Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mengingatkan agar pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pemerintahan tidak melupakan aspek etika dan pengawasan yang memadai. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelatihan bertema “Teknik Prompt Engineering Efektif dalam Pemanfaatan Generative AI untuk Analisis Data” yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim di Malang.
“Melalui pelatihan ini, saya berharap peserta mampu menguasai teknik prompt engineering yang merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi generative AI, terutama dalam mendukung analisis data dan penyusunan kebijakan publik,” ujar Saifudin, Jumat (23/5/2025).
Menurut legislator dari dapil Malang Raya ini, penerapan AI memang menjanjikan efisiensi serta akurasi data dalam pengambilan keputusan, namun jika tidak diawasi dengan baik, justru bisa menimbulkan kesenjangan digital dan potensi penyalahgunaan.
Dia menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar tren futuristik. Digitalisasi pelayanan publik seperti pendaftaran rumah sakit atau administrasi kependudukan dapat memberikan kemudahan, asalkan tetap dikelola secara etis dan transparan.
“Program-program digital ini akan terus didorong oleh pemerintah provinsi. Namun, penting juga untuk memastikan teknologi AI dimanfaatkan secara maksimal dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saifudin menilai pelatihan tersebut harus dipahami sebagai upaya memperkuat tata kelola teknologi secara adil dan inklusif. Ia mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjamin keadilan akses dan manfaat teknologi hingga ke wilayah pedesaan.
Pelatihan ini menghadirkan akademisi dari Universitas Brawijaya dan diikuti puluhan peserta dari kalangan muda serta tenaga teknis pemerintah. Saifudin berharap para peserta dapat menjadi pelopor dalam pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai pelayanan publik.
“Ini bukan soal seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa bermanfaat dan aman bagi warga. Jangan sampai pemerintah tergelincir dalam penggunaan AI yang justru menciptakan masalah baru,” pungkasnya. [asg/beq]
