Institusi: Universitas Brawijaya

  • Alihkan Isu September Hitam, Mahasiswa UB Bikin Monolog I Gusti Ngurah Rai

    Alihkan Isu September Hitam, Mahasiswa UB Bikin Monolog I Gusti Ngurah Rai

    Malang (beritajatim.com) – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) mengisi September dengan menggelar monolog bertema ‘Dari Batu Kare Ke Gunung Agung’. Monolog digelar di depan Auditorium Universitas Brawijaya pada Jumat, (26/9/2025).

    Penanggung jawab monolog Wira Aditya mengatakan setidaknya 40 mahasiswa meramaikan monolog yang menceritakan kisah I Gusti Ngurah Rai memimpin Resimen Sunda Kecil dalam mempertahankan Bali dari upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa setelah Jepang kalah.

    “Kegiatan ini menjadi upaya propaganda positif dan upaya mereduksi kegiatan aksi mahasiswa di luar kampus,” ujar Wira.

    Dalam monolog ini bercerita I Gusti Ngurah Rai yang mampu mengorganisir pemuda, melatih strategi gerilya, mencari senjata, hingga meminta dukungan ke Yogyakarta dari Jenderal Sudirman. Dengan semangat pengorbanan, ia memimpin pasukan Ciung Wanara untuk bertempur meski dalam kondisi sulit.

    Puncak kisah ditunjukkan pada 20 November 1946 di Marga, Tabanan. Ketika Ngurah Rai dan pasukannya memilih bertempur habis-habisan melawan kepungan Belanda. Peristiwa itu dikenal sebagai Puputan Margarana, yang menjadi simbol keberanian, pengorbanan, serta harga diri bangsa.

    Meskipun gugur, semangat Ngurah Rai dan pasukannya dikenang sebagai api perjuangan yang membuat bangsa Indonesia tetap hidup.

    “Jadi Monolog ini merupakan bentuk propaganda positif yang bertujuan membangun citra baik dan menjaga stabilitas. Sekaligus menjadi strategi untuk mengarahkan mahasiswa agar fokus pada kegiatan akademis serta wadah resmi kampus. Sehingga perhatian mereka teralihkan dari isu-isu September Hitam yang kerap memicu aksi di luar kampus,” ujar Wira. (luc/ian)

  • Bila Perlu 4 Bulan Sekali

    Bila Perlu 4 Bulan Sekali

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi ajang penganugerahan Adhyaksa Awards 2025. Menurutnya, penghargaan kepada insan Adhyaksa ini perlu dilanjutkan tidak hanya setahun sekali tetapi bisa empat bulan sekali.

    “Lanjutkan, bila perlu jangan sekali setahun bila perlu 4 bulan sekali iklim positifnya akan lebih bagus,” kata Tito usai acara di Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Kejaksaan Agung karena adanya Adhyaksa Awards bisa membuat iklim kompetitif antar jaksa. Sehingga mereka dapat termotivasi.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung tadi bekerja sama dengan panitia dan untuk membuat penghargaan seperti ini karena ini akan membuat iklim kompetitif diantara jaksa-jaksa. Dan kemudian sekaligus juga untuk membuat mereka lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Tito melihat banyak kriteria penghargaan yang positif. Dia berharap Kejaksaan Agung semakin dipercaya publik.

    “Tadi kita lihat kriteria-kriterianya soal integritas, kemudian soal prestasi kinerja, banyak kategori saya lihat positif sekali. Dan untuk sebagai lembaga yang besar, kita sangat mengharapkan Kejaksaan ini institusi yang penegak hukum yang kredibel, dipercaya publik karena trennya juga kan Kejaksaan mah baik,” ucapnya.

    Lebih lanjut Tito juga menyoroti adanya jaksa perempuan yang menerima penghargaan. Dia menyebut berdasarkan hasil penelitian, kalangan perempuan lebih anti koruptif.

    “Tidak hanya di daerah-daerah, semua tadi saya lihat ada yang sampai di daerah apa namanya Papua ada yang di Sulawesi Selatan bagian pinggiran ya. Dan saya lebih positif lagi yang saya lihat cukup banyak penerimanya dari kalangan perempuan. Memang kalangan perempuan itu banyak penelitian penegak hukum di kalangan perempuan itu lebih anti koruptif. Lebih menginspirasi ini yang laki-lakinya kalah dengan perempuannya,” imbuhnya.

    Dalam menyeleksi, detikcom menjaring ribuan jaksa lewat masukan dari masyarakat, hingga masukan dari internal kejaksaan. Nama-nama itu kemudian dikerucutkan oleh Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 terdiri atas Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Pujiyono Suwadi; Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro; pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi; Koordinator MAKI Boyamin Saiman; serta Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings.

    (dek/azh)

    Adhyaksa Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat jaksa teladan di sini

  • Raih Adhyaksa Awards 2025, Andri Zulfikar Harap Jadi Motivasi Semua Jaksa

    Raih Adhyaksa Awards 2025, Andri Zulfikar Harap Jadi Motivasi Semua Jaksa

    Jakarta

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Bantaeng Andri Zulfikar mendapat penghargaan Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi dalam Adhyaksa Awards 2025. Dia mengucapkan terima kasih atas penghargaan bergengsi yang diterimanya.

    “Ini merupakan validasi yang luar biasa atas upaya saya dan sumber kebanggaan luar biasa. Saya sangat menghargai penghargaan ini dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus kepada semua pimpinan Kejaksaan RI, termasuk bapak JA RI, Kajati Sulawesi Selatan Agus Salim, dan Kejari Kabupaten Bantaeng atas kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan saya,” kata Andri Zulfikar seusai Penganugerahan Adhyaksa Awards 2025 ini digelar di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Dia menuturkan, menerima penghargaan tersebut merupakan hal yang tak akan pernah dilupakannya. Itu juga akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan jaksa lainnya.

    “Menerima penghargaan ini adalah momen yang akan saya kenang selamanya dan akan menjadi motivasi bagi seluruh jaksa di manapun berada dan seluruh tanah air,” jelasnya.

    Andri kembali mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung ST Burhanudin yang telah mengakui kerja keras dirinya selama ini. Dia berjanji akan terus mengupayakan hal yang terbaik.

    Adapun sampai saat ini, Andri telah menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bantaeng selama 1,5 tahun. Sedikitnya 8 perkara korupsi dengan total 16 tersangka telah ditanganinya. Salah satu kasus menonjol yang ditangani melibatkan Ketua DPRD Bantaeng aktif periode 2019-2024, Hamsyah, yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029.

    Perkara ini menyangkut dugaan penyimpangan dalam pemberian tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD, yang turut menyeret Wakil Ketua DPRD dan pejabat Sekretariat DPRD, dengan total kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.

    Adhyaksa Awards adalah anugerah penghargaan bagi insan Kejaksaan yang digelar oleh detikcom dan didukung penuh oleh Kejaksaan Agung. Seleksi dilakukan sejak Mei 2025.

    Dalam menyeleksi, detikcom menjaring ribuan jaksa lewat masukan dari masyarakat, hingga masukan dari internal kejaksaan. Nama-nama itu kemudian dikerucutkan oleh Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 terdiri dari Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Pujiyono Suwadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, serta Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings.

    (azh/azh)

    Adhyaksa Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat jaksa teladan di sini

  • UNU-Danone Perkuat Industri Halal Nasional di Indonesia-MENA Expert Exchange 2025

    UNU-Danone Perkuat Industri Halal Nasional di Indonesia-MENA Expert Exchange 2025

    Jakarta: Dalam sebuah langkah strategis untuk memajukan industri halal di Indonesia, Danone Indonesia bersama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta telah sukses menyelenggarakan fase pertama program Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) Expert Exchange 2025.

    Program ini memberangkatkan delegasi akademisi dan pakar ke Turki pada 7 hingga 13 September 2025, dengan tujuan utama memperdalam pemahaman dan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem halal di tanah air.

    Kolaborasi antara Nahdlatul Ulama (melalui UNU Yogyakarta) dan Danone Indonesia ini telah disepakati sejak 22 Maret 2025, dan berfokus pada pentingnya menjembatani peran masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan industri dalam memajukan studi halal.

    Delegasi yang dikirim ke Turki meliputi berbagai tokoh penting, termasuk Rais Syuriah PWNU DIY KH Mas’ud Masduki, Direktur Kemitraan & Kerjasama BPJPH Dr. Fertiana Santy, serta perwakilan dari ITS, Universitas Brawijaya, UNU Yogyakarta (Halal Center, GEDSI, Global Recognition), dan Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia, Prima Sehanputri.

    Selama di Turki, delegasi terlibat dalam serangkaian dialog dan berbagi praktik terbaik terkait industri halal melalui kunjungan ke berbagai lembaga kunci. Di antaranya adalah Halal Accreditation Agency (HAK) Ankara, Lokman Hekim University (LHU), Kedutaan Besar Indonesia di Ankara, Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), GIMDES (salah satu lembaga sertifikasi halal terkemuka), dan fasilitas operasional Danone di Turki.

    Listiana Hidayati, Direktur Halal Center UNU Yogyakarta, mengungkapkan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan dan jejaring internasional bagi para pakar, yang pada gilirannya akan memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

    “Agenda ini memperluas jaringan internasional dengan lembaga halal terkemuka di Turki, baik dari sisi akreditasi, sertifikasi, dan riset,” tambahnya.

    Komitmen Danone Indonesia terhadap industri halal nasional ditekankan oleh Prima Sehanputri. “Sebagai perusahaan yang berkomitmen menghadirkan produk bernutrisi dan hidrasi, aspek halal merupakan prinsip fundamental yang harus dijalankan secara menyeluruh,” ujarnya. Danone Indonesia terus memperkuat ekosistem halal melalui penerapan rantai nilai halal yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi.

    Capaian penting dari program ini adalah penandatanganan Recognition Agreement (RA) antara BPJPH RI dan GIMDES. Perjanjian ini memungkinkan produk-produk bersertifikasi halal dari GIMDES untuk lebih mudah masuk ke pasar Indonesia melalui proses registrasi sertifikat halal luar negeri secara daring di BPJPH, diharapkan semakin memperkuat industri halal di Indonesia.

    Tidak berhenti sampai di sini, kunjungan delegasi juga akan ditindaklanjuti dengan serangkaian kolaborasi lainnya, termasuk penyediaan beasiswa magister di bidang halal, program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta riset bersama. UNU Yogyakarta juga berencana menjalin kerja sama dengan GIMDES untuk mengadakan pelatihan daring melalui Darul Halal Madrasah.

    Selain ke Turki, program Indonesia-MENA Expert Exchange 2025 juga akan memberangkatkan pakar-pakar Indonesia ke Mesir untuk mengkaji bidang pertanian berkelanjutan, dan sebaliknya, akademisi dari Turki dan Mesir akan berkunjung ke Indonesia untuk berbagi wawasan tentang kesehatan publik.

    Jakarta: Dalam sebuah langkah strategis untuk memajukan industri halal di Indonesia, Danone Indonesia bersama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta telah sukses menyelenggarakan fase pertama program Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) Expert Exchange 2025.
     
    Program ini memberangkatkan delegasi akademisi dan pakar ke Turki pada 7 hingga 13 September 2025, dengan tujuan utama memperdalam pemahaman dan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem halal di tanah air.
     
    Kolaborasi antara Nahdlatul Ulama (melalui UNU Yogyakarta) dan Danone Indonesia ini telah disepakati sejak 22 Maret 2025, dan berfokus pada pentingnya menjembatani peran masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan industri dalam memajukan studi halal.

    Delegasi yang dikirim ke Turki meliputi berbagai tokoh penting, termasuk Rais Syuriah PWNU DIY KH Mas’ud Masduki, Direktur Kemitraan & Kerjasama BPJPH Dr. Fertiana Santy, serta perwakilan dari ITS, Universitas Brawijaya, UNU Yogyakarta (Halal Center, GEDSI, Global Recognition), dan Head of Regulatory Affairs Danone Indonesia, Prima Sehanputri.
     
    Selama di Turki, delegasi terlibat dalam serangkaian dialog dan berbagi praktik terbaik terkait industri halal melalui kunjungan ke berbagai lembaga kunci. Di antaranya adalah Halal Accreditation Agency (HAK) Ankara, Lokman Hekim University (LHU), Kedutaan Besar Indonesia di Ankara, Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), GIMDES (salah satu lembaga sertifikasi halal terkemuka), dan fasilitas operasional Danone di Turki.
     
    Listiana Hidayati, Direktur Halal Center UNU Yogyakarta, mengungkapkan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan dan jejaring internasional bagi para pakar, yang pada gilirannya akan memperkuat ekosistem halal di Indonesia.
     
    “Agenda ini memperluas jaringan internasional dengan lembaga halal terkemuka di Turki, baik dari sisi akreditasi, sertifikasi, dan riset,” tambahnya.
     
    Komitmen Danone Indonesia terhadap industri halal nasional ditekankan oleh Prima Sehanputri. “Sebagai perusahaan yang berkomitmen menghadirkan produk bernutrisi dan hidrasi, aspek halal merupakan prinsip fundamental yang harus dijalankan secara menyeluruh,” ujarnya. Danone Indonesia terus memperkuat ekosistem halal melalui penerapan rantai nilai halal yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi.
     
    Capaian penting dari program ini adalah penandatanganan Recognition Agreement (RA) antara BPJPH RI dan GIMDES. Perjanjian ini memungkinkan produk-produk bersertifikasi halal dari GIMDES untuk lebih mudah masuk ke pasar Indonesia melalui proses registrasi sertifikat halal luar negeri secara daring di BPJPH, diharapkan semakin memperkuat industri halal di Indonesia.
     
    Tidak berhenti sampai di sini, kunjungan delegasi juga akan ditindaklanjuti dengan serangkaian kolaborasi lainnya, termasuk penyediaan beasiswa magister di bidang halal, program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta riset bersama. UNU Yogyakarta juga berencana menjalin kerja sama dengan GIMDES untuk mengadakan pelatihan daring melalui Darul Halal Madrasah.
     
    Selain ke Turki, program Indonesia-MENA Expert Exchange 2025 juga akan memberangkatkan pakar-pakar Indonesia ke Mesir untuk mengkaji bidang pertanian berkelanjutan, dan sebaliknya, akademisi dari Turki dan Mesir akan berkunjung ke Indonesia untuk berbagi wawasan tentang kesehatan publik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • Polemik Pelantikan Dekanat FKH UB, Wadek 3 Tersandung Kasus Pelecehan

    Polemik Pelantikan Dekanat FKH UB, Wadek 3 Tersandung Kasus Pelecehan

    Malang (beritajatim.com) – Pelantikan jajaran dekanat baru di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) periode 2025-2030 memicu polemik tajam. Sorotan publik tertuju pada pengangkatan Widi Nugroho (WN) sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, yang menuai kecaman luas di media sosial karena rekam jejaknya sebagai pelaku kekerasan seksual.

    Kontroversi mencuat setelah akun Instagram resmi @fkh_ub mengunggah pengumuman pelantikan. Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri protes dari warganet dan mahasiswa yang mempertanyakan kelayakan WN menduduki jabatan strategis tersebut.

    “Bagaimana bisa membawa keberkahan dan kemajuan jika salah satu wadeknya adalah pelaku pelecehan seksual? apakah melihat beliau diangkat jadi wadek adil untuk korban?” tulis salah satu akun.

    Kecurigaan publik semakin menguat ketika kolom komentar sempat dinonaktifkan, sebelum akhirnya dibuka kembali dan memperlihatkan gelombang protes. Seorang mahasiswa baru FKH, Al, mengaku terkejut. “ Kita baru tahu ternyata ada kasus yang tertutup, lalu itu dipertanyakan kenapa [Widi] naik [menjadi WD3],” ujarnya.

    Menanggapi keresahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKH UB mengambil langkah strategis. Presiden BEM FKH, Farahdina, menyebut pihaknya kini fokus menjaring aspirasi dan mengumpulkan bukti terkait dugaan kasus yang melibatkan WN, baik dari mahasiswa aktif, koas, maupun alumni.

    “Untuk saat ini BEM masih fokus menjaring aspirasi-aspirasi mahasiswa. Kami sekarang masih dalam proses mengumpulkan bukti-bukti dari dugaan kasus tersebut,” jelas Farahdina.

    Direktur Jenderal Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FKH, Anna, menambahkan bahwa BEM telah membentuk tim pendamping penyintas dan tengah menyusun kajian kasus secara komprehensif. Kajian ini nantinya akan menjadi dasar pernyataan sikap resmi organisasi mahasiswa tersebut.

    Di tengah tekanan publik, pihak Rektorat UB akhirnya memberikan penjelasan. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Prof. Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H., membenarkan bahwa WN pernah terbukti melakukan pelanggaran etik. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan pada Mei lalu berdasarkan laporan yang masuk.

    “Hasilnya, kami menemukan satu tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan. Karena terdapat sentuhan fisik dan sudah diproses di FKH. Kejadiannya tahun 2022,” papar Ali Safaat melalui keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Ali menambahkan, atas tindakannya pada 2022, WN telah mendapat sanksi berupa rekomendasi penundaan kenaikan jabatan fungsional pada 2023 hingga 2024. WN juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada korban.

    Rektorat berdalih bahwa keputusan melantik WN didasarkan pada persyaratan formal, termasuk jenjang pendidikan doktoral (S3), tidak memiliki beban studi lanjutan, serta kinerja dan prestasi akademik yang dinilai baik. Rektorat juga mengklaim tidak menemukan laporan baru pasca-insiden 2022.

    “Kalau kinerja maupun prestasi tidak ada permasalahan,” ujar Ali. Ia menambahkan, WN tetap berada dalam pengawasan senat akademik fakultas.

    Meski demikian, Dekan FKH, Dyah Ayu Oktavianie, menegaskan bahwa fakultas tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual. “ Perlu untuk kami tegaskan bahwa kami tidak ada kompromi,” ujarnya. Ia juga berkomitmen untuk melindungi privasi dan keselamatan korban.

    Sikap tegas serupa disampaikan BEM FKH. “BEM sendiri memang sangat mengecam keras adanya pelecehan seksual, apalagi hal tersebut terjadi di lingkungan kampus kami,” tutur Farahdina. [dan/beq]

  • Sah! Ahmad Erani Dilantik jadi Sekjen ESDM, Jisman Dicopot dari Dirjen Gatrik

    Sah! Ahmad Erani Dilantik jadi Sekjen ESDM, Jisman Dicopot dari Dirjen Gatrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).

    Penunjukan Erani sebagai Sekjen Kementerian ESDM tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM.

    Erani pun kini menggantikan Dadan Kusdiana pada posisi Sekjen Kementerian ESDM. Sementara itu, Dadan kini menjabat sebagai Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN).

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga melantik Irjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Adapun, kursi inspektur jenderal Kementerian ESDM saat ini memang sedang kosong usai Bambang Suswantono pensiun beberapa waktu lalu.

    “Khusus Pak Erani dan Yudhiawan selamat datang di Kementerian ESDM,” ucap Bahlil dalam acara pelantikan.

    Di sisi lain, Bahlil memberhentikan dengan hormat Jisman P. Hutajulu dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) dan melantiknya sebagai staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Untuk diketahui, Erani saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk Prabowo. Saat ini, ia juga tengah mengemban tugas sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya itu sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Sekretariat Wapres pada 2022 lalu. 

  • Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Dadan Kusdiana melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA tahun 2025.

    Dalam beleid itu juga, Prabowo juga memberhentikan dengan hormat Jisman P Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan mengangkatnya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Selanjutnya, Prabowo juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM menggantikan Bambang Suswantono.

    Dikutip dari website pribadinya, Erani merupakan seorang lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pada tahun 2001 ia menuntaskan studi post-graduate (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D) di University of University of Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen), Jerman.

    Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2007 hingga 2009.

    Di luar itu, pada tahun 2008 hingga 2015 Erani mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

    Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada 2010—2013. Kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada 1 JUni 2010.

    Erani kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi pada 2016—2018.

    Setelah itu, dia menjadi Staf khusus Presiden bidang ekonomi pada Mei 2018 hingga Oktober 2019. Terakhir, dirinya Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak 2022.

  • Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Sungai Brantas, yang menjadi urat nadi kehidupan bagi lebih dari 17 juta penduduk Jawa Timur, kini berada dalam kondisi kritis. Selama satu dekade terakhir, sungai sepanjang 320 kilometer ini tercatat mengalami pencemaran yang sangat parah.

    Ancaman krisis air bersih, kekeringan, hingga banjir sudah di depan mata jika tidak segera ada perbaikan.

    Berdasarkan data penelitian dari Universitas Brawijaya (2012-2021), hampir semua parameter kualitas air Brantas-mulai dari BOD, COD, amonia, hingga coliform-masuk dalam kategori tercemar berat.

    Kondisi ini diperburuk oleh dua faktor utama: deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah hulu, serta limbah industri dan sampah domestik yang mencekik bagian hilir.

    ​Menanggapi situasi mendesak ini, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas digelar di Sidoarjo pada Selasa (16/9/2025). Forum yang dihadiri 57 peserta dari 16 kabupaten dan 6 kota ini menyepakati perlunya kerangka baru dalam pengelolaan Brantas.

    ​”Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,” ujar Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa, Eduward Hutapea.

    ​Pendekatan ini tidak lagi hanya fokus pada hulu ke hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga pesisir dan laut.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menambahkan bahwa penyelamatan Brantas harus dilakukan secara utuh. “Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak. Pendekatan berbasis landscape adalah jawabannya,” tegasnya.

    ​Sebagai proyek percontohan, Kabupaten Pasuruan akan mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian menjadi biogas agar tidak langsung mencemari sungai.

    ​Forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor. Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, mengapresiasi inisiasi Pusdal LH dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terimplementasi.

    Senada, Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga (Unair) menyoroti peran Brantas di hilir yang krusial sebagai sumber air minum.

    ​Namun, semua solusi tidak akan berjalan tanpa aksi nyata dan penegakan hukum yang tegas. Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menyebutkan empat pilar utama yang harus segera dijalankan: Yakni, penanganan lahan kritis untuk memulihkan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah domestik yang lebih kuat, pembinaan sektor industri agar taat regulasi dan penegakan hukum tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan.

    ​”Dengan empat pilar ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Gatut.

    ​Forum ini memang berhasil merumuskan strategi besar, namun semua pihak sepakat, tanpa eksekusi nyata, Brantas akan tetap terjebak dalam lingkaran pencemaran. Keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci utamanya. Sungai Brantas bukan sekadar sungai-ia adalah penentu masa depan ekologi dan sosial Jawa Timur. (tok/ian)

  • Pengamat: Dibukanya gaji dan tunjangan DPR bentuk transparansi publik

    Pengamat: Dibukanya gaji dan tunjangan DPR bentuk transparansi publik

    “Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira berapa gaji dan tunjangan anggota DPR. patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyebut keputusan DPR RI yang membuka besaran gaji dan tunjangan senilai Rp65,5 juta menjadi bagian dari transparansi kepada publik.

    “Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira berapa gaji dan tunjangan anggota DPR. patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Besaran pendapatan anggota DPR RI yang sebesar Rp65,5 juta itu sudah termasuk dihapuskannya tunjangan perumahan.

    Menurut dia, cara penyampaian informasi gaji dan tunjangan yang dilakukan oleh DPR RI juga terbilang baik, karena secara langsung melalui konferensi pers.

    Langkah ini dipandangnya juga sebagai bentuk edukasi sekaligus memenuhi hak masyarakat soal pemanfaatan anggaran untuk keperluan operasional di parlemen.

    “Diumumkan secara resmi, maka tidak ada lagi ruang bagi kabar simpang siur. Masyarakat punya gambaran yang lebih jelas tentang hak-hak keuangan wakil rakyatnya,” ucapnya.

    Transparansi semacam ini diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai apakah kinerja mereka memang sepadan dengan yang diterima.

    Meski demikian, Andhyka menyatakan transparansi kepada publik oleh DPR RI tidak hanya menyoal aspek pendapatan bulanan tetapi menyangkut progres kinerja anggota, misalnya dalam satu bulan sudah ada berapa produk perundang-undangan yang telah berhasil dibahas hingga seberapa jauh memperjuangkan aspirasi publik.

    Maka dari itu, DPR RI dimintanya untuk konsisten dalam menyebarluaskan informasi yang dinilai berhak menjadi bahan konsumsi oleh masyarakat.

    Lalu, masyarakat turut diingatkanya agar senantiasa melakukan pengawasan kinerja para legislator di tingkat pusat. Apabila merasa ada kebijakan tidak tepat, maka bisa dikritik tetapi tetap menggunakan cara yang mengedepankan nilai sopan santun.

    “Rakyat berhak menuntut kerja yang lebih nyata, transparan, dan bertanggung jawab,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Irfan Yusuf Hasyim atau KH Irfan Yusuf Hasyim, putra kelahiran Jombang yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, kini resmi memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas seluruh urusan haji dan umroh di Tanah Air.

    Pelantikannya menjadi momen bersejarah, mengingat Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian baru yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Gus Irfan kini berada di posisi yang penuh tantangan dan harapan, terutama bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, dan lebih terjangkau.

    Perjalanan hidup Gus Irfan yang kini sebagai pejabat tinggi negara ini terentang jauh dari tanah kelahirannya, Jombang, tempat ia dibesarkan. Sejak kecil, pendidikan adalah prioritas utama dalam keluarganya.

    Jejak pendidikannya dimulai di SDN Cukir 1 Jombang, sebuah sekolah yang terletak persis di depan rumahnya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Jombang, yang telah lama menjadi bagian dari sejarah pendidikan di kota tersebut.

    Lulus pada tahun 1977, Gus Irfan melanjutkan ke Sekolah Menengah Persiapan Pertama (SMPP), yang kini lebih dikenal dengan nama SMAN 2 Jombang, dan berhasil menuntaskan pendidikannya di sana pada tahun 1982.

    Kisah tentang Gus Irfan semasa sekolah masih tercatat dengan jelas dalam buku induk siswa di SMAN 2 Jombang. Di buku tersebut, tertera bahwa ia masuk pada tahun 1978 dan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Seperti layaknya anak muda pada umumnya, Gus Irfan terekam dalam sebuah foto hitam putih khas anak remaja zaman itu. Namun, lebih dari sekadar penampilan fisik, sosoknya dikenal oleh teman-teman dan gurunya sebagai pribadi yang rendah hati, pendiam, dan sangat menghargai proses belajar.

    “Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Jarang berbicara, tapi punya hati yang besar,” kata Koniamuryani, Wakil Kepala Kurikulum SMAN 2 Jombang, yang juga merupakan alumni tahun 1997, Rabu (10/9/2025).

    Keberhasilan Gus Irfan yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umroh bukan hanya membawa kebanggaan bagi keluarga besar Tebuireng, tetapi juga untuk seluruh warga Jombang. SMAN 2 Jombang pun turut berbangga hati karena salah satu alumninya kini menduduki jabatan penting di pemerintahan.

    Ini bukan pertama kalinya sekolah tersebut melahirkan pemimpin. Sebelumnya, Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, juga merupakan alumni SMPP angkatan 1978, dan banyak lagi nama-nama alumni yang kini memegang posisi penting di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun, yang lebih penting, Gus Irfan tidak hanya mewarisi nilai-nilai luhur dari kakeknya, KH Hasyim Asyari, pendiri NU, tetapi juga membawa visi besar bagi masa depan umat Islam Indonesia.

    “Saya berharap beliau bisa membawa perubahan positif dalam pengelolaan haji dan umroh. Semoga antrean panjang yang selama ini menjadi momok bisa dipersingkat, dan biaya haji bisa lebih terjangkau,” harap Koni, seorang guru yang juga alumni SMAN 2 Jombang.

    Harapan itu bukan tanpa alasan. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros Tebuireng, Gus Irfan memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk mengelola organisasi besar seperti Kementerian Haji dan Umroh.

    Ia memahami betul betapa besar dampak yang dihasilkan dari pengelolaan yang tepat terhadap ibadah haji, yang bagi sebagian besar umat Muslim adalah perjalanan seumur hidup.

    Pendidikan Gus Irfan tidak berhenti di Jombang. Setelah lulus dari SMAN 2 Jombang, ia melanjutkan studinya ke Universitas Brawijaya Malang, di jurusan Administrasi Niaga.

    Pada tahun 1985, ia lulus dengan gemilang, dan melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana di universitas yang sama, lulus pada tahun 2002. Selain prestasi akademik, Gus Irfan juga aktif dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat politik maupun keagamaan, yang memperkaya pengalaman hidupnya.

    Kini, setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, Gus Irfan berdiri di puncak kariernya. Sebagai Menteri Haji dan Umroh, ia tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang birokrat yang efisien, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi umat Islam di Indonesia.

    Di pundaknya, terletak harapan jutaan orang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terjangkau.

    Dalam menghadapi masa depan, Gus Irfan tentu menyadari bahwa tugas berat menanti di depannya. Namun, dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai luhur yang ia warisi, tidak ada keraguan bahwa ia siap untuk membawa Kementerian Haji dan Umroh menuju kemajuan yang lebih baik.

    Dari Jombang ke Jakarta, Gus Irfan adalah simbol bahwa setiap langkah kecil menuju pendidikan dan pengabdian, bisa membawa seseorang ke posisi yang menentukan nasib banyak orang. [suf]