Xcloud.id

Institusi: Universitas Andalas

  • Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan akan memulai proses uji publik dari penulisan ulang buku sejarah pada 20 Juli.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan uji publik tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kalangan.

    “Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    Menteri Fadli menjelaskan bahwa uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi dari buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.

    Fadli mengatakan bahwa selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun menurutnya kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.

    Oleh sebab itu uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draft dari tulisan di dalam buku nanti.

    Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “[Saat uji publik] DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” kata dia.

    Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah, di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.

    DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

  • Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping

    Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping

    Bisnis.com, JAKARTA — Surya Tri Harto dikukuhkan sebagai direktur utama PT Pertamina International Shipping (PIS) pada Selasa (8/7/2025).

    Surya menggantikan Yoki Firnandi yang terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Adapun, penunjukan Surya sebagai pucuk pimpinan PIS dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    “Hari ini telah dilakukan pengukuhan jajaran direksi di Pertamina International Shipping, yang ditetapkan oleh pemegang saham,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron kepada Bisnis.

    Dia menyebut, pihaknya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

    “Kami optimistis, jajaran direksi bisa melanjutkan transformasi bisnis untuk terus mencatat kinerja positif dan meningkatkan profesionalitas pelayanan untuk masyarakat,” imbuh Baron.

    Surya sendiri bukan wajah baru di PT Pertamina (Persero) dan subholdingnya. Pria kelahiran Sumatra Barat pada 21 Oktober 1966 itu bergabung dengan Pertamina sejak 1994 dan meniti karir dari engineer staff.

    Karirnya di perusahaan pelat merah itu terbilang moncer. Surya naik jabatan menjadi asisten manajer pemasaran pada 2005. Dia kemudian menjabat manajer junior, termasuk pengembangan sistem & bisnis aviasi pada 2006.

    Berikutnya, dia ditunjuk sebagai manajer regional Jakarta pada periode 2009 hingga 2013. Setelah itu, Surya menjabat manajer jaminan kualitas pada 2013 hingga 2019.

    Surya juga pernah mencicipi jabatan sebagai VP ship chartering & performance sejak 2019 hingga 2020. Adapun, jabatan terakhirnya adalah direktur human capital & corporate services PIS.

    Di bidang pendidikan, Surya merupakan Sarjana Teknik Sipil, Universitas Andalas (1991). Lalu, dia meraih gelar Magister Teknik dalam bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia pada 2002 serta Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada 2009.

    Sementara itu, dalam pendidikan eksekutif Surya telah mengikuti General Management Program di Harvard Bussiness School, Amerika Serikat pada 2012 serta Global Executive Development Program, kerja sama Pertamina dengan INSEAD Singapore pada 2014. 

  • Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak

    Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak

    Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus: Uji Publik Dimulai, Dasco Bergerak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bak peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu”, proyek
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    menuai pro-kontra, bahkan mendapat banyak kritik, namun tetap jalan terus. 
    Mewakili pemerintah, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    berpandangan penulisan sejarah memang diperlukan untuk pembaruan mengisi kekosongan selama 26 tahun.
    Pasalnya, sejarah disebut seolah berhenti di presiden-presiden terdahulu, seperti Presiden ke-1 RI Soekarno, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
    Selain itu, menurut Fadli Zon, penulisan sejarah ulang ini juga akan melengkapi temuan-temuan arkeologis dan temuan sejarah lainnya, dengan
    tone
    positif sesuai dengan perspektif Indonesia.
    Namun, di sisi lain, publik dan sejumlah fraksi di DPR berpandangan proyek penulisan sejarah ulang ini tertutup dan dilakukan dalam waktu yang terlalu singkat.
    Apalagi, pemerintah disebut hanya ingin memasukkan sejarah yang tone-nya positif saja, sehingga kemungkinan akan ada sejarah yang hilang.
    Melihat kontroversi dan polemik yang timbul dari penulisan sejarah ulang ini, Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    pun turun tangan.
    Anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik penulisan ulang sejarah.
    Anggota Komisi X DPR dari fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta penulisan sejarah ulang ditunda. Sebab, menurut dia, proyek tersebut terkesan tertutup dan waktunya terlalu singkat.
    “Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” kata Habib Syarief dalam rapat kerja dengan Fadli Zon.
    Habib Syarief mengungkapkan, dia tidak mendapatkan data lengkap dan penjelasan rinci mengenai siapa saja yang terlibat dalam tim penulisan sejarah, padahal sudah berupaya mencarinya.
    Ditambah lagi, dia mengatakan, masalah sosialisasi awal penulisan sejarah ulang yang menurutnya tidak kunjung terlaksana.
    “Pak Menteri ketika itu menyampaikan bahwa dalam waktu yang singkat akan dilakukan sosialisasi awal. Sampai hari ini, kita tidak mendengar (ada sosialisasi),” ujarnya.
    Selain itu, dia menyoroti soal target penyelesaian penulisan sejarah ulang yang hanya tujuh bulan.
    Dalam pandangannya, target tersebut sangat singkat untuk penyusunan sejarah yang kerap memakan waktu puluhan tahun.
    “Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” katanya.
    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends langsung meminta agar penulisan ulang sejarah dihentikan.
    Sebab, dia mengaku khawatir jika proyek tersebut diteruskan, justru akan semakin melukai korban yang masih mencari keadilan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat.
    “Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” ujar Mercy.
    Apalagi, menurut dia, ada pernyataan Fadli Zon yang meragukan kebenaran terjadinya pemerkosaan massal 1998.
    “Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf tetap penting. Karena korban benar-benar terjadi,” katanya.
    Mercy lantas mengingatkan bahwa sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat.
    Sebab, banyak sisi kelam sejarah yang tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa.
    “Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ujar Mercy.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Hasan Nasbi
    menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.
    Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya. Sebab, banyak pihak mengkritik soal proyek penulisan sejarah yang sedang digagas pemerintah.
    “Kita sudah pernah baca belum naskah yang dibuat oleh para sejarawan? Ada puluhan sejarawan profesor, doktor akademisi dari berbagai universitas yang sedang melanjutkan penulisan sejarah,” kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
    “Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” tegas Hasan.
    Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.
    Menurutnya, jangan sampai pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah justru terburu-buru karena ditekan oleh desakan publik.
    “Mau enggak kita menunggu dan memberi waktu? Kan ketergesa-gesaan ini juga bagian dari tekanan media sosial. Orang yang bekerja sekarang itu tidak boleh ditekan-tekan dengan opini media sosial yang terburu-buru karena mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka,” ucap Hasan.
    Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.
    “Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak,” kata dia.
    Selain itu, ia menyorot tidak semua kejadian sejarah dapat ditulis.
    Hasan mencontohkan soal pekerja seks komersil (PSK) bagi tentara Jepang saat di masa penjajahan.
    “Dan tulisan sejarah tidak mungkin merangkum seluruh kejadian. Ada enggak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa kita dulu di masa Jepang, pimpinan putra menyediakan PSK terhadap tentara Jepang,” ungkapnya.
    “Ada nggak ditulis dalam sejarah kita, kejadian nggak? Kejadian, PSK dibawa dari Karawang kok. Tapi dalam sejarah kita ditulis nggak itu?” lanjut Hasan.
    Menurut Hasan, para sejarawan tentu punya pertimbangan dalam menyusun ulang sejarah Indonesia.
    “Jadi, penulisan sejarah pasti ada pertimbangan mata. Ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini, untuk apa? Memetik pelajaran di masa lalu dan untuk membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang,” ujarnya.
    Menbud Fadli Zon mengatakan saat ini uji publik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia telah dimulai di DPR dan sejumlah universitas.
    “Uji publiknya bulan Juli ini, tapi teman-teman DPR kemarin sudah mulai, di Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, di Universitas Hasanuddin,” ujar Fadli Zon saat ditemui di acara Pagelaran Wayang di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/7/2025) lalu.
    Fadli mengatakan, proses uji publik yang kini dilakukan berjalan lancar, tidak ada masalah. “Enggak ada masalah,” katanya.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya.
    Menurutnya, penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
    Dasco memaparkan, pembentukan tim ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan para pimpinan DPR lainnya.
    “Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” ujar Dasco, Sabtu (5/7/2025).
    Dasco menjelaskan, tim yang diturunkan terdiri dari Komisi III DPR dan Komisi X DPR.
    Dia menekankan, alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan bakal bekerja secara profesional.
    “Yang terdiri dari komisi hukum, Komisi III dan komisi pendidikan dan kebudayaan, Komisi X untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” tuturnya.
    Sementara itu, Dasco berharap, dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan tidak lagi menjadi polemik.
    “Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” imbuh Dasco.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PUSaKO Unand paparkan dampak positif pemisahan jadwal pemilu

    PUSaKO Unand paparkan dampak positif pemisahan jadwal pemilu

    Padang (ANTARA) – Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) memaparkan dampak positif pemisahan jadwal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

    “Secara garis besar putusan ini membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia,” kata pakar hukum sekaligus peneliti PUSaKO Unand Muhammad Ichsan Kabullah di Padang, Senin.

    Menurut Ichsan, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah akan memperkuat peran serta masyarakat terhadap iklim demokrasi, termasuk juga penguatan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu.

    Selain itu, PUSaKO melihat jeda waktu pemilu nasional dengan pemilu daerah yakni dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat untuk menentukan sosok yang tepat untuk memimpin daerah selama lima tahun ke depan.

    Tidak hanya itu, dengan adanya pemisahan waktu antara pemilu di tingkat nasional dan daerah secara tidak langsung juga menyadarkan konstituen bahwa pemilu bukan hanya tentang memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga memilih gubernur, bupati dan walikota hingga anggota DPRD.

    “Tidak bisa kita pungkiri ketika pemilu dilakukan serentak, maka atensi orang lebih banyak tertuju ke pemilihan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

    Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal juga dinilai tepat dari sisi kesehatan mental dan fisik penyelenggara. Apalagi, pada 2019 KPU mencatat terdapat ratusan petugas meninggal dunia yang diduga karena kelelahan.

    “Kajian kami di PUSaKO Unand, pemilu serentak yang dilakukan lebih banyak berimplikasi negatif, salah satunya Pemilu 2019 yang menyebabkan ratusan petugas meninggal dunia,” sebut dia.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

    “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Risiko Kelahiran Caesar yang Jarang Dibahas

    5 Risiko Kelahiran Caesar yang Jarang Dibahas

    Jakarta –

    Caesar merupakan prosedur pembedahan, di mana bayi dilahirkan melalui sayatan di perut dan rahim. Dalam dunia medis modern, operasi caesar seringkali dianggap sebagai solusi cepat dan aman untuk proses persalinan yang rumit.

    Seringkali, operasi caesar dipilih saat persalinan normal tidak memungkinkan dilakukan. Namun, di balik kemudahanya ada sejumlah risiko tinggi dari operasi caesar yang mungkin luput dari perhatian. Risiko ini bisa dialami oleh ibu ataupun bayi yang dilahirkan.

    5 Risiko Kelahiran yang Lebih Tinggi dari Caesar tapi Jarang Dibahas

    Dikutip dari laman National Health Service, operasi caesar bisa memberikan infeksi pada luka atau lapisan rahim. Tak hanya itu, ada juga beberapa risiko lebih besar dari operasi caesar yang mungkin jarang diketahui. Berikut di antaranya:

    1. Perdarahan Berlebihan

    Operasi caesar bisa menyebabkan pendarahan hebat setelah melahirkan. Dikutip dari laman Mayo Clinic, dalam kondisi ini, pasien mungkin memerlukan transfusi darah pada kasus yang parah.

    2. Trombosis Vena Dalam (DVT)

    Caesar juga bisa meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah di dalam vena dalam, terutama di kaki atau panggul. Jika gumpalan darah mengalir ke paru-paru dan menyumbat aliran darah (emboli paru), kerusakannya bisa mengancam jiwa.

    3. Kerusakan pada Kandung Kemih

    Kerusakan pada kandung kemih atau saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih bisa dialami ketika menjalani operasi caesar. Pasien yang mengalami kondisi ini mungkin memerlukan pembedahan lebih lanjut.

    4. Peningkatan Risiko selama Kehamilan Berikutnya

    Operasi caesar bisa meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan berikutnya dan operasi lainnya. Semakin banyak operasi caesar yang dilakukan, semakin tinggi risiko plasenta previa dan kondisi di mana plasenta menempel pada dinding rahim.

    Operasi ini juga meningkatkan risiko robeknya rahim di sepanjang garis bekas luka saat mencoba melahirkan normal di kehamilan selanjutnya.

    5. Masalah Pernapasan atau Luka pada Kulit Bayi

    Bayi yang lahir melalui operasi caesar yang dijadwalkan lebih mungkin mengalami masalah pernapasan. Hal ini bisa membuat bayi bernapas terlalu cepat selama beberapa hari setelah lahir.

    Selain itu, luka sayatan yang tidak disengaja bisa terjadi selama operasi. Meski demikian, hal ini jarang terjadi.

    Mengapa Operasi Caesar Dilakukan?

    Dokter mungkin merekomendasikan operasi caesar karena beberapa kondisi. Berikut di antaranya:

    1. Distosia

    Dikutip dari laman repository Universitas Andalas, distosia merupakan persalinan sulit yang ditandai oleh terlalu lambatnya kemajuan persalinan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan paling umum untuk persalinan caesar.

    2. Bayi dalam Keadaan Tertekan

    Saat bayi dalam keadaan yang tertekan, operasi caesar mungkin dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran akan perubahan detak jantung bayi.

    3. Bayi Berada dalam Posisi yang Tidak Biasa

    Operasi caesar dianggap menjadi cara yang paling aman untuk melahirkan bayi dengan kaki atau bokong yang memasuki jalan lahir terlebih dahulu (sungsang). Begitu pula dengan bayi yang sisi atau bahunya masuk terlebih dahulu (melintang).

    4. Kehamilan Kembar

    Wanita yang mengandung bayi kembar dua, kembar tiga atau lebih juga mungkin dilakukan tindakan caesar. Terutama, jika persalinan dimulai terlalu dini atau posisi kepala bayi tidak berada di bawah.

    5. Ada Masalah dengan Plasenta

    Dalam kasus tertentu, plasenta bisa menutupi pembukaan serviks. Hal ini membuat operasi caesar mungkin direkomendasikan.

    6. Pernah Menjalani Operasi Caesar atau Operasi Lain pada Rahim

    Seringkali, memungkinkan saja untuk melahirkan secara normal setelah operasi caesar. Namun, penyedia layanan kesehatan mungkin menyarankan operasi caesar.

    Selain itu, kemungkinan beberapa ibu hamil meminta operasi caesar untuk menghindari komplikasi dari persalinan normal atau ingin merencanakan waktu persalinan. Kendati demikian, menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, hal ini mungkin bukan menjadi pilihan yang baik bagi wanita yang berencana memiliki beberapa anak. Sebab, semakin banyak operasi caesar dilakukan, maka semakin ada risiko di kehamilan berikutnya.

    (elk/elk)

  • Efek AS Bom Iran, APBN RI Bisa Berantakan-Harga Barang Siap-Siap Naik

    Efek AS Bom Iran, APBN RI Bisa Berantakan-Harga Barang Siap-Siap Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tekanan inflasi hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia rentan terdampak memburuknya konflik Iran-Israel, yang kini melibatkan Amerika Serikat setelah negara itu membom 3 fasilitas nuklir milik Teheran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    Ekonom yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan efek rambatan konflik itu bisa menerpa inflasi Indonesia serta APBN pemerintah dari sisi beban subsidi energi, apabila lalu lintas perdagangan minyak dan komoditas lainnya di Selat Hormuz terganggu.

    Ia menilai, gangguan jalur perdagangan global di Selat Hormuz, kawasan Iran, dapat memicu harga minyak melonjak, memperbesar tekanan inflasi global dan mempersempit ruang kebijakan moneter banyak negara.

    “Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan ganda: potensi depresiasi rupiah yang dapat memicu kenaikan harga barang impor dan beban fiskal yang meningkat akibat subsidi energi yang membengkak,” ucap Karimi, Senin (23/6/2025).

    Karimi mengungkapkan, bila merujuk skenario terburuk yang diperkirakan Oxford Economics, harga minyak dunia bisa mencapai US$ 130 per barel, dari posisi saat ini di kisaran US$ 70 per barel, jika Iran menutup Selat Hormuz.

    Kenaikan harga tersebut dapat mendorong inflasi AS ke angka 6% dan membatalkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini. Dampaknya, arus modal keluar dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia dapat terjadi, memperlemah rupiah, memperberat biaya subsidi energi di APBN dan memukul daya beli masyarakat.

    Bila merujuk data realisasi subsidi energi pemerintah hingga 31 Mei 2025, nilainya memang mengalami penurunan 15,1% dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 77,8 triliun, yakni menjadi sebesar Rp 66,1 triliun. Namun, penyebabnya sebatas harga minyak mentah Indonesia yang harganya lebih rendah dari asumsi makro di APBN 2025.

    Sementara itu, dari sisi volume, realisasi subsidi mengalami peningkatan untuk mayoritas komponennya. BBM per Mei 2025 telah tersalurkan sebanyak 5,8 juta kiloliter atau naik 4,3% dari periode yang sama tahun lalu 5,57 juta kiloliter. Artinya, jika harga naik saat volume terus menanjak, tentu APBN akan kembali mengalami tekanan.

    “Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap netral dalam menyikapi dampak ekonomi dari krisis global ini. Waktu untuk bertindak adalah sekarang-demi stabilitas rupiah, daya beli rakyat, dan ketahanan fiskal yang berkelanjutan,” ucap Karimi.

    Untuk menghadapi potensi risiko itu, Bank Indonesia bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, ia anggap harus segera menyusun langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, dan mengamankan pasokan energi domestik.

    “Presiden dan jajaran ekonomi harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal besar jika harga minyak menembus $100 per barel,” ujar Karimi.

    Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani juga telah mewanti-wanti risiko yang sama dengan Karimi. Ia menjelaskan sensitivitas fiskal Indonesia terhadap kenaikan harga minyak sangat tinggi.

    Ia menjelaskan berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, setiap kenaikan US$ 1 per barel akan meningkatkan biaya subsidi energi sebesar Rp 6,9 triliun.

    “Jadi bisa dibayangkan kalau naik US$10 itu hampir Rp 69 triliun terus kemudian ke US$20 ya berarti hampir Rp 140 triliun, dan itu tentu akan berdampak nanti ke defisit,” ujar Dendi dalam acara Squawk Box, CNBC Indonesia, Jumat (20/6/2025).

    Dendi menjelaskan, walaupun biasanya pemerintah menyalurkan kompensasi dan menjaga cash flow, perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PLN akan terdampak.

    “Cashflownya itu bebannya di BUMN, tapi secara umum itu tentu akan meningkatkan harga minyak biaya domestik, dan itu berdampak pada biaya belanja subsidi pemerintah,” ujarnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Ikut Perang Israel-Iran, Pemerintah Perlu Jaga Rupiah & Harga Minyak

    AS Ikut Perang Israel-Iran, Pemerintah Perlu Jaga Rupiah & Harga Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyoroti perlunya langkah darurat dan sigap dari pemerintah untuk menghadapi potensi volatilitas rupiah dan kenaikan harga minyak usai Amerika Serikat terjun ke medan perang Israel—Iran.

    Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan perang terbuka antara Israel dan Iran yang kini melibatkan langsung Amerika Serikat dan harus menjadi alarm serius bagi Indonesia. 

    Dirinya menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menonton dalam diam. Ketika AS mengerahkan B-2 bomber untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran, dampaknya tak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga menggoyang fondasi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus segera bertindak, bukan sekadar membuat pernyataan normatif. Presiden dan jajarannya harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia,” ujarnya, Minggu (22/6/2025).  

    Syafruddin memandang ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal besar jika harga minyak menembus US$100 per barel. Dalam APBN 2025, pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia pada level US$82 per barel. 

    Per 20 Juni 2025, harga minyak mentah Indonesia berada di level US$65,29 per dolar AS. Mengacu data Bloomberg, harga minyak Brent telah mencapai puncaknya pada 19 Juni 2025 di angka US$78,85 per barel usai serangan Israel ke Iran. 

    Sementara Kementerian Keuangan telah mewaspadai konflik Israel dan Iran yang memburuk dapat mengganggu pasokan dan mendorong lonjakan harga minyak mentah Indonesia. Di samping harga minyak, Syafruddin menuturkan bahwa menunda revisi kebijakan subsidi energi hanya akan memperparah defisit APBN. 

    Selain itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi stabilisasi rupiah. Dengan kondisi saat ini, potensi capital outflow akibat dapat menekan nilai tukar dan mengerek inflasi. Untuk itu, intervensi moneter harus disertai penajaman komunikasi kebijakan agar pasar tetap tenang.

    Terlebih pada pekan ini, Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun untuk periode 16—19 Juni 2025 atau pekan ketiga Juni.

    Syafruddin melihat saat Presiden Trump mengonfirmasi serangan udara terhadap situs nuklir Iran, termasuk penghancuran fasilitas Fordow, eskalasi konflik berubah drastis dari serangan regional menjadi pertarungan terbuka antara kekuatan global. 

    Saat ini, pemerintah Indonesia Indonesia belum memberikan pernyataan secara khusus terkait langkah menghadapi aksi teranyar Presiden AS Donald Trump. 

    Pasukan militer Amerika Serikat (AS) telah menyerang tiga situs nuklir Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan, pada Sabtu (21/6/2025) malam.  

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan serangan yang sangat sukses. Kini, seluruh awak pesawat yang membawa bom ke Iran telah berhasil keluar.  

    “Muatan penuh bom dijatuhkan di situs utama, Fordow. Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Selamat kepada Prajurit Amerika kita yang hebat. Tidak ada militer lain di dunia yang bisa melakukan ini,” ujar Trump, dikutip dari akun resmi @WhiteHouse, Minggu (22/6/2025).   

    Lewat aksi ini, Trump disebut bertujuan untuk menghentikan perang yang terjadi dalam sepekan terakhir antara Iran dan Israel. 

  • 8 Kampus Adu Gagasan Bangun Desa Binaan Lewat Genera-Z Berbakti

    8 Kampus Adu Gagasan Bangun Desa Binaan Lewat Genera-Z Berbakti

    Jakarta –

    Tak pernah mudah untuk memulai. Ada keraguan, ketakutan akan gagal, hingga rasa tak yakin semuanya kerap bercampur jadi satu saat ide baru muncul di kepala.

    Tapi, satu langkah pertama bisa membuka jalan panjang. Bagi para peserta program ‘Genera-Z Berbakti’, keberanian untuk melangkah bukan hanya soal mengeksekusi ide, tapi juga melihat peluang, mengambil momentum, dan berkomitmen memberi dampak nyata bagi Indonesia.

    Genera-Z Berbakti merupakan program dengan konsep call for proposal untuk kelompok mahasiswa yang memiliki antusiasme terhadap pengabdian kepada masyarakat di lokasi desa binaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Empat tim dengan proposal terbaik akan mendapatkan pendanaan serta pembinaan untuk pelaksanaan program dari Bakti BCA. Pada Genera-Z Berbakti edisi kali ini, empat desa yang menjadi tujuan adalah Desa Wisata Edelweiss Wonokitri (Jatim), Dayun (Riau), Pulau Derawan (Kaltim), dan Teluk Kiluan (Lampung).

    Memulai memang berat, tapi menjalaninya bersama-sama bisa membuat segalanya lebih ringan. Dalam Genera-Z Berbakti, tim mahasiswa dari delapan kampus yang menjadi finalis telah membuktikannya. Mereka sudah bertemu dan berjuang bersama dengan rekan seperjalanan: teman-teman satu visi yang punya semangat sama.

    Sejak awal, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan para finalis, mulai dari penyusunan proposal hingga persiapan pelaksanaan program di lapangan. Mereka saling berdiskusi, bertukar ide, membagi tugas, dan menghadapi berbagai dinamika secara langsung sebagai satu tim. Salah satu contohnya datang dari tim UNSRAT, yang bahkan telah melakukan observasi langsung ke Desa Derawan sejak tahap penyusunan proposal.

    Salah satu anggota tim UNSRAT, Dafa mengatakan pihaknya mengamati berbagai aspek lingkungan, seperti sampah dan abrasi, yang sudah kami teliti sejak 2-4 minggu lalu.

    “Sementara untuk pendalaman materi di bidang pariwisata, kami fokuskan pada minggu-minggu terakhir ini,” kata Dafa dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Setelah tim terbentuk dan ide dipertajam, langkah berikutnya adalah menciptakan dampak berkelanjutan. Para peserta diajak memetakan target jangka pendek dan panjang yang hendak dicapai. Pengabdian di desa bukan hanya menjadi ajang implementasi gagasan, tapi juga waktu yang tepat untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ‘seize the day’ membuat perubahan nyata bagi masyarakat dan diri mereka sendiri.

    Dalam prosesnya, para mahasiswa tak hanya mengembangkan proyek sosial. Mereka belajar banyak, mulai dari mempresentasikan ide di hadapan panelis, menyusun strategi tim, hingga mengasah kepemimpinan dan manajemen konflik.

    Fase penjurian Genera-Z Berbakti menjadi momen sangat berharga bagi para finalis. Tak hanya berkesempatan mempresentasikan ide segar di hadapan tiga panelis: Nicholas Saputra, Happy Salma, dan Prof. Yohanes Surya, para finalis juga memiliki ruang lebih luas untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi akar masalah setiap lokasi tujuan program.

    Semua pengalaman ini tak hanya memperkaya portofolio, tapi juga membentuk karakter dan mendorong mereka menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Melalui babak Adu Wawasan di fase pertama penjurian, para peserta pada akhirnya belajar untuk mengapresiasi lawan.

    Ini tergambar dari pengakuan May, anggota dari tim UNILA, merespons pertanyaan tidak terduga dari ITB yang ia dapatkan pada babak adu gagasan.

    “Penampilan tim ITB enggak hanya keren, tapi hebat banget. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga luar biasa,” kata May.

    Pengakuan senada juga disampaikan tim UI, Dela. Ia mengatakan di antara pihaknya berdelapan (finalis) mereka termasuk top team.

    “Di antara top university, mereka bisa mengungguli dengan pembawaan yang sangat baik. Jadi kami sangat mengapresiasi dan bangga bisa bertanding dengan tim UB,” papar Dela.

    Tiap tim pada program ini memiliki beragam solusi unik untuk lokasi tujuannya. Salah satunya, ada solusi ‘Smart Reef Initiative’ dari tim UNILA yang mengusung teknologi IoT untuk membuat sistem peringatan dini tsunami. Terdapat juga solusi bernama ‘SAVANA’ dari tim UI yang memadukan edukasi kesehatan, pertanian organik, dan pelatihan bahasa Inggris untuk masyarakat Edelweiss Wonokitri.

    Babak Adu Wawasan Genera-Z Berbakti tidak hanya menjadi momen berkesan bagi para finalis, tetapi juga panelis. Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra mengungkapkan ada salah satu mahasiswa yang tidak hanya betul-betul memahami situasi alamnya, tetapi juga kultur budaya masyarakat di desa tersebut.

    “Ini justru menjadi hal yang penting dan utama, tentang memahami manusianya,” kata Nicholas.

    Sebagai informasi, kedelapan kampus yang memiliki tim perwakilan pada babak final Genera-Z Berbakti adalah Universitas Lampung (UNILA), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Mereka terpilih masuk ke babak final melalui seleksi dan penjurian ketat yang dilakukan terhadap total 255 tim pendaftar di program GeneraZ Berbakti. Para pendaftar berasal dari berbagai perguruan tinggi nasional, bahkan ada dari luar negeri. Pendaftar dari perguruan tinggi di Indonesia, tersebar dari Sumatera hingga Papua, baik kampus negeri maupun swasta.

    Lebih lanjut, babak penjurian Genera-Z Berbakti bisa disaksikan langsung di YouTube Narasi mulai 13 Juni 2025. Jadilah saksi keseruan anak-anak muda hebat Indonesia beradu ide dan argumen positif untuk kemajuan desa-desa di Indonesia.

    (ega/ega)

  • Dua Sisi Efek Gejolak Harga Minyak Mentah Dunia untuk APBN

    Dua Sisi Efek Gejolak Harga Minyak Mentah Dunia untuk APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia meroket usai Israel dan Iran saling meluncurkan rudal sejak Jumat (13/6/2025). Efeknya akan terasa, terutama bagi negara importir seperti Indonesia.

    Di sisi lain, asumsi makro APBN 2025 sudah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel. Sementara itu melansir Reuters, harga minyak berjangka Brent sempat melonjak 11,66% ke level US$77,45 per barel usai konflik Israel-Iran pada Jumat (13/6/2025).

    Meski harga minyak mentah dunia masih di bawah asumsi APBN 2025, Guru Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan jika konflik Israel-Iran terus berlanjut, tidak tertutup kemungkinan harga minyak akan terus melonjak naik di atas US$100 per barel.

    Syafruddin menjelaskan bahwa Selat Hormuz yang berada dekat Iran merupakan nadi perdagangan energi global. Dia meyakini investor akan meninggalkan kawasan yang dinilai tidak lagi aman.

    Hanya saja, imbuhnya, Indonesia merupakan negara pengimpor energi. Menurut dia, kenaikan harga minyak akan memperbesar beban APBN lewat subsidi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong inflasi.

    “Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” kata Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    Adapun, dalam analisis sensitivitas APBN 2025, pemerintah sudah menghitung bahwa setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 akan membuat belanja negara membengkak hingga US10,1 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan negara hanya naik US$3,2 triliun.

    “Kenaikan sisi belanja lebih besar dibandingkan sisi penerimaan. Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan defisit anggaran,” ujar Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu (15/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak memang berdampak positif dari sisi penerimaan karena berpotensi menambah setoran PPh dan PNBP minyak dan gas (migas). Hanya saja, kenaikan harga minyak juga meningkat dari sisi belanja negara seperti subsidi energi dan setoran dana bagi hasil migas ke pemerintah daerah.

    Oleh sebab itu, Fajry mengingatkan perlunya pemerintah melakukan penyesuaian anggaran jika tren harga ICP terus menjauh dari asumsi APBN 2025. Dia sendiri tidak sepakat apabila penyesuaian tersebut dilakukan dengan menaikkan harga BBM atau tabung LPG 3 kg.

    “Dengan kondisi ekonomi yang ada dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, mencabut subsidi energi bukan opsi yang tepat,” tuturnya.

  • 6 Dony Oskaria Cerita Tak Tamat Unand, tapi Jadi Wamen BUMN Regional

    6 Dony Oskaria Cerita Tak Tamat Unand, tapi Jadi Wamen BUMN Regional

    Dony Oskaria Cerita Tak Tamat Unand, tapi Jadi Wamen BUMN
    Tim Redaksi

    PADANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    Dony Oskaria
    membagikan kisah perjuangannya di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat. Kuliah umum tersebut digelar di Convention Hall Unand, Limau Manis, Padang, Jumat (13/6/2025).
    Dalam sesi itu, Dony menceritakan latar belakangnya yang berasal dari kampung kecil di Sumatera Barat. Ia menyebut dirinya lahir di Tanjung Alam, Tanah Datar, dan baru masuk Sekolah Dasar pada usia delapan tahun.
    “Saya lahir di Tanjung Alam. Masuk SD saat berusia 8 tahun karena tangan saya bisa mencapai telinga saat berumur 8 tahun itu,” kata Dony sambil berkelakar.
    Dony baru pindah ke Padang saat duduk di bangku kelas 6 SD karena ikut sang kakek. Ia melanjutkan sekolah di SMP 7 Padang, lalu pindah ke SMP 75 Kebon Jeruk, Jakarta, dan SMA 78 Jakarta.
    Setelah lulus SMA, Dony kembali ke Sumatera Barat untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Andalas pada 1989, jurusan Akuntansi. Namun, hanya setahun ia bertahan.
    “Saya kuliah di Akuntansi Unand. Hanya setahun. Saat kuliah, apa yang dipelajari sudah saya pelajari. Saya lihat pelajaran berikutnya ternyata juga sudah saya kuasai,” ujarnya.
    Ia kemudian memilih melanjutkan kuliah di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran dan menamatkannya. Setelah itu, ia mengambil gelar MBA di Asian Institute of Management, Filipina.
    Meski tak menamatkan pendidikan di Unand, Dony mengaku tetap merasa memiliki ikatan kuat dengan kampus tersebut.
    “Kendati hanya satu tahun, saya merasa Unand adalah almamater saya yang paling dekat di hati,” katanya.
    Perjalanan karier Dony dimulai dari bawah sebagai petugas
    call center
    di Bank Universal. Kariernya terus menanjak hingga menjabat kepala divisi.
    Tahun 2004, ia bergabung dengan Bank Mega dan meniti karier hingga dipercaya menjadi CEO di sejumlah perusahaan di bawah CT Corp. Ia juga pernah menjadi Komisaris Garuda Indonesia, Komisaris Citilink, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, hingga menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk Presiden Joko Widodo.
    Menurut Dony, capaian tersebut tak lepas dari kerja keras dan kemauan kuat yang ia tanamkan sejak muda.
    “Adik-adik mahasiswa harus semangat. Harus punya kemauan kuat dan kerja keras. Banyak alumni Unand yang bisa jadi menteri, wakil menteri, direktur BUMN, komisaris, dan sebagainya. Semuanya tergantung dari adik-adik semua,” pesan Dony.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.