Xcloud.id

Institusi: Universitas Brawijaya

  • Enggartiasto Lukita Terpilih Jadi Presidium Himpuni 2025-2028

    Enggartiasto Lukita Terpilih Jadi Presidium Himpuni 2025-2028

    Makassar, Beritasatu.com – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (Ika UPI) Enggartiasto Lukita terpilih menjadi salah satu presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) untuk masa jabatan 2025-2028. Pemilihan presidium berlangsung melalui musyawarah untuk mufakat pada sidang umum majelis umum III Himpuni yang berlangsung selama tiga hari, 20-22 Februari 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, akan memimpin Himpuni bersama empat anggota presidium lain yang mewakili organisasi alumni di Pulau Jawa dan empat organisasi alumni di luar Pulau Jawa. Anggota presidium sepakat mendaulat Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanudin (Ika Unhas) Andi Amran Sulaiman sebagai koordinator dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Didit Ratam sebagai sekretaris.

    Anggota Presidium Himpuni lainnya, yakni Ketua Umum Keluarga Alummi Universitas Jenderal Soedirman (KA Unsoed) Abdul Kholik, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Ika Unair) Khofifah Indar Parawangsa, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (Ika UB) Zaenal Fatah, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Lampung (Ika Unila) Rudy Heriyanto, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Riau (Ika Unri) Wan Muhammad Hasyim, dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Halu Oleo (Ika UHO) Andi Bahrun. 

    Presidium dipilih dari 51 ketua umum organisasi alumni anggota Himpuni.

    Sekretaris Jenderal Ika UPI Najip Hendra SP yang hadir mewakili Enggartiasto Lukita mengungkapkan, pemilihan presidium berlangsung demokratis dan penuh suasana kekeluargaan. Nama Enggartiasto Lukita muncul setelah sejumlah delegasi organisasi alumni mengusulkan menteri Perdagangan 2016-2019 tersebut.

    “Begitu nama Pak Ketum Enggar muncul, saya langsung berkomunikasi. Memang pernyataan kesediaan langsung itu menjadi syarat mutlak. Kalaupun diusulkan tetapi tidak bersedia, maka otomatis pengusulannya gugur. Alhamdulillah Pak Ketum bersedia, sehingga IkaUPI bisa salah satu pimpinan Himpuni,” ungkap Najip.

    Najip tidak memungkiri sempat ada dialog khusus terkait kesediaan Enggar menjadi presidium Himpuni. Ini tidak lepas dari masa jabatan Enggar sebagai ketua umum IKA UPI yang akan berakhir pada 2027 mendatang. Artinya, masa jabatan presidium melewati masa jabatannya sebagai ketua umum Ika UPI.

    “Sebetulnya tidak ada masalah karena jabatan presidium itu melekat dengan jabatan ketua umum organisasi alumni. Ketika jabatan ketua umum berakhir, maka otomatis ketua umum berikutnya yang menggantikan sebagai presidium. Ini terjadi pada presidium periode sebelumnya,” jelas Najip.

    Dalam menjalankan tugasnya, presidium Himpuni akan dibantu Badan Eksekutif dan Badan Pekerja. Majelis Umum Himpuni melaksanakan sidang umum setiap tiga tahun dan sidang tahunan sebanyak-banyaknya dua kali selama masa periode jabatan. 

    Sementara itu, Koordinator presidium Himpuni sekaligus Ketua Umum Ika Unhas Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh anggota Himpuni agar bersama-sama membuat legacy di daerahnya masing-masing sehingga bisa dikenang oleh generasi berikutnya.

    “Sukses itu akumulasi dari banyak orang. Ada 10 juta alumni kalau dikapitalisasi ini bisa menggetarkan Indonesia,” ujar Amran yang mendapat aplaus dari peserta.

    Ia berharap para ketua organisasi alumni agar mengajak diskusi seluruh alumni yang duduk di legislatif, eksekutif, yudikatif, pengusaha dan profesi lainnya. Dengan begitu para alumni bisa bergerak bersama membangun bangsa.

    “Ini kepercayaan yang sangat berat, tetapi kalau kita bersama, ini bisa kita selesaikan dengan baik,” ujar Amran dalam sambutan di sidang umum majelis III Himpuni.

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Umur 26 Tahun Sudah Punya Rp2,2 Miliar Tanpa Hutang

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Umur 26 Tahun Sudah Punya Rp2,2 Miliar Tanpa Hutang

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Vinanda Prameswati semakin menarik perhatian publik setelah dirinya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri pada Pilkada 2024. Selain kiprahnya di dunia politik dan sosial, harta kekayaan yang dimilikinya juga menjadi perbincangan.

    Di usianya yang baru 26 tahun, Vinanda Prameswati tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp2,2 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bagaimana perjalanan karier dan sumber kekayaannya? Berikut ulasan lengkapnya.

    Profil Singkat Vinanda Prameswati

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998 dan dikenal sebagai tokoh muda dengan latar belakang akademik yang cemerlang. Dia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga pada tahun 2023.

    Selain aktif dalam bidang akademik, Vinanda Prameswati juga memiliki rekam jejak organisasi yang cukup panjang. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara dan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL).

    Pada tahun 2024, dia bergabung dengan Partai Golkar dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri.

    Rincian Harta Kekayaan Vinanda Prameswati

    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan, Vinanda memiliki kekayaan mencapai Rp2.245.000.000. Berikut rinciannya:

    Tanah dan Bangunan – Rp1.725.000.000

    Sebagian besar kekayaan Vinanda Prameswati berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota:

    Tanah dan Bangunan di Nganjuk (609 m²): Rp580.000.000 (hasil sendiri) Tanah dan Bangunan di Surabaya (36 m²): Rp535.000.000 (hasil sendiri) Tanah dan Bangunan di Malang (140 m²): Rp610.000.000 (hibah tanpa akta)

    Investasi di sektor properti ini menunjukkan bahwa Vinanda Prameswati telah membangun kekayaannya melalui kepemilikan aset tetap yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu.

    Alat Transportasi dan Mesin – Rp0

    Menariknya, dalam laporan LHKPN-nya, Vinanda Prameswati tidak mencantumkan kepemilikan kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya. Hal ini cukup jarang terjadi bagi seorang tokoh publik, terutama yang aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial.

    Harta Bergerak Lainnya – Rp0

    Dalam kategori ini, tidak ada aset lain seperti perhiasan atau barang berharga yang dilaporkan.

    Menurut penjelasan KPK mengenai laporan LHKPN, harta begerak lainnya di klasifikasikan kedalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

    Perabotan rumah tangga, contoh: meubelair, kompor gas, karpet, peralatan dapur, dll; Barang elektronik, contoh: mesin pompa air, kulkas, AC, TV, sound system, komputer,
    gadget, mesin pemanas air, dll; Perhiasan dan logam/batu mulia, contoh: emas batangan, gelang/kalung/cincin emas, berlian, batu mulia, batu akik, dll Barang seni/antik/koleksi, contoh: lukisan, keris antik, filateli, uang kuno, jam tangan, tas, mobil/motor antik, dll; Persediaan, contoh: persediaan barang dagangan/barang jadi/barang setengah jadi, hewan ternak, ikan, dll; dan Harta bergerak lainnya, contoh: peralatan olah raga, penunjang hobi, dll.

    Surat Berharga – Rp0

    Vinanda Prameswati juga tidak melaporkan kepemilikan saham atau instrumen investasi lainnya dalam bentuk surat berharga.

    Kas dan Setara Kas – Rp520.000.000

    Salah satu sumber kekayaan terbesar Vinanda berasal dari kas atau tabungan dengan total Rp520 juta. Nominal ini menunjukkan bahwa ia memiliki likuiditas yang cukup besar.

    Harta Lainnya – Rp0

    Tidak ada kategori harta lain yang dilaporkan dalam LHKPN.

    Hutang – Rp0

    Vinanda Prameswati tidak memiliki utang yang dilaporkan dalam LHKPN, menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari pinjaman atau kredit.

    Sumber Kekayaan dan Perjalanan Karier

    Dengan usia yang masih muda, bagaimana Vinanda mampu mengumpulkan kekayaan sebesar Rp2,2 miliar? Berikut beberapa faktor utama yang berkontribusi pada akumulasi harta kekayaannya:

    Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati merupakan putri dari AKBP Edy Herwiyanto, seorang perwira menengah di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang keluarganya yang mapan memberikan fondasi yang kuat bagi Vinanda dalam membangun kariernya.

    Karier di Bidang Hukum dan Notariat

    Sebagai lulusan Magister Kenotariatan, Vinanda Prameswati memiliki peluang besar dalam bidang hukum dan properti. Profesi ini sering kali menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan, terutama bagi mereka yang memiliki jaringan luas.

    Investasi Properti

    Sebagian besar kekayaan Vinanda berasal dari aset properti yang tersebar di Nganjuk, Surabaya, dan Malang. Investasi properti dikenal sebagai salah satu cara efektif dalam membangun kekayaan jangka panjang.

    Aktivitas di Organisasi dan Politik

    Sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, Vinanda Prameswati memiliki akses ke berbagai peluang di bidang politik dan bisnis. Aktivitasnya dalam berbagai organisasi juga dapat membuka peluang investasi dan kemitraan strategis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi perhatian publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024 di usia 26 tahun. Kemenangan Vinanda tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan pemilih muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan politik keluarga dan jaringan yang kuat berperan dalam pencapaiannya.

    Sebagai putri dari seorang perwira menengah kepolisian, AKBP Edy Herwiyanto, Vinanda Prameswati tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan kedisiplinan dan pengalaman di bidang hukum serta pemerintahan.

    Dukungan keluarga, pengalaman di berbagai organisasi sosial, serta rekam jejaknya di dunia akademik menjadi modal besar dalam karier politiknya yang melesat cepat.

    Profil dan Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998. Dia merupakan anak dari pasangan AKBP Edy Herwiyanto dan Siskawati.

    Ayahnya adalah seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam kepolisian, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Jawa Timur.

    Didikan keluarganya yang sarat akan kedisiplinan dan wawasan hukum menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter Vinanda. Sejak kecil, Prameswati sudah dikenalkan dengan dunia sosial dan hukum, yang kemudian membentuk kepekaannya terhadap isu-isu publik dan pemerintahan.

    Latar Belakang Pendidikan dan Karier Akademik

    Vinanda Prameswati menempuh pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri, dan akhirnya menamatkan SMA di SMAN 3 Kediri pada 2016.

    Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2020.
    Ambisinya dalam dunia hukum membawanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Pada 2023, Prameswati meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Vinanda dianggap memiliki pemahaman hukum yang baik, yang menjadi bekalnya dalam dunia politik.

    Rekam Jejak Karier dan Organisasi

    Vinanda Prameswati tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak kuliah, dia aktif dalam Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Kemudian, dia terlibat dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana ia menjabat sebagai Divisi Acara.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vinanda Prameswati terjun lebih dalam ke dunia sosial dan kemasyarakatan dengan memimpin Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal.

    Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), di mana ia aktif memperjuangkan hak-hak pedagang kecil.

    Di dunia politik, Vinanda bergabung dengan DPD Partai Golkar Kota Kediri dan langsung menduduki posisi Wakil Ketua. Kiprahnya dalam partai ini semakin memperkuat jaringan politiknya, yang akhirnya mengantarkannya menjadi calon Wali Kota Kediri.

    Bagaimana Vinanda Bisa Menjadi Wali Kota Kediri di Usia 26 Tahun?

    Menjadi Wali Kota di usia muda tentu bukan hal yang mudah. Vinanda Prameswati diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai parlemen: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura.

    Selain itu, enam partai non-parlemen seperti PSI, PPP, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, dan PBB juga mendukung pencalonannya. Dukungan masif dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Vinanda memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

    Selain faktor partai, jaringan keluarganya juga menjadi aspek penting dalam perjalanan politiknya. Dengan ayahnya yang memiliki posisi strategis di kepolisian, Vinanda mendapatkan akses ke berbagai tokoh dan jejaring politik yang mendukung pencalonannya.

    Vinanda Prameswati juga didukung oleh kalangan pesantren dengan menggandeng KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai pasangannya dalam Pilkada Kediri 2024.

    Dalam kampanye, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda dan santri, yang melihat duet ini sebagai representasi keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan.

    Sosok Ayahnya, AKBP Edy Herwiyanto

    AKBP Edy Herwiyanto bukanlah sosok yang asing dalam dunia hukum dan kepolisian. Pria kelahiran Nganjuk ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Dia saat ini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jatim, posisi yang membuatnya banyak berinteraksi dengan pejabat publik dan politisi.

    Dalam beberapa kasus besar, AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi sorotan, termasuk dalam penyelidikan mega skandal korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kasus ini melibatkan ratusan desa dan dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Selain itu, AKBP Edy Herwiyanto juga terlibat dalam penyelidikan kasus ruislag (pertukaran tanah) di Sumenep yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemanfaatan Teknologi Tumbuhkan Minat Bertani Gen-Z Surabaya 22 Februari 2025

    Pemanfaatan Teknologi Tumbuhkan Minat Bertani Gen-Z Surabaya 22 Februari 2025

    Pemanfaatan Teknologi Tumbuhkan Minat Bertani Gen-Z
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Hamparan hijau tanaman hortikultura di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten
    Malang
    , Jawa Timur, menyegarkan pandangan mata.
    Di berbagai sudut, setiap petani tampak sibuk dengan tanaman pertanian masing-masing. Ada yang sedang memupuk, menyiram, dan ada juga yang sedang memanen.
    Di salah satu lahan yang baru saja dibajak, tampak Rizal Mahendra Wijaya (25) sedang sibuk memasukkan serpihan-serpihan tanah ke dalam tabung reaksi.
    Rizal terlihat tenang memasukkan butir per butir tanah ke dalam 6 tabung reaksi yang sudah dibawanya, meski siang itu, Kamis (19/2/2025), Desa Tawangargo sudah mulai gerimis.
    Setelah masing-masing tabung terisi tanah, Rizal kemudian memasukkan campuran cairan kimia. Sedangkan temannya, Rian Issac Arfendo Pradana (27) yang berada di sampingnya membantunya menunjukkan cairan kimia jenis apa yang harus dicampurkan ke setiap botol reaksi yang sudah berisi tanah itu.
    “Kalau setiap tabung reaksi ini sudah terisi tanah dan dicampur dengan cairan kimia yang berbeda-beda ini, maka tinggal menunggu reaksinya selama 10 menit,” ungkap Rian kepada
    Kompas.com
    .
    Ya, kedua pemuda ini sedang menguji unsur hara tanah dari salah satu lahan pertanian warga yang siap ditanami selada di kawasan pertanian zona Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng), Kamis (19/2/2025) siang. Kedua pemuda itu menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS).
    Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) merupakan alat pengukur kadar unsur hara tanah, meliputi nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), dan pH tanah sawah.
    Setiap lahan di zona Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng), yang hendak ditanami, tidak akan luput dari pengujian unsur hara dari kedua pemuda ini. Rizal dan Rian memang mendapat tugas khusus, sebagai bagian dari anggota kelompok tani (Poktan) Agronova Vision, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso.
    Setelah selesai proses pengujian tanah, Rizal dan Rian akan melaporkan hasilnya ke Kelompok Tani (Poktan) Agronova Vision, untuk direkomendasikan ke petani, terkait unsur hara apa saja yang harus diperbaiki sebelum lahan ditanami, serta rekomendasi penggunaan pupuk agar benar-benar presisi atau sesuai dengan kebutuhan tanaman.
    Tidak heran jika setiap tanaman hortikultura di sana terlihat lebih hijau dan subur, berkat proses pemupukan yang presisi.
    Namun, konsep pertanian modern berbasis teknologi yang ditawarkan oleh PT Petrokimia Gresik melalui program Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng) mengubah obsesi mereka. Sistem pertanian modern ini membuat keduanya tertarik pada di dunia pertanian.
    “Dulu sebelum ada program Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng), petani di sini rata-rata bertani secara manual. Tentu saja, saya, dan rata-rata generasi Z pastinya kurang tertarik ke sistem pertanian semacam itu. Selain capek, hasilnya juga tidak terlalu signifikan,” ungkap Rian kepada
    Kompas.com
    .
    Selain Rian dan Rizal, ada 10 orang generasi Z lain, yang saat ini tergabung dalam Poktan Agronova Vision untuk turut mengembangkan program Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng) itu.
    Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng) sendiri merupakan program pertanian modern yang diinisiasi PT Petrokimia Gresik pada tahun 2022 lalu, bekerja sama dengan Poktan Agronova Vision, yang berlokasi di kawasan pertanian di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kawasan pertanian ini, kini populer disebut Zona Tameng.
    Sistem pertanian di Zona Tameng ini disebut modern karena mengaplikasikan pendekatan
    Climate Smart Agriculture
    melalui pemanfaatan teknologi modern seperti
    Smart Precision Farming
    ,
    Internet of Things
    (IoT), sistem drip, dan alat uji tanah untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
    Luasan lahan pertanian yang masuk di Zona Tameng mencapai 40 hektar, dengan jumlah anggota petani tergabung sebanyak 55 orang. Lahan di sana secara keseluruhan dimanfaatkan untuk mengembangkan budidaya pertanian hortikultura, seperti tomat (Solanum lycopersicum, seledri (Apium graveolens), selada bokor (Lactuca sativa), bawang daun (Allium fistulosum), dan terong (Solanum melongena), dengan total ada 12 jenis tanaman hortikultura.
    Sejak awal peluncurannya pada tahun 2022 lalu, PT Petrokimia Gresik memberikan
    Corporate Social Responsibility
    (CSR) berupa
    greenhouse
    yang bersungsi untuk mengatasi perubahan iklim, peralatan penggunaan
    solar cell
    berkekuatan 1800 watt untuk pembangkit listrik berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti pompa air, water drip, dan sprinkle, serta fasilitas rumah pengolahan limbah pertanian untuk memproduksi pupuk organik cair dan agensia hayati yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.
    Greenhouse seluas 1.000 meter persegi itu, saat ini difungsikan sebagai pusat edukasi sistem pertanian hortikultura modern, dilengkapi dengan sistem drip atau irigasi tetes dan sprinkler menggunakan pembangkit listrik tenaga surya.
    Sistem drip atau irigasi tetes adalah sistem irigasi pertanian yang mengalirkan air melalui jaringan pipa dan didistribusikan secara perlahan ke zona akar tanaman menggunakan emitter. Sehingga memungkinkan air meresap ke dalam tanah.
    Sedangkan irigasi sprinkler adalah sistem irigasi dengan penyemprotan air ke udara, kemudian jatuh ke tanah seperti curah hujan. Dalam sistem ini, air dialirkan melalui jaringan pipa, kemudian disemprotkan oleh sprinkler.
    Kedua sistem irigasi ini, saat ini sudah diadopsi oleh sebagian para petani di zona Tameng dalam proses penyiraman dan pemupukan.
    Local Hero Tawangargo Smart-Eco Farming Village (Tameng), Karmukit menyebut, dengan sistem irigasi itu, kinerja petani akan lebih efektif, karena kebutuhan air lebih terkendali sekaligus dapat menekan biaya operasional petani.
    “Dengan sistem irigasi tetes ini, proses penyiraman dan pemupukan hanya butuh sekitar 5-10 menit per 1.000 meter, dengan total tanaman yang tersiram bisa mencapai ribuan. Misalnya tomat bisa mencapai 3.000 batang,” ungkapnya.
    “Dengan biaya konsumsi bahan bakar minyak hanya senilai Rp 1.000,” imbuhnya.
    Sebagian sistem irigasi tetes dan sprinkler khusus di zona Tameng itu tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, melainkan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya dari
    solar cell
    .
    “Sebagian lahan yang kami jadikan percontohan sudah menggunakan bahan bakar tenaga surya untuk irigasi tetes dan sprinkler ini. Lahan lainnya sementara masih menggunakan bahan bakar minyak,” bebernya.
    Ke depan, Karmukit menargetkan semua lahan yang masuk dalam zona Tameng diproyeksikan untuk menggunakan sistem irigasi tetes dan sprinkler berbahan bakar tenaga surya, dengan metode permodalan swadaya dari hasil tani masyarakat.
    “Jadi sebagian hasil tani masyarakat anggota zona Tameng akan ditabung ke kelompok tani, kemudian akan digunakan untuk modal pembuatan irigasi tetes dan sprinkler berikut dengan panel tenaga suryanya. Saat ini sudah berjalan,” jelasnya.
    Selain mengembangkan pertanian, Poktan Agronova Vision juga mengembangkan
    plant booster
    atau penguat tanaman organik yang diproduksi dari limbah pertanian, berpusat di rumah pengolahan limbah pertanian di kawasan zona Tameng.
    “
    Plant booster
    ini mengandung kaya nutrisi untuk memperbaiki struktur tanah hingga mengoptimalkan pertumbuhan tanaman,” tuturnya.
    Sejak program Tameng ini berjalan, mulai tahun 2022 lalu, banyak peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani, sekaligus hasil pertanian tercatat meningkat sekitar 30 persen.
    “Pekerjaan rumah (PR) kita saat ini yakni memperbaiki kesuburan tanah yang tergradasi akibat penggunaan herbisida di masa lampau,” bebernya.
    Terakhir, Karmukit mengatakan bahwa dalam setiap tahap pengembangan program Tameng itu, pihaknya selalu melibatkan anak-anak muda yang tergabung dalam Poktan Agronova Vision, dengan harapan untuk memupuk kecintaan mereka pada dunia pertanian.
    “Kombinasi pertaniaan dengan teknologi yang diaplikasikan di sini, alhamdulillah membuat anak-anak muda di sini kembali tertarik untuk terjun di dunia pertanian,” pungkasnya.
    Senior Vice President (SVP) Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo mengatakan, teknik
    climate smart agriculture
    yang ditawarkan Program Tameng itu memang sebagai solusi menjaga keberlanjutan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani, sebagai upaya menjawab kendala perubahan iklim yang kerap dihadapi petani.
    “Melalui program Tameng itu, petani dibina untuk mengimplementasikan
    smart precision farming
    untuk pertanian presisi dengan mengoptimalkan teknologi. Sekaligus mendorong regenerasi petani dengan membuat iklim tani yang lebih modern,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
    “Program Tameng ini juga salah kontribusi PT Petrokimia Gresik dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL),” imbuhnya.
    Pakar Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo mengatakan, regenerasi petani dan adaptasi teknologi dalam sistem pertanian sangat diperlukan di era saat ini.
    “Kalau boleh saya bilang pentingnya regenerasi petani dan penggunaan teknologi dalam sistem pertanian itu, sifatnya final,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Salah satu manfaat penggunaan teknologi dalam sistem pertanian, menurut Sujarwo adalah sebagai fungsi monitoring untuk mengumpulkan informasi presisi pada setiap pertumbuhan komoditas tani.
    “Monitoring yang dilakukan secara presisi ini sangat dibutuhkan pada sektor pertanian, untuk hasil produksi tani yang maksimal,” terangnya.
    Selain itu, penggunaan teknologi pada sektor pertanian juga dapat mengubah sistem pertanian yang lebih efisien, efektif, serta dapat menekan biaya produksi.
    “Nah, penggunaan teknologi akan lebih baik jika dieksekusi oleh anak-anak muda. Sehingga di sini lah perlunya kiprah anak muda pada sektor produksi hulu pertanian,” ujarnya.
    Salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan anak muda pada sektor pertanian, di antaranya adalah keterlibatan berbagai unsur stakeholder, mulai dari kalangan masyarakat secara umum, swasta, maupun pemerintah, untuk mengintervensi dan memberikan kepastian ekonomis dari sektor pertanian. Sehingga, pola pikir bahwa pertanian identik dengan pekerjaan terbelakang, kotor, dan tidak menguntungkan perlahan-lahan dapat dihilangkan.
    “Untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah perlu untuk lebih berkonsentrasi untuk memberikan fasilitas dan pendampingan secara menyeluruh kepada anak muda yang bergerak di sektor pertanian,” tuturnya.
    Sujarwo mengapresiasi sistem pertanian yang dibentuk PT Petrokimia Gresik melalui program Tawangargo Smart Village di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Program itu, menurutnya bentuk kehadiran salah satu stakeholder dari kalangan swasta untuk mendorong penggunaan teknologi sekaligus mendorong regenerasi petani.
    “Program itu adalah satu bangunan yang diciptakan untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mendorong keberlanjutan sektor pertanian,” jelasnya.
    “Tinggal saat ini yang menjadi tugas kita bersama adalah membentuk kepastian ekonomis kepada pelaku usaha pertanian. Sebab, salah satu problem yang dihadapi petani saat ini adalah terbatasnya luasan kepemilikan kawasan pertanian, sekaligus belum stabilnya harga hasil tani,” imbuhnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akademisi: Penambahan Kewenangan Penegak Hukum Tidak Diperlukan, Bisa Ancam Kebebasan Sipil – Halaman all

    Akademisi: Penambahan Kewenangan Penegak Hukum Tidak Diperlukan, Bisa Ancam Kebebasan Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan, TNI, dan Polri dinilai memicu polemik di tengah masyarakat. 

    Sebab revisi tersebut memberikan kewenangan berlebihan sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. 

    Demikian hal ini mengemuka dalam diskusi “Quo Vadis Penambahan Kewenangan Penegakan Hukum dan Urgensi Pengawasan Publik di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof Dr Ali Syafaat, menilai, saat ini tidak diperlukan adanya penambahan kewenangan penegakan hukum, baik kejaksaan, Polri hingga TNI.

    “Perubahan terhadap UU Kejaksaan belum memiliki urgensi. Begitupula RUU Polri dan RUU TNI. Jika ada penambahan Kewenangan pasti akan ada konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan,” katanya.

    Menurutnya, penambahan kewenangan aparat pada RUU tersebut akan membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 

    Jika ada permasalahan terkait penegakan hukum harusnya kewenangan lembaga pengawasan yang diperkuat bukan dengan memperluas kewenangan. Perubahan-perubahan terhadap UU ini yang disebut sebagai autocratic legalisme, berbahaya bagi demokrasi dan HAM juga negara hukum.

    Tidak ada kewenangan yang kurang dan sempit dari UU yang sekarang ada ketika penegak hukum dan Militer menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu adanya revisi terhadap UU Polri, UU Kejaksaan dan RUU TNI.”

    Ia menambahkan, kalau revisi tersebut terus dipaksakan justru akan mengganggu dan mengancam kebebasan sipil. 

    “Kalau terus dipaksakan, justru kita jadi curiga ada apa ini terus dipaksakan, apa ada kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, CENTRA Initiative menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. 

    CENTRA menyoroti pembahasan RUU yang tidak memiliki urgensi.

    “RUU TNI sesungguhnya tidak memiliki urgensi yang mendesak untuk dibahas. Dalam rangka melakukan transformasi militer ke arah yang profesional,” kata Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf kepada wartawan, Selasa (18/2/2025) lalu.

    Secara umum, Al Araf menolak RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan. Sebab, ketiga UU ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

    “Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya,” ujarnya.

    “Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI) maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya,” lanjutnya.

    DPR Membantah

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah rancangan revisi Undang-undang Tentara Negara Indonesia (RUU TNI) akan mengembalikan dwifungsi atau memperluas fungsi militer.

    Revisi terhadap UU Nomor 34 tahun 2004 tersebut diklaim hanya melanjutkan draf beleid yang didasarkan pada surat presiden (surpres) di akhir masa jabatan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, RUU TNI yang masuk pada Prolegnas Prioritas 2025 sama dengan draf sebelumnya. RUU hanya diajukan kembali oleh pemerintah karena butuh penyesuaian isi Surpres usai Presiden Prabowo Subianto mengubah sejumlah nomenklatur kementerian atau lembaga; termasuk yang terkait dengan pembahasan RUU TNI di DPR.

    “Itu yang Dwifungsi ABRI segala macam itu nggak. Nggak. Kita lihat nanti sama-sama. Tapi sekarang kan yang ada beberapa [anggota TNI] yang masuk juga tapi sedikit sekali kan. Itu kebutuhan kementeriannya aja. Sedikit kali kalau kita lihat TNI. Lebih banyak pensiunan dari Polri,” kata Adies, Selasa lalu.

  • Universitas Brawijaya Malang Teliti Rekrutmen dan Konsolidasi PDIP Surabaya

    Universitas Brawijaya Malang Teliti Rekrutmen dan Konsolidasi PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang tengah melakukan penelitian terkait dengan strategi rekrutmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Surabaya.

    Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PDI Perjuangan mampu mempertahankan dominasi mereka dalam pemilu legislatif di tingkat kota sejak pemilu 2014 hingga 2024.

    Viona Dea Surya Cipta, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini, menjelaskan alasan pemilihan fokus pada DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Menurutnya, PDI Perjuangan telah berhasil mempertahankan kemenangan mereka dalam pemilu legislatif selama tiga periode berturut-turut, yaitu pada tahun 2014, 2019, dan 2024.

    “Kami meneliti sejumlah variabel, di antaranya metode rekrutmen anggota, mekanisme memperjuangkan aspirasi rakyat, dan komunikasi lintas sektor,” ungkap Viona saat ditemui di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Selasa (18/2/2025).

    Pihak PDI Perjuangan Kota Surabaya juga memberikan respons positif terhadap penelitian ini. Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari kalangan akademisi.

    “Kantor Partai terbuka terhadap aspirasi kalangan akademisi maupun sebagai subjek penelitian demi kemajuan partai,” kata Achmad Hidayat.

    Menurut Achmad Hidayat, masukan dari penelitian ini sangat berguna bagi PDI Perjuangan untuk terus meningkatkan kapasitas dan pelayanan masyarakat.

    “Dari masukan dan hasil penelitian, kami didorong untuk terus meningkatkan kapasitas, pelayanan masyarakat, dan konsolidasi organisasi berdasarkan data-data ilmiah,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Achmad juga mengungkapkan bahwa keberhasilan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif, Pilkada Kota Surabaya, dan Pilkada Gubernur Jawa Timur tidak terlepas dari kerja keras kader partai dan dukungan rakyat.

    “Kemenangan ini adalah hasil kerja keras segenap kader PDI Perjuangan serta dukungan rakyat,” tambahnya.

    Namun, Achmad tidak menampik adanya tantangan dalam perjalanan politik PDI Perjuangan. Ia mengakui bahwa praktik politik praktis dan maraknya money politics sempat menurunkan kualitas proses politik di tingkat lokal.

    “Memang ada penurunan karena politik praktis dan maraknya money politics, namun ideologi serta semangat Gotong Royong yang selalu digelorakan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi semangat kami dalam menjalankan kerja kerakyatan,” tegas Achmad Hidayat.[asg/ted]

  • Indonesia Gelap? Pakar Politik UB Ungkap Makna dan Dampaknya bagi Pemerintah

    Indonesia Gelap? Pakar Politik UB Ungkap Makna dan Dampaknya bagi Pemerintah

    Malang (beritajatim.com) – Aksi Indonesia Gelap kembali menjadi sorotan setelah menjadi bentuk protes simbolik masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Menurut Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., dosen Universitas Brawijaya (UB) Malang, aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik.

    Gerakan Indonesia Gelap dilakukan dengan cara mencolok namun tetap damai, seperti mematikan lampu, mengenakan pakaian hitam, atau menghentikan konsumsi media tertentu. Andhyka, yang merupakan Assistant Professor di Departemen Administrasi Publik UB, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, tetapi bagian dari demokrasi yang sehat.

    Aksi ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dalam beberapa kasus, aksi ini dilakukan ketika pemerintah dinilai membatasi kebebasan berpendapat atau mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi publik yang memadai.

    “Misalnya, jika suatu kebijakan berpotensi mengurangi kebebasan pers atau akses informasi, masyarakat akan menunjukkan penolakan mereka melalui aksi ini,” jelas Andhyka, lulusan S1 UB dan S2 UGM.

    Aksi ini memiliki makna mendalam yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Andhyka menyebut Indonesia Gelap punya sejumlah makna simbolik.

    “Pertama, kegelapan sebagai simbol ketidakadilan. Mematikan lampu atau berhenti mengonsumsi media tertentu bisa diartikan sebagai protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan,” ujarnya pada beritajatim.com, (17/2/2025).

    Kedua, kesadaran kolektif dan solidaritas. Ketika banyak orang bergabung, aksi ini menjadi simbol bahwa ada keresahan bersama di masyarakat. Ketiga, tekanan sosial dan politik karena aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masyarakat sedang mengawasi kebijakan yang diambil.

    Jika aksi ini dilakukan secara luas dan mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat, dampaknya bisa signifikan. Menurut Andhyka salah satunya berdampak pada pemerintah yang melihat bahwa kebijakan yang diambil mendapat penolakan.

    “Jika tekanan cukup kuat, ada kemungkinan kebijakan tersebut dikaji ulang atau bahkan direvisi. Aksi ini juga meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi,” ujarnya.

    Selain itu, dosen UB ini menyebut aksi ini juga berdampak terhadap media dan dunia Internasional. Jika mendapat perhatian luas, aksi ini bisa menjadi sorotan global terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

    Aksi Indonesia Gelap bukan sekadar protes biasa, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurut Andhyka, selama dilakukan secara damai dan terorganisir, aksi ini bisa menjadi alat efektif untuk menekan pemerintah agar lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat

    “Masyarakat memiliki suara yang berharga dalam menentukan arah kebijakan negara. Aksi ini adalah salah satu bentuk partisipasi publik yang harus dihargai dalam sistem demokrasi,” tutup Andhyka Muttaqin.

    Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, aksi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan negara harus tetap berpihak pada kepentingan publik dan transparansi pemerintahan. (dan/ian)

  • Microsoft Gandeng 4 Universitas Bergabung ke elevAIte Indonesia, Percepat Transformasi Digital – Page 3

    Microsoft Gandeng 4 Universitas Bergabung ke elevAIte Indonesia, Percepat Transformasi Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Microsoft telah resmi menggandeng empat universitas yakni Binus University, Telkom University, Universitas Brawijaya, serta Universitas Gadjah Mada untuk bergabung dalam ekosistem mitra elevAIte Indonesia.

    Menurut Microsoft, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era AI.

    Untuk diketahui, elevAIte Indonesia merupakan inisiatif pelatihan AI hasil kerja sama antara Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) dan Microsoft. Inisiatif ini diluncurkan pada Desember 2024.

    Program elevAIte ini bertujuan membekali satu juta talenta Indonesia dengan keterampilan AI yang relevan dalam berbagai sektor industri.

    Bergabungnya empat universitas dalam program ini memungkinkan lebih dari 400.000 tenaga pendidik dan mahasiswa mengakses program pelatihan AI.

    Beberapa program pelatihan itu di antaranya adalah Training of trainers, Ujian sertifikasi Microsoft, AI Hackhaton, serta Inkubasi program pemenang AI Hackathon.

    Menurut Microsoft Philanthropies Social Impact Lead Somanna Palacanda, AI tengah mengubah industri secara global dan menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.

    “Keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan diproyeksikan berubah sebesar 50 persen dari 2016 hingga 2030, dan generative AI akan mempercepat perubahan ini hingga 68 persen. Mereka yang menguasai AI akan memiliki peluang lebih besar dalam ekonomi masa depan,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (17/2/2025).

    Tren ini sejalan dengan laporan Work Trend Index terbaru dari Microsoft dan LinkedIn mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan, terutama generative AI. 

    Dalam laporan itu, 92 persen pekerja berbasis pengetahuan (knowledge workers) di Indonesia telah menggunakan generative AI di tempat kerja, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 75 persen. 

  • Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bea Cukai Malang Kembali Gagalkan Pengiriman 454.800 Rokok Ilegal

    Bisnis.com, Malang — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan pengiriman 454.800 batang rokok ilegal.

    Kepala Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengatakan Tim Penindakan Bea Cukai Malang melakukan patroli darat dan penyisiran jalur penyisiran jalur distribusi rokok ilegal. Hal ini usai mendapatkan nformasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil penumpang warna hitam.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran wilayah Kepanjen sampai ke wilayah Sumberpucung, namun tidak menemukan sarana pengangkut dengan nopol tertentu,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).

    Tim melakukan pengamatan pada jalur distribusi dan menemukan jenis sarana pengangkut yang sama namun plat nomor berbeda. Berdasarkan pengamatan, tim yakin kendaraan tersebut merupakan sarana pengangkut rokok ilegal yang dicari.

    Tim Bea Cukai Malang kemudian melakukan koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Blitar untuk melakukan pengejaran tanpa putus hingga ke wilayah Blitar. Tim berhasil melakukan penghentian sarana pengangkut di Jalan Nasional III, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan.

    Atas hasil pemeriksaan, didapati mengangkut rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) merk Joyo Biru dan Joyo Baru sebanyak 22.740 bungkus dengan total 454.800 batang tanpa dilekati pita cukai. 

    Selain itu, Tim Bea Cukai Malang juga menemukan 3 plat nomor, yang salah satunya merupakan plat nomor yang dicari sebelumnya.

    Selanjutnya tim membawa supir, sarana pengangkut, dan barang diatasnya ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

    “Operasi ini menghasilkan penindakan 454.800 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp675.378.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp339.280.800,” ucapnya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso berpendapat pelaku di lini distribusi rokok ilegal terus bermutasi untuk mengelabui pengawasan Bea Cukai. 

    Menurutnya, tindakan yang makin berani di jalur distribusi sebenarnya cerminan bahwa penindakan rokok ilegal yang selama ini dilakukan tidak memberikan efek jera pelaku dijalur distribusi, apalagi produsen yang masih sulit disentuh. 

    Pendekatan persuasive, kata dia, tentu  harus dilakukan pada produsen rokok ilegal agar beralih ke legal, tentunya pendekatan persuasif ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemda, maupun aparat penegak hukum.

    “Hal ini perlu dibarengi perlakuan khusus dalam administrasi perpajakan dan cukai sebagai insentif awal untuk tertarik beralih ke produksi legal,” ucapnya.(K24)

  • Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di industri bank perkreditan rakyat (BPR).

    Pelibatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) bagi dosen perguruan tinggi, bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di akhir 2023. Inisiatif ini dirancang untuk mencetak trainer berkualitas yang akan membimbing mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Kemudian pada 6-8 Februari 2025 Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Hayamwuruk, Perbanas, Universitas Airlangga, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang.

    Sebelum kegiatan tersebut, Perbarindo menggelar pelatihan sertifikasi untuk mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang yang dilakukan pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2025, dengan trainer yang berasal dari TOT Dosen batch 1 dan diikuti 30 mahasiswa.

    Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyampaikan, industri BPR membutuhkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Melalui kerja sama dengan universitas, kami ingin memastikan generasi muda memiliki kemampuan praktis yang diakui secara nasional melalui sertifikasi profesi. Ini adalah investasi penting bagi masa depan industri BPR. “Program ini bertujuan memastikan lebih banyak universitas memiliki trainer berkualitas untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan mikro,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 14 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Retna Safriliana mengatakan, perguruan tingginya menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia industri, khususnya dengan BPR, merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja.

    Ketua LSP Certif, I Nyoman Yudiarsa menambahkan, pelatihan ini menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja. LSP Certif berkomitmen mendukung proses ini melalui lisensi sertifikasi resmi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. (tribunnews/fin)