalis bukan religius.

    Hal itu disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga tentang peluang Jokowi menjadi ketua umum PPP.

    “Jokowi yang nasionalis tentu tak sejalan dengan PPP yang menganut religius,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 8 Juni 2025.

    “Perbedaan ideologis itu tentu aneh bila Jokowi memimpin PPP,” sambungnya.

    Ia menambahkan, jika Jokowi menerima panggilan menjadi ketua umum PPP, maka bisa jadi akan muncul penilaian publik bahwa Presiden RI periode 2014-2024 itu mengambil jabatan yang tidak sesuai ideologinya.

    “Jokowi akan dinilai sosok yang menerima jabatan apa saja tanpa melihat kesesuaiannya,” tutupnya

  • Jokowi Harusnya Tahu Diri Sudah Terlalu Tua bagi PSI

    Jokowi Harusnya Tahu Diri Sudah Terlalu Tua bagi PSI

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai tidak cocok jika menjadi Ketua Umum PSI. Pasalnya, partai yang masih dipimpin Kaesang Pangarep itu identik dengan anak muda.

    Hal ini disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan Jokowi yang lebih tertarik masuk PSI meski masuk bursa calon Ketua Umum PPP.

    “Sebagai partai orang muda, idealnya PSI juga dipimpin orang muda,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Menurutnya, aneh Jokowi yang sudah tidak lagi muda memimpin partai yang mayoriyas digawangi anak muda.

    “Jadi, kalau Jokowi memimpin PSI tentu aneh. Sebab, PSI partai anak muda yang dipimpin orang ini. Kalau terjadi tentu paradoks bagi PSI,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Jokowi mesti sadar diri sudah tidak muda lagi, dan legawa menempatkan anak muda menjadi Ketum PSI.

    “Karena itu, idealnya PSI dipimpin orang muda. Jokowi sebaiknya tahu diri bahwa dirinya tak pantas memimpin PSI,” tutupnya.

  • Mahasiswa Turun Tangan Bantu Warga Lewat Tebus Murah Bahan Pokok – Halaman all

    Mahasiswa Turun Tangan Bantu Warga Lewat Tebus Murah Bahan Pokok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, sekelompok mahasiswa Universitas Esa Unggul di Jakarta menggelar aksi kemanusiaan dengan membagikan 500 paket bahan pokok kepada warga, Rabu (7/5/2025).

    Paket yang dibagikan para mahasiswa ini berupa beras lima liter, diberikan melalui skema “tebus murah” seharga Rp10.000 per paket.

    Kegiatan ini berlangsung di sebuah lapangan terbuka di kawasan Jakarta Barat dan disambut antusias warga yang sejak pagi mengantre secara tertib.

    Kegiatan ini tidak sekadar bantuan sosial sesaat, melainkan wujud keprihatinan terhadap kondisi banyak keluarga di perkotaan yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar. Harga beras yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir telah menambah tekanan terhadap rumah tangga dengan penghasilan rendah.

    Maria Arviah, salah satu penyelenggara, menuturkan bahwa kegiatan ini lahir dari kegelisahan melihat realita di lapangan.

    “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong kepedulian sosial mahasiswa dalam membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat sekaligus memberdayakan semangat gotong royong serta kepekaan isu kemanusiaan,” ujarnya.

    Pembagian paket sembako tersebut diselenggarakan untuk meringankan beban masyarakat yang merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat

    Mayoritas warga yang datang adalah ibu rumah tangga dan lansia dari sekitar lingkungan kampus. Banyak dari mereka menyampaikan bahwa bantuan beras dengan harga terjangkau sangat berarti, terlebih menjelang pertengahan tahun.

  • 1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

    1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

    Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Proses mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah mutasi jabatan perwira tinggi (pati) dibatalkan.
    Khususnya mutasi putra mantan Wakil Presiden RI,
    Try Sutrisno
    , yakni Letjen TNI
    Kunto Arief Wibowo
    dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
    Pembatalan ini menimbulkan spekulasi politik, terlebih karena dikaitkan dengan posisi Presiden
    Prabowo Subianto
    , yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap pembatalan mutasi tersebut.
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap ratusan perwira tinggi. Namun, selang sehari, keputusan tersebut diralat.
    Dalam surat baru, tujuh nama yang sebelumnya dimutasi, termasuk Kunto, tidak lagi tercantum, sehingga memunculkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di balik tubuh TNI.
    Isu “matahari kembar” yang sebelumnya sempat mencuat saat transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (Jokowi) ke Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
    Banyak pihak menilai pembatalan mutasi ini mempertegas adanya campur tangan politik dalam struktur militer, dan Prabowo digadang-gadang tengah menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa ralat mutasi ini bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal, apalagi politik.
    Kristomei menepis anggapan bahwa mutasi dibatalkan karena keterlibatan ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” lanjut dia.
    Ia menyebutkan, keputusan tersebut sudah melalui mekanisme resmi dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
    Meski TNI membantah adanya pengaruh politik, sejumlah pengamat melihat pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo Subianto.
    Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah presiden sebenarnya di balik pembatalan mutasi itu.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Try Sutrisno.
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, batalnya mutasi tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto, menandakan TNI mudah digoyahkan oleh urusan politik.
    Hasanuddin mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik.
    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” kata Hasanuddin, Sabtu.
    “Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” imbuh dia.
    Politikus PDI-P ini menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    Purnawirawan TNI ini juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menurutnya tidak tegas dan konsisten dalam menjaga marwah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    menunjukkan sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    bahwa Prabowo adalah presiden yang sesungguhnya.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada 
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    .
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersam yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” ujar dia melanjutkan.
    Ia pun berpandangan, faktor politik pula yang membuat akhirnya mutasi tersebut dibatalkan.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi.
    “Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan,” kata dia.
    Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh perwira tinggi (pati) diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, salah satu perwira yang dimutasi adalah Kunto.
    Namun, keesokan harinya, TNI membatalkan mutasi terhadap 7 orang pati TNI, termasuk Kunto, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengeklaim pembatalan itu murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini.
    “Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei.
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.