Institusi: Universitas Brawijaya

Kajian Peneliti Unibraw Soal Tarif Cukai Tembakau Viral di Twitter, Konsumen Pilih Beli Rokok Murah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) baru-baru ini membuat kajian tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

Menurut mereka, keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai atas produk tersebut tidak efektif jika tujuannya untuk menjaga keseimbangan kebijakan industri hasil tembakau (IHT).

Alasannya, ada pola pergeseran pada konsumen rokok untuk mengonsumsi rokok yang lebih murah ketika harga rokok meningkat.

Hasil kajian tersebut menjadi viral di Twitter (X) karena menjadi pusat perhatian warganet dan memunculkan tagar #CukaiRokok.

Tagar ini sempatmenduduki trending no. 1 dalam platform twitter (X).

Di rentang 24 jam terakhir, dari tanggal 24 hingga 25 Desember 2024, terdapat 4.220 unggahan yang melibatkan 2.106 pengguna, menciptakan potensi jangkauan lebih dari 5 juta impresi.

Netizen mengungkapkan pendapat mereka melalui tagar yang viral tersebut hingga menghasilkan diskusi yang menarik.

Para pengguna platform tersebut saling berinteraksi untuk berbagi pendapat dan pandangan mereka. Menariknya, tak sedikit netizen yang menyambut baik hasil temuan tersebut.

Peneliti senior PPKE-FEB UB Joko Budi Santoso mengatakan, kajian tim peneliti PPKE akan dapat memberikan insight serta dampak yang luas dalam menambah pandangan masyarakat terkait dampak kenaikan tarif cukai yang terjadi selama ini.

Menurut dia, kenaikan tarif cukai rokok menunjukkan adanya efek substitusi, dimana konsumen yang sensitif terhadap harga cenderung beralih dari rokok golongan 1 (rokok mahal) ke rokok golongan 2 dan 3 yang lebih murah dengan cukai lebih rendah.

“Fenomena ini terlihat jelas ketika tarif cukai naik, harga rokok golongan 1 meningkat tajam, tetapi konsumsi total rokok tetap stabil pada 32,5 persen hingga tarif cukai mencapai 25 persen,” kata dia, Kamis (26/12/2024).

“Kebijakan kenaikan tarif cukai tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok secara keseluruhan, karena hanya terjadi pergeseran konsumsi dari produk mahal ke produk yang lebih murah,” lanjutnya.

Hasil kajian PPKE-FEB UB menyatakan, kebijakan kenaikan tarif cukai, baik dengan atau tanpa diikuti kenaikan harga rokok, tidak efektif dalam mengurangi konsumsi rokok secara signifikan.

Efek substitusi menjadi penghambat utama, dimana konsumen beralih ke produk yang lebih murah, sementara peredaran rokok ilegal meningkat.

Selain itu, produksi rokok legal menurun, jumlah pabrik berkurang, dan basis penerimaan negara menyusut.

Untuk mencapai tujuan pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, seperti penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal, strategi harga yang seimbang antar golongan, serta edukasi kesehatan untuk menekan permintaan rokok secara bertahap.

“Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap industri dan pendapatan negara,” kata Joko Budi.

Dia menambahkan, kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri rokok kecil, penanggulangan rokok ilegal, serta pendekatan berbasis data untuk pengendalian konsumsi menjadi sangat penting untuk keberlanjutan sektor industri hasil tembakau dan keseimbangan ekonomi nasional.

Sehingga, hal ini memerlukan evaluasi terus-menerus dan integrasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

Soal perhatian luas netizen di media sosial terhadap hasil penelitian ini, PPKE-FEB UB berharap kajian ini dapat menjadi landasan penting bagi multi stakeholders untuk merumuskan kebijakan yang lebih bijaksana.

Initerutama dalam menyeimbangkan antara pengendalian konsumsi tembakau, pemberantasan rokok ilegal, dan keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT).

“Respons positif dari masyarakat menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap isu ini, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan cukai yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat,” ujar Joko Budi.

26/12/2024 16:44
Mengungkap Operasi Senyap Polisi usai Tragedi Kanjuruhan Malang… Surabaya 21 Desember 2024

Mengungkap Operasi Senyap Polisi usai Tragedi Kanjuruhan Malang…
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– AKBP
Putu Kholis
Aryana, Kapolres
Malang
yang baru dilantik, berupaya memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca
Tragedi Kanjuruhan
yang terjadi pada 1 Oktober 2022.
Penunjukan Putu Kholis sebagai Kapolres Malang dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres sebelumnya, AKBP Ferli Hidayat, dua hari setelah tragedi tersebut.
Sebagai bagian dari upaya
pemulihan
, Putu Kholis menulis
buku
berjudul “Move in Silence: Untold Story of Kanjuruhan Disaster”.
Buku
setebal 300 halaman ini mengungkap kisah-kisah yang belum terungkap mengenai penanganan tragedi besar dan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam acara bedah buku yang diadakan di Universitas Brawijaya pada Jumat (20/12/2024), Putu Kholis menjelaskan bahwa buku ini bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi juga sebagai pengingat penting bagi institusi kepolisian untuk belajar dari sejarah kelam tersebut.
“Buku ini merupakan sebuah pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan oleh Polres Malang agar kedepan tidak boleh terulang kembali,” tegasnya.
Putu Kholis menekankan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup dalam menangani dampak tragedi.
Ia menilai pentingnya pendekatan sosial, budaya, dan kemanusiaan.
“Interaksi langsung dengan keluarga korban menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan luka sosial yang ditinggalkan tragedi ini,” ujarnya.
Selama proses pemulihan, Putu Kholis menyatakan bahwa pihaknya lebih banyak mendengar dan merespons kebutuhan dari setiap keluarga korban.
“Sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pihak yang saya rasa paling perlu dimintai tanggung jawab besar dalam
tragedi Kanjuruhan
,” jelasnya.
Ada tiga hal utama yang terus dilakukan oleh Polres Malang untuk membangun kepercayaan publik pasca tragedi.
Pertama, Transformative Justice, yaitu pendekatan berorientasi pada penanganan hukum untuk meredam konflik.
Kedua, Peace Making Criminology, yang lebih fokus pada mendengarkan dan memulihkan hubungan dengan menyesuaikan kearifan lokal.
Ketiga, Community Policing, yang mengedepankan interaksi antara polisi dan masyarakat dalam mendeteksi serta menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Interaksi dengan keluarga korban adalah upaya Polres Malang dalam merespons harapan mereka. Hal itu bukan hal yang mudah, dan tidak mungkin saya lupakan. Dari situ kita banyak mengambil pelajaran dari tragedi Kanjuruhan, itu nilai-nilai pentingnya,” tuturnya.
Melalui buku ini, Putu Kholis berharap dapat memberikan perspektif baru tentang cara kepolisian menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan komprehensif agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.
“Insyaallah kalau kita lakukan lebih sistematis, tentu kita punya arah yang benar untuk memulihkan situasi yang rumit seperti Kanjuruhan,” pungkasnya.
Buku ini rencananya akan dibagikan kepada media dan pejabat utama Polri terlebih dahulu, sebelum akhirnya diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Acara bedah buku tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof.
Widodo, serta sejumlah akademisi, mahasiswa, perwakilan media, dan masyarakat.
Sebagai informasi, Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi maut dalam dunia sepak bola yang terjadi saat laga Arema FC kontra Persebaya FC, di mana 135 supporter Arema FC tewas akibat kerumunan setelah timnya mengalami kekalahan 2-3.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2024 09:23
Teknologi dan Kecerdasan Buatan Tidak akan Menggantikan Profesi Akuntan – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI) tidak akan menggantikan profesi akuntan namun justru akan membantu para profesional bidang akuntansi seperti mengurangi beberapa aspek pekerjaan yang memakan waktu.

Hal ini dikatakan Regional Head untuk CPA Australia di Asia Tenggara, Priya Terumalay FCPA menjawab Kekhawatiran digitalisasi dan teknologi baru dianggap menggantikan peran akuntansi tradisional.

“Saat ini yang paling penting para akuntan perlu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan ini,” kata Priya Terumalay dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Melalui adaptasi, seorang akuntan bisa memberikan nilai lebih untuk organisasi seiring dengan tanggung jawab dan kepemimpinan yang lebih besar yang diemban.

“Jadi saat ini waktu yang tepat untuk menjadi seorang akuntan atau memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keterampilan keuangan,” ujar Priya.

Selama setahun ini., CPA Australia juga telah menyelenggarakan program Bringing the Future of Accounting to Universities atau BRIGHT untuk tetap menjadikan akuntan jadi profesi pilihan di Indonesia.

“Apalagi seiiring menurunnya minat calon mahasiswa mengambil program studi akuntansi, BRIGHT untuk menghubungkan partner industri, akademisi dan mahasiswa guna meningkatkan kesadaran tentang nilai yang diberikan oleh para akuntan kepada organisasi,” katanya.

Proyek BRIGHT ini mencakup enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang dan lebih dari 50 universitas berpartisipasi dan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa dan akademisi.

Universitas yang menjadi tuan rumah meliputi Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Gadjah Mada.

Proyek ini juga melibatkan partisipasi 25 partner industri dari perusahaan akuntansi terkemuka, korporasi, dan lembaga pemerintah yang diisi sesi panel ahli dan kompetisi dengan lebih dari 70 elevator pitch yang disampaikan oleh mahasiswa.

Choirunnisa C.A, Kepala Program Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengatakan, BRIGHT memperluas perspektif mahasiswa tentang bagaimana akuntansi berkembang di era digital.

“Materi yang disampaikan oleh para pembicara sangat menarik dan memberikan wawasan berharga tentang integrasi teknologi dalam akuntansi serta peran strategis yang dimainkan oleh para akuntan di tingkat global,” ujar Choirunnisa.

Elly Zarni Husin, CA, Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatakan BRIGHT telah memberikan platform bagi mahasiswa untuk memahami peluang dan tantangan yang akan mereka hadapi dalam karier mereka.

“Fokus IAI pada pengembangan kader akuntan profesional yang beraspirasi sejalan dengan pentingnya kompetensi profesional tinggi yang dijunjung oleh CPA Australia. Bersama-sama, kita dapat membina talenta akuntansi,” katanya.

Ditambahkan Piya, koneksi yang terjalin dengan partner industri, termasuk anggota CPA Australia, telah membuka peluang untuk program magang dan beasiswa.

“Melalui keterlibatan yang tulus dan dukungan mereka terhadap BRIGHT, partner industri yang berpartisipasi telah menginspirasi dan memotivasi mahasiswa untuk melihat nilai dari gelar profesional akuntansi,” katanya.

19/12/2024 15:04
Beri Dampak Signifikan, Program Tekad Kemendes Bakal Dilanjutkan

Jakarta: Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) dinilai telah memberikan dampak signifikan bagi kepala rumah tangga sasaran. Hasil survei lembaga independen dari Universitas Brawijaya menunjukkan 80 persen sampai 99 persen rumah tangga sasaran mampu menyerap teknologi dan praktik baru yang dikenalkan program ini.

“Secara keseluruhan, sektor pertanian menunjukkan adopsi yang paling luas dan berkelanjutan. Sebagian besar rumah tangga mengadopsi teknologi atau praktik seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan panen,” ujar Project Manager (PM) Program Tekad M Fachri, Selasa, 17 Desember 2024.

Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Fachri mengatakan dengan adopsi berbagai teknologi dan praktik baru, kepala rumah tangga sasaran program mampu meningkatkan pendapatannya.

Selain itu, berbagai praktik baru tersebut mampu mengubah pola kerja di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, hingga pengolahan komoditas lokal.

“Ini merupakan progres yang mengembirakan karena perubahan pola kerja hasil adopsi teknologi dan praktik baru memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga sasaran,” ujarnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sasaran dalam program Tekad juga sangat tinggi. Sebanyak 81,13 persen responden menyatakan telah menerima informasi tentang program ini, dan 73,75 persen aktif terlibat.

“Partisipasi aktif sebesar 73,75 persen menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui program Tekad, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi langsung,” ujarnya.

Dengan hasil ini, Fachri menegaskan program Tekad akan terus berfokus pada keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, capaian tahun ini akan dijadikan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik di 2025.

Ia menjelaskan program Tekad bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 kabupaten yang ada di sembilan provinsi. Yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Jakarta: Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) dinilai telah memberikan dampak signifikan bagi kepala rumah tangga sasaran. Hasil survei lembaga independen dari Universitas Brawijaya menunjukkan 80 persen sampai 99 persen rumah tangga sasaran mampu menyerap teknologi dan praktik baru yang dikenalkan program ini.

“Secara keseluruhan, sektor pertanian menunjukkan adopsi yang paling luas dan berkelanjutan. Sebagian besar rumah tangga mengadopsi teknologi atau praktik seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan panen,” ujar Project Manager (PM) Program Tekad M Fachri, Selasa, 17 Desember 2024.

Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Fachri mengatakan dengan adopsi berbagai teknologi dan praktik baru, kepala rumah tangga sasaran program mampu meningkatkan pendapatannya.
Selain itu, berbagai praktik baru tersebut mampu mengubah pola kerja di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, hingga pengolahan komoditas lokal.

“Ini merupakan progres yang mengembirakan karena perubahan pola kerja hasil adopsi teknologi dan praktik baru memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga sasaran,” ujarnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sasaran dalam program Tekad juga sangat tinggi. Sebanyak 81,13 persen responden menyatakan telah menerima informasi tentang program ini, dan 73,75 persen aktif terlibat.

“Partisipasi aktif sebesar 73,75 persen menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui program Tekad, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi langsung,” ujarnya.

Dengan hasil ini, Fachri menegaskan program Tekad akan terus berfokus pada keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat akan menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, capaian tahun ini akan dijadikan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik di 2025.

Ia menjelaskan program Tekad bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 kabupaten yang ada di sembilan provinsi. Yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

18/12/2024 07:07
Berikan Dampak Signifikan, Program Tekad Siap Lanjutkan Kontribusi untuk Desa – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) memberikan dampak signifikan bagi kepala rumah tangga sasaran. Hasil outcome survei lembaga independen dari Universitas Brawijaya menunjukkan 80%-99% rumah tangga sasaran mampu menyerap teknologi dan praktik baru yang dikenalkan Program TEKAD.

Program hasil kolaborasi Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) tersebut selama ini mengenalkan teknologi dan praktik baru dalam pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan metode panen.

“Secara keseluruhan, sektor pertanian menunjukkan adopsi yang paling luas dan berkelanjutan. sebagian besar rumah tangga mengadopsi teknologi atau praktik seperti pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, dan panen.” ujar M Fachri, Project Manager (PM) Program TEKAD, Selasa (17/12/2024).

Fachri mengatakan dengan adopsi berbagai teknologi dan praktik baru kepala rumah tangga sasaran program mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu berbagai praktik baru tersebut mampu mengubah pola kerja di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, hingga pengolahan komoditas lokal.

“Ini merupakan progres yang mengembirakan karena perubahan pola kerja hasil adopsi teknologi dan praktik baru memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga sasaran,” katanya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut tingkat partisipasi masyarakat sasaran dalam program TEKAD juga sangat tinggi. Sebanyak 81,13% responden menyatakan telah menerima informasi tentang TEKAD, dan 73,75% aktif terlibat dalam berbagai kegiatan program.

“Partisipasi aktif sebesar 73,75% menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui program TEKAD, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi langsung,”ujarnya.

17/12/2024 18:01
PDIP di Persimpangan Jalan: Oposisi atau Merapat ke Pemerintahan Prabowo?

Malang (beritajatim.com) – Peta politik nasional kian memanas seiring dengan dinamika posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di tengah tarik-menarik kekuasaan dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan konflik internal yang semakin terang, PDIP dihadapkan pada keputusan krusial: menjadi oposisi atau merapat ke pemerintahan.

Menurut Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., pakar politik dari Universitas Brawijaya Malang, bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo akan membawa stabilitas politik dan memudahkan eksekusi kebijakan prioritas. Namun, hambatan terbesar justru datang dari dinamika internal PDIP.

“Prabowo memiliki keinginan kuat untuk menggandeng PDIP, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Saat ini, 98 persen arah politik PDIP mengarah pada oposisi,” ujarnya pada Selasa (17/12/2024).

PDIP dikenal sebagai partai yang kaya akan faksi internal. Novy mengungkap bahwa kubu Puan Maharani cenderung akomodatif terhadap ide bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, hal ini mendapat penolakan keras dari faksi Prananda Prabowo dan Hasto Kristiyanto.

Kondisi ini semakin diperkeruh dengan sejumlah langkah simbolis yang mempertegas sikap PDIP sebagai oposisi, seperti pemecatan Effendi Simbolon, yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi dan pencabutan status keanggotaan keluarga Jokowi dari PDIP.

“Pemecatan ini adalah pesan politik yang kuat bahwa PDIP ingin mengambil jarak dari keluarga Jokowi yang kini dianggap mewakili pemerintahan Prabowo,” kata Novy.

Novy menilai bahwa langkah PDIP memilih posisi oposisi bukan tanpa konsekuensi. Selain menghadapi kekuatan koalisi pemerintahan yang dominan, konflik internal menjadi tantangan utama bagi PDIP.

“Hasil Pilkada yang mengecewakan di sejumlah wilayah menunjukkan melemahnya konsolidasi internal partai. Ini menjadi alarm bagi PDIP untuk segera melakukan pembenahan,” ungkap Novy.

Isu lain yang tak kalah penting adalah regenerasi kepemimpinan. Jika Megawati Soekarnoputri terus memegang kendali partai, proses regenerasi bisa terhambat. “Regenerasi bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan menciptakan strategi baru untuk bersaing di panggung politik nasional,” tegasnya.

Meski penuh tantangan, Novy menilai posisi PDIP di luar pemerintahan bisa menjadi peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik. “Demokrasi memerlukan oposisi kuat untuk menjaga mekanisme check and balances. PDIP bisa memperbaiki kualitas pemerintahan dengan kritik yang konstruktif,” tambahnya.

Namun, untuk menjadi oposisi yang efektif, PDIP perlu melakukan transparansi dalam rekrutmen politik, konsistensi dalam pendidikan kader, komunikasi politik yang efektif dengan publik. Tanpa langkah ini, PDIP berisiko menjadi oposisi yang lemah dan kehilangan relevansi.

Kongres PDIP tahun 2025 diprediksi akan menjadi momen krusial. Menurut Novy, kongres tersebut akan menjadi ajang adu kekuatan faksi internal partai. “Jika tidak ada regenerasi, konflik internal bisa berkepanjangan dan melemahkan posisi PDIP di panggung politik,” ujarnya.

Keputusan PDIP untuk bertahan sebagai oposisi atau merapat ke pemerintahan Prabowo tidak hanya berdampak pada masa depan partai, tetapi juga pada kualitas demokrasi di Indonesia.

“Masyarakat menanti apakah PDIP siap menjadi oposisi yang kuat dan tangguh, atau justru melemah di tengah dominasi kekuasaan Prabowo. Jawabannya ada di tangan Megawati dan partai,” tutup Novy. [dan/beq]

17/12/2024 14:42
Pakar Politik UB: Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Bukti Megawati Pertegas Jarak dengan Kekuasaan

Malang (beritajatim.com) Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, menjadi momen kontroversial dalam politik Indonesia tahun ini. Pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., menilai keputusan ini bukan hanya bersifat administratif.

Menurut Novy keputusan pemecatan keluarga Jokowi menjadi simbol politik yang menandakan pergeseran besar dalam hubungan PDIP dengan lingkaran kekuasaan. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP untuk menjaga independensi partai dari pengaruh eksternal, termasuk dari Jokowi, yang dianggap memiliki kedekatan emosional dan historis dengan PDIP.

Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang ini melihat langkah pemecatan ini sebagai bentuk pernyataan sikap PDIP untuk menjauh dari pemerintah. Terrutama setelah Gibran Rakabuming secara terang-terangan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

“Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan keputusan biasa. Ini adalah simbol bahwa PDIP di bawah Megawati ingin menegaskan kemandirian partai. PDIP tidak ingin dilihat sebagai partai yang tunduk pada kekuasaan, bahkan jika itu melibatkan Presiden Jokowi sekalipun,” ujar Novy pada beritajatim.com, Selasa (17/12/2024).

Ia menambahkan bahwa langkah ini juga mempertegas posisi politik PDIP sebagai oposisi. “Megawati sedang mengirimkan pesan bahwa PDIP akan berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai kekuatan pengimbang,” jelas alumni Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga itu

Pemecatan Gibran dan Bobby, menurut Novy, tidak bisa dilepaskan dari langkah politik mereka yang dianggap bertentangan dengan prinsip partai. Gibran, yang menjadi cawapres mendampingi Prabowo, dan Bobby, yang semakin aktif di luar PDIP, dianggap telah melanggar garis partai.

“Gibran dan Bobby lebih memilih pragmatisme politik dengan mendekat ke pemerintahan Prabowo. Dalam konteks ideologi PDIP, langkah ini jelas tidak bisa diterima. PDIP adalah partai yang mengedepankan loyalitas kader terhadap keputusan partai, dan langkah keduanya dipandang sebagai pelanggaran serius,” papar Novy.

Namun, ia menilai bahwa keputusan ini dapat menjadi bumerang bagi PDIP. “Bagi generasi muda, pemecatan Gibran dan Bobby mungkin dilihat sebagai bentuk kekakuan partai terhadap inovasi politik. Ini bisa memengaruhi citra PDIP di mata pemilih muda,” tambahnya.

Pemecatan Jokowi dari PDIP menandai fase baru dalam hubungan antara partai dan presiden. Novy menilai langkah ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara Jokowi dan Megawati, tetapi juga menunjukkan bahwa PDIP ingin benar-benar memisahkan diri dari pemerintahan yang kini dikuasai Prabowo.

“Selama ini, Jokowi dianggap sebagai presiden yang memiliki afiliasi kuat dengan PDIP. Namun, dengan keluarnya Gibran dari garis partai dan sikap Jokowi yang cenderung mendukung pemerintahan Prabowo, hubungan tersebut kian renggang. Pemecatan ini mempertegas jarak politik antara Jokowi dan PDIP,” ujar Novy.

Novy menilai keputusan ini bisa memberikan dampak signifikan bagi demokrasi Indonesia. Dengan PDIP memilih menjadi oposisi, demokrasi Indonesia diharapkan lebih seimbang melalui mekanisme check and balances.

“Langkah ini membuka peluang bagi PDIP untuk memainkan peran oposisi yang lebih kuat. Namun, tantangan terbesar ada pada konsolidasi internal partai. Jika PDIP tidak mampu menjaga soliditas kader, mereka berisiko kehilangan pengaruh dalam peta politik nasional,” jelasnya.

Dosen Fisip UB itu menyoroti bahwa langkah ini harus diikuti dengan pembaruan internal PDIP, terutama dalam hal regenerasi kepemimpinan. Keputusan Megawati yang tetap mempertahankan posisi sebagai Ketua Umum dinilai menghambat proses regenerasi di tubuh partai.

“Pemecatan Jokowi dan keluarganya seharusnya menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi dan pembaruan partai. Jika tidak, PDIP hanya akan terjebak dalam konflik internal yang melemahkan posisi mereka sebagai oposisi,” kata Ketua Bidang Kerjasama Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) FISIP UB tersebut.

Menurut Novy, pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby adalah langkah yang berani, tetapi penuh risiko. Keputusan ini menunjukkan keberanian PDIP untuk mengambil posisi yang tegas sebagai oposisi.

“Namun, langkah ini harus diikuti dengan perbaikan tata kelola partai, komunikasi politik yang lebih baik, dan regenerasi kepemimpinan. Tanpa itu, PDIP berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama dari kalangan pemilih muda,” pungkasnya. [dan/aje]

17/12/2024 12:52
Indonesia Siap Jadi Pemain Global Kendaraan Listrik dan Panel Surya

Jakarta: Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 21 juta ton, atau 22,1 persen dari total cadangan global. Pada 2020, Indonesia menyumbang 31 persen dari total produksi nikel dunia, menjadikannya pemasok utama bahan baku baterai kendaraan listrik. Bahkan, saat ini Indonesia menyumbang 60 hingga 80 persen bahan baku nikel untuk baterai global.

Data tersebut dirilis oleh The Reform Initiatives (TRI) Indonesia melalui sejumlah riset. Dengan demikian Indonesia mampu mengukuhkan posisi sebagai pemain utama dalam sektor hilirisasi sumber daya alam dengan potensi besar dari nikel dan pasir silika. Kedua komoditas tersebut menjadi tulang punggung dalam pengembangan industri kendaraan listrik (EV) dan panel surya, yang semakin berperan penting dalam transisi energi global menuju teknologi ramah lingkungan.

“Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki strategi hilirisasi yang unggul. Nilai tambah dari hilirisasi nikel, terutama dalam produk baterai, bisa mencapai 67 kali lipat. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan,” ujar Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia, Unggul Heriqbaldi, dalam keterangan tertulis.

Pria yang akrab disapa Eriq tersebut mengatakan di sisi lain, potensi pasir silika Indonesia juga tak kalah menjanjikan. Dengan total cadangan mencapai 330 juta ton dan tambahan sumber daya kuarsit sebesar 297 juta ton, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasokan bahan baku melimpah untuk industri semikonduktor dan photovoltaic (PV) module. Kedua sektor ini krusial untuk mendukung panel surya sebagai salah satu teknologi energi terbarukan.

“Hilirisasi pasir silika menjadi wafer silikon adalah langkah strategis untuk mendukung pengembangan PV module dalam negeri. Dengan dukungan teknologi tinggi dan investasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri teknologi tinggi dunia,” kata Eriq yang juga dosen FEB Universitas Airlangga Surabaya.

Riset TRI tersebut juga menyatakan dengan cadangan nikel melimpah, Indonesia telah menarik perhatian produsen kendaraan listrik global. Perusahaan seperti Hyundai dan Wuling telah mendirikan fasilitas produksi di Jawa Barat, dengan kapasitas mencapai 260 ribu unit kendaraan per tahun. Selain itu, Indonesia juga menargetkan menjadi salah satu dari lima produsen baterai terbesar dunia, dengan kapasitas produksi mencapai 700 GWh per tahun pada 2045.

“Permintaan baterai global diperkirakan meningkat hingga 7.100 GWh pada 2045, dan Indonesia berpotensi memenuhi lebih dari 10 persen dari total permintaan. Ini adalah pencapaian besar yang mencerminkan visi jangka panjang pemerintah,” ucap Eriq.

Sementara itu, pengembangan panel surya juga menjadi fokus utama. Hilirisasi pasir silika yang meliputi produk seperti tepung silika, resin-coated sand, hingga wafer silikon diharapkan dapat mendukung kemandirian Indonesia dalam teknologi photovoltaic. Produk-produk ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berpotensi menjadi komoditas ekspor unggulan.

Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi nikel dan pasir silika terlihat dari berbagai kebijakan insentif yang mendorong investasi dan transfer teknologi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan perusahaan swasta juga terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan pengembangan industri ini.

“Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi pemimpin global dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, kita tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tutur Eriq.

Dengan langkah progresif ini Indonesia tidak hanya menjadi raksasa sumber daya alam tetapi juga pilar penting dalam teknologi ramah lingkungan dunia. Hilirisasi nikel dan pasir silika adalah kunci untuk membuka pintu menuju era baru keemasan ekonomi dan teknologi Indonesia.

The Reform Initiatives (TRI) Indonesia bersama konsorsium yang terdiri atas Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait Hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.

TRI Indonesia mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatam, dan Kebijakan Investasi Hilirisasi di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara dan Kota Batam – Kepulauan Riau.

Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bekerja sama dengan FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

16/12/2024 02:21
Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja, Tingkatkan Perekonomian

Jakarta: Riset yang dilakukan oleh The Reform Initiatives (TRI) Indonesia mengungkapkan proyek hilirisasi pemerintah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak yang disertai pertumbuhan ekonomi. Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia, Unggul Heriqbaldi menyampaikan bahwa temuan utama dari riset tersebut adalah penciptaan lapangan kerja.

“Semua pihak bersepakat bahwa isu utama dari kegiatan industri hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” tutur pria yang akrab dipanggil Eriq, merujuk hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) riset tersebut pada Kamis, 12 Desember 2024.

Menurut Eriq, hilirisasi telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam peningkatan investasi di sektor-sektor strategis seperti nikel dan pasir silika.

“Menurut data kajian, sektor manufaktur yang menjadi fokus hilirisasi telah menyerap lebih dari 19,29 juta tenaga kerja pada Agustus 2023, naik dari 15,62 juta pada tahun 2014,” katanya.

Eriq yang juga dosen FEB Universitas Airlangga Surabaya tersebut mencontohkan proyek hilirisasi di Konawe telah menyerap lebih dari 26 ribu tenaga kerja dan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek-proyek ini juga membuka peluang bisnis lokal, seperti penyediaan logistik dan jasa pendukung lainnya.

“Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 22,52 persen. Selain itu, penambahan smelter dan sentra pengolahan di berbagai kota tidak hanya meningkatkan lapangan kerja tetapi juga mendorong kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) di beberapa daerah. Maluku Utara, misalnya, mencatat kenaikan UMP sebesar 7,5% pada tahun 2024,” kata Eriq.

Lebih lanjut, kata Eriq, perusahaan yang terlibat dalam proyek hilirisasi sejauh ini melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lokal mengembangkan pendidikan vokasi untuk melatih warga agar bisa mengisi kebutuhan perusahaan.

“Isu berikutnya adalah hubungan antara kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja terampil bersertifikat dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia,” imbuh Eriq.

The Reform Initiatives (TRI) Indonesia bersama konsorsium yang terdiri dari Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait Hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.

TRI Indonesia sendiri mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatam, dan Kebijakan Investasi Hilirisasi di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara dan Kota Batam – Kepulauan Riau.

Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bekerja sama dengan FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

16/12/2024 01:09
Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian

Riset TRI: Hilirisasi Ciptakan Banyak Lapangan Kerja dan Tingkatkan Perekonomian
Penulis
KOMPAS.com –
The Reform Initiatives (TRI) Indonesia mengungkapkan bahwa proyek
hilirisasi
pemerintah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia Unggul Heriqbaldi menyampaikan bahwa temuan utama dari riset tersebut adalah penciptaan
lapangan kerja
.
“Semua pihak bersepakat bahwa isu utama dari kegiatan industri hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan”, tutur pria yang akrab dipanggil Eriq itu merujuk hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) riset tersebut, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (15/12/2024).
Menurut Eriq, hilirisasi telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam peningkatan investasi di sektor-sektor strategis, seperti nikel dan pasir silika.
“Menurut data kajian, sektor manufaktur yang menjadi fokus hilirisasi telah menyerap lebih dari 19,29 juta tenaga kerja pada Agustus 2023, naik dari 15,62 juta pada 2014,” katanya.
Eriq yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya mencontohkan proyek hilirisasi di
Konawe
, Sulawesi Tenggara.
Proyek tersebut telah menyerap lebih dari 26.000 tenaga kerja dan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek-proyek itu juga membuka peluang bisnis lokal, seperti penyediaan logistik dan jasa pendukung lain.
“Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 22,52 persen,” jelas Eriq.
Selain itu, lanjutnya, penambahan smelter dan sentra pengolahan di berbagai kota tidak hanya meningkatkan lapangan kerja, tetapi juga mendorong kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di beberapa daerah. Maluku Utara, misalnya, mencatat kenaikan UMP sebesar 7,5 persen pada 2024.
Eriq melanjutkan, perusahaan yang terlibat dalam proyek hilirisasi sejauh ini melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
Salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lokal mengembangkan pendidikan vokasi untuk melatih warga agar bisa mengisi kebutuhan perusahaan.
“Isu berikutnya adalah hubungan antara kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja terampil bersertifikat dan jumlah tenaga kerja yang tersedia,” imbuh Eriq.
TRI Indonesia bersama konsorsium yang terdiri dari Binus University, The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), FEB Universitas Brawijaya Malang, dan FEB Universitas Indonesia telah menyelenggarakan penelitian terkait hilirisasi di Indonesia dalam berbagai tema kunci.
TRI Indonesia sendiri mengambil tema spesifik “Membangun Harmoni yang Produktif antara Pekerja Asing-Domestik dan Masyarakat Lokal: Tantangan, Kesempatan, dan Kebijakan Investasi
Hilirisasi
di Indonesia” yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kota Batam, Kepulauan Riau.
Hasil riset tersebut kemudian didesiminasikan oleh TRI Indonesia bersama FEB Universitas Nasional Jakarta pada Rabu (12/12/2024).

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 09:18