Xcloud.id

Institusi: Universitas Airlangga

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Pakar: Respons Prabowo redam demonstrasi membentuk kepercayaan publik

    Pakar: Respons Prabowo redam demonstrasi membentuk kepercayaan publik

    “Kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi,”

    Surabaya (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Kacung Marijan menilai respons Presiden Prabowo Subianto dalam meredam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu berhasil membentuk kepercayaan publik.

    “Kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi,” katanya di Surabaya, Selasa.

    Kacung menyatakan kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi setelah langkah yang diambil untuk menjenguk dan turut berbelasungkawa pasca terjadi tragedi meninggalnya ojek online.

    Bahkan langkah Presiden Prabowo yang segera melayat keluarga korban dinilai sebagai sikap responsif yang membedakan dirinya dari aktor elite politik lain.

    Selain itu, intervensi Presiden dalam meminta DPR membatalkan kenaikan tunjangan juga dinilai sebagai salah satu langkah meredakan kemarahan publik.

    Pertemuan Presiden dengan pimpinan partai politik turut disebut efektif dalam kategori langkah jangka pendek untuk meredam eskalasi gelombang kemarahan pada demonstrasi.

    Menurut Kacung, beragam langkah komunikasi yang dilakukan Presiden Prabowo tersebut sangat penting karena berhasil berhasil merangkul partai-partai dan direspon oleh para ketua partai dengan melakukan penonaktifan beberapa anggota DPR.

    “Itu sinyal kuat kepada publik,” ujarnya.

    Kacung mengatakan demonstrasi yang berujung ricuh terutama pada dua aksi besar pada 25 dan 28 Agustus lalu tidak lepas dari kegagalan DPR membuka ruang dialog komunikasi.

    Ketiadaan kanal komunikasi, lanjut dia, membuat massa yang sebagian besar kaum muda mudah tersulut dan situasi kian memburuk ketika aparat kepolisian menggunakan kekerasan bahkan memakan korban jiwa.

    “Akibatnya keresahan yang terpendam meletus tanpa kendali setelah jatuhnya korban,” katanya.

    Meski dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan publik, Kacung menegaskan bahwa langkah-langkah cepat tersebut hanya bersifat sementara.

    Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang agar ketidakpercayaan publik tidak bergeser dari DPR ke pemerintah.

    Terlebih, masalah mendasar ada pada keresahan anak muda terkait masa depan ekonomi, lapangan kerja, dan kesenjangan sosial.

    “Itu yang menjadi latar belakang sehingga menyulut kemarahan dengan adanya tambahan tunjangan bagi para anggota DPR,” katanya.

    Kacung pun mengimbau agar Presiden membuat kebijakan menyeluruh terutama untuk membuka peluang kerja dan menumbuhkan harapan generasi muda.

    “Kalau tidak, protes jalanan bisa bergeser menjadi krisis legitimasi bagi pemerintah,” kata Kacung.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Perkuat Sistem Politik dan Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan, harus dipahami sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

    Menurutnya, perubahan ini bukan hanya soal pergantian figur di kursi menteri.

    “Pergantian Menko Polkam ini bukan soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antar lembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno, di Surabaya, Selasa (9/9/2025).

    Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menilai, reshuffle tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan. Menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.

    “Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

    Hardjuno juga menyebut perombakan di bidang ekonomi, terutama terkait posisi Sri Mulyani. Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang dinilainya membuat utang negara terus meningkat.

    “Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.

    Menurut Hardjuno, ketiadaan Sri Mulyani dalam kabinet baru harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal. Dia berharap pemerintah lebih berani mengurangi penerbitan utang dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

    “Kalau bank dipaksa mengalirkan uangnya ke sektor riil, UMKM bisa tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi rakyat bergerak. Inilah jalan agar ekonomi kita tidak terus bergantung pada utang,” tutur Hardjuno.

    Dia juga mengingatkan bahwa reshuffle selalu sarat dimensi politik. Namun, kepentingan politik tidak boleh menyingkirkan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya.

    Hardjuno menekankan bahwa perombakan kabinet harus membawa arah baru bagi pembangunan nasional. Dia menilai, pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan mampu mewujudkan ekonomi inklusif.

    “Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Reshuffle harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.[asg/ted]

  • BEM Unair Gelar Aksi ‘Kidung Duka Airlangga’, Desak Presiden Prabowo Minta Maaf

    BEM Unair Gelar Aksi ‘Kidung Duka Airlangga’, Desak Presiden Prabowo Minta Maaf

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), bersama dengan Aliansi BEM Fakultas se-Unair, menggelar aksi simbolik bertajuk Kidung Duka Airlangga.

    Aksi ini merupakan bentuk respons atas kekecewaan civitas akademika Unair terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sekaligus menjadi simbol duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi belakangan ini.

    Aksi simbolik ini digelar pada Sabtu malam (6/9/2025) di Halaman Rektorat Unair, dengan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pergerakan BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan, yang menegaskan komitmen mereka untuk terus mendampingi perjuangan rakyat.

    Rizqi menyampaikan bahwa sebagai bagian dari rakyat, mahasiswa Unair tidak akan pernah meninggalkan rakyat dalam setiap perjuangan, baik melalui demonstrasi maupun bentuk gerakan lainnya.

    “Tentu kami Sivitas Akademika Unair sebagai bagian dari rakyat, akan tetap membersamai gerakan-gerakan rakyat. Aksi simbolik ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil, banyak di antara rakyat yang dimiskinkan secara struktural dan secara sistem,” ujar Rizqi.

    Aksi Kidung Duka Airlangga merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi yang telah dilakukan oleh civitas akademika Unair dalam beberapa minggu terakhir. Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM Unair, Satria Abdi Hasani, berharap melalui berbagai metode penyampaian aspirasi ini, suara kekecewaan rakyat dapat sampai dan didengar oleh pemerintah.

    “Aksi simbolik ini juga merupakan rentetan perjuangan Sivitas Akademika Unair dalam beberapa aksi demonstrasi. Semoga kekecewaan rakyat akan didengar oleh Pemerintah setelah seluruh metode penyampaian aspirasi ini dilakukan,” tambah Satria.

    Puncak dari aksi ini adalah pembacaan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat ini memuat delapan tuntutan konkret yang disuarakan oleh civitas akademika UNAIR terkait situasi bangsa saat ini. Salah satu tuntutan yang mendapat sorotan besar adalah permintaan maaf dari Presiden.

    Ketua BEM UNAIR, Anggun Zifa Anindia, yang membacakan surat tersebut, menegaskan, “Ketujuh, kami menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya menyelesaikan masalah,” ucapnya dengan lantang.

    Aksi simbolik ini menegaskan bahwa mahasiswa Unair tidak hanya berduka atas jatuhnya korban jiwa, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Melalui Kidung Duka Airlangga, mereka menegaskan komitmen mereka dalam mengawal isu-isu kerakyatan dan menyuarakan perubahan yang mendesak demi kesejahteraan rakyat Indonesia. [rma/suf]

    Berikut isi Surat Terbuka Sivitas Akademika Universitas Airlangga dan 8 Poin Tuntutan Kepada Negara:

    Dengan hormat,
    Kekacauan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh penguasa dengan indikasi ketidakberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan.

    Sivitas Akademika Universitas Airlangga, sebagai bagian dari rakyat, merasakan betul bagaimana negara menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Rakyat tentunya akan selalu peka, apabila terdapat perwakilan-perwakilan mereka yang tidak memiliki keresahan, rasa senasib, atau rasa sepenanggungan yang sama.

    Terlebih lagi, ketika kami mencoba menyampaikan apa yang kami rasakan, kami justru mendapatkan represifitas dari negara dan terkesan bahwasanya kami adalah musuh mereka. Banyak di antara kami yang ditangkap, dipukuli, diintimidasi, dibatasi akses informasinya, serta diadu domba secara horizontal dengan kawan kami sendiri. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, maka kami Sivitas Akademika Universitas Airlangga menyampaikan 8 (delapan) tuntutan Kidung Duka Airlangga:

    1. Menuntut negara untuk mengembalikan kedaulatannya kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan serta bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    2. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan reformasi total institusi DPR, POLRI, dan TNI.

    3. Menuntut negara untuk terus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di tengah menyempitnya ruang demokrasi serta maraknya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis rakyat.

    4. Menghentikan segala bentuk represifitas aparat terhadap massa aksi, tenaga medis, dan jurnalis serta menuntut pembebasan segera terhadap kawan-kawan kami yang masih ditahan.

    5. Mengusut tuntas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam aksi beberapa waktu terakhir serta menuntut seluruh pelaku untuk diadili di meja pengadilan dengan seadil-adilnya.

    6. Mengembalikan marwah kampus sebagai ruang netral ilmu pengetahuan dengan menolak segala bentuk intervensi dan masuknya aparat ke dalam kampus.

    7. Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah.

    8. Mengajak seluruh elemen untuk saling menjaga, serta melakukan pengawalan terhadap seluruh kebijakan hari ini dan hari esok agar aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan negara tidak mengulang pola kesalahan yang sama.

  • Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Politisi Muda Surabaya Berkumpul, Serukan Jaga Harmoni di Tengah Dinamika Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah politisi muda Surabaya yang aktif di dunia politik dan pemerintahan menggelar pertemuan hangat untuk membahas situasi terkini bangsa. Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi tentang pentingnya menjaga suasana sejuk di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial belakangan ini.

    Politisi muda tersebut yaitu Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Ketua Kadin Surabaya Ali Affandi, Anggota Komisi C DPRD Jatim Fuad Bernardi, dan Anggota Komisi E DPRD Jatim sekaligus Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso.

    Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk saling bertukar pandangan demi kebaikan bangsa.

    “Kita berdiskusi panjang soal situasi negara akhir-akhir ini yang tensinya agak menghangat,” ujar Fathoni dalam unggahan di akun Instagram dikutip, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Fathoni, dalam era demokrasi modern, perbedaan pendapat dan aksi protes adalah hal yang wajar. Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman.

    “Kita semua bersepakat bahwa protes dan unjuk rasa adalah keniscayaan dalam masa demokrasi modern seperti saat ini, namun menjaga kerukunan dan keharmonisan antar manusia juga menjadi kewajiban kita bersama,” tegas politisi Golkar ini.

    Dalam kesempatan itu, Fathoni juga menyampaikan harapannya agar Indonesia segera pulih dari berbagai tantangan yang dihadapi. Dia menyebut pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik.

    “Pulih kembali Indonesiaku, demi Indonesia emas 2045 mendatang,” tutur Fathoni.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan silaturahmi semacam ini sering dilakukan para politisi muda Surabaya. Menurutnya, momen ini penting untuk memperkuat komunikasi sekaligus merawat iklim politik yang sehat di kota pahlawan.

    “Kami memang sebagai politisi muda di Kota Surabaya sering silaturahmi dan berdiskusi serta bertukar informasi tentang isu terkini yang ada di kehidupan masyarakat Surabaya,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menegaskan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar Surabaya tetap kondusif dan nyaman bagi semua warganya.

    “Sebagai pejuang politik, kami juga memandang betapa pentingnya menjaga suasana sejuk dan kondusif di kota Surabaya tercinta ini,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

    “Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni kepada beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Deni menjelaskan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

    “Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako. Dia optimis program ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

    “Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    “Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegasnya.

    Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat. “Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan dan kajian akademik tentang reformasi Polri kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Langkah ini menjadi bentuk komitmen GMNI dalam mengawal aspirasi rakyat sekaligus mendorong pembenahan institusi kepolisian agar lebih profesional dan dekat dengan masyarakat.

    “Reformasi Polri tidak cukup dengan perbaikan kecil. Harus ada langkah berani yang menyentuh akar masalah, mulai dari desentralisasi fungsi, penguatan akuntabilitas sipil, hingga perubahan budaya hukum agar lebih humanis. Polisi harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat,” tegas Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, Kamis (4/9/2025).

    Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Aulia Thariq Akbar, menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Dia menyebut perlunya perubahan struktural agar fungsi kepolisian lebih fokus dan transparan.

    “Kami mendorong pemisahan fungsi kepolisian menjadi beberapa lembaga, misalnya Badan Keamanan dan Ketertiban Komunitas, Badan Investigasi Kriminal, hingga Satuan Penegakan Hukum Khusus. Dengan model ini, setiap lembaga lebih fokus dan bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat,” jelas Atha.

    “Harapannya, ke depan Polri atau institusi pengganti bisa lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat,” tambah mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyambut baik inisiatif GMNI. Dia menilai kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kebijakan daerah.

    “Kami menyambut baik rekomendasi dari GMNI Surabaya ini. Kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kami di DPRD. Jangan sampai kalian jauh dari realitas keadaan masyarakat hari ini. GMNI harus selalu berdiri bersama rakyat dan berjuang untuk rakyat,” kata Adi.[asg/ian]

  • Rektor Unair Peringatkan Elit Politik Agar Menahan Diri saat Keadaan Tidak Kondusif

    Rektor Unair Peringatkan Elit Politik Agar Menahan Diri saat Keadaan Tidak Kondusif

    Bisnis.com, SURABAYA – Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Muhammad Madyan memperingatkan kepada segenap pejabat negara maupun elit politik untuk dapat menjaga tutur katanya, di tengah situasi dan kondisi negara yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    Madyan menyebut, para elit politik, seperti anggota DPR RI, sudah sepatutnya melontarkan perkataan yang membuat suasana yang hangat kembali mereda. Bukan berbicara tentang hal-hal yang justru akan memancing amarah rakyat.

    “Para elit politik pun juga harus menahan diri agar misalnya masyarakat tidak terpancing,  dengan statement-statement yang mohon maaf, mungkin bisa menyakiti hati masyarakat,” ucap Madyan di Gedung Rektorat Universitas Airlangga, Rabu (3/9/2025).

    Madyan juga menegaskan, peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada elit politik. Namun, juga ditujukan kepada para pejabat dan pembesar negeri untuk dapat menjaga lisannya masing-masing.

    “Semua saya harapkan untuk bisa menahan diri ya, menahan diri,” tegasnya.

    Selain itu, dirinya juga meminta kepada segenap mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, untuk dapat mengedepankan cara-cara yang damai dan tidak merugikan banyak pihak.

    “Para demonstran juga harus diharap bisa mengedepankan istilahnya jalan yang tanpa kekerasan,” pungkasnya. 

  • Unair serukan jaga demokrasi dan hentikan kekerasan di Indonesia

    Unair serukan jaga demokrasi dan hentikan kekerasan di Indonesia

    Publik luas juga harus waspada terhadap potensi provokasi yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat

    Surabaya (ANTARA) – Civitas Akademika Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyerukan seluruh elemen bangsa untuk menjaga demokrasi, menghentikan kekerasan, serta mewujudkan kondisi sosial politik yang aman dan kondusif pasca gejolak di berbagai daerah.

    “Universitas Airlangga mendorong negara untuk menjamin ketenteraman, keamanan dan keselamatan masyarakat sekaligus menekankan pentingnya demokrasi,” kata Rektor Unair Prof Muhammad Madyan di Surabaya, Rabu.

    Menurut Madyan, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan pemerintah, khususnya dalam penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku kekerasan, terutama yang menelan korban jiwa. Selain itu, pemulihan kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga harus diprioritaskan.

    Ia mengimbau pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah strategis agar tercipta situasi kondusif.

    Selain itu, keluarga besar Universitas Airlangga juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ruang demokrasi dengan tetap menyuarakan kebenaran, kebebasan berpendapat, serta menghentikan segala bentuk kekerasan termasuk perusakan fasilitas umum.

    “Publik luas juga harus waspada terhadap potensi provokasi yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Rektor menekankan pentingnya mengedepankan aksi damai, terorganisir, dan bermartabat dalam memperjuangkan keadilan.

    Civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun alumni, didorong untuk terus menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif.

    “Mari bersama-sama menjaga diri, jaga sesama, dan jaga Indonesia. Semoga Allah selalu melindungi kita semua,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis Jatim dan Lembaga Pemerhati Desak Aparat Hentikan Represi terhadap Anak dalam Aksi Demo

    Aktivis Jatim dan Lembaga Pemerhati Desak Aparat Hentikan Represi terhadap Anak dalam Aksi Demo

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah aktivis dan lembaga pemerhati anak di Jawa Timur menyuarakan keprihatinan atas tindakan represif aparat dalam aksi penyampaian aspirasi publik pada 29–31 Agustus 2025. Mereka menilai, anak-anak yang ikut dalam demonstrasi adalah korban yang wajib dilindungi, bukan dijadikan target penangkapan.

    “Setiap anak yang terlibat dalam demonstrasi, baik karena ajakan atau pemanfaatan, adalah korban yang wajib mendapat perlindungan dan pendampingan hukum,” ujar Sekretaris LPA Jatim, Budiyati di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Senin (1/9/2025).

    Pernyataan sikap ini difasilitasi Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) FH Unair dan diikuti 12 lembaga pemerhati anak, di antaranya LPA Jatim, Airlangga Center Justice of Human Rights (ACJHR) FH Unair, Surabaya Children Crisis Center (SCCC), Kontras Surabaya, hingga Yayasan Embun Surabaya.

    Mereka bersama-sama menyerukan penghentian tindakan represif terhadap anak yang ikut aksi

    “Kami meminta aparat penegak hukum menghentikan penangkapan anak-anak. Polisi seharusnya menangani dengan cara ramah anak agar tidak menimbulkan trauma,” kata fasilitator sekaligus advokat UKBH FH Unair, Tis’at Afriyandi.

    Dalam 10 poin sikapnya, mereka menuntut keterbukaan informasi dari kepolisian terkait anak yang ditangkap. Mereka juga mengecam setiap bentuk eksploitasi anak dalam demonstrasi yang membahayakan keselamatan, kesehatan, maupun tumbuh kembangnya.

    Poin lain menegaskan agar pemerintah dan aparat hukum menegakkan prinsip kepentingan terbaik anak. Institusi pendidikan juga diminta tidak mengeluarkan anak dari sekolah hanya karena ikut aksi.

    Selain itu, mereka mendesak agar pemerintah menyediakan bantuan hukum, psikologis, medis, hingga shelter bagi anak-anak terdampak. Masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, hingga komunitas keagamaan juga diajak terlibat aktif menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak .

    “Perlu protokol khusus dalam penanganan anak saat situasi darurat atau saat berhadapan dengan hukum. Kami juga berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengadvokasi hak-hak anak di Jawa Timur,” pungkas Tis’at. [asg/ian]