Xcloud.id

Institusi: Universitas Brawijaya

  • BUMD Baru Bidang Transportasi Kota Probolinggo Butuh Modal Rp 18 Miliar, Pansus DPRD Kajian Harus Jelas

    BUMD Baru Bidang Transportasi Kota Probolinggo Butuh Modal Rp 18 Miliar, Pansus DPRD Kajian Harus Jelas

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo tengah mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. BUMD yang bergerak di bidang transportasi ini membutuhkan modal dasar sebesar Rp 18,45 miliar.

    Namun, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo meminta agar rencana tersebut dilandasi kajian yang matang dan relevan.

    Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga dilakukan pada Senin (10/11/2025) pagi.

    Rapat digelar antara Pansus DPRD dan jajaran Pemkot Probolinggo. Rencana lokasi operasional BUMD baru tersebut berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

    Dalam raperda yang terdiri dari sembilan pasal itu, disebutkan bahwa modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 18.450.000.000.

    Pemerintah daerah berkewajiban menanamkan penyertaan modal sekurang-kurangnya 51 persen, atau senilai Rp 18,26 miliar. Dana tersebut akan direalisasikan secara bertahap pada tahun 2026 sebesar Rp 6,93 miliar, tahun 2027 sebesar Rp 9,85 miliar, dan tahun 2028 sebesar Rp 1,48 miliar.

    Penjabat Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menjelaskan bahwa BUMD ini nantinya fokus pada usaha transportasi untuk angkutan general cargo.

    “Pemkot akan membeli empat unit truk dengan total anggaran sekitar Rp 7 miliar. Diperkirakan satu unit truk seharga Rp 1,5 miliar,” ujar pejabat yang akrab disapa Tyok tersebut.

    Namun, anggota Pansus DPRD Riyadlus Sholihin mempertanyakan dasar kajian yang dijadikan landasan pembentukan usaha tersebut.

    “Selama kajian itu dilakukan, apa saja usaha yang dinilai prospektif hingga akhirnya muncul pilihan bidang transportasi? Transportasi seperti apa yang dimaksud, apakah truk tronton, dump truk, atau jenis lainnya?” ujarnya.

    Menurut penjelasan Pemkot, kajian tersebut dilakukan bersama Universitas Brawijaya sejak tahun 2020 hingga 2023. Hasilnya, usaha yang paling prospektif adalah transportasi dengan truk tronton untuk pengangkutan material umum.

    Namun pandangan itu mendapat tanggapan kritis dari anggota Pansus Eko Purwanto. Ia menilai hasil kajian tersebut tidak relevan dengan kondisi terkini.

    “Ada contoh perusahaan di Pelabuhan Mayangan yang memiliki 10 truk tapi justru bangkrut. Sama-sama usaha transportasi. Pemkot tahu hal itu?” ujarnya.

    Anggota Pansus lainnya, Zainul Fatoni, menambahkan agar Pemkot tidak terburu-buru. Ia menyarankan agar usaha dimulai dengan skala kecil terlebih dahulu.

    “Kalau memang transportasi, kenapa tidak dua truk dulu? Kalau material yang diangkut berbeda, apakah truknya bisa disesuaikan?” katanya.

    Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan menekankan pentingnya kejelasan dan kehati-hatian dalam perencanaan bisnis BUMD baru ini.

    “Kami tidak ingin nasibnya sama dengan BUMD sebelumnya yang gagal. Harus jelas jenis truknya, jenis barangnya, dan arah bisnisnya. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Tyok menegaskan bahwa tahap awal usaha akan difokuskan pada sektor transportasi.

    “Dalam kajian ada tiga opsi prospek usaha. Namun, untuk tahap awal kami akan fokus pada transportasi terlebih dahulu. Selanjutnya, usaha lain bisa dikembangkan sesuai potensi yang ada,” katanya.

    Pembahasan raperda penyertaan modal ini akan dilanjutkan kembali oleh Pansus DPRD bersama Pemkot Probolinggo untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (ada/ted)

  • KPU mengintensifkan kajian susun usulan konsep Pemilu pascaputusan MK

    KPU mengintensifkan kajian susun usulan konsep Pemilu pascaputusan MK

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya mengintensifkan kajian guna menyusun usulan soal konsep penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

    Afifuddin seusai pelaksanaan Seminar Nasional tentang Pemilu di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan usulan yang dibuat oleh pihaknya nantinya disampaikan ketika DPR RI dan pemerintah mulai menggulirkan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilu.

    “Kami sekarang sifatnya melakukan kajian diskusi terkait beberapa rencana opsi usulan. Karena apapun desain pemilu kita yang terdampak langsung diantaranya adalah penyelenggara,” kata Afifuddin.

    KPU RI saat ini masih terus menunggu dimulainya pelaksanaan revisi Undang-Undang tentang Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah.

    Meski demikian, dia memandang bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan daerah sebagai semangat memperbaiki proses tahapan dari pelaksanaan pasta demokrasi di Indonesia.

    “Kalau KPU sebenarnya pada saat pemilu adalah pelaksana dari undang-undang,” ucapnya.

    Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu ini terus berupaya menggencarkan pemanfaatan teknologi informasi karena dipandang lebih bisa menghemat biaya pelaksanaan pemilu ketimbang menggunakan cara konvensional.

    Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr Aan Eko Widiarto menyampaikan seminar nasional ini menjadi wadah bagi civitas academica menyumbangkan gagasan pelaksanaan pemilu setelah terbitnya putusan MK.

    Dia menyebut ketepatan dari pelaksanaan pemilu yang berjalan terpisah bergantung pada poin di dalam regulasi kepemiluan.

    “Jangan sampai undang-undangnya menciptakan ketidakpastian. Kami mendorong agar materi yang sudah diuji oleh MK dibungkus dengan baik di dalam undang-undang,” katanya.

    Ia menilai bahwa pemisahan ini berpotensi menjadi langkah perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu.

    “Selama ini ketika memilihnya lima (jenis pemilihan) bisa blank, karena asal memilih. Kalau dipisah nasional dan lokal pertimbangannya lebih matang,” tutur dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakorwil II Bojonegoro Tekankan Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan untuk Ekonomi Masyarakat

    Bakorwil II Bojonegoro Tekankan Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan untuk Ekonomi Masyarakat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan guna memperkuat sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja, Kamis (6/11/2025).

    Acara dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo, yang diwakili Kepala Bidang Sarana Prasarana, Vivit Nurhidayah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

    “Kami belum membahas sampai ke sana, kemarin kami baru menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dalam penanganan kehutanan sosial,” ujar Vivit, Jumat (7/11/2025), menanggapi rencana pendirian pabrik etanol berbahan baku sorgum yang belum dibahas.

    Vivit menegaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan tidak hanya harus menjaga kelestarian ekologis, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat memperoleh nilai ekonomi secara adil dan berkelanjutan. “Kuncinya adalah tata kelola yang tepat dan kemitraan yang kuat di tingkat tapak,” tambahnya.

    Narasumber dari Koordinator Jabatan Fungsional Pengawasan dan Perlindungan Hutan KHDTK Universitas Brawijaya, Daru Adianto, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pengembangan usaha berbasis kawasan hutan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

    Tahapan pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dilakukan melalui riset pasar, pengembangan produk, uji coba skala kecil, hingga penyempurnaan model secara berkelanjutan. “Setelah memahami karakter lokal, kita rancang model usaha, uji, evaluasi, dan perbaiki secara konsisten,” jelas Daru.

    Dalam forum tersebut, juga dibahas pendampingan kelompok masyarakat pengelola hutan, peluang pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan, serta opsi perluasan akses pemasaran melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

    Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan program dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemanfaatan hasil hutan berkelanjutan di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. [lus/beq]

  • Menkop ajak perguruan tinggi kembalikan sistem ekonomi Pancasila

    Menkop ajak perguruan tinggi kembalikan sistem ekonomi Pancasila

    ANTARA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak perguruan tinggi untuk mengembalikan sistem ekonomi indonesia pada ekonomi Pancasila. Hal itu disampaikan Menkop, usai memberikan orasi ilmiah dalam rapat terbuka Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Rabu (29/10).
    (Achmad Saif Hajarani/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Harry Budi Sidharta, dari Direktur PIS jadi Wadirut PT Timah (TINS)

    Profil Harry Budi Sidharta, dari Direktur PIS jadi Wadirut PT Timah (TINS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah Tbk (TINS) mengangkat Harry Budi Sidharta sebagai wakil direktur utama. Jabatan tersebut merupakan posisi baru dalam perusahaan pelat merah itu.

    Adapun, penunjukan Harry dilakukan berdasarkan RUPSLB yang dihelat pada Rabu (29/10/2025).

    Di samping itu, TINS juga menambah jabatan baru yakni direktur produksi dan komersial yang diisi oleh Ilhamsyah Mahendra. Selain itu, para pemegang saham juga mengangkat Handy Geniardi sebagai direktur operasi menggantikan Nur Adi Kuncoro.

    Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan, keputusan perubahan pengurus ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan. Ini khususnya dalam menghadapi tantangan industri timah global yang semakin dinamis dan memperkuat kinerja keberlanjutan.

    “Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergitas di internal perusahaan,” kata Rendi melalui keterangan resmi.

    Profil Harry Budi Sidharta

    Harry merupakan sosok yang berkecimpung di dunia bisnis. Dia memiliki pengalaman menjadi direksi di sejumlah perusahaan pelat merah.

    Pria kelahiran Denpasar, 27 Desember 1977 itu sebelumnya menjabat sebagai direktur perencanaan bisnis di PT Pertamina International Shipping (PIS). Dia baru menempati posisi di subholding PT Pertamina (Persero) tersebut pada 4 Juli 2025 usai digeser dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

    Harry memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya pada 2022. Dia juga meraih gelar Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School pada 2008.

    Harry pun pernah menjabat sebagai direksi di sejumlah perusahaan. Tercatat, dia pernah menjabat sebagai VP Strategic Planning & Business Development di PIS sepanjang 2019 hingga 2021.

    Dia kemudian menjabat sebagai direktur niaga di perusahaan yang sama pada 2021 hingga 2022. 

    Harry kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusantara Regas sepanjang 2022 hingga 2023. Selanjutnya, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis di PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 2023.

    Tak hanya itu, Harry juga pernah menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 2025.

  • Barantin catat 2 juta lebih sertifikasi selama Januari-Oktober 2025

    Barantin catat 2 juta lebih sertifikasi selama Januari-Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat sebanyak 2.070.988 sertifikasi karantina telah diterbitkan dalam periode 1 Januari sampai dengan 12 Oktober 2025.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Barantin menyebutkan dari angka tersebut, 881.668 di antaranya merupakan sertifikasi untuk karantina tumbuhan, lalu karantina ikan sebesar 636.900 dan 552.420 merupakan sertifikasi karantina hewan.

    Jika ditinjau dari kebutuhannya, 80,2 persen dari jumlah sertifikasi (1.660.937 sertifikat) ditujukan untuk kebutuhan antararea. Sedangkan, 300.008 sertifikat (14,49 persen) dan 110.043 sertifikat (5,3 persen) masing-masing ditujukan untuk kebutuhan ekspor dan impor ketiga komoditas tersebut.

    Berdasarkan daerah, menurut keterangan itu, Jawa Timur, Banten dan Lampung merupakan tiga provinsi dengan sertifikasi karantina tertinggi selama periode ini, masing-masing secara berurutan pencapaian 316.981 sertifikasi, 192.979 sertifikasi, dan 175.427 sertifikasi.

    Dari sisi pelanggaran karantina, Barantin mencatat terdapat 1.667 kali penahanan, 1.910 kali penolakan, dan 867 kali pemusnahan. Komoditas yang paling sering ditahan antara lain ayam, daging babi, beras, anggur, mangga, daging ayam, apel, jeruk, bibit, dan burung kicau.

    Lebih lanjut, Indonesia juga melakukan 564 penolakan komoditas impor seperti bawang putih, biji gandum, kacang kedelai, jahe, sapi, bungkil jagung, cabe kering, dan kacang tanah yang tidak memenuhi persyaratan dan mengirimkan notifikasi non-compliance (NNC) ke negara asal.

    Di sisi lain, Barantin juga memperkuat upaya kinerja melalui sejumlah kerja sama strategis di dalam maupun luar negeri.

    Untuk kerja sama domestik, Barantin telah melakukan kerja sama dengan delapan kementerian/lembaga (K/L) termasuk bersama Kemenkeu, KKP, BRIN, BNN, BSSN, Pemprov Sulawesi Selatan, BPOM, dan Kemen Imipas. Serta, ada kerja sama dengan 15 perguruan tinggi seperti UGM, IPB, USU, Unpad, dan Unibraw.

    Lebih lanjut, kerja sama luar negeri antara lain E-Cert bersama Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Brazil; ASW bersama Thailand; dan E-Phyto via IPPC Hub dengan 30 negara antara lain Amerika Serikat, Chile, India, Prancis, dan Jerman.

    Barantin juga melakukan perjanjian dan kerja sama bilateral terkait perdagangan bebas (FTA) hingga pre-border, kerja sama subregional, multilateral yang meliputi SPS-WTO, hingga National Plant Protection Organization-IPPC.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup 2024-2029

    Profil Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Hanif Faisol Nurofiq dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak panjang di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Saat ini, dia mengemban amanah sebagai menteri lingkungan hidup dalam Kabinet Merah Putih.

    Kiprahnya pada bidang kehutanan menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya, khususnya tata kelola hutan dan konservasi alam untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

    Lantas, seperti apa sosok Hanif Faisol Nurofiq ini? Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut ini profilnya.

    Profil Hanif Faisol Nurofiq

    Hanif Faisol Nurofiq lahir pada 21 Maret 1971 di Bojonegoro, Jawa Timur. Hanif merupakan suami dari Sulikah. Ia mengenyam pendidikan di SDN Kadipaten 2 Bojonegoro, SMPN 1 Bojonegoro, disusul SMA Negeri 1 Bojonegoro.

    Pria berusia 54 tahun ini, meraih gelar S-1 dan S-2 dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian, dia dikukuhkan menjadi doktor dari Universitas Brawijaya. Hanif memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik dan birokrat.

    Karir Hanif dimulai ketika diangkat menjadi staf data di Kalimantan Selatan pada 1993. Kemudian, dia dilantik menjadi kepala Resort Pemangkuan Hutan, Pulau Laut Utara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kota Baru pada 1995.

    Pada 1997, dia dilantik menjadi kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan.

    Tiga tahun berselang, Hanif dinaikkan pangkatnya dan menjadi kepala BPKH di Batulicin, salah satu pusat perdagangan kayu terbesar di Kalimantan Selatan kala itu.

    Pada 2000, Hanif dilantik secara resmi menjadi kepala urusan peredaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan, Sungai Kupang.

    Tak lama kemudian, dia dimutasi menjadi kepala seksi pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan dan bertugas di Kabupaten Tanah Bambu sejak 2007.

    Hanif kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016, lalu dilantik menjadi direktur jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) pada 2023.

    Tak tanggung-tanggung, Hanif tercatat menerima sejumlah penghargaan atas dedikasinya sebagai aparatur negara. Ia dianugerahi Satyalancana Karyasatya X Tahun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian selama 10 tahun dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Penghargaan tersebut kemudian disusul dengan Satyalancana Karyasatya XX Tahun, yang diberikan sebagai pengakuan atas 20 tahun pengabdian berkelanjutan kepada negara, menunjukkan konsistensinya dalam mengabdi dan berkontribusi bagi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

    Kiprah politiknya dimulai ketika Hanif menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) pada 2024 sebelum akhirnya diangkat menjadi menteri lingkungan hidup dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jabatan ini diemban merangkap dengan kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 

  • Menkop: Kopdes kembalikan sistem ekonomi sesuai nilai Pancasila

    Menkop: Kopdes kembalikan sistem ekonomi sesuai nilai Pancasila

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih mampu mengembalikan sistem dan praktik perekonomian Indonesia sesuai nilai pancasila.

    “Koperasi ini merupakan cara kami tentang bagaimana kembali ke sistem dan praktik perekonomian sesuai mahzab ekonomi Pancasila,” kata Menkop Ferry seusai menghadiri Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Ferry menyatakan bahwa Kopdes/kel Merah Putih akan menjadi sebuah instrumen perjuangan untuk menggerakkan sistem ekonomi Pancasila.

    Ia menyadari konsep besar yang coba diwujudkan ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh kementerian terkait, tetapi membutuhkan peran dari banyak pihak, termasuk perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu universitas yang akan digandeng adalah Universitas Brawijaya.

    Ferry menyampaikan sudah membicarakan mekanisme kerja sama apa saja yang akan dikolaborasikan bersama Universitas Brawijaya, termasuk penguatan skema bisnis Kopdes/kel Merah Putih.

    “Kami akan bersama-sama turun untuk membangun desa melalui koperasi dan menciptakan desa mandiri, dimana uang yang di desa bisa berputar kembali,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menkop, rasio volume usaha koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021 sebesar 1,07 persen, kemudian pada 2029 diproyeksikan menjadi 1,20 persen dan di 2045 menjadi 5 persen.

    Sedangkan, secara nasional hingga 27 Oktober 2025 jumlah Kopdes/kel Merah Putih yang telah berbadan hukum mencapai 82.231 unit atau 98 persen dari jumlah 84.762 desa dan kelurahan.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dosen UB: Usulan aplikasi reses bisa memoderenisasi sistem lembaga DPR

    Dosen UB: Usulan aplikasi reses bisa memoderenisasi sistem lembaga DPR

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) Verdy Firmantoro menyebut pembuatan aplikasi laporan reses bagi anggota DPR RI yang diusulkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco adalah bagian dari upaya memodernisasi sistem kelembagaan tersebut.

    “Usulan dari Sufmi Dasco untuk membuat aplikasi laporan reses DPR RI patut diapresiasi sebagai langkah memodernisasi lembaga legislatif,” kata Verdy di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Verdy menjelaskan apabila dilihat dari sudut pandang komunikasi politik gagasan tersebut mencerminkan sebuah pergeseran sistem pemerintahan menuju digitalisasi yang lebih masif untuk membangun sistem akuntabilitas berbasis data.

    Selama ini laporan reses disebutnya cenderung administratif dan kurang terintegrasi dengan publik.

    “Aplikasi tersebut berpotensi mengubah paradigma menjadi data-driven representation, yang artinya aktivitas serap aspirasi, dialog publik, dan tindak lanjut kebijakan terdokumentasi dan dapat dievaluasi secara sistematis,” ucapnya.

    Penerapan aplikasi tersebut perlu mengedepankan sistem open goverment, sebab publik perlu mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan dan penerjemahan hasil reses untuk dijadikan sebagai agenda legislasi dan pengawasan.

    Masyarakat disebutnya memang memiliki hak untuk tahu dan memberikan penilaian terhadap efektivitas kinerja dari seluruh anggota di lembaga legislatif, termasuk DPR RI.

    Dengan pola tersebut, maka relasi antara DPR RI dan publik bisa berubah dari top down menjadi dialogis dan partisipatif, sehingga memperkuat modal kepercayaan (trust capital) lembaga legislatif.

    Maka dari itu, Verdy berharap agar sistem di dalam aplikasi laporan reses yang diusulkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco bisa dikembangkan sebagai interactive transparency tool yang mendorong akuntabilitas substantif, bukan sekadar simbolik.

    “Bila aplikasinya mampu menyalurkan suara rakyat dalam bentuk data yang bermakna, maka bukan hanya kinerja DPR yang meningkat tetapi kualitas komunikasi politik antara wakil rakyat dan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom dan UNP Dorong Mahasiswa Gali Potensi Digital Lewat Program Digistar – Page 3

    Telkom dan UNP Dorong Mahasiswa Gali Potensi Digital Lewat Program Digistar – Page 3

    Program Digistar merupakan bagian dari inisiatif Employer Branding Telkom yang berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan dan menarik talenta terbaik yang dibutuhkan dalam proses transformasi perusahaan.

    Sepanjang periode 2024–2025, Telkom telah melaksanakan lebih dari 30 kegiatan Digistar di berbagai perguruan tinggi ternama, termasuk Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Telkom University, BINUS University, hingga Universitas Sriwijaya.

    Tidak berhenti di kota besar, program ini juga menjangkau wilayah timur Indonesia seperti Makassar, Labuan Bajo, dan Papua melalui kolaborasi Indigo X Digistar. Hingga kini, lebih dari 4.800 peserta telah mengikuti kegiatan ini, mencakup mahasiswa, alumni, serta pencari kerja muda yang ingin mengembangkan karier di bidang digital.

    Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Digistar tidak hanya memberikan inspirasi tetapi juga membuka jalan bagi mahasiswa untuk memperluas jejaring profesional, mengasah kemampuan diri, dan menjadi bagian dari komunitas digital nasional.