Xcloud.id

Institusi: Universitas Airlangga

  • Virus HMPV Masuk Indonesia, Ini 6 Hal yang Perlu Diketahui: Penularan sampai Pencegahan

    Virus HMPV Masuk Indonesia, Ini 6 Hal yang Perlu Diketahui: Penularan sampai Pencegahan

    Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, virus Human Metapneumovirus (HMPV), yang tengah merebak di China, dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. 

    Meski begitu Menkes meminta masyarakat untuk tidak panik, karena HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis.

    “HMPV sudah lama ditemukan di Indonesia, kalau dicek apakah ada, itu ada. Saya sendiri kemarin melihat data di beberapa lab, ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV,” kata Menkes di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
    1. Bukan Virus Baru

    Menkes menyebutkan bahwa HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu. Virus ini sudah ada sejak 2001. Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik.
    2. Berbeda dengan Covid-19

    HMPV ini juga menjadi perhatian karena masyarakat mengira sama dengan Covid-19. Namun, HMPV ini berbeda dengan covid-19 yang merupakan virus baru.

    “Berbeda dengan covid-19 yang baru muncul beberapa tahun lalu, HMPV adalah virus lama yang sudah ada sejak 2001 dan telah beredar ke seluruh dunia sejak 2001. Selama ini juga tidak terjadi apa-apa juga,” ujar Menkes.
    3. Menyerang Saluran Pernapasan

    Human Metapneumovirus (HMPV) adalah virus RNA untai tunggal negatif yang termasuk dalam keluarga Pneumoviridae, dengan genus Metapneumovirus yang menyerang saluran pernapasan dan kerap menimbulkan gejala serupa dengan flu biasa.

    “Jadi virus ini bukan virus baru ya karena sudah ditemukan artinya bukan-bukan virus baru dan berbeda dengan covid-19 kemarin,” ungkap Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo di Metro TV.
    4. Menyebar Melalui Droplet

    Penularan virus HMPV serupa dengan virus flu lainnya, yaitu melalui percikan air liur atau droplet dari individu yang terinfeksi. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu tetap perlu waspada.
     

     

    5. Gejala HMPV

    Menkes Budi juga menegaskan bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus.
    6. Langkah Pencegahan

    Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus HPMV seperti dikutip dari laman Biofarma:

    Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir.
    Menghindari menyentuh daerah wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
    Menggunakan masker saat berada di tempat umum atau di sekitar orang sakit.
    Menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam saat batuk atau bersin.
    Memastikan rumah memiliki ventilasi udara yang baik.
    Menerapkan pola hidup sehat, termasuk makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat cukup.

    Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, virus Human Metapneumovirus (HMPV), yang tengah merebak di China, dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak. 
     
    Meski begitu Menkes meminta masyarakat untuk tidak panik, karena HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis.
     
    “HMPV sudah lama ditemukan di Indonesia, kalau dicek apakah ada, itu ada. Saya sendiri kemarin melihat data di beberapa lab, ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV,” kata Menkes di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
    1. Bukan Virus Baru

    Menkes menyebutkan bahwa HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu. Virus ini sudah ada sejak 2001. Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik.
    2. Berbeda dengan Covid-19

    HMPV ini juga menjadi perhatian karena masyarakat mengira sama dengan Covid-19. Namun, HMPV ini berbeda dengan covid-19 yang merupakan virus baru.
    “Berbeda dengan covid-19 yang baru muncul beberapa tahun lalu, HMPV adalah virus lama yang sudah ada sejak 2001 dan telah beredar ke seluruh dunia sejak 2001. Selama ini juga tidak terjadi apa-apa juga,” ujar Menkes.
    3. Menyerang Saluran Pernapasan

    Human Metapneumovirus (HMPV) adalah virus RNA untai tunggal negatif yang termasuk dalam keluarga Pneumoviridae, dengan genus Metapneumovirus yang menyerang saluran pernapasan dan kerap menimbulkan gejala serupa dengan flu biasa.
     
    “Jadi virus ini bukan virus baru ya karena sudah ditemukan artinya bukan-bukan virus baru dan berbeda dengan covid-19 kemarin,” ungkap Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo di Metro TV.
    4. Menyebar Melalui Droplet

    Penularan virus HMPV serupa dengan virus flu lainnya, yaitu melalui percikan air liur atau droplet dari individu yang terinfeksi. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu tetap perlu waspada.
     

     

    5. Gejala HMPV

    Menkes Budi juga menegaskan bahwa HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan sesak napas. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus.
    6. Langkah Pencegahan

    Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus HPMV seperti dikutip dari laman Biofarma:

    Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir.
    Menghindari menyentuh daerah wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
    Menggunakan masker saat berada di tempat umum atau di sekitar orang sakit.
    Menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam saat batuk atau bersin.
    Memastikan rumah memiliki ventilasi udara yang baik.
    Menerapkan pola hidup sehat, termasuk makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat cukup.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Masuk Nominasi Terkorup Dunia, Dedy PSI Sanjung Jokowi: Tokoh yang Tidak Pernah Selesai Dibicarakan

    Masuk Nominasi Terkorup Dunia, Dedy PSI Sanjung Jokowi: Tokoh yang Tidak Pernah Selesai Dibicarakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, turut memberikan tanggapan terkait ramainya pembicaraan mengenai Presiden ke-7 RI, Jokowi, belakangan ini.

    Dikatakan Dedy, sosok Jokowi merupakan tokoh bangsa yang selalu menarik perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Tokoh bangsa satu ini memang tidak pernah selesai untuk dibicarakan, baik oleh mereka yang nongkrong di dalam negeri maupun media-media luar negeri,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Ia menilai, kepemimpinan Jokowi selama satu dekade telah memberikan dampak besar, termasuk pada sejumlah pihak yang merasa terusik oleh kebijakan yang diambilnya.

    “Ketergantungan pada sosok ini memang agak berat, karena 10 tahun menjadi Presiden Indonesia ternyata bikin banyak kepentingan terutama asing sangat resah dan terganggu,” sebutnya.

    Dedy menyebut, ketergantungan terhadap sosok Jokowi cukup tinggi, terutama setelah 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Dulu saat dia berkuasa, tidak ada satupun lembaga seperti OCCRP yang berani bersuara,” imbuhnya.

    Menurutnya, kepemimpinan Jokowi membuat banyak kepentingan, termasuk pihak asing, merasa terganggu.

    Ia juga menyinggung keberanian lembaga-lembaga tertentu seperti OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang baru muncul memberikan kritik setelah Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden.

    “Tapi setelah beliau purna tugas baru lembaga sejenis ini muncul ke permukaan. Ada apa?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menyoroti isu yang mengemuka setelah Presiden ke-7, Jokowi, masuk dalam daftar pejabat terkorup versi OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

  • Bus Trans Semanggi Koridor 3 Surabaya Hentikan Operasional Selama 3 Minggu, Ini Alasannya

    Bus Trans Semanggi Koridor 3 Surabaya Hentikan Operasional Selama 3 Minggu, Ini Alasannya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Trans Semanggi Surabaya menghentikan sementara operasional mereka di Surabaya pada 1-17 Januari 2025.

    Satu di antara koridor yang terdampak adalah koridor 3 dengan layanan jurusan Terminal Purabaya-Kenjeran Surabaya.

    Mengutip pengumuman di akun media sosial Instagram Teman Bus sebagai aplikator Trans Semanggi Surabaya, penghentian layanan ini hanya berlaku di satu koridor saja.

    Koridor lainnya masih akan melayani penumpang seperti biasanya, terutama koridor yang menggunakan Suroboyo Bus.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menjelaskan, penghentian tersebut dilakukan untuk proses pembaruan kontrak antara penyedia layanan Trans Semanggi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Ini ada perpanjangan kontrak di kementerian. Bukan di kami (Dishub Surabaya),” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru di Surabaya, Kamis (2/1/2025).

    Selama proses pembaruan kontrak tersebut, terbuka kemungkinan layanan rute ini akan diisi transportasi umum milik Pemkot Surabaya.

    “Ini tengah kami koordinasikan dengan kementerian,” katanya.

    Apabila memungkinkan, pihaknya akan menggeser rute Wira Wiri Surabaya sebagai feeder untuk mengisi koridor 3 pada waktu sementara.

    “Kalau menggeser Surabaya Bus (ke koridor 3) tidak mungkin sepertinya. Mungkin yang kami geser adalah Wira Wiri,” kata Tundjung.

    Bus Trans Semanggi Surabaya merupakan salah satu angkutan backbone di Surabaya.

    Selain Trans Semanggi, Surabaya juga memiliki Suroboyo Bus dan Wira Wiri Surabaya sebagai angkutan utama.

    Kerja sama pengoperasian Trans Semanggi yang dilakukan Pemkot Surabaya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan operator tersebut telah dilakukan sejak 2022.

    Namun, beberapa kali sempat terhenti karena masalah teknis hingga akhirnya kembali berjalan pada Februari 2024.

    Di luar Trans Semanggi koridor 3, penumpang bisa menggunakan alternatif Suroboyo Bus yang berada di jalur baru, Terminal Purabaya-Kampus C Universitas Airlangga Surabaya (Unair) via Jemursari (rute R4).

    Dikelola Dishub Surabaya, koridor tersebut baru saja dibuka November 2024.

    Mengoperasikan bus listrik, Senin (25/11/2024), rute baru Suroboyo Bus akan diisi 11 unit bus listrik.

    Sebelum pembukaan rute, Dishub Surabaya telah menyiapkan beberapa halte dan bus stop yang tersebar di beberapa titik.

    Di antaranya, berada di titik strategis, seperti RSI Jemursari, Taman Flora, Unair Kampus A, RS Unair, serta halte integrasi.

    Rute ini juga akan melewati Terminal Bratang, RSUD dr Soetomo, dan beberapa titik lainnya.

    Seperti halnya dengan Suroboyo Bus yang sebelumnya telah beroperasi, armada ini akan mulai beroperasi sejak pukul 05.30 WIB hingga 22.00 WIB. Tiap unitnya, jumlah penumpang masing-masing bus bisa mencapai 31 orang.

  • Ini Gejala yang Muncul Saat Terkena Paru-paru Basah di Usia Dewasa Muda – Halaman all

    Ini Gejala yang Muncul Saat Terkena Paru-paru Basah di Usia Dewasa Muda – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyebab utama paru-paru basah atau yang dikenal pneumonia adalah kuman.

    Kuman ini terdiri atas bakteri, jamur, dan virus, kecuali virus penyebab TBC.

    Penyakit ini tak pandang usia, mulai dari bayi hingga lansia.

    Dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) dr Kudiarto Sp P, mengatakan, gejala sepertu batuk, demam, hingga nyeri dada merupakan gejala yang bersifat umum ketika terserang infeksi pneumonia.

    Namun lebih lanjut, gejala-gejala tersebut akan menyesuaikan kondisi masing-masing pasien.

    “Contohnya pada pasien lansia di atas 65 tahun, jarang dijumpai keempatnya muncul. Terkadang hanya demam disertai nafsu makan yang turun,” kata dia dalam talkshow Dokter Unair TV.

    Berikut adalah gejala yang muncul saat terkena pneumonia pada usia dewasa muda.

    Ia menjelaskan, pada usia dewasa muda, bakteri kerap menjadi penyebab pneumonia.

    Bakteri ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi bakteri tipikal dan atipikal.

    Pada bakteri tipikal, penderita akan mengalami gejala-gejala umum pneumonia.

    Namun, bakteri atipikal akan memunculkan gejala-gejala tak umum seperti tidak enak badan, diare, serta mual-mual.

    Sementara pada anak-anak, paru-paru basah umumnya disebabkan oleh virus. 

    Pengobatan pneumonia

    Jika penyebabnya bakteri, akan diberikan antibiotik.

    Namun jika jamur, maka akan diberikan antijamur.

    Lalu jika penyebabnya virus, maka akan diberikan antivirus.

    Pemberian obat-obatan antimikroba ini nantinya akan dilanjutkan dengan pengobatan keluhan dan pengobatan komplikasi.

    Penyakit ini dapat sembuh total, namun memang setiap mikroba membutuhkan terapi yang berbeda. 

    Dokter Kudiarto menyebut, paru-paru basah merupakan salah satu penyakit berbahaya.

    Bahkan WHO telah menetapkan pneumonia sebagai penyebab terbanyak kematian pada balita.

    Maka dari itu, penting untuk digaungkan upaya pencegahan dan edukasi terkain bahaya pneumonia. 

    Pencegahan infeksi ini terdiri atas enam rantai. Pertama, adalah kuman.

    Kedua, reservoir yang merupakan tempat tinggal kuman tersebut.

    Ketiga, portal exit yang menjadi tempat kuman dikeluarkan, seperti batuk.

    Lalu, terdapat pula entry point yang menjadi tempat masuknya kuman ke dalam tubuh, transmisi atau media penyebaran kuman, dan kekuatan imunitas individu. 

  • Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.

  • Pakai Digitalisasi dan Teknologi AI!

    Pakai Digitalisasi dan Teknologi AI!

    Jakarta: Ahli Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.
     
    Salah satu langkah konkret memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan budaya anti-korupsi di semua lini pemerintahan.
     
    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dikutip dari pernyataan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.
     
    Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.
     
    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambah dia.
     
    Namun, Hardjuno menegaskan teknologi hanya salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
     
    Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.
     
    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata dia.
     

     

    Kolaborasi teknologi dan penegakan hukum
     
    Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
     
    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelas dia.
     
    Hardjuno optimis dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.
     
    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” tuturnya.
     
    Dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik mark up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat. Presiden Prabowo juga menyebutkan akan terus mengungkapkan nilai kebocoran anggaran yang terjadi selama ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Sejarah USD (Dolar AS) Jadi Patokan Mata Uang Internasional

    Sejarah USD (Dolar AS) Jadi Patokan Mata Uang Internasional

    Jakarta –

    Setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Namun untuk transaksi perdagangan internasional, dibutuhkan mata uang yang bisa dipakai kedua negara. Tentunya, mata uang ini memiliki nilai stabil dan disepakati kedua negara.

    Padahal pada zaman dahulu, emas selalu menjadi patokan mata uang karena dianggap memiliki nilai tukar yang stabil. Baru sekitar seabad lalu, dolar AS mulai mengambil peran ini sebagai standar nilai tukar mata uang internasional.

    Standar Emas Mulai Ditinggalkan Sejak PD I

    Dikutip dari Investopedia, mata uang dolar AS atau US dollar (USD) pertama kali dicetak pada 1914. Momen ini tepat setahun setelah berdirinya Federal Reserve sebagai bank sentral AS. Pada tahun yang sama terjadi Perang Dunia (PD) I.

    Dunia sebelumnya masih menggunakan standar emas untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Namun ketika Perang Dunia I terjadi, banyak negara mulai menggunakan uang kertas dan meninggalkan standar emas untuk membayar pengeluaran militer mereka.

    Perubahan tersebut mengakibatkan devaluasi terhadap mata uang mereka. Bahkan Inggris yang masih menggunakan standar emas untuk mempertahankan posisi poundsterling, tetap harus meminjam uang untuk pertama kalinya setelah tiga tahun berperang.

    Mulai saat itulah Amerika Serikat banyak memberi pinjaman uang kepada negara-negara yang bersedia membeli obligasi AS dengan mata uang dolar. Inggris lalu meninggalkan standar emas pada 1931. Dolar AS pun menggantikan poundsterling sebagai mata uang cadangan utama dunia.

    Amerika Menguasai Sebagian Besar Emas Dunia

    Dolar semakin kuat setelah AS menjadi pemasok persediaan utama senjata dan barang-barang lainnya dari sekutu sejak sebelum Perang Dunia II. Banyak negara yang membayar persenjataan itu dengan emas.

    Karena hal tersebut, AS kemudian menguasai sebagian besar emas dunia. Standar emas pun semakin sulit kembali menjadi patokan mata uang dunia karena sebagian besar negara sudah menghabiskan cadangan logam mulia mereka.

    Perjanjian Bretton Wood

    USD ditetapkan sebagai patokan mata uang dunia dalam Perjanjian Bretton Wood di New Hampshire pada 1944. Saat itu ada 44 negara sekutu yang bertemu di Bretton Wood, untuk membahas sistem pengelolaan devisa yang tidak merugikan semua pihak.

    Dalam pertemuan itu diputuskan, mata uang dunia tidak lagi dikaitkan dengan emas tapi dengan dolar AS. Dalam tiga dekade setelah pertama kali dicetak, dolar AS kemudian mampu menjadi mata uang dunia.

    “Bretton Woods muncul setelah era perang dunia kedua, ketika beberapa negara melakukan transaksi perdagangan dan menghasilkan kekacauan pembayaran. Mereka bingung karena mata uang lokal tidak diterima, tapi kalau dengan emas harganya fluktuatif,” kata ekonom Universitas Airlangga (Unair) Prof Rossanto Dwi Handoyo SE, MSi, PhD, dalam situs resmi universitas tersebut.

    AS juga berani menawarkan diri menjaminkan dolar sebagai mata uang pembayangan dalam perdagangan antar negara. Bahkan AS berkomitmen akan menjaminkan 1/35 oz emas dalam setiap cetakan satu dolar. Jumlah 1/35 oz emas kira-kira setara 0,81 gram emas dengan konversi 1 oz emas sama dengan 31,1 gram.

    “Dengan adanya jaminan Amerika seperti itu, akhirnya menimbulkan kepercayaan dunia internasional kepada USD. Selanjutnya, setiap Amerika mencetak mata uang harus ada back up emas pada bank sentral Amerika,” ucap guru besar bidang Ilmu Ekonomi Internasional itu.

    Sistem Runtuh tapi Belum Tergantikan

    Pada 1970-an, sistem mata uang tersebut runtuh karena AS tidak mampu lagi menjamin mata uangnya. Ekonomi AS mengalami stagflasi dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Meski demikian, negara-negara masih mempercayai dolar AS sehingga tetap menjadi patokan.

    “Walau sistem itu sudah runtuh, dunia masih percaya dengan USD daripada dengan mata uang yang lain. Sehingga sekarang berlaku sistem perdagangan mata uang dengan flexible exchange rate,” ujarnya.

    Dengan kepercayaan tersebut, hingga kini AS masih menempati posisi teratas sebagai cadangan devisa dunia. Menurut situs International Monetary Fund (IMF) pada 2022, bank sentral menyimpan sekitar 59% dari semua cadangan bank asing dalam bentuk dolar AS.

    Hingga kuadran pertama 2024, USD juga masih menempati posisi teratas sebagai cadangan devisa dunia yaitu 58,22% atau USD 6.675 miliar. Indonesia sendiri saat ini mengurangi ketergantungan pada USD melalui kesepakatan dengan beberapa negara misal Malaysia, Jepang, Thailand, dan China.

    (bai/row)

  • Ahli Hukum Nilai Teknologi AI Bisa Prediksi Potensi Korupsi-Mark Up Anggaran

    Ahli Hukum Nilai Teknologi AI Bisa Prediksi Potensi Korupsi-Mark Up Anggaran

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta mark up anggaran pemerintah harus dihentikan. Ahli Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mendukung dan menilai bahwa penerapan teknologi artificial intelligence (AI) bisa memprediksi potensi tersebut.

    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2024).

    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.

    Hardjuno menegaskan bahwa teknologi tentu hanya menjadi salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.

    Karenanya, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.

    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata Hardjuno.

    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” tambahnya.

    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    Prabowo Minta Mark Up Dihentikan

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo bertekad mengatasi kebocoran anggaran. Mark up alias penggelembungan dana, kata Prabowo, harus dihentikan.

    (azh/azh)

  • Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

    Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pentingnya pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.

    Menurutnya, langkah konkret untuk memitigasi kebocoran anggaran salah satunya adalah penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Hardjuno menjelaskan bahwa digitalisasi melalui sistem e-catalog dan e-government telah memberikan fondasi yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi tersebut harus disertai dengan penguatan budaya anti-korupsi di seluruh lini pemerintahan.

    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno di Surabaya, Senin (30/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Hardjuno juga menjelaskan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan kemampuan analisis data real-time, AI bisa membantu memprediksi potensi risiko korupsi serta memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar.

    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.

    Namun demikian, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Menurutnya, akar permasalahan utama sering kali terletak pada budaya dan mentalitas pelaku anggaran.

    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” tegasnya.

    Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelasnya.

    Hardjuno optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dalam penganggaran dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak untuk memberantas korupsi.

    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam Musrenbangnas yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik mark up merupakan bentuk korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

    Presiden juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengungkap kebocoran anggaran yang terjadi selama ini. [asg/ian]

  • Profil AKBP Arief Mukti Kapolres Solok Selatan yang Dimutasi, Pernah Dituding Bekingi Tambang Ilegal – Halaman all

    Profil AKBP Arief Mukti Kapolres Solok Selatan yang Dimutasi, Pernah Dituding Bekingi Tambang Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil AKBP Arief Mukti, Kapolres Solok Selatan yang dimutasi dari jabatannya.

    Rotasi jabatan dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo lewat Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2776/XII/KEP/2024 tertanggal 29 Desember 2024.

    Satu di antara yang kena rotasi adalah AKBP Arief Mukti yang menjabat Kapolres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat.

    “AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara Kapolres Solok Selatan Polda Sumbar dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri,” demikian tertulis dalam Surat Telegram Kapolri, dikutip TribunPadang.com, Senin (30/12/2024).

    Nama AKBP Arief Mukti sebelumnya menjadi bahan perbincangan publik karena dituding menjadi beking tambang ilegal.

    Semua tidak lepas dari kasus Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tembak mati Kasat Reskrim Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshari.

    Disebutkan kasus polisi tembak polisi dilatarbelakangi tambang ilegal.

    Adapun tudingan AKBP Arief Mukti menjadi baking tambang ilegal datang dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat pada awal Desember 2024 kemarin.

    Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Wengki Purwanto menduga yang bersangkutan menerima uang dari beroperasinya tambang ilegal.

    “Ternyata Kapolres (Solok Selatan) disebut menerima aliran dana tambang ilegal per bulan itu Rp 600 juta per bulan dari 20 unit alat berat, dan dari tambang-tambang lain yang disebut tambang tradisional,” ujar Wengki, dikutip dari TribunPadang.com.

    Oleh karenanya, WALHI mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap AKBP Arief Mukti.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menegaskan, pihaknya sudah mengambil langkah dengan mendalami keterlibatan yang bersangkutan.

    “Masih didalami,” ujarnya.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, AKBP Arief Mukti merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2001.

    Dalam pendidikan tingginya, ia telah berhasil menyelesaikan studi S-2 Magister Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Airlangga.

    Karier AKBP Arief Mukti sudah cukup malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Ia tercatat pernah bertugas di Polres Lamongan.

    Pada tahun 2015, AKBP Arief Mukti dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Lamongan.

    Setelah itu, Arief Mukti diangkat untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Wakapolres Lamongan pada tahun 2017.

    Semenjak itu, karier AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara makin melesat.

    Pada tahun 2020, ia sempat dipercaya untuk menjabat posisi sebagai Kasubdit Dalmas Polda Jatim.

    Barulah setelah itu ia dimutasi ke Polda Sumbar pada tahun 2021.

    Saat itu, AKBP Arief Mukti dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar.

    Pada Juni 2022, AKBP Arief Mukti mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Solok Selatan.

    Rekam jejak karier AKBP Arief Mukti sebagai Kapolres Solok Selatan pun tak main-main.

    Ia pernah mengungkap kasus peredaran obat terlarang narkoba jenis sabu seberat 32,61 gram dan ganja seberat 479 gram pada tahun 2024.

    Saat itu, Polres Solok Selatan di bawah komando AKBP Arief Mukti juga menangkap 23 orang yang terkait dengan kasus narkoba tersebut.

    Kini, ia dimutasi sebagai Pamen Stamaops Polri per 29 Desember 2024.

    Sementara kursi Kapolres Solok Selatan diduduki oleh AKBP M. Faisal Perdana, sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Muda Bidpropam Polda Sumbar (penugasan pada Kompolnas).

    AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara, S.H., S.I.K., M.Si. (Dok. Humas Polres Solok Selatan)

    AKBP Arief Mukti diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 2,9 miliar yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) pada 8 Maret 2024.

    Harta kekayaannya didominasi berupa aset tanah di Kota Surabaya senilai Rp 2,5 miliar.

    AKBP Arief Mukti juga memiliki dua kendaraan roda empat senilai Rp 890.000.000

    Jumlah kekayaannya harus dikurangi lantaran memiliki utang sebesar Rp 469 juta.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik AKBP Arief Mukti:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 2.500.000.000

    1. Tanah Dan Bangunan Seluas 150 M2/178 M2 Di Kab / Kota Kota Surabaya , Hasil Sendiri Rp. 2.500.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 890.000.000

    1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4l Dakar Ultimate Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp. 690.000.000

    2. Mobil, Jeep Cj7 Tahun 1982, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. —-

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 10.000.000

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 469.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 2.931.000.000

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Kapolres Diduga Terlibat Praktik Beking Tambang di Solok Selatan, Polda Sumbar: Masih Didalami

    (Tribunnews.com/Endra/Rakli Almughni)(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)