Institusi: UNESA

KHI 2025 Hari Kedua: Perhumas Sebut Gen Z Arsitek Komunikasi, Ajak Lawan Budaya Clickbait

Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menyoroti peran vital generasi muda sebagai arsitek masa depan komunikasi dalam agenda hari kedua Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang digelar di Surabaya, Minggu (14/12/2025). Melalui forum Pertemuan Humas Muda (Pemuda), Perhumas mendorong praktisi muda dan mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi penerus, melainkan game changer yang berani melawan dominasi narasi negatif di ruang digital.

Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa lanskap komunikasi yang berkembang pesat membutuhkan perspektif segar namun tetap berpegang pada nilai kebangsaan. Forum ini dirancang khusus sebagai ruang dialog reflektif untuk mengasah kepemimpinan narasi generasi penerus.

“Generasi muda bukan hanya menjadi penerus, tetapi juga aktor utama yang berperan sebagai arsitek masa depan komunikasi Indonesia. Di tengah tantangan dan peluang dunia komunikasi yang terus berkembang, merekalah penggerak utama perubahan sekaligus penjaga nilai komunikasi kebangsaan di ruang digital,” ujar Boy Kelana di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari praktisi muda, akademisi, hingga mahasiswa.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi lintas sektor ini adalah isu kesehatan ruang digital yang kini dipenuhi sensasi. CEO Good News From Indonesia (GNFI), Wahyu Aji, mengkritisi fenomena media yang lebih mengejar sisi emosional audiens ketimbang substansi, sehingga memicu pesimisme publik.

“Pesimisme itu lahir bukan karena tidak ada hal baik di Indonesia, tetapi karena ruang publik lebih banyak dipenuhi narasi negatif. Budaya ‘bad news is good news’ membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa lewat clickbait, karena yang dikejar bukan lagi demografi, melainkan psikografi dan emosi audiens,” tegas Wahyu Aji.

Senada dengan Aji, praktisi komunikasi profesional Stefanny Imelda mengingatkan bahwa di tengah gempuran teknologi, etika tetap menjadi mata uang utama. Menurutnya, kemampuan mendengar sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pesan.

“Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga memahami dan mendengarkan. Di era digital, struktur, etika, dan empati menjadi fondasi agar komunikasi dapat dipercaya dan diikuti,” jelas Stefanny.

Agenda hari kedua ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan partisipatif dengan menghadirkan perspektif beragam, termasuk dari mahasiswa tunanetra Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Zelda Maharani dan Mohammad Hilbram, serta wawasan strategis dari Director of Strategic Partnership IPB University Dr. Alfian Helmi, dan Tenaga Ahli Komdigi Anton Motulz.

Sebagai wujud komitmen nyata dalam mencetak talenta unggul, Perhumas juga menyelenggarakan PEMUDA Awards 2025. Ajang penghargaan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang memahami peran vital humas dalam membangun kepercayaan publik serta mampu menjawab tantangan isu secara bertanggung jawab. [beq]

14/12/2025 16:52
Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas dukungan dan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (11/12/2025).

Apresiasi ini diberikan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya, di mana Kota Kediri menjadi satu dari 38 kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum di wilayahnya. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa hadirnya Posbakum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

“Pelaksanaan Posbakum di Kota Kediri sudah kami koordinasikan dengan para lurah. Harapannya, keberadaan Posbakum ini dapat mempermudah edukasi serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain Posbakum, Mbak Wali juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki berbagai program terkait layanan hukum. Di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, terdapat pula program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta sosialisasi hukum yang rutin dilaksanakan di tiap kelurahan.

Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan siap melaksanakan arahan dari Menteri Hukum RI bahwa Posbakum sebagai solusi awal yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), untuk kasus-kasus ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui Aparat Penegak Hukum (APH). “Jadi masalah masalah ringan yang berkaitan dengan hukum bisa diselesaikan di Posbakum,” pungkasnya. [nm/but]

12/12/2025 21:22
Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur di Graha Unesa Surabaya.

Peresmian ini menandai tuntasnya cakupan 100 persen Posbankum di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari perluasan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menautkan kehadiran Posbankum dengan nilai hidup masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

“Hidup (urip) itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain. Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekadar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial kuat dalam penyelesaian persoalan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

“Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, tetapi justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kita mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

Ia menegaskan bahwa sengketa tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Non Litigation Peacemaker. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.

Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, hingga akhir 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan perjanjian.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

“Jika bicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

“Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas terhadap seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat. [uci/ted]

12/12/2025 09:58
Kopdar Integritas Hadirkan Pakar dan Praktisi di Kota Madiun

Madiun (beritajatim.com) – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Madiun tahun ini diwarnai dengan gelaran Kopdar Integritas yang berlangsung di Gedung Ramayana, Jalan Pahlawan, Rabu (10/12/2025).

Acara yang digagas Kongan.co bersama Mucoffe dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ini menjadi ajang bertemu, berdiskusi, dan memperluas jejaring antikorupsi di tingkat lokal.

Kegiatan dibuka dengan penampilan Live Akustik, pertunjukan Semacam Wayang, hingga nonton bareng film “Catatan Merah Andika”. Ragam sajian ini dipilih sebagai cara kreatif mengenalkan isu korupsi melalui pendekatan budaya dan storytelling.

Sesi diskusi menghadirkan tiga narasumber dari beragam latar belakang: Dewan Pengawas ICW & Dewan Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, Pakar Hukum Pidana UNESA Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, serta Juru Didik KPK Erlangga Adikusumah yang bergabung secara daring.

Dadang Trisasongko menyoroti bahwa korupsi seringkali tumbuh dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Ia mengingatkan bahwa integritas harus dimulai dari tindakan personal. “Korupsi itu berangkat dari kecurangan kecil. Kita harus merapikan diri sendiri sebelum bicara lebih jauh soal negara,” katanya.

Sementara itu, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya menekankan pentingnya budaya hukum sebagai penopang sistem antikorupsi. Menurutnya, peringatan Hakordia tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. “Selama budaya hukum di masyarakat lemah, korupsi akan sulit diberantas. Integritas itu syarat utama,” ujarnya.

Dari aspek pencegahan, Erlangga Adikusumah menyoroti tren menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pengawasan publik menjadi faktor penting. “Masyarakat punya ruang untuk mengawasi dan melapor ke KPK bila menemukan indikasi korupsi,” ucapnya melalui Zoom.

Kopdar Integritas menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Melalui kolaborasi komunitas, mahasiswa, dan pegiat antikorupsi, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan gerakan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Madiun. (rbr/ted)

12/12/2025 07:32
Unesa Lelang Jersey Bertanda Tangan Shin Tae-yong untuk Korban Bencana Sumatera Surabaya 8 Desember 2025

Unesa Lelang Jersey Bertanda Tangan Shin Tae-yong untuk Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melelang jersey bertanda tangan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk menggalang dana bantuan korban bencana Sumatera.
Unesa
menggalang dana melalui skema donasi dan lelang produk untuk membantu korban
bencana Sumatera
di Kampus Lidah Wetan, Surabaya, pada Senin (8/12/2025).
Barang yang dilelang yakni jersey bertanda tangan Shin Tae-yong, raket Leani Ratri Oktila peraih medali emas Paralympic Tokyo 2020 dan Paris 2024 hingga jersey Marselino Ferdinan dan Rachmat Irianto.
“Kepedulian itu tidak berhenti di sana, sebab para korban masih membutuhkan bantuan kita semua,” kata Wakil Rektor IV Unesa, Dwi Cahyo Kartiko, Senin.
Sebelumnya, Unesa memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan
living cost
kepada korban terdampak bencana Sumatera. Kemudian, bantuan dilanjutkan dengan penggalangan dana.
“Untuk itu, hari ini kami berdoa bersama, menggalang dana dan melakukan pelelangan barang dan produk Unesa yang hasilnya nanti untuk diserahkan kepada para korban bencana di Sumatera,” ujarnya.
Hasil dari kegiatan penggalangan dana dan lelang produk ini, uang yang terkumpul sebanyak Rp 148 juta.
“Dengan solidaritas nasional, dan dengan bersama-sama, kita bisa melewati bencana ini dan bangkit darinya,” sambungnya.
Terpisah, Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS), Mutimmatul Faidah menyebut ada sekitar 458 mahasiswa asal Sumatera, 63 di antaranya yang berasal dari daerah terdampak bencana.
Unesa juga memberikan program pendampingan psikologis secara berkelompok untuk membantu memulihkan kondisi psikis para korban.
“Kami berikan penguatan psikologis, psikososial, konseling dan penguatan spiritual sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Mutimmatul.
Tim SMCC-PPIS Unesa juga diberangkat ke daerah terdampak bencana dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan jajaran kementerian terkait.
“Tujuannya untuk membawa bantuan pokok yang sudah dikumpulkan sekaligus memberikan
trauma healing
, membuka layanan kesehatan, dan pemulihan kondisi fisik bagi korban di posko pengungsian,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 20:08
Kisah Una, Mahasiswi Unesa Asal Pidie Jaya Dapat Beasiswa Usai Keluarga Terdampak Bencana Sumatera Surabaya 8 Desember 2025

Kisah Una, Mahasiswi Unesa Asal Pidie Jaya Dapat Beasiswa Usai Keluarga Terdampak Bencana Sumatera
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Unaysah Azkia Madania, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya (Unesa), menjadi satu dari 63 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari Unesa.
Diketahui,
Unesa
memberikan beasiswa biaya pendidikan penuh sampai lulus untuk mahasiswa yang orangtuanya terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Wakil Rektor IV Unesa, Dwi Cahyo Kartiko, mengatakan bahwa dari 458 mahasiswa yang tercatat berasal dari wilayah terdampak, terdapat 63 mahasiswa yang benar-benar terdampak langsung.
“UNESA melalui Cak Hasan sudah komitmen akan memberikan beasiswa full sampai lulus. Artinya sampai semester 8,” kata Dwi di acara Doa Bersama, Lelang Amal, dan Pemberian Beasiswa untuk mahasiswa terdampak banjir Sumatra di Gedung Rektorat Kampus 2 Lidah Wetan, Surabaya, Senin (8/12/2025).
Selain beasiswa pendidikan, mahasiswa yang rumahnya rusak atau kehilangan orang tua juga akan menerima tambahan bantuan living cost. Bahkan, satu dosen yang turut kehilangan rumah di Tapanuli juga mendapat perhatian khusus.
Mendapatkan beasiswa,
Unaysah Azkia Madania
mengaku terharu sekaligus lega karena dia sempat mengkhawatirkan uang kuliah Rp 3,2 juta per semester di tengah musibah yang dialami keluarganya di
Pidie Jaya
, Aceh.
“Satu sisi senang ya, karena kepikiran duh nih semester depan bayar UKT (Uang Kuliah Tunggal)-nya gimana,” kata mahasiswi yang karib disapa Una tersebut.
Saat berbincang dengan
Kompas.com
, Una bahkan mengatakan, sempat berpikir untuk mencari pekerjaan jika keluarganya tak lagi mampu membayar kuliahnya.
Sebab, mahasiswi semester lima ini tetap ingin melanjutkan pendidikannya.
“Tapi, tiba-tiba langsung dihubungi. Alhamdulillah ini bantuan yang membantu banget.” ujarnya sambil tersenyum.
Di tengah kebahagiannya, Una teringat momen paling menakutkan saat keluarganya menjadi korban
banjir Sumatera
.
Una adalah anak pertama dari empat bersaudara. Adik bungsunya yang tinggal bersama orang tua masih berusia 12 tahun. Sementara dua adiknya yang lain tinggal di pondok pesantren di Madura dan tidak memiliki akses ponsel.
“Kami dapat kabar itu tengah malam (tanggal 23 November 2025), dan itu pun notif dari hape gitu, yang ting-ting gitu,” katanya.
Awalnya, dia mengira itu banjir biasa atau banjir tahunan yang tingginya tidak pernah melebihi dari paha atau lutut orang dewasa.
Namun, keesokannya, dia mendapat kabar mengenai bencana banjir dan longsor yang cukup parah terjadi di Sumatera.
Una lantas mencoba menghubungi keluarganya untuk menanyakan kabar. Tetapi, usahanya tidak berhasil.
Dia menjadi panik dan berusaha menghubungi berbagai sosial media milik polisi, keamanan, pemadam kebakaran, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Hari pertama itu frustrasi. Enggak ada yang bisa dihubungi semua,” ucapnya.
Kecemasan soal keselamatan orang tua menjadi hal pertama yang memenuhi kepalanya saat itu.
“Takut orang tua enggak ada aja sih. Keluarga hilang, itu yang paling ditakutin.” Imbuhnya sambil menunjukkan senyum getir.
Hingga pada Rabu pagi, tanggal 26 Desember 2026, dia mendapatkan telepon dari sang ibu.
Namun, suara panik di ujung telepon membuat tubuh perempuan 21 tahun itu gemetar.
“Tanggal 26 pagi, itu ibu saya telepon, panik. Saya kaget, kok sepanik ini. Dan itu ibu saya sudah sampai teriak-teriak untuk minta tolong keluar,” ujar Una dengan raut wajah getir.
Di rumah keluarga mereka di desa atau Gampong Meunasah Mancang, air sudah mencapai sebahu orang dewasa. Ayah dan ibunya hanya bisa naik ke atas meja agar tak tenggelam.
Una bercerita, rumahnya sudah dibuat tinggi, sekitar satu setengah meter dari permukaan tanah, namun air tetap menerobos dan memenuhi seluruh ruangan di rumahnya.
“Dan kondisi di dalam sudah seperti itu, apalagi yang di luar,” katanya memejam sejenak.
Una mengaku semakin takut karena di saat banjir semakin tinggi, ibunya mengabari bahwa sang ayah berada di Panti Asuhan Darul Aitam di Meunasah Lhok, tempatnya bekerja.
“Walaupun enggak jauh dari rumah, tapi posisi mereka terpencar,” tutur Una.
Setelah itu, Una semakin cemas dan kalut karena selama dua hari tidak mendapat kabar lagi dari kedua orangtuanya.
Barulah pada 28 Desember 2025, telepon selularnya kembali berdering. Ayah dan ibunya memberikan kabar.
“Tiba-tiba nelepon, dan habis itu sinyal susah. Tapi, di situ udah sedikit lega, ‘oh Alhamdulillah selamat’,” katanya.
Tetapi, rupanya banjir susulan datang dan kembali memutus akses. Kabar terakhir dari ibunya datang pada Sabtu, 29 Desember 2025, pagi, ketika air kembali naik dan semua harus bertahan di lantai dua panti asuhan.
“Karena di sana itu mau ke mana juga sulit, karena posisi kayu itu di mana-mana,” ujarnya sambil menunjukkan foto tumpukan kayu yang memblokir jalan masuk ke rumah.
Sementara itu, air sungai yang meluap mencari jalannya sendiri, mengisi rumah-rumah warga hingga tidak menyisakan ruang untuk evakuasi.
“Bahkan, untuk pengevakuasian kayak mayat atau bangkai-bangkai gitu sulit. Masih belum bisa, karena enggak ada alat berat,” kata Una dengan suara kecil.
Saat bercerita, Una mengisahkan kembali kesulitan kedua orangtuanya bertahan hidup di tengah kepungan banjir.
“Orangtua saya cuma mengandalkan, ya sehari itu cuma bisa minum dua gelas aqua kecil. Ya itu pun dihemat-hemat,” kata Una.
Untuk makan, mereka menemukan Indomie yang dimakan tanpa dimasak, cukup diremukkan.
Setelah air surut, barulah bantuan makanan mulai masuk, meski tidak banyak.
Tak hanya itu, menurut Una, semua barang di rumahnya rusak karena terendam banjir beberapa hari.
“Motor terendam lumpur. Lumpurnya kan udah mengering. Udah nggak bisa dipakai lagi,” ujarnya.
Namun, kehilangan harta benda tidak membuatnya terpukul karena yang terpenting kedua orangtuanya selamat.
“Yang terpenting ya kondisi keluarga aja sih. Barang itu masih bisa dicari lagi,” katanya.
Di tengah bencana, Una mengaku, tidak ingin bertemu orangtuanya di Pidie Jaya. Sebaliknya, dia berharap ayah dan ibunya yang datang ke Surabaya, untuk mengungsi.
“Kayaknya enggak sih. Cuma orangtua aja yang ke sini. Justru mengamankan diri di sini. Mending ke sini aja,” ujarnya.
Di akhir percakapan, Una sempat terdiam lama ketika diminta menyampaikan sesuatu untuk orang tuanya.
Ketika akhirnya dia berbicara, suaranya pelan tapi mantap, “Alhamdulillah selamat. Enggak apa-apa. Maksudnya, kalau barang masih bisa kita cari, setidaknya kita menyelamatkan diri saja dulu. Terus, bersyukur juga kalau kita masih dikasih kesempatan walaupun kita dapat yang parah, tapi masih ada yang lebih parah dibanding kita”.
Sementara itu, pihak kampus tak hanya memberikan beasiswa, Unesa menyediakan trauma
healing
kelompok bagi mahasiswa yang keluarga terdampak bencana banjir Sumatera.
Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Unesa, Mutimmatul Faidah, mengatakan bahwa trauma akibat kehilangan kabar keluarga membuat banyak mahasiswa rapuh secara mental.
“Sebagian mereka belum terhubung dengan keluarganya. Tidak ada koneksi sama sekali. Sehingga mereka juga belum tahu bagaimana kabar ayah, ibu, dan seterusnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Unesa mengadakan trauma
healing
kelompok, penguatan psikologi, sosial, hingga spiritual.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 20:05
Chat Terakhir Ibu dan Tangis Mahasiswi Unesa Usai Rumah Dihantam Banjir Sumatra

Surabaya (beritajatim.com) – “Nak, sayang, air sudah mulai naik semata kaki, hujan masih deras sekali.” Pesan singkat itu menjadi chat terakhir yang diterima Catherine Sandrina Sitompul dari ibunya, sebelum banjir besar menenggelamkan rumah keluarganya di Aceh Utara, Pulau Sumatra.

Setelah itu, komunikasi terputus selama sepekan penuh. Di Surabaya, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu hanya bisa menunggu dalam cemas.

Kabar buruk itu datang pada 3 Desember 2025 malam. Telepon ibunya masuk sekitar pukul 22.30 WIB dengan suara terisak. “Nak, rumah kita sudah tenggelam. Barang-barang semua hanyut.”

Catherine menangis tanpa mampu berkata apa-apa. Dari jarak ribuan kilometer, ia harus menerima kenyataan pahit. Rumah keluarganya hilang, terseret banjir.

Ibunya kemudian menceritakan detik-detik air menghantam rumah mereka. Pada Kamis, 27 November 2025, air meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah itu hampir sepekan. Saat itu, sang ibu hampir tenggelam ketika menyelamatkan adik Catherine yang masih kecil.

Padahal, ibunya tak bisa berenang. Namun ia merelakan tubuhnya terbawa arus demi mengangkat anaknya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak ikut terseret banjir.

Mereka hanya sempat menyelamatkan pakaian yang melekat di badan dan sebuah telepon genggam yang sudah basah.

Rumah tenggelam. Semua barang hanyut. Bahkan sepeda motor satu-satunya yang biasa digunakan ayah Catherine untuk bekerja ikut terbawa arus.

Hingga kini, keluarganya masih bertahan di pengungsian, dalam kondisi gelap tanpa listrik dan penerangan.

“Bagi saya ini bukan sekadar data atau angka bencana. Ini adalah kisah hidup saya, keluarga saya, dan teman-teman saya,” ujar Catherine di Unesa, Senin (8/12/2025).

Selama sepekan tanpa kabar, ia mengaku tak bisa fokus kuliah. Hari-harinya di Surabaya diisi dengan kecemasan, doa, dan bayangan terburuk tentang keluarganya di kampung halaman.

Kisah pilu juga datang dari Givo Al Thariq, mahasiswa Unesa asal Maninjau, Sumatra Barat. Wilayah tempat tinggalnya yang dikelilingi danau dan perbukitan selama ini lebih sering mengalami longsor kecil. Namun kali ini berbeda.

“Untuk pertama kalinya ada banjir lumpur dan longsor sekaligus. Sekitar danau lumpuh total, jalan tidak bisa dilewati kendaraan. Banyak kayu dari hutan ikut terbawa arus banjir,” tutur Givo.

Air sempat surut dan orang tuanya kembali ke rumah. Namun banjir kembali datang keesokan harinya. Meski kedua orang tuanya selamat tanpa luka, dampaknya tak kalah berat. Usaha dan mata pencaharian warga di sekitar danau lumpuh total.

Di tengah situasi itu, Unesa menyatakan ikut memberi perhatian kepada mahasiswa yang terdampak bencana. Unesa membuka ruang pendampingan dan bantuan bagi mahasiswa dari wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Catherine sendiri mengaku bersyukur atas kepedulian tersebut. Namun di balik rasa terima kasih itu, ia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa rumah yang menjadi tempat pulang kini tinggal kenangan.

“Saya sempat putus asa. Rasanya hidup saya ikut hanyut bersama banjir itu,” katanya lirih.

Bagi mahasiswa perantauan seperti Catherine dan Givo, bencana di kampung halaman bukan hanya kehilangan materi. Ia adalah luka batin yang harus ditanggung diam-diam di tengah tuntutan akademik.

Di ruang kelas mereka dituntut tetap berpikir jernih. Meski di balik itu, ada kecemasan tentang keluarga, rumah, dan masa depan yang kini tak lagi pasti.

Banjir dan longsor di Sumatra itu telah merobek banyak kehidupan. Ada air mata yang jatuh, ada doa-doa yang dipanjatkan, berharap air segera surut, dan hidup bisa perlahan kembali dirajut dari puing-puing yang tersisa. [ipl/but]

08/12/2025 16:36
Unesa Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir Aceh-Sumatra

Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Aceh dan Sumatra melalui skema bantuan pendidikan, pendampingan psikologis, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Bantuan diberikan secara bertahap, menyasar mahasiswa terdampak dan masyarakat di wilayah bencana.

Rektor Unesa Nurhasan mengatakan keterlibatan kampus dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi. “Gerak cepat dan saling membantu sangat dibutuhkan korban saat ini,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Unesa memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga semester delapan, bantuan biaya hidup selama satu semester, serta dukungan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa yang terdampak langsung.

Selain bantuan pendidikan, Unesa menjadwalkan doa bersama dan lelang amal pada 8 Desember 2025 untuk menghimpun tambahan dana kemanusiaan. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban di lokasi bencana.

Relawan akan diterjunkan serentak pada 10 Desember 2025 ke wilayah terdampak di Aceh dan Sumatra. Tim relawan berasal dari Satuan Mitigasi Crisis Center (SMCC) Unesa, dosen, serta mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Kedokteran yang telah mendapat pelatihan penanganan krisis.

Pendampingan psikologis menjadi salah satu fokus utama relawan untuk membantu korban menghadapi trauma pascabanjir.

Bersamaan dengan itu, Unesa juga menyalurkan bantuan logistik berupa makanan, air minum, pakaian, dan perlengkapan sanitasi.

Unesa menyebut juga masih akan terus memantau kebutuhan di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan pemulihan dapat berjalan berkelanjutan. [ipl/ian]

05/12/2025 21:59
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Didukung Masuk Prioritas Prolegnas 2026

Surabaya (beritajatim.com) – Dorongan untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kembali menguat seiring meningkatnya eskalasi ancaman siber di Indonesia.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-undangan, dan HAM Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, menegaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut kini berada pada titik paling kritis.

“RUU ini mengandung isu sangat sensitif, sehingga memang harus dirumuskan dengan ekstra hati-hati,” ujar Hikam saat menjadi narasumber dalam Dialog Literasi Keamanan Siber Jawa Timur 2025 bertema “Kesadaran Keamanan Digital: Urgensi Digital Resilience dalam Perspektif Civil Society” di Surabaya, Jumat (5/12/2025).

Pembahasan Sejak 2014, Tersandera Perdebatan Publik

Hikam menjelaskan bahwa RUU KKS bukanlah gagasan baru. RUU ini mulai masuk dalam perencanaan legislasi sejak 2014, namun pembahasannya berjalan lambat karena perdebatan panjang mengenai batas antara keamanan negara dan perlindungan privasi warga.

Isu paling dominan yang mengemuka adalah kekhawatiran bahwa RUU tersebut berpotensi membuka ruang akses negara terhadap data digital masyarakat. “RUU KKS kerap dipertanyakan karena isu privasi, sehingga proses pembahasannya harus sangat cermat dan detail,” tegasnya.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, penyusunannya dinilai semakin matang, terutama dengan adanya pemisahan tegas antara ranah pertahanan siber dan keamanan siber—dua sektor yang sebelumnya sering tumpang tindih.

Ancaman Siber Meningkat, Regulasi Masih Kosong

Hikam menilai urgensi RUU KKS semakin kuat seiring meningkatnya serangan siber. “Kita tidak lagi berbicara potensi, tetapi realitas ancaman yang terus berlangsung setiap hari,” ujarnya.

Data menunjukkan lonjakan signifikan serangan siber. Pada 2016 tercatat 135 juta serangan, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi lebih dari 205 juta. Indonesia bahkan pernah menjadi target terbesar kedua serangan Stuxnet. Serangan WannaCry juga sempat melumpuhkan RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Kasus penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia menjadi bukti kelemahan sistem pertahanan informasi nasional.

Kerugian ekonomi juga tidak kecil. Riset Daka Advisory mencatat potensi kerugian mencapai USD 43 miliar–582 miliar. Pada 2018 nilai ancaman ekonomi ditaksir mencapai USD 34,2 miliar atau Rp 483 triliun. Norton Symantec mencatat kerugian hingga USD 3,2 miliar pada 2017.

Di sisi lain, Indonesia masih berada pada kondisi vacuum of norm karena minimnya regulasi komprehensif. Meski ada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, keduanya belum cukup untuk mengatur tata kelola keamanan siber secara nasional.

RUU KKS Diproyeksikan Jadi Payung Hukum Keamanan Siber Nasional

RUU KKS diharapkan menghadirkan kerangka hukum terpadu untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi negara. Ruang lingkupnya mencakup:

penguatan keamanan nasional berbasis siber,

perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV),

kewajiban audit keamanan,

pelaporan insiden siber,

pengaturan sanksi administratif dan pidana,

pembentukan lembaga koordinatif keamanan siber.

RUU ini juga mengadopsi standar global seperti NIST, ITU GCI, dan GDPR. Pendekatannya menekankan pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Meski demikian, Hikam mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Jika dalam implementasi terjadi pelanggaran atau kejanggalan, publik masih memiliki ruang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontrol demokratis,” tegasnya.

Struktur RUU Dinilai Sudah Matang

Hikam menyebutkan bahwa struktur RUU KKS telah memenuhi standar ideal, mulai dari ketentuan umum, pengaturan substansi, peralihan, hingga pidana. Ia menilai bahwa masuknya ketentuan sanksi menunjukkan bahwa naskah RUU ini berada pada tahap pembahasan lanjut.

Ia juga mengajak agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik lebih luas, mulai dari akademisi, pakar teknologi, masyarakat sipil, hingga industri. Tujuannya agar regulasi ini tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga proporsional terhadap hak warga negara.

Diharapkan Masuk Prioritas Prolegnas 2026

Hikam menegaskan bahwa kebutuhan pengesahan RUU KKS tidak bisa lagi ditunda. “Melihat eskalasi ancaman, potensi kerugian, dan kekosongan regulasi saat ini, RUU KKS termasuk regulasi yang paling penting dan mendesak untuk segera ditetapkan,” pungkasnya.

Meski belum masuk Prolegnas 2025, ia berharap RUU KKS dapat menjadi agenda prioritas utama dalam Prolegnas 2026. (ted)

05/12/2025 19:06
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Didukung Masuk Prioritas Prolegnas 2026

Surabaya (beritajatim.com) – Dorongan untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kembali menguat seiring meningkatnya eskalasi ancaman siber di Indonesia.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi, Perundang-undangan, dan HAM Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, menegaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut kini berada pada titik paling kritis.

“RUU ini mengandung isu sangat sensitif, sehingga memang harus dirumuskan dengan ekstra hati-hati,” ujar Hikam saat menjadi narasumber dalam Dialog Literasi Keamanan Siber Jawa Timur 2025 bertema “Kesadaran Keamanan Digital: Urgensi Digital Resilience dalam Perspektif Civil Society” di Surabaya, Jumat (5/12/2025).

Pembahasan Sejak 2014, Tersandera Perdebatan Publik

Hikam menjelaskan bahwa RUU KKS bukanlah gagasan baru. RUU ini mulai masuk dalam perencanaan legislasi sejak 2014, namun pembahasannya berjalan lambat karena perdebatan panjang mengenai batas antara keamanan negara dan perlindungan privasi warga.

Isu paling dominan yang mengemuka adalah kekhawatiran bahwa RUU tersebut berpotensi membuka ruang akses negara terhadap data digital masyarakat. “RUU KKS kerap dipertanyakan karena isu privasi, sehingga proses pembahasannya harus sangat cermat dan detail,” tegasnya.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, penyusunannya dinilai semakin matang, terutama dengan adanya pemisahan tegas antara ranah pertahanan siber dan keamanan siber—dua sektor yang sebelumnya sering tumpang tindih.

Ancaman Siber Meningkat, Regulasi Masih Kosong

Hikam menilai urgensi RUU KKS semakin kuat seiring meningkatnya serangan siber. “Kita tidak lagi berbicara potensi, tetapi realitas ancaman yang terus berlangsung setiap hari,” ujarnya.

Data menunjukkan lonjakan signifikan serangan siber. Pada 2016 tercatat 135 juta serangan, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi lebih dari 205 juta. Indonesia bahkan pernah menjadi target terbesar kedua serangan Stuxnet. Serangan WannaCry juga sempat melumpuhkan RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Kasus penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia menjadi bukti kelemahan sistem pertahanan informasi nasional.

Kerugian ekonomi juga tidak kecil. Riset Daka Advisory mencatat potensi kerugian mencapai USD 43 miliar–582 miliar. Pada 2018 nilai ancaman ekonomi ditaksir mencapai USD 34,2 miliar atau Rp 483 triliun. Norton Symantec mencatat kerugian hingga USD 3,2 miliar pada 2017.

Di sisi lain, Indonesia masih berada pada kondisi vacuum of norm karena minimnya regulasi komprehensif. Meski ada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, keduanya belum cukup untuk mengatur tata kelola keamanan siber secara nasional.

RUU KKS Diproyeksikan Jadi Payung Hukum Keamanan Siber Nasional

RUU KKS diharapkan menghadirkan kerangka hukum terpadu untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi negara. Ruang lingkupnya mencakup:

penguatan keamanan nasional berbasis siber,

perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV),

kewajiban audit keamanan,

pelaporan insiden siber,

pengaturan sanksi administratif dan pidana,

pembentukan lembaga koordinatif keamanan siber.

RUU ini juga mengadopsi standar global seperti NIST, ITU GCI, dan GDPR. Pendekatannya menekankan pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Meski demikian, Hikam mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Jika dalam implementasi terjadi pelanggaran atau kejanggalan, publik masih memiliki ruang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kontrol demokratis,” tegasnya.

Struktur RUU Dinilai Sudah Matang

Hikam menyebutkan bahwa struktur RUU KKS telah memenuhi standar ideal, mulai dari ketentuan umum, pengaturan substansi, peralihan, hingga pidana. Ia menilai bahwa masuknya ketentuan sanksi menunjukkan bahwa naskah RUU ini berada pada tahap pembahasan lanjut.

Ia juga mengajak agar pemerintah membuka ruang partisipasi publik lebih luas, mulai dari akademisi, pakar teknologi, masyarakat sipil, hingga industri. Tujuannya agar regulasi ini tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga proporsional terhadap hak warga negara.

Diharapkan Masuk Prioritas Prolegnas 2026

Hikam menegaskan bahwa kebutuhan pengesahan RUU KKS tidak bisa lagi ditunda. “Melihat eskalasi ancaman, potensi kerugian, dan kekosongan regulasi saat ini, RUU KKS termasuk regulasi yang paling penting dan mendesak untuk segera ditetapkan,” pungkasnya.

Meski belum masuk Prolegnas 2025, ia berharap RUU KKS dapat menjadi agenda prioritas utama dalam Prolegnas 2026. (ted)

05/12/2025 19:06