Xcloud.id

Institusi: Universitas Airlangga

  • Prabowo Dinilai Punya PR Pengesahan RUU Perampasan dan BLBI

    Prabowo Dinilai Punya PR Pengesahan RUU Perampasan dan BLBI

    Surabaya (beritajatim.com)– Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Selain program makan siang gratis, kata dia, dua PR besar yang masuk dalam program 100 hari pemerintahanya adalah pengesahan RUU Perampasan Asset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Saya kira, urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi,” ujar Hardjuno, Jumat (26/4/2024).

    Menurutnya, RUU ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi dan dapat digunakan untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset pejabat negara dari pendapatan yang tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah.

    “Perampasan aset melalui RUU ini tidak memerlukan adanya bukti kesalahan dari pelaku kejahatan yang sulit dibuktikan dalam sidang pengadilan, sementara kerugian negara secara nyata yang telah terjadi,” jelasnya.

    Namun Hardjuno mengaku pengesahan RUU ini tidak mudah. Menurut dia, tarik ulur pengesahan RUU perampasan aset ini sangat kuat. Apalagi, banyak tangan politik yang bermain.

    “Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini,” ujarnya.

    Hardjuno menambahkan, RUU ini juga dapat menjadi alat untuk menyelesaikan kasus BLBI yang masih menjadi kotak pandora yang belum terungkap secara terang benderang.

    “Kita berharap, pemerintahan baru ini bekerja maksimal mengejar para obligor dan debitur untuk menyelesaikan utangnya kepada negara,” ujar Mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.

    “Pemerintah mesti lebih tegas, tidak pandang bulu. Kalau asset pengemplang BLBI ini disita, saya kira bisa mempertebal APBN kita. Sehingga program apapun jenisnya bisa dieksekusi,” tambah dia.

    Hardjuno menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan agar tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkannya sebagai gimik politik.

    “Mari semua anak bangsa, sama-sama mengawal seberapa serius mereka mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan memberantas korupsi,” pungkas dia. [asg/but]

  • Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Langkah Vinanda Prameswati dalam maju Pilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri tampaknya berjalan mulus. Setelah Partai Golkar, Ketua Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu dapat dipastikan memperoleh dukungan dari Partai Demokrat.

    Hari ini, lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga itu memenuhi undangan DPC Partai Demokrat Kota Kediri untuk mengikuti penjaringan sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Kediri 2024. Bersama tim, Vinanda menyerahkan berkas pendaftaran.

    Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari mengatakan, penjaringan ini hanya sebatas formalitas belaka sebagaimana petunjuk DPP Partai Demokrat tentang ketentuan Pilkada 2024. Tetapi, Partai Demokrat sudah hampir pasti bersama Mbak Vinanda di Pilwali Kediri 2024.

    “Mulai dari ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bahkan, melalui perwakilan keluarga sudah bertemu langsung dengan Ketum Mas AHY. Sehingga hampir pasti Partai Demokrat Kota Kediri akan bersama Mbak Vinanda untuk Pilkada 2024,” tegas Ashari di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Kediri, pada Kamis (25/4/2024).

    Masih kata pria yang akrab disapa pak Raden ini, tahapan penjaringan sebagai pintu masuk bagi siapapun bakal calon. Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Tetapi, dengan segala kapasitasnya, Mbak Vinanda sudah intens komunikasi dengan petinggi partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

    “Yang saya sampaikan tadi. Mbak Vinanda dengan segala kapasitasnya sudah melambung tinggi sampai pimpinan kami di pusat. Sehingga mohon maaf, bukannya kami menutup diri dari lainnya. Kalau ada yang mendaftar ke Partai Demokrat, kelihatannya kesempatan bagi mereka sangat kecil,” tegas anggota DPRD Kota Kediri ini.

    Pilwali Kediri 2024, diakui penghobi motor trail ini, menjadi momentum yang sangat baik dan ditunggu-tunggu oleh Partai Demokrat yang berhadap adanya perubahan di Kota Kediri. Dia menilai ada semangat bersama untuk menjadikan Kota Kediri lebih maju.

    “Kami butuh sosok calon pemimpin atau calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang itu. Allah mempertemukan kami dengan Mbak Vinanda dengan keluarganya dan akhirnya berkomunikasi bertekad untuk bersama-sama 2024-2029 memimpin Kota Kediri,” tandasnya.

    Kehadiran Vinanda di Kantor DPC Partai Demokrat, akui Ashari bukan kali pertama ini saja. Sebelumnya, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri itu juga datang bersama para Relawan Suket Teki Nusantara untuk bersilaturahmi.

    Jika Vinanda dapat dukungan Partai Demokrat dengan jumlah dua kursi DPRD Kota Kediri, maka dirinya sudah bisa memenuhi syarat untuk maju Bacawalkot Kediri. Sebab, Partai Golkar memiliki 5 kursi dan syarat bacalon maju dari jalur partai politik harus mengantongi sedikitnya 6 kursi dari partai pengusung.

    Di tempat yang sama Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan sekaligus dukungan dari Partai Demokrat. “Dukungan dan visi misi Partai Demokrat sangat bagus. Tentunya kita bisa bersama-sama mewujudkan Kediri maju,” tuturnya.

    Perlu untuk diketahui, malam sebelumnya Vinanda sowan ke rumah Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil. Dia minta doa dan restu kepada tokoh agama ternama yang akrab disapa Gus Ab itu untuk maju dalam Pilwali Kediri.

    Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri itu, Vinanda adalah sosok orang Jawa yang ‘njawani’. Gus Ab menilai perempuan pegiat sosial tersebut memiliki karakter sebagai warga Kediri yang bisa membawa nama baik daerahnya.

    “Keinginan seseorang, siapapun itu, kalau ada usaha ikhtiar lahir dan batin. Semuanya saja, niat itu akan dikabulkan,” tutur Gus Ab memberi nasehat. [nm/ian]

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, pada Rabu (24/4/2024).

    Agenda tersebut juga dihadiri oleh pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 10.03 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan jas.

    Kedatangan AMIN turut mengundang pertanyaan apakah keduanya sudah menerima terpilihnya Prabowo-Gibran, atau ada upaya membangun citra positif sebagai tokoh yang legowo mengakui kekalahannya di Pilpres 2024 ?

    Menanggapi itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan, secara hukum ketatanegaraan pasangan AMIN menerima. Namun, keduanya juga memiliki ikhtiar membangun citra positif.

    “Jadi, bisa mengambil dua sisi, satu positif di mata lawan dan di sisi lain juga membangun citra positif kepada pendukungnya,” ujar Suko, Rabu (24/4/2024).

    Menurutnya, kalimat yang disampaikan oleh Cak Imin terkait ‘perjuangan belum usai’ dinilai sebagai ungkapan agar para pendukungnya menerima hasil dari kontestasi pemilu tersebut.

    “Kalimat bahwa perjuangan belum usai yang disampaikan Cak Imin sebagai retoris menjaga emosi pendukungnya,” kata dia.

    Berbeda dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya tak menghadiri agenda penetapan capres-cawapres terpilih tersebut. Suko menilai bahwa masih ada kekecewaan dengan hasil Pilpres 2024.

    “Sikap mereka tidak lepas dari sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega. kita tahu bahwa Bu Mega tampak masih kecewa dengan proses dan hasil pemilu,” ucap Suko.

    Sebagai informasi, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penetapan itu dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta Pusat.

    Penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024. [ipl/beq]

  • Guru Besar Unair: Soal Sengketa Pilpres, Sikap Kenegarawanan Jadi Taruhan

    Guru Besar Unair: Soal Sengketa Pilpres, Sikap Kenegarawanan Jadi Taruhan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 bakal diputus Mahkmah Konstitusi (MK), Senin 22 April 2024. Hal ini menjadi ujian dan pertaruhan sikap kenegarawanan para hakim MK dalam mengadili sengketa itu.

    Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Hotman Siahaan menilai, sikap kenegarawanan ini sangat penting dalam menyikapi putusan sengketa Pilpres 2024 di MK. Utamanya, para hakim MK dituntut publik bisa menyelamatkan sistem demokrasi di Indonesia.

    “Proses persidangan sudah dilalui dengan prosedur yang berjalan baik. Saksi-saksi sudah didatangkan. Tinggal sekarang bagaimana sikap para hakim MK. Sikap kenegarawanan sangat dibutuhkan dalam memutus perkara ini,” ujar Hotman.

    Sikap kenegarawanan, kata Hotman, juga dituntut dari berbagai pihak terutama para pemimpin bangsa dan warga masyarakat. Terlebih, para pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Sikap ini sangat dibutuhkan dan akan menyelamatkan Indonesia dari gangguan stabilitas keamanan.

    “Sikap kenegarawanan tidak hanya untuk para hakim MK, tetapi juga para capres-cawapres yang menggugat dan tergugat, serta masyarakat yang menjadi pendukung para capres. Percuma jika hanya para capres-cawapres  yang memiliki sikap kenegarawanan, tetapi rakyatnya tidak. Karena bisa mengganggu stabilitas nasional,” ungkapnya.

    Bagi Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair ini, dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024 yang menjadi pertaruhan nasib demokrasi Indonesia. Sebab keputusan hakim MK bisa membuat berhenti sistem demokrasi Indonesia; atau sebaliknya, berjalan dengan baik ke depannya.

    “Jadi sikap kenegarawanan para hakim MK sangat dibutuhkan. Sebab hasil putusan MK tidak hanya untuk pemilu saat ini saja, tetapi juga berlaku untuk sistem pemilu di masa yang akan datang. Ini sebenarnya yang harus dijaga,” tegasnya.

    Prof Hotman kembali menegaskan, jika palu hakim MK sudah ketok, semua harus menaati. Apalagi keputusan hakim tentu tidak bisa membahagiakan banyak orang. Makanya dibutuhkan sikap kenegarawanan untuk legowo menerimanya.

    “Putusan hakim MK ini yang paling tinggi. Sudah final dan mengikat. Jadi semua orang harus legowo. Mulai dari capres-cawapres dan pendukungnya. Kalau tidak, stabilitas bisa terganggu. Apalagi putusan MK nanti kalau tidak ditolak ya diterima dengan pemberian catatan-catatan. Kita tunggu. Semua pihak harus mengedepankan sikap kenegarawannnya masing-masing,” pungkasnya.[asg]

  • Pengamat Unair: Putusan PHPU Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

    Pengamat Unair: Putusan PHPU Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyampaikan putusan PHPU terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024 awal pekan depan, tepatnya pada Senin, 22 April 2024 besok.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman menyebut, putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 oleh MK harus memenuhi rasa keadilan publik.

    “Saya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan, sehingga memenuhi rasa keadilan publik,” kata Airlangga, Minggu (21/4/2024).

    Jika benar ada intervensi aparat dan politisasi bantuan sosial saat Pilpres 2024 sesuai bukti dan fakta hukum, kata Airlangga, maka telah terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara.

    Selain itu, lanjut Airlangga, hal tersebut juga melanggar sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

    “Tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmah kebijaksanaan? Hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, ini merupakan kemerdekaan bebas dari dominasi. Hanya dengan itu suara rakyat akan menghasilkan, oleh bahasa para pendiri bangsa disebut hikmah kebijaksanaan.

    “Politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, gugatan PHPU yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah memasuki babak terakhir. MK akan menyampaikan putusannya besok.

    Sementara berdasarkan hasil penetapan KPU RI, pasangan Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara. Sedangkan Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara, kemudian Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara. Pasangan Prabowo-Gibran pun ditetapkan KPU RI sebagai pemenang. [ipl/aje]

  • Tak Sengaja Bertemu di Warung Nasgor Legendaris, Mbak Vinanda Puji Keramahan Pj Wali Kota Kediri

    Tak Sengaja Bertemu di Warung Nasgor Legendaris, Mbak Vinanda Puji Keramahan Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Warung nasgor (nasi goreng) Mbah Man di Jalan Stasiun menjadi tempa pertemuan tak sengaja Ketua Harian Suket Teki Nusantara (RSTN) Vinanda Prameswati dengan Pj Wali Kota Kediri Zanariah. Keduanya bertemu saat bersantap di warung legendaris ini pada Sabtu malam (20/4/2024).

    Pada momentum itu, Mbak Vinanda tidak lupa mengajak Zanariah untuk berfoto. Lulusan Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya ini lantas mengungkapkan kekagumannya terhadap Zanariah yang begitu ramah.

    “Usai Kota Kediri diguyur hujan deras, perut keroncongan memanggil saya untuk menyantap nasi goreng khas Kediri. Dan bahagianya saya, secara tidak sengaja bertemu dengan PJ Wali Kota Kediri Ibu Zanariah,” kata Vinanda.

    Saat itu, Zanariah tengah menyantap nasi goreng khas Kota Kediri yang begitu legendaris bersama keluarga. Dia tak canggung meladeni masyarakat yang ingin berfoto dengan dirinya.

    “Beliau ternyata sosok yang sederhana, rendah hati dan keibuan. Sosok pemimpin perempuan yang tangguh dan tak kenal lelah demi kemajuan Kota Kediri,” tandasnya.

    Sekedar diketahui, Vinanda Prameswati adalah Ketua Harian RSTN Kediri. Organisasi ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. [nm/suf]

  • Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Surabaya (beritajatim.com) – Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024 menyedot perhatian luas masyarakat. Publik berharap para hakim MK berjiwa negarawan. Penjaga konstitusi dan demokrasi, mengedepankan kebenaran dan keadilan.

    Demikian rangkuman diskusi PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menghadirkan narasumber pemerhati politik Airlangga Pribadi, PhD, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Juga politisi muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.

    “Semoga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan, semoga amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan masyarakat lain mampu meneguhkan kesadaran, bahwa ketok palu MK sebagai palu emas. Bukan palu godam!” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Airlangga Pribadi mengatakan, Pilpres 2024 telah mengidap berbagai kontradiksi. Dimulai ketika MK mengubah batas umur syarat usia di bawah 40 tahun. Sehingga  Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat wali kota Solo, diloloskan  maju sebagai cawapres.

    “Ketua MK saat itu Anwar Usman yang juga pamannya Gibran. Akibat putusan itu, Majelis Dewan Kehormatan MK memutus Anwar Usman telah melanggar etik atas putusan itu,” kata Airlangga.

    Airlangga juga menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait majunya Gibran sebagai cawapres. Publik menyoroti keberpihakannya dalam Pilpres 2024.

    “Posisi bapak yang sedang menjabat presiden dan anak yang menjadi kandidat cawapres, baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini,” kata Airlangga.

    Diikuti kemudian pelanggaran etik kekuasaan lain seperti pengucuran bantuan sosial secara masif yang didanai negara, keterlibatan aparatur negara di berbagai bidang, praktik-praktik intimidasi oleh aparat, jerat hukum, hingga kontroversi sirekap dan sebagainya.

    “Sehingga dalam persidangan MK ini, banyak pihak berharap agar putusan nantinya betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Palu ketok keputusan MK diharapkan sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi,” kata Airlangga.

    Harapan itu terungkap dengan munculnya pendapat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, di antaranya ditulis  Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan lain.

    Juga pendapat tokoh-tokoh dan kalangan di masyarakat, yang di antaranya diekspos luas di berbagai media massa.

    “Ibu Megawati dan berbagai kalangan masyarakat lain tidak ingin demokrasi menjadi hancur dan suram. Karena itu, harapan publik sangat besar terhadap MK untuk menjaga konstitusi. Dan, jauh dari alat kekuasaan,” kata Airlangga.

    Menyambung Airlangga, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan Megawati Seokarnoputri sebagai warga negara Indonesia telah memberikan teladan dengan menuliskan pendapat sebagai amicus curiae kepada MK.

    “Beliau (Megawati Soekarnoputri) telah menjadi Ibu Bangsa yang memberikan teladan sebagai warga negara yang konstitusionalis,” kata Seno Bagaskoro.

    Dikatakan, sikap negarawan yang ditunjukkan Megawati telah menggugah kesadaran kolektif bagi seluruh elemen bangsa. “Kesadaran untuk ikut serta mengawal hasil keputusan MK yang sejernih air dan seterang fajar,” kata Seno Bagaskoro.

    Dalam konteks itu, kata Seno, masyarakat berharap betul para hakim MK mampu mengemban tugas dan berjiwa negarawan. Mengambil terobosan hukum yang melampaui persoalan pemilu semata.

    “Karena itu, publik berharap agar MK betul-betul menjaga menjaga konstitusi sekaligus menjaga api demokrasi,” kata Seno Bagaskoro.

    Sesuai jadwal, putusan MK itu akan diketok, Senin 22 April 2024. Di akhir diskusi itu, kader-kader banteng Kota Surabaya melakukan doa bersama agar putusan MK betul-betul mampu menjaga marwah lembaga tinggi negara itu.

    “Mari kita berdoa bersama agar MK betul-betul menjadi benteng terakhir konstitusi, dengan menegakkan kebenaran,” kata Syaifuddin Zuhri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, yang memimpin doa bersama. [ian]

  • RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, Padahal Penting

    RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, Padahal Penting

    Surabaya (beritajatim.com) – Komitmen pemerintah dan DPR dalam agenda pemberantasan korupsi kembali diragukan publik. Pasalnya, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang diusulkan sejak 2012 masih belum disahkan hingga saat ini.

    Penundaan pengesahan RUU ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho. Menurut dia, RUU ini penting untuk segera disahkan,

    “Karena RUU ini merupakan instrumen penting untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan mendukung agenda pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di tanah air,” tegas Hardjuno, Rabu (17/4/2024).

    Menurut Hardjuno, RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum krusial untuk menyelesaikan benang kusut persoalan korupsi di Indonesia.

    “Dengan aturan ini, negara dapat merampas aset hasil korupsi tanpa menunggu pembuktian terlebih dahulu,” jelas Mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Lebih lanjut, Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC (UN Convention Against Corruption).

    “RUU ini penting untuk memberikan efek jera bagi para koruptor,” imbuhnya.

    Penundaan pengesahan RUU ini dinilai sebagai bentuk lemahnya komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi.

    “Rakyat Indonesia wajib menagih komitmen pemerintah dan DPR atas RUU ini. Kita harus terus menyuarakan, kapan RUU ini disahkan menjadi UU,” tegas Hardjuno.

    Hardjuno menambahkan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi pengontrol perilaku korup para elit. “Kehadiran UU ini sangat strategis untuk mencegah mega korupsi seperti BLBI dan kasus timah yang merugikan rakyat,” jelasnya.

    “Kasus Harvey Moeis cs ini menjadi momentum untuk kembali mendesak pemerintah dan DPR segera disahkannya RUU Perampasan Aset ini,” pungkas Hardjuno. [asg/but]

  • Teruskan Tradisi Keluarga, Cabup Jember Gus Fawait Jadi Imam dan Khatib Salat Id

    Teruskan Tradisi Keluarga, Cabup Jember Gus Fawait Jadi Imam dan Khatib Salat Id

    Jember (beritajatim.com) – Politisi Partai Gerindra dan kandidat bupati Muhammad ‘Gus’ Fawait melanjutkan tradisi menjadi khotib salat Idulfitri, di Pondok Pesantren Nurul Khotib Al-Qodiri IV, Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (10/4/2024).

    “Sejak lulus SMA dan kemudian kuliah S1, saya selalu kebagian membacakan khotbah. Ketika masih ada almarhum Abah, beliau yang menjadi imam salat, saya yang jadi khatib. Setelah Abah wafat, imam salat dilanjutkan almarhum kakak saya, Kiai Lutfi,” kata Fawait kepada Beritajatim.com.

    Setelah sang kakak meninggal dunia, tradisi itu berlanjut. Legislator DPRD Jawa Timur itu akhirnya harus merangkap, menjadi imam sekaligus khatib salat Idulfitri.

    Fawait mengatakan, lebaran tahun ini sangat berkesan karena bersamaan dengan selesainya pemilihan presiden. “Ini momentum untuk menyatukan. Tidak ada lagi pendukung presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Semua adalah bangsa Indonesia yang bersaudara. Apalagi ditandai dengan pelaksanaan Idulfitri bersama pada hari ini,” jelasnya.

    Fawait menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kekompakan. “Semua karena cinta, ojo lali moco salawat. Saya titip doa, semoga Indonesia tetap selamat, selalu aman, dan kuat,” katanya.

    Setelah menunaikan salat Idulfitri, Fawait bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar pondok dan berkumpul dengan keluarga. “Saya sungkem dengan ummi (ibu), dan kemudian berziarah ke makam Abah dan kakak,” katanya.

    Ada tradisi yang berbeda di desa asal Fawait dengan Surabaya. “Kalau di desa, hari pertama lebaran belum ada ketupat. Beda dengan di kota. Kalau di desa, baru hari ketujuh ada ketupat, setelah puasa sunnah syawal pada hari kedua sampai ketujuh. Riyoyo kupat,” kata Fawait.

    Perbedaan tradisi ini sempat bikin kecele Fawait saat menempuh kuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. “Teman-teman saya di kota sudah makan ketupat pada hari pertama lebaran. Saya agak heran. Biasanya di desa, pada hari pertama lebaran kami makan opor, rendang, bakso, tanpa ketupat,” katanya tersenyum. [wir]