Institusi: Universitas Al Azhar Indonesia

  • Publik Menanti Kejujuran Jokowi soal Pagar Laut

    Publik Menanti Kejujuran Jokowi soal Pagar Laut

    GELORA.CO -Publik sangat menantikan pernyataan jujur dari Presiden ke-7 Joko Widodo terkait sengkarut persoalan pagar laut di berbagai titik di perairan Indonesia.

    Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, sengkarut penanganan kasus pagar laut di pesisir laut utara Pulau Jawa membutuhkan langkah yang lebih serius. 

    Koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus makin padu. Pihak yang mengaku memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) harus segera dikonfirmasi.

    “Konfirmasi yang dimaksud, tidak hanya meminta keterangan dan bukti kepemilikan kepada Agung Sedayu Group (ASG),” kata Wildan kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    “Menteri ATR/BPN sebelumnya bisa segera diundang untuk memberikan keterangan resmi dan terperinci. Untuk mendalami latar belakangnya kasus ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo bisa diundang untuk menjadi informan kunci guna mengungkap kasus ini,” sambungnya.

    Wildan menilai, apapun pernyataan resmi Jokowi atas kasus pagar laut tetap menarik untuk dicermati.

    “Publik Indonesia juga sedang menanti niat baik seorang Jokowi untuk ikut berbicara secara jujur atas kasus ini. Beliau bisa menjadi informan kunci. Namun perlu diingat juga, Jokowi tetaplah politikus yang akan selalu berhitung dalam mengomentari setiap kasus,” terang Wildan.

    Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, dalam kasus pagar laut di wilayah Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Provinsi Banten, Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah terkait yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN harus segera dimintai keterangan. 

    Upaya menggali keterangan kepada para elit politik dan mantan pejabat publik perlu dilakukan guna memberikan gambaran yang utuh atas kasus ini. 

    “Nah Kakanta dan Kanwil terkait juga harus dimintai keterangan. Sebab, SHGB yang dimiliki Agung Sedayu Group diperoleh setelah memenuhi serangkaian prosedur teknis yang bersifat baku,” kata Wildan.

    “Saya kira, Mas Nusron Wahid bisa dengan cakap menangani kasus ini. Beliau itu a very talented political person. Kasus ini memang bersinggungan secara politis dengan tokoh-tokoh di masa pemerintahan sebelumnya, namun tetap harus diungkapkan,” pungkas Wildan.

  • Survei Indikator: Kejaksaan Agung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

    Survei Indikator: Kejaksaan Agung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang meraih kepercayaan tertinggi dari publik. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

    Survei nasional Indikator dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Hasil survei menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memperoleh tingkat kepercayaan publik sebesar 79%, mengungguli lembaga penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (75%), Komisi Pemberantasan Korupsi (72%), pengadilan (71%), dan Polri (69%).

    Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengapresiasi kinerja kejaksaan yang berhasil memberikan beragam terobosan. Salah satunya adalah pada kinerja pemulihan keuangan negara dari kasus korupsi.

    “Orientasi penegakan hukum itu bukan hanya menersangkakan dan memenjarakan. Ada yang lebih besar, yakni memulihkan keuangan negara dan ini berhasil dilakukan kejaksaan,” ucap Suparji.

    Kejaksaan, lanjut Suparji, juga berhasil membongkar mafia peradilan. Persoalan yang telah lama diresahkan masyarakat. “Ini kinerja penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan menunjukkan kesungguhan untuk memberantas mafia peradilan,” ujarnya terkait kinerja Kejaksaan Agung dan jajarannya.

    “Hasilnya, sudah menjadi tersangka dan disidangkan. Kita sudah lama mengeluh mafia peradilan. Ini kinerja yang positif, agresif dan progresif,” katanya.

    Keberhasilan Kejaksaan Agung ini dinilai menjadi bukti komitmen lembaga tersebut dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, sekaligus membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

  • Bioprospeksi Blue Carbon Mangrove Mampu Lindungi Bumi dari Perubahan Iklim

    Bioprospeksi Blue Carbon Mangrove Mampu Lindungi Bumi dari Perubahan Iklim

    loading…

    Mahasiswa program studi MPSDA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menyebut blue carbon mangrove mampu lindungi bumi dari perubahan iklim. Foto/istimewa

    JAKARTA – Bioprospeksi Blue Carbon (karbon biru) dinilai mampu melindungi bumi dari perubahan iklim global. Sebab blue carbon efektif mempertahankan fungsi penyimpanan karbon.

    Blue Carbon adalah istilah yang digunakan dalam proses penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida oleh ekosistem laut dan pesisir. Hutan mangrove, merupakan salah satu ekosistem karbon biru, yang memiliki kemampuan signifikan dalam menyerap dan menyimpan karbon.

    Mahasiswi program studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam (MPSDA), Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Indri R. Whisnuwardani menjelaskan bahwa penyimpanan karbon pada ekosistem mangrove (carbon sequestration) yang disimpan dalam bentuk biomasa dan sedimen melalui fotosintesis untuk mengurangi karbondioksida di atmosfer.

    “Berdasarkan literasi yang ada, kemampuan ekosistem hutan mangrove dalam mengurangi emisi karbon dapat menyimpan hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis daratan. Karbon yang tersimpan dalam tanah pada ekosistem mangrove, dapat bertahan selama ratusan hingga ribuan tahun, sehingga menjadikan ekosistem mangrove sebagai solusi alami untuk mitigasi perubahan iklim di dunia,” kata Indri, Kamis (9/1/2025).

    Menurut dia, perubahan iklim global adalah perubahan unsur iklim, seperti suhu, tekanan, kelembaban, hujan dan angin. Pada 2023 terjadi suhu terpanas sepanjang sejarah dan mencapai 1,50C. Krisis iklim akibat dari pemanasan global memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, seperti cuaca ekstrem, ancaman ketahanan pangan, dan bencana alam yang menyebabkan erosi, banjir, pergeseran lahan basah dan perubahan kualitas air.

    “Indonesia negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 dengan total luas mangrove diperkirakan mencapai 3.364.076 hektare,” ujarnya.

    Indonesia, kata Indri, memiliki potensi besar dalam pengelolaan karbon biru. Namun, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan manfaat ekosistem mangrove dalam mitigasi perubahan iklim di antaranya degradasi hutan mangrove menjadi masalah kompleks hingga kini.

    “Hal itu disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penebangan ilegal dan perubahan pengguna lahan, yang menyebabkan penurunan luas dan kelestarian hutan mangrove di berbagai wilayah. Dampak degradasi hutan mangrove sangat dirasakan oleh lingkungan, seperti hilangnya habitat spesies yang tergantung pada ekosistem mangrove seperti, penurunan produktivitas perikanan peningkatan risiko bencana alam,” jelasnya.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Akademisi: Indonesia harus konsisten pertahankan sikap politik nonblok

    Akademisi: Indonesia harus konsisten pertahankan sikap politik nonblok

    kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara seperti China, Amerika Serikat, Inggris, serta menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil, diharapkan mampu membawa dampak positif untuk dunia

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Ujang Komarudin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap politik nonblok, di tengah tarik-ulur kepentingan internasional saat ini.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto harus mampu meletakkan sikap bebas aktif di mata internasional untuk kepentingan Indonesia di mata dunia.

    “Ya Indonesia dengan sikap politik internasional yang bebas aktif, yakni nonblok ke manapun, ada di tengah-tengah,” kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ia membeberkan, Presiden harus mampu mengampanyekan isu yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam rangka membantu mewujudkan stabilitas politik maupun ekonomi dunia melalui sejumlah isu.

    Baca juga: Istana: Presiden bawa pesan perdamaian hingga kerja sama di KTT G20

    Dalam hal politik, Indonesia harus berperan aktif untuk mendorong penghentian perang antara Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia atau negara-negara yang berhubungan dengan kedua negara, sebab perang itu mempengaruhi kebutuhan energi dan pangan di negara se-kawasan.

    “Makanya Eropa sangat kelimpungan karena perang tersebut terkait kebutuhan energi dan pangan. Negara-negara lain juga kesulitan mendapatkan pasokan dan distribusi pangan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

    Selain itu, isu penghentian penindasan yang terjadi di Palestina juga harus disuarakan secara konsisten oleh Presiden, karena sesuai dengan konstitusi Indonesia, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    Baca juga: Prabowo sampaikan komitmen bawa RI bergabung di BRICS sejak 2014

    “Semua tahu bahwa Israel yang menjajah Palestina, maka Presiden Prabowo harus dengan lantang menolak penindasan dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan segera dan secepat mungkin,” ujar pria yang juga akademisi di Universitas Al Azhar Indonesia itu.

    Ujang berharap, kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara seperti China, Amerika Serikat, Inggris, serta menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil, mampu membawa dampak positif untuk dunia.

    Begitu juga, tambah dia, rencana kunjungan Presiden ke kawasan Timur Tengah, diharapkan akan berdampak stabilitas ekonomi-politik.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukungan Anies dinilai bisa tingkatkan elektabilitas Pram-Rano

    Dukungan Anies dinilai bisa tingkatkan elektabilitas Pram-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, dukungan Anies Baswedan bisa meningkatkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Hal ini dikatakan Ujang usai melihat Pramono-Rano mengunjungi kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).

    “Bahkan saya pernah bilang bahwa orang-orang dekat Anies, Tim Sukses Anies dan Juru Bicara Anies, kini jadi Jubir di Pramono-Rano,” kata Ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pertemuan itu bisa menggiring suara masyarakat yang selama ini mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar memilih Mas Pram dan Bang Doel.

    Baca juga: Pramono Anung-Rano Karno temui Anies Baswedan bahas hati ke hati

    Ujang melihat dari pertemuan Pramono Anung dan Anies Baswedan yang terjadi di ujung masa kampanye, Anies lebih nyaman bertemu Pramono-Rano dibandingkan dengan paslon lainnya.

    “Saya melihatnya seperti itu, meskipun Anies tidak mengatakan secara terang-terangan mendukung Mas Pram dan Bang Doel. Tapi terlihat bahwa pertemuan Jumat pagi itu merupakan salah satu bentuk dukungan,” ujar Ujang.

    Ujang mengatakan, pertemuan Anies dengan Mas Pram merupakan strategi jitu untuk memastikan dan meyakinkan pemilih Anies agar di Pilkada ikut memilih Pramono dan Bang Doel.

    Pramono dan Rano ingin memastikan penambah elektabilitas dari pendukung Anies yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan “Anak Abah”.

    Kunjungan ke rumah Anies ini merupakan bagian dari safari yang dilakukan Pramono-Rano ke gubernur terdahulu untuk mendapatkan nasihat dan wejangan dalam menata Jakarta ke depan.

    Adapun hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno lebih tinggi dibandingkan dua pasangan lainnya.

    Elektabilitas Pramono-Rano menyentuh angka 46 persen, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mencapai 39,1 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mencapai 5,1 persen.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi Nilai Tidak Ada Intervensi Presiden Prabowo dalam Pilkada 2024

    Akademisi Nilai Tidak Ada Intervensi Presiden Prabowo dalam Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Akademisi, pengamat politik, dan pejabat menilai Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan pada sejumlah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan merupakan bentuk intervensi politik.

    Alasannya, hal tersebut merupakan hak politik Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Sejumlah pihak menilai langkah Prabowo ini berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

    Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, menguatkan pandangan bahwa keterlibatan Prabowo dalam Pilkada 2024 bukanlah bentuk intervensi.

    “Video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum,” katanya ketika dihubungi Minggu (10/11/2024).

    Ujang menjelaskan, Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra memang berhak memberikan dukungan politik pada calon-calon yang diusung partainya.

    “Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024,” ujarnya.

    Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Prabowo menyampaikan dukungan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai, bukan sebagai presiden.

    “Presiden memiliki hak untuk menyatakan dukungan atau berkampanye selama mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mengambil cuti saat berkampanye,” tegasnya.

    Dasco menggarisbawahi ketentuan bagi pejabat negara dalam berkampanye sudah jelas diatur dalam peraturan KPU, yang juga menetapkan batasan dalam pemanfaatan fasilitas jabatan.

    “Ketentuan pejabat negara dalam berkampanye sudah jelas diatur dalam peraturan KPU sehingga pelaksanaannya harus mematuhi syarat dan batasan yang ada,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, turut mendukung pernyataan tersebut. Ia menegaskan Presiden Prabowo dalam kapasitas sebagai ketua Umum Gerindra memang berhak memberikan dukungan politik terhadap pasangan calon kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

    “Ajakan Pak Prabowo untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin disampaikan dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra,” jelas Hasan.

    Menurutnya, hak politik Presiden Prabowo tidak bisa dianggap sebagai intervensi terhadap proses pilkada yang berjalan karena partai-partai politik memang berperan aktif dalam mendukung calon yang diusungnya.

    Hasan Nasbi menekankan pentingnya membedakan peran Prabowo sebagai presiden dan ketua umum Partai Gerindra dalam konteks pilkada. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menjaga batasan yang jelas antara jabatan pemerintahan dan keterlibatan politik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai.

    Para pakar menggarisbawahi bahwa keterlibatan Prabowo dalam Pilkada 2024 tidak serta-merta mengintervensi proses demokrasi, melainkan menunjukkan komitmennya terhadap hak politik yang dijalankan sesuai aturan.

    Pernyataan senada datang dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, yang menekankan Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menerima semua pihak yang ingin bekerja sama demi kepentingan bangsa, terlepas dari afiliasi politik.

    “Presiden Prabowo sebagai pemimpin nasional akan menerima siapa pun yang datang dengan niat untuk berdiskusi dan menjalin kerja sama dalam membangun bangsa,” katanya.

    Budi menegaskan Presiden Prabowo mendukung proses demokrasi yang sehat dan terbuka, tanpa berusaha mengarahkan hasil pilkada tertentu. Dalam hal ini, keterlibatan Presiden Prabowo dinilai sebagai wujud hak politik yang sah dan tidak mengganggu independensi pilkada.

  • Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar: Fitur `arithmetic guard` angin segar kevalidan hasil Sirekap
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 17:08 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang di Jakarta, Kamis (7/11).

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Sumber : Antara

  • Pakar: Fitur “arithmetic guard” angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Pakar: Fitur “arithmetic guard” angin segar kevalidan hasil Sirekap

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kehadiran fitur arithmetic guard sebagai langkah penyempurnaan hasil aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang semakin valid untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saya sih melihatnya bahwa ini adalah angin segar dari KPU untuk memperbaiki sistem yang dianggap kemarin tidak bagus agar semakin bagus, semakin baik dan semakin valid,” kata Ujang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ia pun mengapresiasi komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu lalu.

    “Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, kan ketika Sirekap yang kemarin-kemarin dianggap gagal oleh publik ya, dianggap bermasalah oleh publik,” ujarnya.

    Baca juga: KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    Oleh karena itu, menurut Ujang, penambahan fitur arithmetic guard bagian dari evaluasi KPU dalam menyiapkan Sirekap yang mumpuni sehingga ke depan publik dapat menyaksikan Sirekap yang lebih baik lagi.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan pada pilkada

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang di-input. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    Pada Rabu, 8 Mei 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/5).

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Baca juga: Akademisi: KPU harus libatkan pakar IT yang banyak untuk jaga Sirekap
    Baca juga: KPU perbaiki Sirekap demi keakuratan hasil Pilkada 2024

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024